DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Mei 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang diatur dengan peraturan menteri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
4.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
5.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
6.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH. BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
2.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
3.Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
4.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi yang merupakan penjabaran dari RTRWN yang memuat tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
5.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kab/Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota yang merupakan penjabaran dari RTRWP yang memuat tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang; rencana struktur ruang; rencana pola ruang; penetapan kawasan strategis kabupaten/kota; arahan pemanfaatan ruang; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.
6.Peninjauan Kembali RTRW adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara RTRW dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
7.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta para pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan Peninjauan Kembali RTRW.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan Peninjauan Kembali RTRW yang berkualitas dengan cara memberikan petunjuk pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW yang akuntabel dan memperhatikan keserasian, keselarasan, serta keseimbangan antara muatan dalam RTRW dengan perkembangan dinamika pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
1. a.ketentuan Peninjauan Kembali RTRW;
2. b.tata cara Peninjauan Kembali RTRW; dan
3. c.tindak lanjut rumusan rekomendasi hasil pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW. BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
(2)RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.RTRWN;
2. b.RTRWP; dan
3. c.RTRW Kab/Kota.

BAB III

KETENTUAN PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 4

(1)Peninjauan kembali RTRW dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2)Peninjauan kembali RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun kelima sejak RTRW diundangkan.

Pasal 5

(1)Dalam hal kondisi lingkungan strategis tertentu, peninjauan kembali RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2)Kondisi lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. b.perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; atau
3. c.perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang. BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

BAB IV

TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 6

Tahapan Peninjauan Kembali RTRW, terdiri atas:

a.penetapan pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW;
b.pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW; dan
c.perumusan rekomendasi hasil pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW.

Pasal 7

(1)Tahapan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan penetapan pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW.
(2)Dalam hal Peninjauan Kembali melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peninjauan Kembali dihentikan dan pelaksanaannya diulang mengikuti tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Penetapan pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan dengan keputusan:
1. a.Menteri, untuk Peninjauan Kembali terhadap RTRWN; BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
2. b.Gubernur, untuk Peninjauan Kembali RTRWP; dan
3. c.Bupati/Wali Kota, untuk Peninjauan Kembali RTRW Kab/Kota.
(2)Selain menetapkan pelaksanaan Peninjauan Kembali, Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menetapkan tim pelaksana Peninjauan Kembali RTRW.
(3)Penetapan pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW dan penetapan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara bersamaan.
(4)Keputusan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW.
(5)Keputusan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Dalam hal Menteri membentuk Tim Pelaksana Peninjauan Kembali Tingkat Pusat, susunan keanggotaan tim terdiri atas:
1. a.seorang Ketua, yang berasal dari unsur Pemerintah Pusat, perguruan tinggi atau lembaga penelitian yang dipilih oleh Menteri;
2. b.susunan anggota, paling sedikit terdiri atas: 1) 2 (dua) orang anggota, yang merupakan pejabat dari kementerian yang terkait bidang penataan ruang; 2) 2 (dua) orang anggota, yang berasal dari unsur akademisi yang memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan serta kompeten di bidang penataan ruang dan/atau bidang lainnya yang terkait dengan penataan ruang; dan BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT 3) 2 (dua) orang anggota, yang berasal dari unsur lembaga penelitian yang berbadan hukum dan bergerak di bidang penataan ruang dan/atau bidang lainnya yang terkait dengan penataan ruang.
(2)Dalam hal Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya, membentuk Tim Pelaksana Peninjauan Kembali Tingkat Daerah, susunan keanggotaan tim terdiri atas:
1. a.seorang Ketua, yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah, perguruan tinggi atau lembaga penelitian yang dipilih oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya;
2. b.susunan anggota, paling sedikit terdiri atas: 1) 2 (dua) orang anggota, yang merupakan pejabat dari unsur Pemerintah Daerah yang terkait bidang penataan ruang; 2) 2 (dua) orang anggota, yang berasal dari unsur akademisi yang memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan serta kompeten di bidang penataan ruang dan/atau bidang lainnya yang terkait dengan penataan ruang yang berasal dari perguruan tinggi lokal atau dari perguruan tinggi di daerah provinsi/kabupaten/kota lain yang memenuhi syarat; dan 3) 2 (dua) orang anggota, yang berasal dari unsur lembaga penelitian yang berbadan hukum dan bergerak di bidang penataan ruang dan/atau bidang lainnya yang terkait dengan penataan ruang yang berasal dari lembaga penelitian lokal atau dari lembaga penelitian di daerah provinsi/kabupaten/kota lain yang memenuhi syarat.
(3)Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui proses:
1. a.surat permohonan anggota tim kepada instansi terkait; atau
2. b.penunjukan langsung. BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
(4)Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Peninjauan Kembali Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkonsultasi dengan instansi Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.

Pasal 10

Pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan melalui:

a.pengkajian;
b.evaluasi; dan
c.penilaian.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…