DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 Mei 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi dalam rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
3.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
4.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
5.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Persetujuan Substansi adalah persetujuan yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menyatakan bahwa materi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada rencana tata ruang secara hierarki.
2.Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
3.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
4.Rencana Rinci Tata Ruang adalah hasil penjabaran dan merupakan alat operasionalisasi rencana umum tata ruang yang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan/atau rencana detail tata ruang yang penetapan kawasannya tercakup di dalam rencana tata ruang wilayah.
5.Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
6.Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
7.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
8.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
9.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Pembahasan Lintas Sektor dan Daerah adalah pembahasan substansi rancangan Peraturan Daerah tentang RTR yang melibatkan Kementerian/Lembaga Nonkementerian dan Pemerintah Daerah terkait, dalam rangka persetujuan substansi oleh Menteri.
12.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.
13.Direktorat Jenderal Tata Ruang yang selanjutnya disebut Ditjen Tata Ruang adalah unit Eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.
14.Direktur Jenderal Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Pejabat Eselon I yang memimpin Ditjen Tata Ruang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan persetujuan substansi dalam rangka penetapan rancangan Perda tentang RTR Provinsi dan RTR Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan menjadi Perda.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan agar RTR Provinsi dan RTR Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Perda disusun sesuai dengan kaidah teknis bidang penataan ruang sehingga terwujud suatu RTR yang berkualitas serta terpadu dan komplementer terhadap hierarki RTR di atasnya.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pemberian Persetujuan Substansi pada rancangan Perda tentang RTR.
(2)Rancangan Perda tentang RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.RTR Provinsi meliputi:
  1. 1.RTRW provinsi; dan
  2. 2.RTR KSP.
2. b.RTR Kabupaten meliputi:
  1. 1.RTRW kabupaten;
  2. 2.RTR KSK; dan
  3. 3.RDTR kabupaten.
3. c.RTR Kota meliputi:
  1. 1.RTRW kota;
  2. 2.RTR KSK; dan
  3. 3.RDTR kota.
(3)Rancangan Perda tentang RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk RTR yang direvisi.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG

Pasal 4

(1)Tata cara pemberian Persetujuan Substansi rancangan Perda tentang RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
1. a.pengajuan rancangan Perda tentang RTR;
2. b.evaluasi materi rancangan Perda tentang RTR;
3. c.pembahasan Lintas Sektor dan Daerah terkait rancangan Perda tentang RTR; dan
4. d.penetapan Persetujuan Substansi oleh Menteri.
(2)Tata cara pemberian Persetujuan Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batasan waktu pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Pengajuan rancangan Perda tentang RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan rancangan Perda yang telah:
1. a.dibahas dalam Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. b.dibahas antara Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota guna disepakati untuk diajukan kepada Menteri dalam rangka mendapatkan persetujuan substansi; dan
3. c.diperiksa secara mandiri oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
(2)Pemeriksaan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c dibuktikan dengan surat pernyataan kepala daerah yang menyatakan bertanggung jawab terhadap kualitas rancangan Perda tentang RTR.
(3)Dalam hal pengajuan persetujuan substansi rancangan Perda tentang RTR kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi Gubernur.
(4)Pemeriksaan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c dituangkan dalam tabel pemeriksaan mandiri.
(5)Pemeriksaan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)disertai dengan ringkasan penilaian mandiri yang dibuat oleh pemerintah daerah.
(6)Tabel pemeriksaan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tabel ringkasan penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Rancangan Perda tentang RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri dengan menyertakan dokumen kelengkapan administrasi.
(2)Dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan melalui petugas loket persetujuan substansi yang berada pada kementerian yang menyelenggaraan urusan bidang penataan ruang.
(2)Petugas loket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen administrasi.
(3)Apabila pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi persyaratan maka dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada Kepala Subdirektorat terkait yang berada di lingkungan Ditjen Tata Ruang.
(4)Dalam hal pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan maka dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikembalikan kepada Pemerintah Daerah untuk dilengkapi.

Pasal 8

(1)Kepala Subdirektorat terkait yang berada di lingkungan Ditjen Tata Ruang menindaklanjuti dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dengan melakukan evaluasi materi rancangan Perda tentang RTR.
(2)Evaluasi materi rancangan Perda tentang RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
1. a.evaluasi dan klarifikasi materi rancangan Perda tentang RTR; dan
2. b.perbaikan hasil evaluasi substansi rancangan Perda tentang RTR.

Pasal 9

(1)Evaluasi materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit substansi yang memuat:
1. a.kebijakan strategis nasional;
2. b.ruang terbuka hijau publik (untuk kawasan perkotaan di kabupaten dan kota);
3. c.peruntukan kawasan hutan;
4. d.lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
5. e.mitigasi bencana.
(2)Klarifikasi materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan hasil evaluasi materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Evaluasi materi dan klarifikasi materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Subdirektorat terkait paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(4)Evaluasi materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam tabel evaluasi rancangan Perda tentang RTR.
(5)Tabel evaluasi rancangan Perda tentang RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Apabila pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi materi telah sesuai dengan muatan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), rancangan Perda tentang RTR ditindaklanjuti dengan Pembahasan Lintas Sektor dan Daerah.
(2)Dalam hal pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi materi belum sesuai dengan muatan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), rancangan Perda tentang RTR disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk diperbaiki.
(3)Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan disertai dengan alasan pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi materi.
(4)Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada Subdirektorat terkait paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), proses Persetujuan Substansi tidak dapat dilanjutkan.
(6)Dalam hal proses tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sekretaris Ditjen menyampaikan surat pengembalian disertai dokumen kelengkapan administrasi kepada Kepala Daerah c.q. Kepala Badan atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang penataan ruang.
(7)Penyampaian surat pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu pengembalian perbaikan oleh daerah.
(8)Dalam hal terjadi pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pemerintah Daerah harus menindaklanjuti dengan melakukan pengajuan kembali Persetujuan Substansi Rancangan Perda tentang RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(9)Surat pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…