DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan se oagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; Mcngingat Menimbang KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PEMBENTUKAN PERWAKlLAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SABU RAIJUA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG NOMOR 5 TAHUN 2014 PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL - , BAB I ... PERTANAHAN KABUPATEN SABU RAIJUA PROVINSI NUSA TENGGARATIMUR NASIONAL KANTOR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN TENTANG PEMBENTUKAN PERWAKILAN

5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ten tang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
6.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155);
7.Keputusan Presiden Nomor 67/M Tahun 2012 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
9.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pola Jenjang Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
10.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 ten tang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftai an Tanah Tertentu;
11.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ten tang Pendaftaran Tanah;
12.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Menetapkan

(2)Persyaratan ... Pasa14
(1)Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Perwakilan adalah pejabat struktural serendah-rendahnya pejabat eselon IV di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang memiliki dedikasi, kemampuan dan pengalaman yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
(1)Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa koordinator yang menangani urusan:
1. a.Tata Usaha;
2. b.Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
3. c.Hak Tanah, Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. d.Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan;
5. e.Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum; dan
6. f.Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator dapat dibantu oleh beberapa staf sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 3

(3)Pejabat Perwakilan, Koordinator dan Staf Perwakilan Kantor Pertanahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur.
(1)Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan pertanahan disamping Kantor Pertanahan Induk, dibentuk Perwakilan Kantor Pertanahan.
(2)Perwakilan Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang pejabat serendah- rendahnya setingkat pejabat eselon IV dan dibantu oleh beberapa koordinator. Pasa12
(1)Perwakilan Kantor Pertanahan dalam Peraturan ini adalah Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sabu Raijua yang merupakan bagian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang sebagai Kantor Pertanahan lnduk dan merupakan satu kesatuan organisasi, administrasi dan keuangan yang tidak terpisahkan keberadaannya dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
(2)Kantor Pertanahan lnduk adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 1

(2)Laporan ...
(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pertanahan Induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Induk dan wajib menggunakan stempel Kantor Pertanahan Induk dan membuat laporan bulanan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Induk dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 8

Pasa17 Tugas dan fungsi di luar wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, serta tugas dan fungsi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan kepegawaian, tetap menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan Induk. Perwakilan Kantor Pertanahan melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Induk dalam lingkungan wilayah kerjanya, kecuali untuk urusan keuangan dan kepegawaian.

Pasal 6

BABIV TUGAS, FUNGSI DANKEWENANGAN Wilayah kerja Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi:

a.Kecamatan Sabu Barat;
b.Kecamatan Sabu Tengah;
c.Kecamatan Sabu Timur;
d.Kecamatan Sabu Liae;
e.Kecamatan Hawu Mehara;
f.Kecamatan Raijua.

Pasal 5

(2)Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang memiliki dedikasi, kemampuan dan pengalaman yang berkai tan dengan bidang tugasnya.

BAB III

WILAYAH KERJA

Pasal 14

(1)Kepala Kantor Pertanahan Induk berkewajiban membimbing dan mengawasi setiap kegiatan yang dilimpahkan kepada Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan.
(2)Pengalihan penyelenggaraan kegiatan pelayanan pertanahan dari Kantor Pertanahan Induk ke Perwakilan Kantor Pertanahan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur.
(3)Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala Kantor Pertanahan Induk, baik secara sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab untuk mempersiapkan pelaksanaan Peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan ini.

Pasal 13

Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Induk.

Pasal 12

BABV KETENTUANLAIN-LAIN Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Induk.

Pasal 11

b.Menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur berwenang:
a.Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Induk untuk menyiapkan peralihan dokumen atau warkah-warkah tanah yang termasuk wilayah administrasi Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari Kantor Pertanahan Induk.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…