DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; www.peraturan.go.id 2020, No. 414

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
5.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Masyarakat adalah penduduk yang menguasai tanah Negara atau tanah yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah.
2.Penyediaan Tanah adalah pengadaan tanah yang diperlukan untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. www.peraturan.go.id 2020, No. 414
3.Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan adalah penanganan masalah sosial berupa pemberian santunan untuk pemindahan masyarakat yang menguasai tanah yang akan digunakan untuk pembangunan nasional.
4.Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur atau Bupati/Walikota untuk melaksanakan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.
5.Gubernur adalah selaku wakil pemerintah untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien, efektif, berkesinambungan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PELAKSANAAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN

Pasal 2

(1)Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dilaksanakan oleh Gubernur.
(2)Dalam rangka Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melibatkan pegawai di lingkungan unit kerjanya.
(3)Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan kepada Bupati/Walikota.

Pasal 3

(1)Pendelegasian kewenangan kepada bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis dan sumber daya manusia. www.peraturan.go.id 2020, No. 414
(2)Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang terletak pada wilayah kabupaten/ kota setempat.
(3)Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk keputusan Gubernur.
(4)Keputusan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada instansi yang memerlukan tanah dan organisasi pemerintah daerah terkait.
(5)Format keputusan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Gubernur melaporkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 4

(1)Gubernur atau Bupati/Walikota yang melaksanakan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membentuk Tim Terpadu.
(2)Dalam hal Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dilaksanakan oleh Gubernur, susunan keanggotaan Tim Terpadu paling kurang terdiri atas:
1. a.Sekretaris daerah provinsi sebagai Ketua;
2. b.Pejabat yang membidangi urusan pengadaan tanah di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
3. c.Pejabat perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi urusan pertanahan; www.peraturan.go.id 2020, No. 414
4. d.Pejabat pada Kantor Pertanahan setempat pada lokasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan;
5. e.Pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. f.Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat; dan
7. g.Pihak terkait lainnya, apabila diperlukan.
(3)Dalam hal Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dilaksanakan oleh Bupati/Walikota, susunan keanggotaan Tim Terpadu paling kurang terdiri atas:
1. a.Sekretaris daerah kabupaten/kota sebagai Ketua;
2. b.Pejabat yang membidangi urusan pengadaan tanah di lingkungan Kantor Pertanahan;
3. c.Pejabat Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pertanahan;
4. d.Pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. e.Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat; dan
6. f.Pihak terkait lainnya, apabila diperlukan.
(4)Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh sekretariat Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, yang keanggotaannya terdiri dari pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh ketua Tim Terpadu, paling banyak 4 (empat) orang.
(5)Anggota sekretariat Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertugas untuk menyiapkan administrasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang meliputi keuangan, administrasi, dan pendokumentasian.

Pasal 5

(1)Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) menetapkan susunan keanggotaan Tim Terpadu dan sekretariat untuk setiap kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.
(2)Susunan keanggotaan Tim Terpadu dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk keputusan sebagaimana tercantum dalam www.peraturan.go.id 2020, No. 414 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN

Pasal 6

Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pendataan, verifikasi dan validasi;
c.penetapan penilai;
d.pemberian santunan atau relokasi;
e.penitipan uang santunan;
f.pendokumentasian dan pengadministrasian.

Pasal 7

(1)Dokumen rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan disampaikan kepada Gubernur oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah yang tanahnya akan digunakan untuk pembangunan nasional dan dikuasai oleh Masyarakat.
(2)Setelah menerima pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur meneliti dan mempertimbangkan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan akan dilakukan oleh pemerintah provinsi atau oleh Bupati/Walikota. www.peraturan.go.id 2020, No. 414
(3)Dalam hal penanganan dampak sosial akan dilakukan oleh pemerintah provinsi, Gubernur membentuk Tim Terpadu.
(4)Dalam hal penanganan dampak sosial dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, Bupati/Walikota membentuk Tim Terpadu.
(5)Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) melakukan persiapan yang dituangkan dalam rencana kerja paling sedikit memuat:
1. a.rencana waktu dan jadwal pelaksanaan;
2. b.agenda pelaksanaan tahapan persiapan;
3. c.rencana pendanaan dan pembiayaan operasional penanganan dampak sosial;
4. d.rencana kebutuhan bahan dan peralatan;
5. e.identifikasi permasalahan dan kendala teknis;
6. f.alternatif strategi dan solusi terhadap hambatan dan kendala;
7. g.perkiraan pemberian nilai santunan awal;
8. h.rekomendasi daftar masyarakat yang berhak menerima santunan;
9. i.rekomendasi mekanisme dan tata cara pemberian santunan; dan
10. j.bentuk dan mekanisme monitoring.
(6)Tim Terpadu membentuk satuan tugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.

Pasal 8

Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), mempunyai tugas melakukan pendataan, verifikasi dan validasi subjek dan objek Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.

Pasal 9

(1)Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas: www.peraturan.go.id 2020, No. 414
1. a.pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh instansi yang mengajukan permohonan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, sebagai ketua;
2. b.Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan atau pegawai yang ditunjuk pada Kantor Pertanahan, sebagai anggota;
3. c.perangkat Kelurahan/Desa setempat, sebagai anggota; dan
4. d.pejabat atau pegawai yang ditunjuk dari Instansi lain apabila diperlukan, sebagai anggota.
(2)Dalam hal diperlukan, Tim Terpadu dapat membentuk lebih dari 1 (satu) satuan tugas.

Pasal 10

(1)Setelah melaksanakan persiapan, Tim Terpadu bersama satuan tugas melakukan pemberitahuan kepada pihak yang berhak melalui Lurah/Kepala Desa atau nama lain yang setara dengan itu.
(2)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
1. a.sosialisasi atau tatap muka; atau
2. b.surat pemberitahuan.
(3)Setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan, selanjutnya satuan tugas melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi luas dan jenis bangunan, jumlah dan jenis tanam tumbuh serta benda lain yang berdiri di atas tanah.

Pasal 11

(1)Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) melakukan pengumpulan data paling sedikit:
1. a.nama, pekerjaan dan alamat pihak yang menguasai/menggarap/menyewa; www.peraturan.go.id 2020, No. 414
2. b.nomor induk kependudukan atau identitas diri lainnya;
3. c.bukti penguasaan, lama penguasaan, bangunan, tanaman dan/atau benda yang berdiri di atas tanah; dan
4. d.luas dan jenis bangunan, jumlah dan jenis tanam tumbuh dan benda lain yang berdiri di atas tanah.
(2)Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian diverifikasi dan divalidasi berdasarkan kriteria, sebagai berikut:
1. a.telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik paling singkat 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus; dan
2. b.menguasai dan memanfaatkan tanah dengan itikad baik secara terbuka, serta tidak diganggu gugat, diakui dan dibenarkan oleh pemilik hak atas tanah dan/atau Lurah/Kepala Desa setempat.
(3)Hasil verifikasi dan validasi masyarakat yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk daftar masyarakat yang berhak mendapatkan santunan, paling sedikit memuat:
1. a.identitas masyarakat yang menguasai/menggarap/ menyewa;
2. b.lama penguasaan;
3. c.bukti penguasaan;
4. d.jenis, jumlah dan luas bangunan;
5. e.jenis dan jumlah tanam tumbuh; dan
6. f.benda lain yang berkaitan dengan tanah.
(4)Daftar masyarakat yang berhak mendapatkan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas.
(5)Daftar masyarakat yang berhak mendapatkan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2020, No. 414

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…