DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Indonesia merupakan salah satu tujuan investasi, oleh karenanya perlu dilakukan peningkatan percepatan pelayanan pertanahan khususnya pelayanan pendaftaran peralihan Hak Guna Bangunan tertentu untuk memberikan kemudahan dalam berinvestasi di beberapa kota di Indonesia;
b.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional ten tang Pelayanan Peralihan Hak Guna Bangunan Tertentu di Wilayah tertentu; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANANPERALIHAN HAK GUNA BANGUNAN TERTENTU DI WILAYAHTERTENTU MENTERI AGRARIA DAN TAT A RUANG/ KEPALA HADAN PERTANAHAN NASIONAL MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI AGRARIADAN TATA RUANGjKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PELAYANAN PERALIHAN HAK GUNA BANGUNANTERTENTU DI WILAYAH TERTENTU.

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
5.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
6.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
7.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121jP Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; Menetapkan Mengingat Pasal 4

(1)Pembayaran BPHTB dan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan pada instansi yang berwenang.

Pasal 3

Pengecekan sertipikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan di Kantor Pertanahan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengecekan.

Pasal 2

Kegiatan pelayanan peralihan Hak Guna Bangunan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

a.pengecekan sertipikat;
b.pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)dan Pajak Penghasilan (PPh);
c.pembuatan Akta Jual Beli;
d.pendaftaran peralihan hak; dan
e.pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pasal 1

(1)Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur pelayanan peralihan Hak Guna Bangunan tertentu karena jual beli, di Wilayah tertentu, meliputi:
1. a.Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. b.Kota Bandung;
3. c.Kota Semarang;
4. d.Kota Yogyakarta; dan
5. e.Kota Surabaya.
(2)Hak Guna Bangunan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Hak Guna Bangunan yang dialihkan kepada badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang 100% (seratus per sen) sahamnya berasal dari modal dalam negeri, dan luas tanahnya sampai dengan 5.000m2 (lima ribu meter persegi). Pasa16 ( 1) Pendaftaran peralihan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilakukan pada kantor pertanahan setelah pengecekan sertipikat, pembayaran BPHTB dan PPh, dan pembuatan Akta Jual Beli.
(2)Pemohon yang melakukan peralihan hak wajib menyerahkan bukti pembayaran pajak atau membuat surat pernyataan bahwa telah membayarkan setoran pembayaran BPHTB dan PPh ke kantor instansi yang berwenang.
(3)Jika surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tidak benar, maka permohonannya dinyatakan batal demi hukum.
(4)Kepala Kantor Pertanahan langsung melakukan proses pendaftaran peralihan hak tanpa melakukan pengecekan pembayaran BPHTB dan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasa15
(1)Pembuatan Akta Jual Beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan penyampaiannya dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan pembuatan akta.
(2)PPAT yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi.
(3)Untuk percepatan pembuatan akta jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditunjuk PPATKhusus.
(4)Penunjukan PPAT Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional.
(2)Pembayaran BPHTB dan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemohon dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja. Pasa19 Pelayanan pengecekan sertipikat dan pendaftaran peralihan hak dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jerus dan tarif atas jerus penenmaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional. Pasa18
(1)Permohonan pelayanan pengecekan sertipikat dan pelayanan pendaftaran peralihan hak diterima setelah memenuhi persyaratan permohonan.
(2)Dalam hal persyaratan permohonan belum lengkap, maka petugas loket menginformasikan secara tertulis kepada pemohon mengenai berkas- berkas yang harus dilengkapi.
(3)Permohonan yang telah memenuhi persyaratan, kepada pemohon diberikan tanda terima. Pasa17
(1)Pembayaran PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dilaksanakan secara bersamaan dengan pendaftaran peralihan hak.
(2)Pembayaran PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemohon dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
(5)Pendaftaran peralihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan pendaftaran peralihan hak.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan pelayanan peralihan Hak Guna Bangunan yang diberikan kepada badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang 100% (seratus persen) sahamnya berasal dari modal dalam negeri, dan luas tanahnya sampai dengan 5.000m2 (lima ribu meter persegi) yang telah diterima lengkap, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Dasar Hukum, Persyaratan, Biaya, Waktu dan Produk pelayanan pengecekan sertipikat dan peralihan hak dimuat dalam Tabel Standar Pelayanan Peralihan Hak Guna Bangunan Tertentu di Wilayah Tertentu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Pelayanan pengecekan sertipikat dan pendaftaran peralihan hak pada kantor pertanahan dapat dilakukan secara elektronik.

(2)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi permohonan pelayanan yang di dalam prosesnya diketahui terdapat sengketa, konflik, perkara, atau masalah hukum lainnya dan berkasnya dapat dikembalikan kepada pemohon.
(1)Jangka waktu penyelesaian pelayanan pengecekan sertipikat dan pendaftaran peralihan hak dilakukan terhitung sejak penerimaan berkas lengkap dan telah lunas pembayaran biaya yang ditetapkan.

Pasal 10

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 201 (N"OMOR 343 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ~ Diundangkan di Jakarta padatanggal 2 Maret 2016 FERRY URSYIDAN BALDAN MENTERI AG IA DAN TATA RUANGj KEPALA BADA ERTANAHAN NASIONAL, Ditetapkan di Jakarta padatanggal 22 ebruari 2016 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerin tahkanmengetah uinya,orangsetiapAgar

Pasal 14

Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ............, ~ ~ ~ ;:J cO ~ p:) ~ a v 0 cO o v ~ "d bfJ P-. c ~ cO v E-< P-. ...... 1-0 ~ cO ~ ...c: B< ~ cO [/) .._.. - c ...c: 4-< ~ ~ cO ~ ~...... cO cO 1-0 cO cO "d cO cO ;:J ......, cO cO .(? cO "d "d ......, c ......, S 0.. cO ~ ...... 0.. cO1-0 co V v ~ ...... ...... 1-0 1-0 ....._......, S cO v cOv bfJ ~ v "d ~ ~ ;:J 1-0 ~ -< v eo ~ P-. 0.. cO ~ -< cO [/) ~ cO ;:J...... ~ ;:J ......... ~ ~...... 1-0 p:) V [/) ,..0 v cO ~ '''-' ...... ,..0 ...... ~ 1-0 cO V V 1-0 eo ......, ...... B ~ '''-' cO ~ cO cO 1-0 V ;:J cO ......, [/) cO bfJ S cO a: 1-0 ~ cO bfJ ~ ......, v v v ......, v cO v cO W P-. ......, cO ~ :>, ~ E-< ~ ~ ...c: [/) cO cO cO cO -o "d ......... eo v B...... cO ......, [/) 2 v...... p:;- o,...... eo"d cO g ~ ...c: [/) cO ...c: cO cO ;:J :>, v -o ~ ......... ;:J ~ cO ~ 0 [/) ;:J ~ 0 ~ cO Z co cO cO ...c: cO :>,......, [/) 0 ~ fS ~ cO cO ~ cO ;:J S cO ...... c [/) ......... ~ :>, ~ v [/) 0 ...... 0.. cO cO -< c ...c: "d ;:J cO 0 cO ~ ~>-0 ~ S [/) ...... ......... "d cOW ...... cO ~ 0 v ,..0 ......, eo ...c: 0.. cO ...... ~ r:i1 ......, 0 ...... 0.. ~ cO v P-. § ~ cO ......... -cv ...... cO cO "d ,..0 v bfJ ...... cO 0.. c [/) 0.. ~ cO cO cO cO 1-0 ......, ;:J :>, ~...... cO ~ 0.. ~......... ;:J "d ......, 0 cO 0 S ~ cO o [/) o ......, cO 1-0 0 cO 0 V 1-0 ......, U ~0 ......, ;:J 0 ;:J...... ...... 0 ~ "d W ~ ~ "d ......... - C'1 (Y) 0 '''-' 00 ('... cO 0'1 0'1 1-0 0'1 0'1 C'1 cO - - bfJ ....._ - v ~ ....._ 0 z (Y) (Y) ~ C'1 ...... 0L() ....._ 1-0 ~ 0 ('... - 0 00 v Z ~ 0'1 0 Z ......, \..0 0'1 C'1 0 ~ z :r:: 0'1 - ....._ z z v P-. - P-. ~ p:) ~ ....._ 00....._ <:j- C'1 p:) Z ~ -< L() ...... C'1 - ~ P-. [/) ....._ w ....._ co ~ cO -< 0 0 0 -< 2 ...... a z cO 1-0 Z Z Z ~ ......, cO ~ P-. P-. ~ 1-0 [/) 1-0 V ~ bfJ ~ P-. P-. P-. P-. ...... -< - C'1 (Y) <:j- L() cO s:: ~ s:: "0 c cO ~ cO cO ..j...J s:: ..j...J ..c: 0.. cO cO cO cO Q cO ~ ..c: ~ ~ I-< 0.. 0 ~ ..... ~ cO cO ..D il) 0.. ..... ~ ~........ ........ ~ 2 B ..... ..... cO ........ b.O..j...J r/) cO il) 0.. I-< I-< ..j...J I-< s::il) ;:::l il) cO il) ........ il) il)..... il) 0.. r/) r/) ..c: 0.. "0 r/) 0.. ........ ..... I-< ~ cO ..c: ~ C? ~ ;:::l cO :£ '0 il) C\l ~ c ..c: 4-< s:: ~ cO cO s::..... cO cO I-< cO cO "0 ..... cO cO I-< B ..j...J cO .C? cO cO "0 s:: ..j...J ........ S 0.. 0.. I-< cO cO s:: ..... eoI-< s:: ..... <r: o::l s::il) il) cO I-< -- 0..j...J S il) eo ..... il) "0 s:: § ~ r/) <r: ~ il) il) s:: cO ~ 0.. r/) 0.. ~ cO cO Z..... s:: &s:: ;:::l ........ s::I-< cO...... il) r/) ..D il) o::l s:: ..... cO.,......, ..... ..D I-< cO cO s:: il) ..c: I-< eo il) ..j...J ..j...J cO..... ;:::l s:: .,......, cO s:: cO s::cO ..j...J cO I-< il) E-< cO;:::l cO ..j...J r/) cO b.O S ..j...J r/) I-< s:: cO b.O s:: s:: I-< il) il) il) cO il) cO il) il) ..j...J ~if; 0.. ..j...J cO s:: :>. "0 0.. ..... ~ Z b.O ..c: I s:: s:: ..... r/) ........ eo ..... s:: il) cO cO cO cO..... ..j...J ~ cO ........ ;:::l ..c: ~"0 cO :>. 0 cO ~ ..D ..c: '5' r/) 0 ..j...J~ 0.. cO il) il) o s::cO g s:: :>. 0.. eo 0 il) "0 c cO s:: c o ~ cO ;:::l 0 s:: ~ ..... ~ il) ..... 0 s:: ..c: 0.. ........ "0 ........ 5b r/) 0 ;:::l cO cO r/) cO 0.. S ~ ~ s:: r/) cO ..c: s:: r/) s::b.O cO 0 cO ..... ..c: cO s:: il) ;:::l r/) ..c: ~ s:: 0.. cO cO cO b.O cO Z cO 0.. (.) cO 0 6' "0 ........ B o::l cO il) :>. ..... ~ S ..... cO ..j...J fS cO "0 b.O I-< cO s:: il) cO s:: I-< ..... il) s:: cO r/) cO 0.. s:: CZ ..... il) "0 0.. il) 0.. cO ..... b.O ;:::l cO s:: ..j...J cO "0 ;:::l I-< s::cO cO ..... ..c: 0s:: cO ........ ~ "0 cO ~ 0 b.O S ........ r/) ..... s:: s:: il) ..... ..D :>. ........ ~ ..c: s:: ..D cO cO s:: cO ;:::l il) 0 cOr/) cO ..j...J cO "0if; 0 cO cO ..... 0.. cO 0.. ::c ~ E ..j...J 0.. ..j...J cO ~ ..j...J S cO cO ..j...J cO s:: ~ 0.. cO cO 6'~ cO ;:::l S ..... "0 il) 0 ..j...J ~ -- ..j...J ........ 0.. il) § ..... cO "0 cO (.) il) § ~ ~ ..... ~ r/) 0.. "0 r/) ..... ~ <r: ;:::l ........ cO r/) 0 r/) ..j...J cO cO cO (.) 0 "0 ::c cO ;:::l ..j...J I-< ..... a :>. ..... ........ :>. E cO..... "0 6' 0.. ;:::l "0 r/) 0.. ..... ..c: ~........ ~ ........ s:: ;:::l 0 cO 0 il) 0 s:: ..... S cO ..j...J (.) b.O (.) ..D (.) cO cO s:: 0.. r/) cO 0 ..c: ;:::l 0 s 0 b.O cO ..... s:: cO I-< s:: cO "0 s:: "0 ..j...J I-< ..j...J ..j...J ..j...J ..j...J I-< 0 cO ;:::l ;:::l 0 cO ........ il) 0 il) 0 cO il) cO il) il) ~ "0 ~ if; ~ "0 ..j...J 0.. ~ 0.. ~ o::l "0 ..D if; ....-i C\l C'I) ~ l{) \0 ~ ...... 0 0 ~ ~ z 0 0'\ 0.. ....-i 0 0.. I .,......, Z 0 C'I) :;;s 0 0 t--- 0 0.. \0 0.,......, o::l ~ 0'\ ~ l{) C\l ~ 0 l{) 0'\ t--- 00 ....-i ~ 00 0'\ 0'\ 0'\ 0 0 ..... ~ \0 ....-i ........ 0'\ 0'\ -- 0 0'\ 0'\ 0'\ C\l Z Z ;:::l ::c ....-i ....-i ....-i ....-i ....-i -- '""') ....-i 0 0.. t--- \0 -- C\l -- -- -- 00 ~ -- 0 o::l 0'\ s:: 0 Z ....-i \0 00 ~ t--- C\l <r: l{) ....-i C\l ~ \0 C\l C'I) ....-i ~ 0'\ cO 0 0.. C'I) if; 0 -- 0'\ -- ....-i I-< C\l o::l ........ <r: 0 0 z 0 0 0'\ 0 0 0 <r: -- B -- ~ cO Z Z C\l C'I) ....-i b.O Q Z ....-i Z Z Z Z cO b.O ~ ~ ~ -- :;;s I-< s::0 0.. 0'\ 0.. 0.. 0.. 0 il) 0 ~ cO ~ ~ ~ Z 0.. t--- 0.. 0.. 0.. 0.. Z 0.. Z if; ..j...J 0 ....-i C\l C'I) ~ l{) \0 t--- 00 0'\ ....-i ........ cO s:: 0 ..... r/) cO Z s:: cO ..c: cO c cO ..j...J I-< il) 0.. c cO ..j...J cO ..... eo il) ~ s:: ~ cO Bs:: ~ 5b s:: ;:::l s:: 0.. cO ~ o::l cO ..j...J cO 0.. ~ s:: cO ;:::l ..... s::I-< 0 cO cO ~ "0 b.O s:: cO I-< il) ::c cO "0..j...J ..... s:: ~........ r/) cO cO cO b.O ..c: ..j...J s:: s::cO il) ~ 0.. cO ..... ..c: 0.. ..j...J ..... ..... cO ........ ..j...J I-< cO I-< I-< il) ;:::l il) if; if; 0.. ~ l{) 0 0 0'\ C'I)....-i I 0 0 0 0 C\l \0 ..... ........ 0 ;:::l '""') Z ....-i Z C'I) 0.. ........ o::l cO ~ b.O b.O ~ s:: cO if; ..j...J \0 § § ~ ~ b.O eo ..r:: ..r:: ....... m m' m § ~

