DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
6.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
9.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PALEMBANG.

Pasal 1

(1)Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang ditetapkan dengan Peraturan Menteri ini.
(2)Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. b.Peta Wilayah Perencanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
3. c.Peta Rencana Struktur Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
4. d.Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
5. e.Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
6. f.Daftar Jaringan Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
7. g.Daftar Jaringan Jalan Lokal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
8. h.Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
9. i.Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
10. j.Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
11. k.Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
12. l.Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
13. m.Peta Potensi Ruang Terbuka Hijau sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
14. n.Peta Rencana Penetapan Kawasan Strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
15. o.Tabel Indikasi Program Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
16. p.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
17. q.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
18. r.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana (KRB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
19. s.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
20. t.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Palembang.

Pasal 2

(1)Wali Kota Palembang wajib menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
(2)Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku, prosedur penetapan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang yang wajib dilakukan meliputi:
1. a.pelaksanaan persetujuan bersama antara Wali Kota Palembang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang;
2. b.pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang oleh Gubernur Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.penyampaian surat permohonan pelaksanaan konsultasi oleh Gubernur Sumatera Selatan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dalam rangka melanjutkan proses evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang; dan
4. d.pengundangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang dalam lembaran daerah oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang.
(3)Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, dan Lampiran XX Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sudah diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.
(5)Dalam hal Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan oleh Wali Kota Palembang dan/atau tidak diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang sampai batas waktu yang ditetapkan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
(6)Wali Kota Palembang melakukan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merekomendasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang perlu direvisi, Wali Kota Palembang melakukan penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Dalam hal Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah diundangkan, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka:

a.izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b.izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Palembang yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2024 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ttd. HADI TJAHJANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2024 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 134 Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kepala Biro Hukum, Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S. NIP 19650805 199203 1 003 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PALEMBANG MUATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang ini yang dimaksud dengan ketentuan umum, meliputi:

