DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 16 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; Mengingat Menimbang PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KOTA LANGSA, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, KABUPATEN GAIO LUES, KABUPATEN PIDIE JAYA, KOTA TANGERANG SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 14.Peraturan ...

Mengingat

5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4803);
6.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
9.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 ten tang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155);
10.Keputusan Presiden Nomor 67/M Tahun 2012 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
11.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
12.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2013 ten tang Pola Jenjang Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional
13.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu; Bagan Susunan Organisasi Kantor Pertanahan tersebut dalam Pasal 1 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 4 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertanahan tersebut dalam Pasal 1 adalah seperti yang ditetapkan dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Wilayah Kerja masing-masing Kantor Pertanahan adalah sesuai dengan wilayah Kabupaten sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Pembentukan KabupatenjKota yang bersangkutan. Pasal 3 Membentuk Kantor Pertanahan Kota Langsa, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Tangerang Selatan. Pasal 2 Pasal 1 PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KOTA LANGSA, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, KABUPATEN GAYO LUES, KABUPATENPIDIE JAYA, KOTA TANGERANG SELATAN

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Bj 1424jM.PANRBj4j2014 Tanggal 7 April 2014

14.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara AgrariajKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ten tang Pendaftaran Tanah;
15.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional. BIDANG IUDIH - PUSAT HUKUM DAN HUMAS AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 777 Diundangkan di Jakarta padatanggal 12 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA HENDARMANSUPANDJI p.'-«.~HIII'f·~,...",:"::;o,,PERTANAHANNASI0NAL LIK INDONESIA, 2014 Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia irn dengan penernpatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal diundangkan. Dengan diberlakukannya Peraturan ini rnaka sernua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, rnaka dalarn lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terdapat 448 (ernpat ratus empat puluh delapan) Kantor Pertanahan.

Pasal 5

L ~ ---------, r---=::::I=_=:;-' I I L - L ~ I r-=-=:::::r==::;l I L-_______ L _ L____ ~ rr-~===c==~ en C-c ;:0n <:::I ~~ ;r;- -C-cc I:') I:') en"en 3:zl:')ec £:i0'" M"'0- L 0.(11 s:Cen ~~ 2-(II z~ "0 _. n :3 n 05 » ~ z r

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…