DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 April 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN ... Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 ten tang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

2.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
3.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
4.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 ten tang Badan Pertanahan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
5.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019; DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA MENTERI AGRARIADAN TATARUANG/ KEPALABADANPERTANAHANNASIONAL, PERATURANMENTERI AGRARlADAN TATARUANG/ KEPALABADANPERTANAHANNASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANKEPALABADANPERTANAHANNASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAANPENGADAANTANAH MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

(3)Pengadaan ... "Pasal 53
(1)Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh Instan si yang memerlukan tanah dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.
(2)Dihapus.

3.Ketentuan Pasal 53 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
2.Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 52A sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 52A Pendanaan pengadaan tanah yang bersumber dari Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupatenjkota, dan Badan Hukum Milik NegarajBadan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah, pengadaan tanah dilaksanakan dalam hal dana tersebut dimasukkan dalam DIPA Instansi Pernerintah atau anggaran Badan Hukum Milik NegarajBadan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus tersebut." "Pasal 47A

(1)Dalam hal Instansi yang memerlukan tanah merupakan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupatenj Kota, dan Badan Hukum Milik NegarajBadan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah yang melakukan kerja sarna dengan Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian tersebut, dapat diberikan Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam hal Instansi yang memerlukan tanah merupakan Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas hak pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan." Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 ten tang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, diubah sebagai berikut:

1.Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut: Menetapkan: PERATURANMENTERIAGRARIADAN TATARUANGjKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANKEPALABADANPERTANAHANNASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAANPENGADAANTANAH. MEMUTUSKAN:

(4)Dokurnen ...

5.Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 54A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

Dalam hal pengadaan tanah bagi pembangunan selain untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah, yang sumber dananya berasal dari APBNj APBD dan dimiliki oleh Instansi Pemerintah, pengadaan tanahnya dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar atau tara lain yang disepakati oleh para pihak, atau apabila untuk kepentingan program prioritas pemerintah dapat menggunakan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaannya."

6.Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 55

(1)Pada saat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruangj Kepala Badan Pertanahan Nasional ini mulai berlaku, proses Pengadaan Tanah yang belum selesai tetapi telah mendapat Penetapan Lokasi pembangunan, Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) atau nama lain yang dimaksudkan sebagai Penetapan Lokasi pembangunan, dapat diselesaikan berdasarkan tahapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya, dirnulai dari tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
(2)Penetapan Lokasi pernbangunan, SP2LP atau nama lain yang dimaksudkan sebagai Penetapan Lokasi pernbangunan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dapat diperbaharui untuk jangka waktu 2 tahun.
(3)Pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan:
1. a.dalam hal penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur, pembaharuan dilakukan oleh Gubemur; atau
2. b.dalam hal penetapan lokasi ditetapkan oleh BupatijWalikota, pembaharuan dilakukan oleh Bupati/Walikota. BAS VIlA KETENTUANLAIN-LAIN
(3)Pengadaan tanah yang dilakukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa melalui tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan peraturan pelaksanaannya.
(4)Instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai dalam menentukan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.
(5)Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan tata ruang wilayah."

4.Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIlA sehingga berbunyi sebagai berikut: Pusat Hukum dan Hubungan Masyarkat - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN fA. , ONNA H. LAOL¥ 'I--' ... RA R'EPUBLII{ INDONESIA TAHUN 2035 NOMOR 648 MENTERT HUKUM DAN-H ~ ASASJ MANUSIA REPUBLIK IN lA) ~ BALDAN TATARUANG/ AHAN NASIOt'l'AL, Diundangkan di Jakarta pacta tanggal 28, April 2015 Ditetapkan di .Jakarta pada tanggal 28 Apr 2015 Pasal II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional ini rnulai berlaku pada tanggal, diundangkan. Agar setiap orang mengetah'uinya, mernerin tahkan pengundangan Peraruran Menteri Agraria dan Tata Ruang'/Kepala Badan. Pertanahan Nasional ini dengan penernpatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. (4') Dokumen yang telah ada dalam rangka Pengadaan Tanah rnenjadi dokumen Pengadaan Tanah sesuai dengan Peraturan irii, dapat berupa:

a.penyiapan pelaksanaan;
b.inventariaasi, dan identifikasi;
c.penetapan penilai;
d.rnusyawarah J)'elletapan bentuk ganti kerugian;
e.pernbertan ganti kerugian;
f.pemberian ganti kerugian dalarn keadaaan khusus;
g.penitipan ganti kerugian;
h.pelepasan. objek pengadaan tanah; i, pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah; j, pendckumentasian peta bidang, daftar nominative dna data -admmistrasi: dan,,_ , ,
k.penyerahan hasil pengadaan tanah.
1. 5.Diantara Pasal. 55 dan Pasal 56, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 55A, yang berbunyi sebagai berikut: »Pasa155A Dalam hal Pengadaarr Tanah yang belurn selesai tetapi telah ditetapkan .nilai ganti kerugian dengan nilai lebih kecil dari nilai ganti kerugian berdasarkan basil .Penilai Pertanahan sesuai dengan Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaarmya, maka dipakai nilai ganti kerugian berdasarkan hasil Penilai Pertanahan sesuai dengan Undang-Undarig NOD).O:r 2 Tahun 2,D12dan peraturan pelaksanaannya."

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…