1.Kota adalah Kota Palembang.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Palembang.
5.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
8.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9.Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
10.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
11.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
12.Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
13.Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
14.Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang.
15.Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
16.Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
17.Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
18.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
19.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
21.Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
22.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
23.Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
24.Konsultasi Publik adalah partisipasi aktif Masyarakat untuk mendapatkan masukan, tanggapan, atau saran perbaikan dalam penyusunan RTR.
25.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
26.Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan Wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
27.Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua Wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan hubungan hierarki.
28.Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
29.Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
30.Sistem Wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat Wilayah.
31.Sistem Internal Perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.
32.Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
33.Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
34.Kawasan Taman Wisata Alam adalah Kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
35.Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
36.Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
37.Sistem Pusat Pelayanan Kota adalah tata jenjang dan fungsi pelayanan pusat- pusat kegiatan Kota yang meliputi pusat pelayanan Kota, sub pusat pelayanan Kota, dan pusat lingkungan.
38.Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh Wilayah Kota dan/atau regional.
39.Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub Wilayah Kota.
40.Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman Kota.
41.Kawasan Strategis adalah Kawasan yang memiliki kemampuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kawasan dan Wilayah di sekitarnya, serta mendorong pemerataan perkembangan Wilayah.
42.Kawasan Strategis Nasional adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
43.Kawasan Strategis Provinsi adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
44.Kawasan Strategis kabupaten/kota adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
45.Badan Air yang selanjutnya disingkat BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
46.Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
47.Jalur Hijau yang selanjutnya disebut RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan. Jalur hijau termasuk ke dalam ruang terbuka hijau publik bersama dengan taman Kota, taman pemakaman umum, pantai, dan sungai.
48.Kawasan Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Kawasan CB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
49.Kawasan Campuran yang selanjutnya disebut Kawasan C adalah Kawasan yang direncanakan terdiri atas minimal 3 fungsi (campuran hunian dan nonhunian) dengan luas 0,5-60 Ha, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkesesuaian, saling melengkapi, saling mendukung, terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan Kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.
50.Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang selanjutnya disebut Kawasan FUS adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan Kawasan komersial.
51.Kawasan Pariwisata yang selanjutnya disebut Kawasan W adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
52.Kawasan Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut Kawasan K adalah Kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
53.Kawasan Perkantoran yang selanjutnya disebut Kawasan KT adalah Kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
54.Kawasan Perlindungan Setempat yang selanjutnya disebut Kawasan PS adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya Kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta Kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat seperti Kawasan rawa.
55.Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Kawasan HK adalah Kawasan yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan Wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
56.Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun Kawasan perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
57.Kawasan Perumahan yang selanjutnya disebut Kawasan R adalah Kawasan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
58.Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut Kawasan KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
59.Kawasan Peternakan yang selanjutnya disebut Kawasan P-4 adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
60.Kawasan Ruang Terbuka Non hijau yang selanjutnya disingkat Kawasan RTNH adalah area berupa lahan yang diperkeras yang menggunakan material ramah lingkungan maupun kondisi permukaan tertentu yang dapat ditanami tumbuhan.
61.Kawasan Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut Kawasan P-1 adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
62.Kawasan Transportasi yang selanjutnya disebut Kawasan TR adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
63.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
64.Pemakaman yang selanjutnya disebut RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
65.Taman Kecamatan yang selanjutnya disebut RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
66.Taman Kelurahan yang selanjutnya disebut RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
67.Taman Kota yang selanjutnya disebut RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu Kota atau bagian Wilayah Kota.
68.Taman RT yang selanjutnya disebut RTH-6 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.
69.Taman RW yang selanjutnya disebut RTH-5 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
70.Taman Wisata Alam yang selanjutnya disingkat TWA adalah daerah pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
71.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian tanaman pangan terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
72.Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah Wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
73.Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu Wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
74.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling.
75.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling.
76.Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona tersebut dan diukur melalui KDB, KLB, dan KDH baik diatas maupun di bawah permukaan tanah.
77.Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kaveling.
78.Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
79.Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
80.Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
81.Penertiban Pemanfaatan Ruang adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.
82.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Ruang lingkup RTRW Kota Palembang ini meliputi:
1. a.ruang lingkup perencanaan; dan
2. b.ruang lingkup Wilayah.
(2)Ruang lingkup perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah;
2. b.rencana Struktur Ruang Wilayah;
3. c.rencana Pola Ruang Wilayah;
4. d.Kawasan Strategis Kota;
5. e.Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota; dan
6. f.ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
(3)Ruang lingkup Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup Wilayah daratan.
(4)Ruang lingkup Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
1. a.Kecamatan Ilir Barat Dua;
2. b.Kecamatan Seberang Ulu Satu;
3. c.Kecamatan Seberang Ulu Dua;
4. d.Kecamatan Ilir Barat Satu;
5. e.Kecamatan Ilir Timur Satu;
6. f.Kecamatan Ilir Timur Dua;
7. g.Kecamatan Sukarami;
8. h.Kecamatan Sako;
9. i.Kecamatan Kemuning;
10. j.Kecamatan Kalidoni;
11. k.Kecamatan Bukitkecil;
12. l.Kecamatan Gandus;
13. m.Kecamatan Kertapati;
14. n.Kecamatan Plaju;
15. o.Kecamatan Alang-alang Lebar;
16. p.Kecamatan Sematangborang;
17. q.Kecamatan Jakabaring; dan
18. r.Kecamatan Ilir Timur Tiga.
(5)Batas-batas Wilayah Kota meliputi:
1. a.Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin;
2. b.Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin;
3. c.Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin; dan
4. d.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir.
(6)Kota secara geografis terletak pada koordinat 2º52’00” - 3º5’00” Lintang Selatan dan 104º37’00” - 104º52’00” Lintang Selatan dan 104º39’00” - 104º48’30” Bujur Timur dengan luas Wilayah perencanaan kurang lebih 35.250 (tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh) hektare.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota untuk mewujudkan Kota menjadi pusat bisnis dan tujuan wisata berskala internasional di tepian sungai yang berkelanjutan.

