DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 19 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 120

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Ringkasan

Permen ATR/Kepala BPN ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda dimaksud menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Samarinda. Walikota Samarinda wajib menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda dengan Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
7.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
9.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
10.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SAMARINDA.

Pasal 1

(1)Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda ditetapkan dengan Peraturan Menteri ini.
(2)Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. b.Peta Wilayah Perencanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
3. c.Peta Rencana Struktur Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
4. d.Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
5. e.Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
6. f.Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
7. g.Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
8. h.Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
9. i.Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
10. j.Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
11. k.Peta Potensi Ruang Terbuka Hijau sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
12. l.Peta Penetapan Kawasan Strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
13. m.Tabel Indikasi Program Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
14. n.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
15. o.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
16. p.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
17. q.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Resapan Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
18. r.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
19. s.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
20. t.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
21. u.Peta Ketentuan Khusus Ruang Dalam Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Samarinda.

Pasal 2

(1)Wali Kota Samarinda wajib menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
(2)Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini diundangkan, prosedur penetapan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda yang wajib dilakukan meliputi:
1. a.pelaksanaan persetujuan bersama antara Wali Kota Samarinda dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;
2. b.Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan surat permohonan untuk melaksanakan konsultasi dalam rangka melanjutkan proses evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda; dan
3. c.pengundangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda dalam lembaran daerah oleh Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
(3)Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tanpa mengubah substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, dan Lampiran XXI Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Dalam hal Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sudah diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.
(5)Dalam hal Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan oleh Wali Kota Samarinda dan/atau tidak diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kota Samarinda sampai batas waktu yang ditetapkan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
(6)Wali Kota Samarinda melakukan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merekomendasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda perlu direvisi, Wali Kota Samarinda melakukan penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Dalam hal Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah diundangkan, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka:

