Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 25
menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH. BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
arahan pemanfaatan ruang; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.
BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
BAB II
BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
BAB III KETENTUAN PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
BAB III
BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAB IV TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
BAB IV
Tahapan Peninjauan Kembali RTRW, terdiri atas:
Bagian Kedua Tahapan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Paragraf 1 Penetapan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah
BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
1) 2 (dua) orang anggota, yang merupakan pejabat dari kementerian yang terkait bidang penataan ruang; 2) 2 (dua) orang anggota, yang berasal dari unsur akademisi yang memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan serta kompeten di bidang penataan ruang dan/atau bidang lainnya yang terkait dengan penataan ruang; dan BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT 3) 2 (dua) orang anggota, yang berasal dari unsur lembaga penelitian yang berbadan hukum dan bergerak di bidang penataan ruang dan/atau bidang lainnya yang terkait dengan penataan ruang.
1) 2 (dua) orang anggota, yang merupakan pejabat dari unsur Pemerintah Daerah yang terkait bidang penataan ruang; 2) 2 (dua) orang anggota, yang berasal dari unsur akademisi yang memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan serta kompeten di bidang penataan ruang dan/atau bidang lainnya yang terkait dengan penataan ruang yang berasal dari perguruan tinggi lokal atau dari perguruan tinggi di daerah provinsi/kabupaten/kota lain yang memenuhi syarat; dan 3) 2 (dua) orang anggota, yang berasal dari unsur lembaga penelitian yang berbadan hukum dan bergerak di bidang penataan ruang dan/atau bidang lainnya yang terkait dengan penataan ruang yang berasal dari lembaga penelitian lokal atau dari lembaga penelitian di daerah provinsi/kabupaten/kota lain yang memenuhi syarat.
BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Paragraf 2 Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah
Pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan melalui:
Membuka PDF…