Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 3
menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874), diubah sebagai berikut:
DAFTAR NAMA DAN WILAYAH KERJA KANTOR PERTANAHAN NO KANTOR PERTANAHAN WILAYAH KERJA 32 Provinsi Maluku Utara 1 Kota Ternate Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan Kota Tidore Kepulauan 3 Kabupaten Halmahera Selatan Kabupaten Halmahera Selatan 4 Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Barat dihapus 5 Kabupaten Kepulauan Sula Kabupaten Kepulauan Sula Kabupaten Pulau Taliabu 6 Kabupaten Halmahera Tengah Kabupaten Halmahera Tengah Kabupaten Halmahera Timur 7 Kabupaten Halmahera Utara Kabupaten Halmahera Utara Kabupaten Pulau Morotai 34 Provinsi Papua Barat 1 Kabupaten Manokwari Kabupaten Manokwari Kabupaten Manokwari Selatan Kabupaten Pegunungan Arfak 2 Kabupaten Teluk Wondama Kabupaten Teluk Wondama 3 Kota Sorong Kota Sorong dihapus 4 Kabupaten Tambrauw Kabupaten Tambrauw 5 Kabupaten Sorong Kabupaten Sorong Kabupaten Maybrat 6 Kabupaten Fakfak Kabupaten Fakfak 7 Kabupaten Sorong Selatan Kabupaten Sorong Selatan 8 Kabupaten Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat 9 Kabupaten Kaimana Kabupaten Kaimana 10 Kabupaten Teluk Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2018 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Ttd. SOFYAN A. DJALIL Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 500
Membuka PDF…