Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 2
MEMUTUSKAN ... Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 ten tang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA MENTERI AGRARIADAN TATARUANG/ KEPALABADANPERTANAHANNASIONAL, PERATURANMENTERI AGRARlADAN TATARUANG/ KEPALABADANPERTANAHANNASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANKEPALABADANPERTANAHANNASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAANPENGADAANTANAH MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
"Pasal 53
"Pasal 52A Pendanaan pengadaan tanah yang bersumber dari Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupatenjkota, dan Badan Hukum Milik NegarajBadan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah, pengadaan tanah dilaksanakan dalam hal dana tersebut dimasukkan dalam DIPA Instansi Pernerintah atau anggaran Badan Hukum Milik NegarajBadan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus tersebut." "Pasal 47A
Menetapkan: PERATURANMENTERIAGRARIADAN TATARUANGjKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANKEPALABADANPERTANAHANNASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAANPENGADAANTANAH. MEMUTUSKAN:
Dalam hal pengadaan tanah bagi pembangunan selain untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah, yang sumber dananya berasal dari APBNj APBD dan dimiliki oleh Instansi Pemerintah, pengadaan tanahnya dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar atau tara lain yang disepakati oleh para pihak, atau apabila untuk kepentingan program prioritas pemerintah dapat menggunakan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaannya."
"Pasal 55
BAS VIlA KETENTUANLAIN-LAIN
Pusat Hukum dan Hubungan Masyarkat - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN fA. , ONNA H. LAOL¥ 'I--' ... RA R'EPUBLII{ INDONESIA TAHUN 2035 NOMOR 648 MENTERT HUKUM DAN-H ~ ASASJ MANUSIA REPUBLIK IN lA) ~ BALDAN TATARUANG/ AHAN NASIOt'l'AL, Diundangkan di Jakarta pacta tanggal 28, April 2015 Ditetapkan di .Jakarta pada tanggal 28 Apr 2015 Pasal II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional ini rnulai berlaku pada tanggal, diundangkan. Agar setiap orang mengetah'uinya, mernerin tahkan pengundangan Peraruran Menteri Agraria dan Tata Ruang'/Kepala Badan. Pertanahan Nasional ini dengan penernpatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. (4') Dokumen yang telah ada dalam rangka Pengadaan Tanah rnenjadi dokumen Pengadaan Tanah sesuai dengan Peraturan irii, dapat berupa:
i, pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah; j, pendckumentasian peta bidang, daftar nominative dna data -admmistrasi: dan,,_ , ,
»Pasa155A Dalam hal Pengadaarr Tanah yang belurn selesai tetapi telah ditetapkan .nilai ganti kerugian dengan nilai lebih kecil dari nilai ganti kerugian berdasarkan basil .Penilai Pertanahan sesuai dengan Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaarmya, maka dipakai nilai ganti kerugian berdasarkan hasil Penilai Pertanahan sesuai dengan Undang-Undarig NOD).O:r 2 Tahun 2,D12dan peraturan pelaksanaannya."
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen