DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik fndonesia; Mengingat Menimbang KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PEMBENTUKAN PERWAKILANKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG NOMOR 8 TAHUN 2014 PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL BAB I ... SULAWESISELATAN PERTANAHAN PERWAKILAN TORAJA UTARA NASIONAL KANTOR PROVINSI : PERATURAN KEPALA BADAN TENTANG PEMBENTUKAN PERTANAHAN KABUPATEN

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

5.Peraturan Pemerintab Nomor 24 Tabun 1997 ten tang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
6.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155);
7.Keputusan Presiden Nomor 67/M Tahun 2012 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
9.Peraturan Kepala Badan Pertanaban Nasional Nomor 1 Tabun 2013 tentang Pola Jenjang Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
10.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu;
11.Peraturan Kepala Badan Pertanaban Nasional Nomor 8 Tahun 2013 ten tang Perubaban Atas Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanaban Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tabun 1997 tentang Pendaftaran Tanab;
12.Peraturan Kepala Badan Pertanaban Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tabun 2014 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Menetapkan

(2)Persyaratan ...

Pasal 4

(1)Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Perwakilan adalah pejabat struktural serendah-rendahnya pejabat eselon IV di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki dedikasi, kemampuan dan pengalaman yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 3

(1)Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa koordinator yang menangani urusan:
1. a.Tata Usaha;
2. b.Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
3. c.Hak Tanah, Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. d.Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan;
5. e.Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum; dan
6. f.Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator dapat dibantu oleh beberapa staf sesuai dengan kebutuhan.
(3)Pejabat Perwakilan, Koordinator dan Staf Perwakilan Kantor Pertanahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Pasa12
(1)Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan pertanahan disamping Kantor Pertanahan Induk, dibentuk Perwakilan Kantor Pertanahan.
(2)Perwakilan Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang pejabat serendah- rendahnya setingkat pejabat eselon IV dan dibantu oleh beberapa koordinator.
(1)Perwakilan Kantor Pertanahan dalam Peraturan ini adalah Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Toraja Utara yang merupakan bagian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja sebagai Kantor Pertanahan Induk dan merupakan satu kesatuan organisasi, administrasi dan keuangan yang tidak terpisahkan ke beradaannya dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
(2)Kantor Pertanahan Induk adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 1

BAB I KETENTUAN UMUM Tugas dan fungsi di luar wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, serta tugas dan fungsi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan kepegawaian, tetap menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan Induk.

BAB I

KETENTUAN UMUM Tugas dan fungsi di luar wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, serta tugas dan fungsi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan kepegawaian, tetap menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan Induk.

Pasal 7

Perwakilan Kantor Pertanahan melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Induk dalam lingkungan wilayah kerjanya, kecuali untuk urusan keuangan dan kepegawaian. Pasa16 BABIV TUGAS,FUNGSIDANKEWENANGAN Wilayah kerja Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi:

a.Kecamatan Rantepao;
b.Kecamatan Sesean;
c.Kecamatan Nanggala;
d.Kecamatan Rindingallo;
e.Kecamatan Buntao;
f.Kecamatan Sa'dan;
g.Kecamatan Sanggalangi;
h.Kecamatan Sopai;
1. 1.Kecamatan Tikala; J. Kecamatan Balusu;
k.Kecamatan Tallungpilu;
1. 1.Kecamatan Dende'Piongan Napo;
m.Kecamatan Buntu Pepasan;
n.Kecamatan Baruppu;
o.Kecamatan Kesu;
p.Kecamatan Tondon;
q.Kecamatan Bangkelekila;
r.Kecamatan Rantebua;
s.Kecamatan Sesean Suloara;
t.Kecamatan Kapala Pitu; dan
u.Kecamatan Awan Rante Karua.

Pasal 5

BABIII WILAYAHKERJA

(2)Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki dedikasi, kemampuan dan pengalaman yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
(2)Pengalihan ...

Pasal 13

(1)Kepala Kantor Pertanahan Induk berkewajiban membimbing dan mengawasi setiap kegiatan yang dilimpahkan kepada Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan . Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Oaftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Induk.

Pasal 11

Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Induk. Oalam rangka pelaksanaan Peraturan ini, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan berwenang:

a.Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Induk untuk menyiapkan peralihan dokumen atau warkah-warkah tanah yang termasuk wilayah administrasi Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari Kantor Pertanahan Induk.
b.Menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pertanahan Induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Induk sesuai dengan ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya minggu pertama bulan berikutnya. Pasa18 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Induk dan wajib menggunakan stempel Kantor Pertanahan Induk dan membuat laporan bulanan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Induk dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. BIQAl"{GPJDIH - PUSAT HUKUM DAN HUMAS BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIATAHUN2014 NOMOR 781 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA PERTANAHANNASIONAL LIK INDONESIA, 28 Mei 2014 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Repub1ik Indonesia irii berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia iru dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 14

(2)Pengalihan penyelenggaraan kegiatan pelayanan pertanahan dari Kantor Pertanahan Induk ke Perwakilan Kantor Pertanahan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.
(3)Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Kantor Pertanahan Induk, baik secara sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab untuk mempersiapkan pelaksanaan Peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan ini.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…