a.izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b.izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Samarinda yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2023 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ttd. HADI TJAHJANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 851 Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kepala Biro Hukum, Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S. NIP. 19650805 199203 1 003 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SAMARINDA MUATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SAMARINDA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Samarinda.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
5.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7.Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
8.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
9.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
10.Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
11.Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda.
13.Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14.Wilayah Darat adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis darat beserta segenap unsur terkait padanya, yang batasnya ditetapkan sampai dengan garis pantai saat pasang tertinggi.
15.Wilayah Udara adalah Ruang di atas Wilayah Darat yang batas ketinggiannya sejauh ketebalan lapisan atmosfer dengan batas horizontal yang ditarik secara tegak lurus dari batas Wilayah Darat kota.
16.Kota Tepian adalah semboyan Kota Samarinda yang merupakan akronim dari Teduh, Rapi, Aman, dan Nyaman.
17.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
18.Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
19.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
21.Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
22.Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
23.Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan kota.
24.Sistem Jaringan Transportasi adalah sistem jaringan jalan-jalan yang sesuai dengan fungsinya serta perlengkapan lalu lintas lainnya.
25.Jalan Arteri Primer adalah jalan arteri yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah.
26.Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antara kawasan primer dan kawasan sekunder kesatu, antar kawasan sekunder kesatu, atau antar kawasan sekunder kesatu dan kawasan sekunder kedua.
27.Jalan Kolektor Primer adalah jalan kolektor yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal.
28.Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar kawasan sekunder kedua atau antara kawasan sekunder kedua dan kawasan sekunder ketiga.
29.Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau antar pusat kegiatan lokal dan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
30.Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dengan perumahan.
31.Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
32.Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
33.Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
34.Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah Wilayah daratan dan/atau perairan serta Ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan.
35.Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.
36.Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
37.Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
38.Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV (tiga puluh lima kilovolt) sampai dengan 230 kV (dua ratus tiga puluh kilovolt).
39.Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM yaitu saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV (tiga puluh lima kilovolt) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
40.Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
41.Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
42.Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
43.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang terdiri dari SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan.
44.Sistem Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah infrastruktur yang dibangun khusus untuk menangani, menyalurkan, dan mengelola limbah atau limpahan air hujan agar dapat dikembalikan dan diterima oleh lingkungan sehingga tidak membahayakan.
45.Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disingkat IPA adalah sistem atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku (influent) terkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas air yang diinginkan sesuai standar mutu atau siap untuk dikonsumsi.
46.SPAL Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
47.SPAL Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik.
48.Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sarana pengolahan air limbah agar tidak mencemari lingkungan.
49.Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun selanjutnya disebut Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
50.Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
51.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
52.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
53.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
54.Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
55.Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
56.Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan.
57.Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
58.Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
59.Badan Air yang selanjutnya disingkat BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
60.Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.
61.Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
62.Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
63.Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
64.Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai kurang atau sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
65.Kawasan Tanaman Pangan adalah peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
66.Kawasan Hortikultura adalah peruntukan Ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
67.Kawasan Peternakan adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani yang berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan, berorientasi ekonomi, dan berakses dan hulu sampai hilir.
68.Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah Kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
69.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
70.Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
71.Kawasan Perumahan adalah Kawasan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
72.Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial.
73.Kawasan Infrastruktur Perkotaan adalah Kawasan yang digunakan untuk penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana lainnya yang mendukung kegiatan permukiman perkotaan/kegiatan utama bukan pertanian, selain fasilitas umum, fasilitas sosial, ruang terbuka non hijau, dan tempat evakuasi bencana.
74.Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah Kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
75.Kawasan Perkantoran adalah Kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
76.Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
77.Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
78.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara seluruh luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana kota.
79.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai seluruh bangunan terhadap luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana kota.
80.Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase berdasarkan perbandingan jumlah luas lahan terbuka untuk penanaman tanaman dan atau peresapan air terhadap luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana kota.
81.Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
82.Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
83.Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
84.Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR yang berlaku.
85.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah RTR di wilayah kota, yang menggambarkan zonasi/blok Pemanfaatan Ruang, Struktur Ruang dan Pola Ruang, sistem sarana dan prasarana, dan persyaratan teknik pengembangan Tata Ruang.
86.Kelembagaan adalah suatu badan yang berkekuatan hukum dengan tujuan tertentu.
87.Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
88.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
89.Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
90.Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup RTRW Kota Samarinda meliputi:

a.lingkup Wilayah perencanaan; dan
b.lingkup muatan.

