DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kadastral; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2021, No.136

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
6.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kadastral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 421);
9.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985); 2021, No.136
10.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4.Jabatan Fungsional Penata Kadastral yang selanjutnya disebut JF Penata Kadastral adalah JF yang mempunyai keahlian yang meliputi ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan survei, pengukuran, dan pemetaan kadastral sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2021, No.136
5.Pejabat Fungsional Penata Kadastral yang selanjutnya disebut Penata Kadastral, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pekerjaan Jabatan Fungsional Penata Kadastral.
6.Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kadastral adalah kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah, pemeliharaan data pendaftaran tanah, tematik dan penilaian tanah serta kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan lainnya.
7.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penata Kadastral untuk pembinaan karier yang bersangkutan.
8.Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penata Kadastral sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata Kadastral.
9.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
10.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

(1)JF Penata Kadastral berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral pada Kementerian. 2021, No.136
(2)JF Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang bertugas di Kementerian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di unit JF Penata Kadastral.
(3)JF Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang bertugas di unit kerja kantor wilayah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di unit JF Penata Kadastral.
(4)JF Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang bertugas di unit kerja kantor pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator di unit JF Penata Kadastral.

Pasal 3

JF Penata Kadastral merupakan jabatan karier PNS.

BAB III

KATEGORI, JENJANG DAN PANGKAT, TUGAS, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN DAN RINCIAN KEGIATAN TUGAS SERTA HASIL KERJA JF PENATA KADASTRAL

Pasal 4

(1)JF Penata Kadastral merupakan JF kategori keahlian.
(2)Jenjang JF Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi terdiri atas:
1. a.Penata Kadastral Ahli Pertama;
2. b.Penata Kadastral Ahli Muda; dan
3. c.Penata Kadastral Ahli Madya. 2021, No.136

Pasal 5

Tugas JF Penata Kadastral yaitu melaksanakan kegiatan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral secara teknis maupun yuridis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, pengendalian, pembinaan, dan pelayanan informasi.

Pasal 6

(1)Unsur kegiatan tugas JF Penata Kadastral yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
1. a.survei kadastral;
2. b.pengukuran kadastral; dan
3. c.pemetaan kadastral.
(2)Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.survei kadastral, meliputi: 1) perencanaan survei; 2) pelaksanaan survei; 3) pengolahan data survei; 4) pengendalian survei; 5) pembinaan survei; dan 6) pelayanan informasi survei.
2. b.pengukuran kadastral, meliputi: 1) perencanaan pengukuran; 2) pelaksanaan pengukuran; 3) pengolahan data pengukuran; 4) pengendalian pengukuran; 5) pembinaan pengukuran; dan 6) pelayanan informasi pengukuran. 2021, No.136
3. c.pemetaan kadastral, meliputi: 1) perencanaan pemetaan; 2) pelaksanaan pemetaan; 3) pengolahan data pemetaan; 4) pengendalian pemetaan; 5) pembinaan pemetaan; dan 6) pelayanan informasi pemetaan.

Pasal 7

(1)Uraian dan rincian kegiatan tugas JF Penata Kadastral sesuai dengan jenjang jabatannya.
(2)Penata Kadastral yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit.
(3)Hasil Kerja tugas JF Penata Kadastral sesuai dengan jenjang jabatannya.
(4)Uraian dan rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Hasil Kerja JF Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Dalam hal unit kerja tidak terdapat JF Penata Kadastral yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, JF Penata Kadastral yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. 2021, No.136

Pasal 9

Penetapan Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut:

a.Penata Kadastral yang melaksanakan tugas JF Penata Kadastral yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
b.Penata Kadastral yang melaksanakan tugas JF Penata Kadastral satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit dari setiap butir kegiatan.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2021, No.136 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2021 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ttd SOFYAN A. DJALIL Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 2021, No.136 -100 - 2021, No.136 - 101 - 2021, No.136 -102 - 2021, No.136 - 103 - 2021, No.136 -104 - 2021, No.136 - 105 -

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…