DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Kementeriarr/Lembaga, perlu dilakukan seleksi terbuka dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratarna di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional;
b.bahwa untuk melaksanakan seleksi terbuka dalarn rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi tersebut, perlu persyaratan untuk memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, integritas dan persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi, serta panitia seleksi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruangj Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; MENTER! AGRARIADAN TATARUANGj KEPALABADANPERTANAHANNASIONAL, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANMENTERl AGRARIADAN TATARUANGj KEPALABADAN PERTANAHANNASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAANSELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINANTINGGI Dr LINGKUNGANKEMENTERIANAGRARIADAN TATARUANGj BADAN PERTANAHANNASIONAL MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL BAB I ... PERATURANMENTERI AGRARIADAN TATARUANGjKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANGjBADAN PERTANAHANNASIONAL. MEMUTUSKAN:

2.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagairoana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
4.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18); 5 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
6.Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1993 tentang Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
7.Keputusan Presiden Nomor 121jP Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8.Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerianj Lembaga;
9.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pola Jenjang Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 ten tang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintab; Menetapkan Pasal 3 ...

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Assessment Center adalah penilaian terhadap kompetensi seseorang secara komprehensif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan secara sistematis dari hasil analisis pekerjaan, sehingga diharapkan hasil yang diperoleh mampu menggambarkan kriteria spesifik sesuai yang dituntut oleh persyaratan jabatan yang ada.
4.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
5.Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon Ia dan lb.
6.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon IIa dan Ilb.
7.Pengangkatan dalam jabatan struktural melalui Seleksi Terbuka adalah proses pengisian jabatan struktural melalui seleksi yang diinformasikan secara terbuka dan dapat diikuti oleh setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau dati Kementeriarr/Lembaga lainnya.
8.Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian darr/ atau terhadap berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
9.Tes Kompetensi Bidang adalah penilaian dalam rangka deskripsi kemampuan dan I atau keterampilan pegawai yang berkaitan dengan pengetahuan akan substansi tugas dan fungsi jabatan yang diminati.
10.Tes Kompetensi Manajerial adalah penilaian dalam rangka karakteristik seseorang dengan merujuk pada kriteria efektif dan/ atau kinerja unggulan untuk suatu jabatan.
11.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12.Menteri/Kepala adalah Menteri/Kepala yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria Zpertanahan dan tata ruang.

Pasal 3

(1)Seleksi terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh MenterijKepala, setelah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(2)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional;
2. b.Pejabat yang ditunjuk dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; dan
3. c.Akademisijpakarjprofesional sesuai dengan bidang jabatan yang akan diisi.
(3)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi.
(5)Dalarn hal Panitia Seleksi membutuhkan bantuan penilaian kompetensi manajerial dapat dibentuk Tim Penilai Kompetensi Independen.
(6)Tim Penilai Kompetensi Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berasal dari lembaga perguruan tinggi atau lembaga swasta yang mempunyai kompetensi untuk memberikan penilaian kompetensi manajerial yang ditunjuk oleh MenterijKepala.

Pasal 4

(1)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. a.menyusun jadwal kegiatan seleksi calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama;
2. b.mengumurnkan pendaftaran penerimaan seleksi calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama;
3. c.menerima berkas pendaftaran calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama;
4. d.melakukan seleksi administrasi;
5. e.mengumumkan daftar nama calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang lulus seleksi administrasi; .
6. f.melakukan penilaian kompetensi manajerial dan bidang calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi Independen;
7. g.melakukan uji rekam jejak calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama;
8. h.menyampaikan hasil seleksi calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang memenuhi syarat menduduki jabatan yang akan diisi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
  1. 1.melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugasnya kepada MenterijKepala.
(2)Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi, antara lain:
1. a.merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
2. b.menyiapkan bahan yang diperlukan;
3. c.menyusun agenda rapat;
4. d.mengadministrasikan suratj dokumen;
5. e.membuat notulen rapat;
6. f.mernpublikasikan kegiatan Panitia Seleksi berdasarkan instruksi Panitia Seleksi;
7. g.melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Seleksi; dan
8. h.tugas lain yang diberikan oleh Panitia Seleksi.

Pasal 9

(1)Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan:
1. a.melakukan evaluasi terhadap kelengkapan berkas administrasi sesuai kriteria persyaratan administrasi yang telah ditetapkan; dan
2. b.menetapkan calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi berikutnya.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Pasall0 ...

Pasal 8

(1)Seleksi Terbuka untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Madya dapat diikuti oleh pejabat struktural dan fungsional yang memenuhi persyaratan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional atau KementerianjLembaga lainnya.
(2)Seleksi Terbuka untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat diikuti oleh pejabat struktural dan fungsional yang memenuhi persyaratan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional. Pas·al7
(1)Dalam hal jumlah calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang mendaftar kurang dari 3 (tiga) orang, Panitia Seleksi harus mengumumkan pendaftaran ulang.
(2)Dalam hal setelah pengumuman pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang mendaftar tetap kurang dari 3 (tiga) orang, Panitia Seleksi tetap menyelenggarakan seleksi terbuka dengan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 6

(1)Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memuat informasi lowongan jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, meliputi:
1. a.nama jabatan;
2. b.unit organisasi; C. uraian singkat mengenai tugas dan tanggung jawab jabatan;
3. d.persyaratan administrasi;
4. e.persyaratan kompetensi; dan
5. f.persyaratan lain yang ditentukan.
(2)Informasi lowongan jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling kurang 5 (lima) hari kerja melalui website Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional danj atau media informasi lainnya.
(3)Format Pengumuman pendaftaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Tahapan seleksi terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

a.Pengumuman pendaftaran;
b.Seleksi administrasi;
c.Seleksi Kompetensi Manajerial dan Bidang;
d.Wawancara Akhir; dan
e.Penelusuran Rekam Jejak Calon.

BAB ILL

...

Pasal 13

Kandidat yang sudah dipilih dan ditetapkan harus diberikan orientasi tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian selama 1 (satu) bulan.

Pasal 14

Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi terbuka kepada Komisi Aparatur Sipil Negara yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 12

(1)Hasil dari setiap tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, dilaporkan oleh Panitia Seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian peringkat berdasarkan urutan nilai tertinggi.
(3)Berdasarkan laporan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pembina Kepegawaian:
1. a.mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih Panitia Seleksi kepada Presiden, untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
2. b.menetapkanj memilih pejabat, untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(4)Penetapan calon harus konsisten dengan jabatan yang dipilih sesuai dengan rekomendasi Panitia Seleksi.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…