DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 4 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan keseragaman dan sebagai acuan dalam pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun pedoman pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral;
c.bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (3) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, instansi pembina memiliki tugas menyelenggarakan uji kompetensi jabatan fungsional
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
6.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
3.Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
4.Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral selanjutnya disebut JF Asisten Penata Kadastral adalah JF yang mempunyai keterampilan yang meliputi ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang melakukan kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan kadastral sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5.Pejabat Fungsional Asisten Penata Kadastral yang selanjutnya disebut Asisten Penata Kadastral adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pekerjaan JF Asisten Penata Kadastral.
6.Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan.
7.Standar Kompetensi JF Asisten Penata Kadastral yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas JF Asisten Penata Kadastral.
8.Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
9.Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai–nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
10.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
11.Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang JF Asisten Penata Kadastral.
12.Materi Uji Kompetensi adalah instrumen untuk menggali kompetensi yang berupa panduan penilaian portofolio, panduan wawancara, panduan demonstrasi, panduan simulasi, panduan uji lisan dan naskah uji tulis.
13.Unit Pembina adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang survei dan pemetaan serta melakukan pembinaan terhadap JF Asisten Penata Kadastral.
14.Penilai Kompetensi adalah PNS atau non-PNS yang ditunjuk oleh penyelenggara Uji Kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan penilaian dalam Uji Kompetensi JF Asisten Penata Kadastral.
15.Penyelenggara Uji Kompetensi adalah unit yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang agraria dan tata ruang.
16.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
17.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
18.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi.
19.Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.

BAB II

PERSYARATAN PESERTA UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL

Pasal 2

Peserta Uji Kompetensi JF Asisten Penata Kadastral meliputi:

a.PNS yang akan diangkat dalam JF Asisten Penata Kadastral melalui perpindahan dari jabatan lain atau promosi;
b.JF Asisten Penata Kadastral yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi; atau
c.JF Asisten Penata Kadastral yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi melalui promosi.

Pasal 3

(1)Peserta Uji Kompetensi JF Asisten Penata Kadastral karena perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berstatus PNS;
2. b.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.berijazah paling kurang sekolah menengah atas/sederajat, diploma satu, diploma dua, atau diploma tiga di bidang survei, pengukuran, pemetaan, pertanahan, teknik geodesi, geografi atau geomatika;
5. e.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan kadastral paling sedikit 2 (dua) tahun untuk pendidikan sesuai dengan kualifikasi dalam huruf d; dan
6. f.nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun.
(2)Peserta Uji Kompetensi JF Asisten Penata Kadastral melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
2. b.memiliki rekam jejak yang baik;
3. c.tidak sedang menjalani hukuman pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
4. d.tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS.
(3)Peserta Uji Kompetensi JF Asisten Penata Kadastral yang berasal dari JF Asisten Penata Kadastral yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.sedang menduduki JF Asisten Penata Kadastral;
2. b.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
5. e.telah memenuhi 80% (delapan puluh persen) angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan.
(4)Peserta Uji Kompetensi yang berasal dari JF Asisten Penata Kadastral yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
2. b.memiliki rekam jejak yang baik;
3. c.tidak sedang menjalani hukuman pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
4. d.tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS.
(5)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) peserta Uji Kompetensi JF Asisten Penata Kadastral harus menyerahkan dokumen pendukung berupa:
1. a.fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
2. b.surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
3. c.fotokopi surat keputusan pengangkatan calon PNS dan surat keputusan pengangkatan PNS;
4. d.fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
5. e.fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan/atau surat keputusan penempatan pegawai terakhir;
6. f.fotokopi nilai penilaian angka kredit;
7. g.surat pernyataan memiliki integritas dan moralitas yang baik;
8. h.daftar riwayat hidup;
9. i.surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. j.surat usulan dari pimpinan unit kerja calon peserta Uji Kompetensi.
(6)Format surat pernyataan memiliki integritas dan moralitas yang baik, daftar riwayat hidup, surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan surat usulan dari pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Uji Kompetensi JF Asisten Penata Kadastral dikoordinasikan oleh Unit Pembina.
(2)Dalam rangka penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pembina berwenang menyusun materi Uji Kompetensi.
(3)Penyelenggaraan Uji Kompetensi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada setiap jenjang jabatan.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Uji Kompetensi dan dapat bekerja sama dengan lembaga profesional yang ditetapkan oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyelenggara Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.membentuk tim penilai Uji Kompetensi;
2. b.melaksanakan dan menetapkan hasil Uji Kompetensi;
3. c.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
4. d.melaporkan hasil pelaksanaan Uji Kompetensi kepada Menteri.
(3)Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di:
1. a.Kementerian;
2. b.Kantor Wilayah; dan/atau
3. c.lembaga profesional yang ditetapkan oleh Kementerian.
(4)Penetapan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai dasar pertimbangan penerbitan sertifikat Kompetensi.

Pasal 6

(1)Materi Uji Kompetensi mengacu pada Standar Kompetensi JF Asisten Penata Kadastral.
(2)Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri atas:
1. a.Standar Kompetensi Manajerial;
2. b.Standar Kompetensi Sosial Kultural; dan
3. c.Standar Kompetensi Teknis.
(3)Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disusun berdasarkan jenjang jabatan.
(4)Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disusun oleh Kementerian dan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 7

(1)Tim penilai Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bertanggung jawab kepada pimpinan instansi Penyelenggara Uji Kompetensi.
(2)Susunan Keanggotaan tim penilai Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.paling sedikit 3 (tiga) anggota yang terdiri atas penilai Kompetensi Manajerial, penilai Kompetensi Sosial Kultural dan penilai Kompetensi Teknis.
(3)Tim Penilai Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.

