DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 5 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
4.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
6.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
7.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG SURVEYOR BERLISENSI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55) diubah sebagai berikut:
1.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
(1a)Pengangkatan dan pemberhentian Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal yang menangani bidang survei dan pemetaan pertanahan atas nama Menteri.
(2)Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Lisensi untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya.

2.Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 4 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4a), ayat (4b) dan ayat (4c) dan mengubah ayat (5), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Untuk menjadi Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setiap calon Surveyor Berlisensi wajib mengikuti ujian Lisensi yang diselenggarakan oleh Kementerian.
(2)Persyaratan untuk mengikuti ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk;
2. b.surat permohonan mengikuti ujian Lisensi;
3. c.mempunyai sertifikat kompetensi bidang survei kadastral dari Lembaga Sertifikasi Profesi/Lembaga Penilaian Kesesuaian;
4. d.pasfoto 3 x 4 cm berlatar belakang warna merah;
5. e.pernyataan pemilihan wilayah kerja;
6. f.Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
7. g.Surat keterangan sehat; dan
8. h.membayar biaya layanan Lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian.
(3)Calon Surveyor Berlisensi yang dinyatakan lulus ujian Lisensi diangkat sebagai Surveyor Berlisensi dengan Keputusan Menteri.
(4)Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melapor kepada Kepala Kantor Wilayah di wilayah kerjanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Keputusan Menteri.
(4a)Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah.
(4b)Dalam hal Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) sebagai pelaksana tugas maka Surveyor Berlisensi dilantik oleh kepala bidang yang menangani bidang survei dan pemetaan.
(4c)Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) dan ayat (4b) tidak dapat melakukan pelantikan maka Direktur yang menangani tugas dan fungsi bidang surveyor berlisensi melakukan pelantikan Surveyor Berlisensi.
(5)Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a), ayat (4b) dan ayat (4c) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Keputusan Menteri.
(6)Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Surveyor Berlisensi tidak melapor maka Keputusan Menteri terhadap yang bersangkutan sebagai Surveyor Berlisensi dinyatakan gugur.

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan perpanjangan Lisensi paling lama 3 (tiga) tahun.
(2)Perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang menangani bidang survei dan pemetaan pertanahan dan ruang atas nama Menteri.
(3)Pengajuan permohonan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Lisensi berakhir.
(4)Perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dengan ketentuan:
1. a.memiliki sertifikat kompetensi bidang survei kadastral yang masih berlaku;
2. b.tidak pernah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.tidak sedang dikenakan sanksi; dan
4. d.mempertimbangkan hasil evaluasi dari Kementerian.
(5)Dalam hal pengajuan permohonan perpanjangan Lisensi disampaikan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diajukan permohonan Lisensi baru.

4.Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Dalam hal terbatasnya jumlah KJSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), penyelenggaraan survei dan pemetaan dalam rangka menyukseskan Program Strategis Nasional dapat dilaksanakan oleh badan hukum yang bergerak di bidang industri survei, pemetaan dan informasi geospasial.

5.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Sebelum melaksanakan pekerjaan di bidang survei dan pemetaan, KJSB wajib mendapatkan surat izin kerja dari Menteri.
(2)Untuk mendapatkan surat izin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin KJSB mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan melampirkan:
1. a.akta pendirian atau perjanjian pendirian KJSB yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris;
2. b.Nomor Induk Berusaha;
3. c.fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemimpin KJSB dan/atau rekannya;
4. d.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemimpin KJSB dan/atau Rekannya;
5. e.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak KJSB;
6. f.daftar anggota KJSB;
7. g.fotokopi Kartu Lisensi Surveyor Berlisensi anggota KJSB;
8. h.fotokopi Kartu Tanda Penduduk Surveyor Berlisensi anggota KJSB;
9. i.daftar peralatan survei dan pemetaan milik KJSB;
10. j.surat keterangan dari Kantor Wilayah dan Asosiasi Profesi;
11. k.bukti pembayaran tarif PNBP; dan
12. l.surat pernyataan bahwa seluruh dokumen yang disampaikan adalah benar dan sesuai dengan aslinya.
(3)Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah mendapatkan izin kerja KJSB, KJSB harus melaporkan surat keterangan domisili, teraan tanda tangan dan teraan paraf kepada Kepala Kantor Wilayah, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Surveyor Berlisensi dan Kepala Kantor Pertanahan tempat domisili KJSB.
(4)Surat izin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang menangani bidang survei dan pemetaan pertanahan dan ruang atas nama Menteri.