Pasal 3

(1)Lingkup Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi seluruh Wilayah administrasi kota, yang mencakup Ruang darat dan perairan dengan luas kurang lebih 71.678,36 (tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan koma tiga enam) hektare beserta Ruang udara di atasnya dan Ruang di dalam bumi.
(2)Batas Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.
(3)Ruang lingkup Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi Wilayah:
1. a.Kecamatan Samarinda Kota dengan luas wilayah kurang lebih 360,09 (tiga ratus enam puluh koma nol sembilan) hektare terdiri atas Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Bugis, dan Kelurahan Sungai Pinang Luar;
2. b.Kecamatan Samarinda Ulu dengan luas wilayah kurang lebih 5.134,94 (lima ribu seratus tiga puluh empat koma sembilan empat) hektare terdiri atas Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kelurahan Jawa, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Dadi Mulya, Kelurahan Gunung Kelua, dan Kelurahan Bukit Pinang;
3. c.Kecamatan Samarinda Ilir dengan luas wilayah kurang lebih 582,30 (lima ratus delapan puluh dua koma tiga nol) hektare terdiri atas Kelurahan Selili, Kelurahan Sungai Dama, Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Sidodamai, dan Kelurahan Pelita;
4. d.Kecamatan Samarinda Seberang dengan luas wilayah kurang lebih 1.189,61 (seribu seratus delapan puluh sembilan koma enam satu) hektare terdiri atas Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan Baqa, Kelurahan Mesjid, Kelurahan Mangkupalas, Kelurahan Tenun, dan Kelurahan Gunung Panjang;
5. e.Kecamatan Samarinda Utara dengan luas wilayah kurang lebih 23.299,09 (dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma nol sembilan) hektare terdiri atas Kelurahan Sempaja Selatan, Kelurahan Lempake, Kelurahan Sungai Siring, Kelurahan Sempaja Utara, Kelurahan Tanah Merah, Kelurahan Sempaja Barat, Kelurahan Sempaja Timur, dan Kelurahan Budaya Pampang;
6. f.Kecamatan Palaran dengan luas wilayah kurang lebih 19.110,84 (sembilan belas ribu seratus sepuluh koma delapan empat) hektare terdiri atas Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Handil Bakti, Kelurahan Bukuan, Kelurahan Simpang Pasir, dan Kelurahan Bantuas;
7. g.Kecamatan Sungai Pinang dengan luas wilayah kurang lebih 2.824,80 (dua ribu delapan ratus dua puluh empat koma delapan nol) hektare terdiri atas Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Gunung Lingai, Kelurahan Mugirejo, dan Kelurahan Bandara;
8. h.Kecamatan Sungai Kunjang dengan luas wilayah kurang lebih 6.757,04 (enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma nol empat) hektare terdiri atas Kelurahan Loa Bakung, Kelurahan Loa Buah, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kelurahan Lok Bahu, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kelurahan Karang Asam Ilir, dan Kelurahan Karang Anyar;
9. i.Kecamatan Sambutan dengan luas wilayah kurang lebih 9.232,77 (sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua koma tujuh tujuh) hektare terdiri atas Kelurahan Sungai Kapih, Kelurahan Sambutan, Kelurahan Makroman, Kelurahan Sindang Sari, dan Kelurahan Pulau Atas; dan
10. j.Kecamatan Loa Janan Ilir dengan luas wilayah kurang lebih 3.186,89 (tiga ribu seratus delapan puluh enam koma delapan sembilan) hektare terdiri atas Kelurahan Simpang Tiga, Kelurahan Tani Aman, Kelurahan Sengkotek, Kelurahan Harapan Baru, dan Kelurahan Rapak Dalam.

Pasal 4

Lingkup muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

a.tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah kota;
b.rencana Struktur Ruang Wilayah kota;
c.rencana Pola Ruang Wilayah kota;
d.kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kota;
e.arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah;
f.ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
g.Kelembagaan; dan
h.hak, kewajiban, dan Peran Masyarakat.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA SAMARINDA

Pasal 5

Tujuan Penataan Ruang untuk mewujudkan Kota Samarinda sebagai Kota Tepian dengan fokus pengembangan perdagangan dan jasa serta industri berskala regional dengan peningkatan kualitas lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan.

Pasal 6

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota Samarinda merupakan penjabaran dari tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Samarinda meliputi;

a.pengembangan Kota Tepian dengan acuan konsep waterfront city development dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan asas berkelanjutan;
b.peningkatan akses pelayanan perkotaan dalam skala nasional dan sistem PPK yang merata dan berhierarki;
c.peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana kota yang terpadu dan merata di seluruh Wilayah kota untuk mendukung pengembangan perdagangan dan jasa dan industri berskala regional;
d.peningkatan dan penguatan infrastruktur dan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan karena memiliki posisi yang strategis dan berbatasan dengan Wilayah sekitarnya;
e.pelestarian dan pemantapan Kawasan Lindung untuk penyelamatan lingkungan hidup berkelanjutan;
f.pengembangan Kawasan Budi Daya dengan memperhatikan kualitas lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan;
g.kebijakan pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan kepentingan ekonomi kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional;
h.kebijakan pemantapan kawasan kepentingan sosial budaya berbasis kearifan lokal; dan
i.kebijakan pemantapan kawasan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Isi peraturan

Teks120PDFHirarki

Memuat teks peraturan…