Pasal 8

(1)Tim penilai Uji Kompetensi untuk penilai Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural dan Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berasal dari:
1. a.PNS; dan/atau
2. b.non-PNS.
(2)Tim penilai Uji Kompetensi untuk penilai Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki persyaratan:
1. a.Penilai Kompetensi yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan persyaratan terdiri atas:
  1. 1.paling rendah menduduki jabatan pengawas dan/atau JF asesor sumber daya manusia aparatur muda;
  2. 2.memiliki jabatan dan/atau pangkat golongan ruang paling rendah satu tingkat lebih tinggi dengan jabatan dan/atau pangkat golongan ruang peserta Uji Kompetensi;
  3. 3.telah memiliki sertifikat asesor dan/atau pelatihan penilaian kompetensi sejenisnya;
  4. 4.bebas dari kepentingan apapun sehingga melaksanakan penilaian dengan tidak memihak dan diskriminatif;
  5. 5.tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
  6. 6.mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. b.Penilai Kompetensi yang berasal dari non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan persyaratan terdiri atas:
  1. 1.berijazah paling rendah D-4 (Diploma-Empat);
  2. 2.bekerja dan/atau memiliki pengalaman di bidang penilaian kompetensi paling sedikit 2 (dua) tahun;
  3. 3.telah memiliki sertifikat asesor dan/atau pelatihan penilaian kompetensi sejenisnya;
  4. 4.bebas dari kepentingan apapun sehingga melaksanakan penilaian dengan tidak memihak dan diskriminatif; dan
  5. 5.mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Tim penilai Uji Kompetensi untuk Penilai Kompetensi Teknis sebagaimana pada ayat (1) harus memiliki persyaratan yaitu:
1. a.Penilai Kompetensi yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan syarat terdiri atas:
  1. 1.paling rendah menduduki jabatan pengawas dan/atau JF Asisten Penata Kadastral penyelia;
  2. 2.memiliki jabatan dan/atau pangkat golongan ruang paling rendah satu tingkat lebih tinggi dengan jabatan dan/atau pangkat golongan ruang peserta Uji Kompetensi;
  3. 3.bekerja dan/atau memiliki pengalaman di bidang survei, pengukuran dan pemetaan kadastral paling sedikit 4 (empat) tahun;
  4. 4.bebas dari kepentingan apapun sehingga melaksanakan penilaian dengan tidak memihak dan diskriminatif;
  5. 5.tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
  6. 6.mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. b.Penilai Kompetensi yang berasal dari non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan syarat terdiri dari:
  1. 1.berijazah paling rendah D-4 (Diploma-Empat);
  2. 2.bekerja dan/atau memiliki pengalaman di bidang survei, pengukuran dan pemetaan kadastral paling sedikit 8 (delapan) tahun;
  3. 3.telah memiliki sertifikat keahlian di bidang survei, pengukuran dan pemetaan kadastral yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  4. 4.bebas dari kepentingan apapun sehingga melaksanakan penilaian dengan tidak memihak dan diskriminatif; dan
  5. 5.mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Dalam hal penyelenggaraan Uji Kompetensi dilakukan oleh lembaga profesional yang ditetapkan oleh Kementerian, tim penilai Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari PNS dan non- PNS.

Pasal 9

Tim penilai Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki tugas dan wewenang:

a.membuat rencana Uji Kompetensi;
b.menetapkan metode Uji Kompetensi dan metode penilaian;
c.menetapkan instrumen penilaian Uji Kompetensi;
d.menetapkan sumber daya yang dibutuhkan;
e.melakukan pemutakhiran instrumen Uji Kompetensi;
f.memeriksa dan memvalidasi data/dokumen;
g.melakukan penilaian terhadap hasil Uji Kompetensi;
h.melaksanakan sidang dan menyampaikan hasil penilaian kepada Penyelenggara Uji Kompetensi;
i.memberikan catatan hasil penilaian Uji Kompetensi;
j.membuat berita acara hasil pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
k.memberikan saran perbaikan bila diperlukan kepada Penyelenggara Uji Kompetensi;

Pasal 10

(1)Uji Kompetensi JF Asisten Penata Kadastral dilakukan untuk menilai Kompetensi JF Asisten Penata Kadastral yang terdiri atas:
1. a.Asisten Penata Kadastral pemula;
2. b.Asisten Penata Kadastral terampil;
3. c.Asisten Penata Kadastral mahir; dan
4. d.Asisten Penata Kadastral penyelia.
(2)Pelaksanaan Uji Kompetensi untuk pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan Asisten Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan metode:
1. a.tes tertulis; dan
2. b.wawancara.
(3)Penentuan kelulusan Uji Kompetensi terdiri atas:
1. a.memenuhi syarat apabila mencapai persentase lebih dari atau sama dengan 80 (delapan puluh);
2. b.masih memenuhi syarat apabila mencapai persentase dengan rentang lebih dari atau sama dengan 68 (enam puluh delapan) sampai dengan kurang dari 80 (delapan puluh); dan
3. c.kurang memenuhi syarat mencapai persentase di bawah 68 (enam puluh delapan).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERSYARATAN PESERTA UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERSYARATAN PESERTA UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017