DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026

Nomor: 4
Tahun: 2026
Ditetapkan: 12 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi Poltek Agraria STPN; susunan organisasi; tata kerja; jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; lokasi Poltek Agraria STPN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan bentuk dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Agraria STPN; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
6.Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
7.Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
9.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK AGRARIA STPN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Agraria STPN yang selanjutnya disebut Poltek Agraria STPN adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Kementerian ATR adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
3.Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disingkat BPN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan.
4.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BPSDM adalah badan di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan dan tata ruang.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
6.Kepala adalah unsur pemimpin BPN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPN.
7.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Poltek Agraria STPN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala melalui Kepala BPSDM.
(2)Pembinaan teknis akademik Poltek Agraria STPN dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3)Pembinaan teknis operasional dan administratif Poltek Agraria STPN dilakukan oleh Menteri/Kepala.
(4)Poltek Agraria STPN dipimpin oleh Direktur.

Pasal 3

Poltek Agraria STPN mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang pertanahan dan penataan ruang dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Poltek Agraria STPN menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program pendidikan, dan anggaran;
b.pelaksanaan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi di bidang pertanahan dan penataan ruang;
c.pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
d.pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
e.pelaksanaan sistem pengawasan internal;
f.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
g.pengelolaan perpustakaan, teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan bahasa, laboratorium, pembinaan karakter dan pengembangan karier, dan sarana dan prasarana penunjang lainnya;
h.pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, alumni, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
i.pelaksanaan administrasi umum dan keuangan; dan
j.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Poltek Agraria STPN terdiri atas:
1. a.Senat;
2. b.Pemimpin;
3. c.Satuan Pengawas Internal; dan
4. d.Dewan Pertimbangan.
(2)Bagan susunan organisasi Poltek Agraria STPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Senat.
(3)Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai statuta Poltek Agraria STPN.

Pasal 7

(1)Direktur merupakan pemimpin Poltek Agraria STPN.
(2)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
1. a.Wakil Direktur; dan
2. b.unsur organisasi di bawah pemimpin.

Pasal 8

(1)Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan sivitas akademika dengan lingkungan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan perencanaan, penyusunan, dan evaluasi kebijakan nonakademik;
2. b.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi dan profesi di bidang pertanahan dan penataan ruang;
3. c.pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanahan dan penataan ruang;
4. d.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
5. e.pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan sivitas akademika dengan lingkungan; dan
6. f.pelaksanaan layanan administrasi.

Pasal 9

(1)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.Wakil Direktur Bidang Akademik;
2. b.Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum; dan
3. c.Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
(2)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 10

(1)Wakil Direktur Bidang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(2)Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum.
(3)Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan kealumnian.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…