Pasal 4

Kebijakan Penataan Ruang Kota, meliputi:

a.perwujudan pusat pelayanan kegiatan sesuai dengan fungsi, dan hierarki serta tersebar secara merata;
b.peningkatan fasilitas dan jangkauan pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
c.pengembangan Sistem Jaringan Jalan dan transportasi untuk memperlancar sistem pergerakan internal dan mendorong interaksi dengan Wilayah sekitar;
d.pemeliharaan fungsi Kawasan Lindung untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup perkotaan;
e.pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya dan mengembangkan fungsi Kawasan secara optimal;
f.pengembangan Kawasan Strategis Kota yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
g.peningkatan peran Kawasan tertentu untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 5

(1)Strategi perwujudan pusat pelayanan kegiatan sesuai dengan fungsi, dan hierarki serta tersebar secara merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
1. a.memantapkan fungsi Kota sebagai pusat kegiatan nasional dan simpul kegiatan ekonomi di koridor timur Sumatera;
2. b.menetapkan Kawasan perkantoran pemerintahan sebagai PPK;
3. c.menetapkan SPPK; dan
4. d.menetapkan PL.
(2)Strategi peningkatan fasilitas dan jangkauan pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
1. a.meningkatkan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi Kawasan dan hierarki pelayanan;
2. b.mengembangkan sarana dan prasarana sistem jaringan transportasi terpadu yang mengintegrasikan angkutan darat, angkutan air, dan angkutan udara;
3. c.mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan energi;
4. d.mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan telekomunikasi;
5. e.meningkatkan kualitas sistem jaringan sumber daya air;
6. f.meningkatkan pelayanan sistem penyediaan air minum;
7. g.mengembangkan sistem drainase;
8. h.mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan air limbah domestik;
9. i.mengembangkan sistem jaringan persampahan Kota;
10. j.menetapkan sistem jaringan evakuasi bencana;
11. k.mengembangkan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
12. l.mengembangkan sistem jaringan pejalan kaki.
(3)Strategi pengembangan Sistem Jaringan Jalan dan transportasi untuk memperlancar sistem pergerakan internal dan mendorong interaksi dengan Wilayah sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
1. a.mengembangkan jaringan Jalan yang dapat meningkatkan interaksi antar Wilayah;
2. b.mengembangkan jalan lingkar Kota;
3. c.meningkatkan fungsi dan kualitas jaringan Jalan dalam Kota;
4. d.mengembangkan sistem jaringan transportasi yang dapat mendukung pengembangan sistem transportasi massal;
5. e.mengembangkan koridor jalan-jalan utama untuk kegiatan perdagangan dan jasa; dan
6. f.meningkatkan fungsi terminal.
(4)Strategi pemeliharaan fungsi Kawasan Lindung untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
1. a.memantapkan fungsi Kawasan Lindung;
2. b.memenuhi RTH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas Kota; dan
3. c.melestarikan Kawasan cagar budaya.
(5)Strategi pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya dan mengembangkan fungsi Kawasan secara optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
1. a.mengendalikan perkembangan Kawasan Budi Daya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
2. b.mengembangkan Kawasan Perumahan;
3. c.mengembangkan Kawasan Perdagangan dan Jasa secara merata sesuai dengan fungsi pelayanan Kawasan;
4. d.mengembangkan Kawasan Perkantoran;
5. e.mengembangkan Kawasan industri dan pergudangan;
6. f.mengendalikan pertumbuhan industri berpolusi dalam Kota serta mengembangkan sentra industri kecil dan rumah tangga;
7. g.mengembangkan dan meningkatkan sektor pariwisata;
8. h.membangun sarana pelayanan umum secara merata sesuai dengan fungsi pelayanan Kawasan;
9. i.menetapkan ruang evakuasi bencana; dan
10. j.mengembangkan ruang untuk sektor informal dalam mendukung pengembangan sektor perdagangan maupun sektor pariwisata.
(6)Strategi pengembangan Kawasan Strategis Kota yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dilakukan dengan menetapkan Kawasan Strategis Kota yang terdiri atas:
1. a.Kawasan Sungai Musi;
2. b.Kawasan Sungai Sekanak; dan
3. c.Kawasan Sungai Lambidaro.
(7)Strategi peningkatan peran Kawasan tertentu untuk pertahanan dan keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi:
1. a.mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan;
2. b.mengembangkan Kawasan tidak terbangun di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga untuk memisahkan Kawasan pertahanan dengan Kawasan Budi Daya terbangun lainnya; dan
3. c.turut menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Pasal 6

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota meliputi:

a.Sistem Pusat Pelayanan Kota;
b.sistem jaringan transportasi;
c.sistem jaringan energi;
d.sistem jaringan telekomunikasi;
e.sistem jaringan sumber daya air; dan
f.infrastruktur perkotaan.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…