DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pengelolaan dan koordinasi pengelolaan Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula: Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 175);
5.Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
6.Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
7.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN BANJARMASIN, BANJARBARU, BANJAR, BARITO KUALA, DAN TANAH LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula adalah kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Bupati adalah Bupati Banjar, Bupati Barito Kuala, dan Bupati Tanah Laut.
5.Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin dan Wali Kota Banjarbaru.

Pasal 2

Pengelolaan Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula sebagai pusat kegiatan ekonomi berskala internasional melalui perdagangan dan jasa, pariwisata, industri, industri kelautan, pertanian, dan pengembangan pusat pelayanan yang terkoneksi antarkawasan berbasiskan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB II

WILAYAH PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN BANJARMASIN, BANJARBARU, BANJAR, BARITO KUALA, DAN TANAH LAUT

Pasal 3

(1)Wilayah Pengelolaan Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula meliputi 47 (empat puluh tujuh) kecamatan, yang terdiri atas:
1. a.sebagian wilayah Kabupaten Banjar yang mencakup 13 (tiga belas) wilayah kecamatan, meliputi:
  1. 1.Kecamatan Aluh-Aluh;
  2. 2.Kecamatan Aranio;
  3. 3.Kecamatan Astambul;
  4. 4.Kecamatan Beruntung Baru;
  5. 5.Kecamatan Gambut;
  6. 6.Kecamatan Karang Intan;
  7. 7.Kecamatan Kertak Hanyar;
  8. 8.Kecamatan Martapura;
  9. 9.Kecamatan Martapura Barat;
  10. 10.Kecamatan Martapura Timur;
  11. 11.Kecamatan Mataraman;
  12. 12.Kecamatan Sungai Tabuk; dan
  13. 13.Kecamatan Tatah Makmur;
2. b.sebagian wilayah Kabupaten Barito Kuala yang mencakup 13 (tiga belas) wilayah kecamatan, meliputi:
  1. 1.Kecamatan Alalak;
  2. 2.Kecamatan Anjir Muara;
  3. 3.Kecamatan Anjir Pasar;
  4. 4.Kecamatan Barambai;
  5. 5.Kecamatan Belawang;
  6. 6.Kecamatan Cerbon;
  7. 7.Kecamatan Jejangkit;
  8. 8.Kecamatan Mandastana;
  9. 9.Kecamatan Marabahan;
  10. 10.Kecamatan Mekarsari;
  11. 11.Kecamatan Rantau Badauh;
  12. 12.Kecamatan Tabunganen; dan
  13. 13.Kecamatan Tamban;
3. c.seluruh wilayah Kota Banjarbaru yang mencakup 5 (lima) wilayah kecamatan, meliputi:
  1. 1.Kecamatan Banjarbaru Selatan;
  2. 2.Kecamatan Banjarbaru Utara;
  3. 3.Kecamatan Cempaka;
  4. 4.Kecamatan Landasan Ulin; dan
  5. 5.Kecamatan Liang Anggang;
4. d.seluruh wilayah Kota Banjarmasin yang mencakup 5 (lima) wilayah kecamatan, meliputi:
  1. 1.Kecamatan Banjarmasin Barat;
  2. 2.Kecamatan Banjarmasin Selatan;
  3. 3.Kecamatan Banjarmasin Tengah;
  4. 4.Kecamatan Banjarmasin Timur; dan
  5. 5.Kecamatan Banjarmasin Utara;
5. e.seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut yang mencakup 11 (sebelas) wilayah kecamatan, meliputi:
  1. 1.Kecamatan Bajuin;
  2. 2.Kecamatan Bati Bati;
  3. 3.Kecamatan Batu Ampar;
  4. 4.Kecamatan Bumi Makmur;
  5. 5.Kecamatan Jorong;
  6. 6.Kecamatan Kintap;
  7. 7.Kecamatan Kurau;
  8. 8.Kecamatan Panyipatan;
  9. 9.Kecamatan Pelaihari;
  10. 10.Kecamatan Takisung; dan
  11. 11.Kecamatan Tambang Ulang.
(2)Wilayah Pengelolaan Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup juga kawasan perairan pesisir Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai rencana tata ruang kawasan strategis nasional Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula.

BAB III

KOORDINASI PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN BANJARMASIN, BANJARBARU, BANJAR, BARITO KUALA, DAN TANAH LAUT

Pasal 4

(1)Dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula sebagai suatu kawasan strategis nasional, dilakukan pengelolaan Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula.
(2)Pengelolaan Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, kepala lembaga, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
(3)Pengelolaan Kawasan Perkotaaan Metropolitan Banjarbakula oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Gubernur melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
(4)Dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan oleh Gubernur atas pengelolaan Kawasan Perkotaaan Metropolitan Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan atas pengelolaan Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur membentuk tim koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula.
(6)Susunan organisasi, keanggotaan, kewenangan, uraian tugas, fungsi, dan tata kerja, serta pembiayaan tim koordinasi pengelolaan Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 5

(1)Pengelolaan Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
(2)Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang di Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 6

(1)Gubernur selaku pelaksana pengelolaan Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula melaporkan pengelolaan Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(2)Gubernur melaporkan penyelenggaraan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai bahan evaluasi Menteri atas pengelolaan Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2025 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Œ NUSRON WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR .. Ж .

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…