DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016

Nomor: 37
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
3.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
4.Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 694); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
2.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
3.Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
4.Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
5.Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
6.Kawasan Inti adalah kawasan di mana kegiatan utama KSP atau KSK berada, baik yang batasnya telah maupun belum ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
7.Kawasan Penyangga adalah kawasan sekitar kawasan inti KSP atau KSK yang mempengaruhi fungsi kawasan inti atau dipengaruhi oleh kawasan inti, baik secara langsung maupun tidak langsung.
8.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten dalam penyusunan RTR KSP dan/atau RTR KSK.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan RTR KSP dan RTR KSK yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
1. a.RTR KSP dan RTR KSK; dan
2. b.prosedur penyusunan dan penetapan RTR KSP dan RTR KSK.
(2)KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup KSK yang merupakan kawasan perkotaan.

BAB III

RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 4

(1)RTR KSP merupakan rencana rinci tata ruang dari RTRW provinsi.
(2)RTR KSK merupakan rencana rinci tata ruang dari RTRW kabupaten.
(3)Fungsi RTR KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.sebagai acuan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam mendukung penataan ruang wilayah provinsi;
2. b.sebagai dasar bagi pemerintah daerah provinsi untuk menjamin nilai-nilai strategis provinsi dipertimbangkan dalam penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
3. c.sebagai acuan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyusunan RTRW kabupaten/kota beserta rencana rincinya; dan
4. d.sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang KSP dan dapat dijadikan dasar penerbitan perizinan sepanjang skala informasi RTR KSP setara dengan kedalaman RTRW kabupaten/kota dalam hal perda tentang RTRW kabupaten/kota belum berlaku atau terjadi kekosongan hukum.
(4)Fungsi RTR KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
1. a.sebagai acuan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam mendukung penataan ruang wilayah kabupaten;
2. b.sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam RTRW kabupaten; dan
3. c.sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang KSK.
(5)RTR KSP bermanfaat untuk menjamin terjaganya keberlanjutan nilai strategis kawasan dan menjamin terakomodasinya nilai-nilai strategis provinsi dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rincinya.
(6)RTR KSK bermanfaat untuk menjamin terjaganya keberlanjutan nilai strategis kawasan.

Pasal 5

(1)Masa berlaku RTR KSP dan RTR KSK 20 (dua puluh) tahun.
(2)Peninjauan kembali RTR KSP dan RTR KSK dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 6

(1)Peninjauan kembali RTR KSP dan RTR KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
1. a.bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. b.perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; atau
3. c.perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Kriteria dan tata cara pelaksanaan peninjauan kembali RTR KSP dan RTR KSK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan teknis RTR KSP dan RTR KSK meliputi:

a.tipologi KSP dan KSK;
b.delineasi KSP dan KSK;
c.skala peta; dan
d.muatan RTR KSP dan RTR KSK.

Pasal 8

Tipologi KSP dan KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas sudut kepentingan:

a.pertumbuhan ekonomi;
b.sosial dan budaya;
c.pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
d.fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 9

KSP dan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditetapkan dengan kriteria:

a.memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
b.memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten;
c.memiliki potensi ekspor;
d.memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
e.didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
f.ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
g.ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
h.memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
i.memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
j.memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
k.memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
l.memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Pasal 10

KSP dan KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan dengan kriteria:

a.merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
b.memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya;
c.merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
d.merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
e.merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
f.memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…