(1)0.. I-< ~ ..r:: ~ .- 0.. ;:l""@ 0 s ~ >-, to'"d ;:l m ..... ~ m §m eo r/) @..... ....... ~ ~ ~ m >-, '"d '"d § ~: m m ""@ ~ ~4-J ....... .~ ..... COo r/) .- m ~ r/) E-< ,.D..... ,.D ~
(1)m.- '"d ,.D :::c: S ..... ..... ,.D '"d ..... 0.. ~
(1)..r::m § c @ ~ § CO S 0..0.. ..... ;:l 0.. 0.. E-< m m ~ ..... '"d ~ eo @ ..r:: >-, '"d ~ ~ ~ § 0: ~ ~ ....... ..... E-< (1) ~ § § m ..r:: ::::iJ '"d .- '"d(1) 0.. :::c: >-, (1) CO CO @ ....... COr/) ~ .- ..r:: CO ..... 0 ~ I-< ;:l
(1),.D
(1)0.. § I-< ~ E-< m § .- 0 '"d ....... S 0 ....... '"d m :::c: ;:l m I-< b: :Q
(1)m 0....... ~ 0.. >-, (1) o: ~ ....... CO .-
(1)til) § 0.. 0.. 0 ....... (1) m(1) CO '"d ~ ..... o: o
(1)....... 0.. >-, @~ § '"d eo 0 ~ m ~......... ..r:: 0 I-< ....... ""@ ..... ....... ~ § >-, o m I-< ~ >-, .- ;:l (1) S m ....... 0.. ..... m;:l '"d r/) o: 0..(1) ~ ;:l .- c 0 m r/) CO'"") 0.. ..... ,.D (1) (1) o 0.. m b.O ..... m .......
(1)....... ~ ..r:: ....... m I-< m ..... '"d 0 ;:l ~ '"d 0....... r/) m m I-<....... ~ I-< § ....... ....... m ....... ~ I-< ~ (1) 0 .- (1) ;:l ;:l (1) ...... (1) (1) (1) Bc:t: ~ r/) ..... ,.D ti. 0.. CO o: o:....... ....... ......, ....... 0 ~ I:'-- 00 0"1 ~ ~ I .- 0"1 ..... I-< ~ 0.. C'I <t: ~ 00 C'I 0 ""@ Z b.O eo,..... §0::: ....... Z ,..... 0.. ,..... CO c ~ ('I") 0"1 ~ 0 0 '<j- 0 o: ('I") C'I ~ ~

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…