DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021

Nomor: 36
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan diperlukan pedoman Harga Standar Biaya Masukan Lainnya untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam membentuk Indeks Biaya Keluaran dan Total Biaya Keluaran di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
5.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1680);
7.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Biaya Masukan Lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Standar Biaya Masukan Lainnya adalah satuan biaya berupa harga satuan dan tarif yang ditetapkan untuk acuan penyusunan dan pelaksanaan anggaran.
2.Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
3.Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk menghasilkan biaya komponen keluaran (output).
4.Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk menghasilkan biaya komponen keluaran (output).
5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
6.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk menetapkan Standar Biaya Masukan Lainnya sebagai pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian dalam penyusunan RKA-K/L dan pelaksanaan anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.dipergunakan untuk membentuk komponen keluaran yang dibelanjakan di dalam negeri dengan sumber pembiayaan melalui dana rupiah murni, penerimaan negara bukan pajak, pinjaman atau hibah dalam dan luar negeri, dan sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.dititikberatkan pada analisis biaya dari spesifikasi teknis keluaran.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan dokumen RKA-K/L yang tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel.
(3)Standar Biaya Masukan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Dalam rangka penyusunan RKA-K/L, Standar Biaya Masukan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-K/L; dan
2. b.bahan penghitungan pagu indikatif, pagu anggaran, dan pagu alokasi anggaran Kementerian.
(2)Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Masukan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai estimasi yang merupakan perkiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan:
1. a.harga pasar;
2. b.proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.ketersediaan alokasi anggaran; dan
4. d.prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Pasal 4

(1)Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Kementerian bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material terhadap penggunaan Standar Biaya Masukan Lainnya dalam penyusunan RKA-K/L dan pelaksanaan anggaran Kementerian;
(2)Pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan Lainnya dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah di lingkungan Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2021 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ttd. SOFYAN A. DJALIL Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1485 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Biro Hukum, Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si. NIP. 19630817 198503 1 005 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL Satuan Biaya Transportasi Kegiatan Pertanahan dan Penataan Ruang No. Uraian Harga (Rp) Volume dan Satuan Keterangan 1 2 3 4 5

1.Transpor Kategori I 860.000 1 Orang/Kali (Pergi-Pulang) Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara
2.Transpor Kategori II 685.000 1 Orang/Kali (Pergi-Pulang) Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung
3.Transpor Kategori III 515.000 1 Orang/Kali (Pergi-Pulang) Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo
4.Transpor Kategori IV 330.000 1 Orang/Kali (Pergi-Pulang) Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung No. Uraian Harga (Rp) Volume dan Satuan Keterangan 1 2 3 4 5
5.Transpor Kategori V 150.000 1 Orang/Kali (Pergi-Pulang) Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Banten
6.Transpor Kategori VI 2.500.000 1 Orang/Kali (Pergi-Pulang) daerah kepulauan/ terpencil/terluar MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ttd. SOFYAN A. DJALIL

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…