6.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Lingkup pekerjaan KJSB merupakan kegiatan survei dan pemetaan yang meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pengorganisasian dan pelaksanaan;
3. c.penyimpanan dan pengelolaan dokumen hasil pelaksanaan pekerjaan survei dan pemetaan dalam Dokumen Elektronik;
4. d.kontrol kualitas pekerjaan;
5. e.kegiatan di bidang survei, pemetaan pertanahan dan ruang lainnya.
(2)Kegiatan survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
1. a.Pendaftaran Tanah untuk pertama kali;
2. b.pemeliharaan data Pendaftaran Tanah;
3. c.pengadaan tanah; dan
4. d.layanan dan kegiatan di bidang pertanahan dan ruang lainnya.
(3)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh KJSB sesuai wilayah kerja.
(4)Dalam rangka melaksanakan program strategis nasional, KJSB dapat melaksanakan pekerjaan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

7.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Menteri menetapkan wilayah kerja KJSB dan Surveyor Berlisensi dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan KJSB dan Surveyor Berlisensi di provinsi.
(2)Dalam hal 1 (satu) wilayah provinsi tidak cukup ketersediaan dan kebutuhan KJSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan wilayah kerja KJSB lebih dari 1 (satu) provinsi.
(3)Dalam hal suatu wilayah kerja belum terdapat KJSB, Kantor Wilayah wajib mengoordinasikan pembentukan KJSB paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
(4)Penetapan wilayah kerja KJSB dan Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal yang menangani bidang survei dan pemetaan pertanahan dan ruang atas nama Menteri.

8.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Surveyor Berlisensi dapat mengajukan permohonan pindah wilayah kerja kepada Menteri dengan rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah setelah mendapat persetujuan dari Pemimpin KJSB yang lama dan Pemimpin KJSB yang baru.
(2)Perpindahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Keputusan Menteri dengan mempertimbangkan:
1. a.jumlah formasi pada Wilayah Kerja yang baru; dan
2. b.anggota KJSB dimaksud telah bergabung dalam KJSB di wilayah kerja yang baru.
(3)Dalam hal Surveyor Berlisensi mengajukan pindah wilayah kerja merupakan Pemimpin KJSB, wajib menyerahkan protokol kepada KJSB lain yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah.
(4)KJSB yang ditunjuk sebagai penerima protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menerima dan membuatkan berita acara penerimaannya, serta menyimpan, memelihara untuk digunakan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan apabila Surveyor Berlisensi selaku Pemimpin KJSB meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan tetap.
(6)Perpindahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang menangani bidang survei dan pemetaan pertanahan dan ruang atas nama Menteri.

9.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Setiap Surveyor Berlisensi diberikan kartu Lisensi sebagai identitas dalam melaksanakan pekerjaan survei dan pemetaan.
(2)Dalam hal kartu Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rusak, Surveyor Berlisensi mengajukan permohonan kartu Lisensi pengganti kepada Menteri dengan melampirkan:
1. a.surat permohonan penggantian kartu Lisensi;
2. b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
3. c.fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan; dan
4. d.kartu Lisensi yang rusak.
(3)Dalam hal kartu Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hilang, Surveyor Berlisensi mengajukan permohonan kartu Lisensi pengganti kepada Menteri dengan melampirkan:
1. a.surat permohonan penggantian kartu Lisensi;
2. b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
3. c.fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan; dan
4. d.surat keterangan kehilangan dari instansi yang berwenang.
(4)Permohonan kartu lisensi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang menangani bidang survei dan pemetaan pertanahan dan ruang atas nama Menteri.

10.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Dewan Etik dibentuk berdasarkan usulan Asosiasi Profesi dan ditetapkan oleh Menteri.
(2)Susunan Dewan Etik terdiri atas unsur:
1. a.Direktorat Jenderal yang menangani bidang survei dan pemetaan pertanahan dan ruang sebagai ketua, wakil ketua dan sekretaris;
2. b.Asosiasi Profesi di bidang survei sebagai anggota;
3. c.Asosiasi Profesi di bidang survei kadastral sebagai anggota;
4. d.akademisi sebagai anggota; dan
5. e.masyarakat sebagai anggota.
(3)Dewan Etik berjumlah ganjil dan paling kurang terdiri dari 7 (tujuh) orang.
(4)Dewan Etik mempunyai tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Surveyor Berlisensi sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Surveyor Berlisensi, serta memberikan masukan penyempurnaan Kode Etik.
(5)Pembentukan Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang menangani bidang survei dan pemetaan pertanahan dan ruang atas nama Menteri.

11.Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…