DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 601

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengani kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian ATR/BPN; susunan organisasi Kementerian ATR/BPN yang terdiri atas: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Tata Ruang; c. Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang; d. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah; e. Direktorat Jenderal Penataan Agraria; f. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan; g. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang; h. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan; i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; j. Inspektorat Jenderal; k. Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat; l. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi; m. Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah; n. Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan; dan o. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta ketentuan Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berwenang melakukan penataan dan

Menetapkan

menetapkan organisasi dan tata kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Kementerian ATR adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
2.Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disingkat BPN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
4.Kepala adalah unsur pemimpin BPN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPN.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Kementerian ATR/BPN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian ATR/BPN dipimpin oleh Menteri yang sekaligus menjabat sebagai Kepala.

Pasal 3

(1)Dalam memimpin Kementerian ATR/BPN, Menteri/Kepala dibantu oleh Wakil Menteri yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Kepala sesuai dengan penunjukkan Presiden.
(2)Wakil Menteri/Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3)Wakil Menteri/Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(4)Wakil Menteri/Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Menteri/Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN.
(5)Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri/Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
1. a.membantu Menteri/Kepala dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian ATR/BPN; dan
2. b.membantu Menteri/Kepala dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Pasal 4

Menteri/Kepala dan Wakil Menteri/Wakil Kepala merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian ATR/BPN.

Pasal 5

Kementerian ATR/BPN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, survei dan pemetaan pertanahan dan ruang, penetapan hak dan pendaftaran tanah, penataan agraria, pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan, pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan;
b.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian ATR/BPN di daerah;
c.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN;
d.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian ATR/BPN;
e.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian ATR/BPN;
f.pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pertanahan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
g.pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan dan tata ruang;
h.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN; dan
i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1)Susunan organisasi Kementerian ATR/BPN terdiri atas:
1. a.Sekretariat Jenderal;
2. b.Direktorat Jenderal Tata Ruang;
3. c.Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang;
4. d.Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;
5. e.Direktorat Jenderal Penataan Agraria;
6. f.Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan;
7. g.Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang;
8. h.Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
9. i.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
10. j.Inspektorat Jenderal;
11. k.Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat;
12. l.Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi;
13. m.Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah;
14. n.Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan; dan
15. o.Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi.
(2)Bagan susunan organisasi Kementerian ATR/BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 8

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian ATR/BPN;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian ATR/BPN;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian ATR/BPN;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan, serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.koordinasi penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Isi peraturan

Teks601PDFHirarki

Memuat teks peraturan…