DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
6.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
9.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

Pasal 1

(1)Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang ditetapkan dengan Peraturan Menteri ini.
(2)Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. b.Peta Wilayah Perencanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
3. c.Peta Rencana Struktur Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
4. d.Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
5. e.Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
6. f.Daftar Jaringan Jalan Lokal sebagaimana tercantum dalam dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
7. g.Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
8. h.Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
9. i.Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
10. j.Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
11. k.Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
12. l.Peta Penetapan Kawasan Strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
13. m.Tabel Indikasi Program Lima Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
14. n.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
15. o.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
16. p.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
17. q.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Empat Lawang.

Pasal 2

(1)Bupati Empat Lawang wajib menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
(2)Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku, prosedur penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang yang wajib dilakukan meliputi:
1. a.penyampaian surat permohonan pelaksanaan konsultasi oleh Gubernur Sumatera Selatan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dalam rangka melanjutkan proses evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang; dan
2. b.pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang dalam lembaran daerah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang.
(3)Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, dan Lampiran XVII Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sudah diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.
(5)Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan oleh Bupati Empat Lawang dan/atau tidak diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang sampai batas waktu yang ditetapkan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
(6)Bupati Empat Lawang melakukan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merekomendasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang perlu direvisi, Bupati Kabupaten Empat Lawang melakukan penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah diundangkan, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka:

a.izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b.izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Empat Lawang yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2024 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ttd. HADI TJAHJANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2024 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 137 Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kepala Biro Hukum, Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S. NIP 19650805 199203 1 003 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 20242023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN EMPAT LAWANG MUATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Empat Lawang ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
5.Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
6.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8.Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
9.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11.Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
12.Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13.RTR Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
15.Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
16.Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
17.Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam Penataan Ruang.
18.Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
19.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
20.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
22.Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23.Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
24.Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
25.Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26.Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27.Kawasan Permukiman Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28.Kawasan Permukiman Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29.Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
30.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
31.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Permukiman Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
32.Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
33.Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
34.Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi
35.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
36.Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
37.Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan PKL, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan PKL.
38.Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau PKL dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
39.Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, Kawasan sekunder kedua dengan perumahan, Kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
40.Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
41.Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
42.Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
43.Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
44.Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
45.Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
46.Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
47.Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
48.Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
49.Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
50.Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
51.Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
52.Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
53.Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.
54.Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
55.Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
56.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
57.Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
58.Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
59.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
60.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
61.Jalur Evakuasi Bencana adalah arah yang ditempuh untuk pengungsian atau pemindahan penduduk dari daerah yang terkena dampak bencana.
62.Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
63.Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.
64.Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
65.Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
66.Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
67.Suaka Margasatwa adalah Kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.
68.Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan hutan dengan faktor- faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing- masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
69.Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan hutan dengan faktor- faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing- masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
70.Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
71.Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
72.Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
73.Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Permukiman Perkotaan.
74.Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Permukiman Perdesaan.
75.Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
76.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
77.Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
78.Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
79.Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
80.Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
81.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang, termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
82.Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Masyarakat.
83.Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
84.Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Lingkup RTRW Kabupaten terdiri atas:
1. a.tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
2. b.rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
3. c.rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
4. d.Kawasan Strategis Kabupaten;
5. e.arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
6. f.ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
(2)Lingkup Wilayah administrasi RTRW Kabupaten seluas kurang lebih 223.410 (dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sepuluh) hektare yang terletak di antara koordinat 3° 25’ - 4°15’ Lintang Selatan dan 102°37’ - 103° 45' Bujur Timur.
(3)Batas Wilayah administrasi RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas;
2. b.sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lahat dan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
3. c.sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu; dan
4. d.sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat.
(4)Lingkup Wilayah administrasi RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Kecamatan Lintang Kanan;
2. b.Kecamatan Muara Pinang;
3. c.Kecamatan Pasemah Air Keruh;
4. d.Kecamatan Pendopo;
5. e.Kecamatan Pendopo Barat;
6. f.Kecamatan Saling;
7. g.Kecamatan Sikap Dalam;
8. h.Kecamatan Talang Padang;
9. i.Kecamatan Tebing Tinggi; dan
10. j.Kecamatan Ulu Musi.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a bertujuan mewujudkan Kabupaten sebagai sentra unggulan sektor pertanian untuk mendukung perekonomian dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 4

(1)Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
(2)Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
2. b.kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
3. c.kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
(3)Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.penguatan fungsi dan jangkauan pelayanan sistem pusat permukiman secara komprehensif dengan memperhatikan karakteristik sosial dan kearifan lokal; dan
2. b.pengembangan sistem jaringan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan interaksi antar Wilayah.
(4)Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
2. b.kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.
(5)Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yaitu pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana.
(6)Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yaitu pengelolaan Kawasan Budi Daya secara efisien, seimbang, dan berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi Wilayah yang berbasis potensi sumber daya alam, penciptaan nilai tambah, dan keunggulan lokasi.
(7)Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Strategis Kabupaten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Wilayah yang produktif, efisien, dan berdaya saing.

Pasal 5

(1)Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
(2)Strategi penguatan fungsi dan jangkauan pelayanan sistem pusat permukiman secara komprehensif dengan memperhatikan karakteristik sosial dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.mengembangkan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan baru di Wilayah Kabupaten;
2. b.mengembangkan kegiatan ekonomi di Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan secara efektif agar lebih kompetitif;
3. c.memperkuat keterkaitan kegiatan ekonomi antara Kawasan Permukiman Perkotaan dengan Kawasan Permukiman Perkotaan lainnya, antara Kawasan Permukiman Perkotaan dengan Kawasan Permukiman Perdesaan, serta antara Kawasan Permukiman Perdesaan dengan Kawasan Permukiman Perdesaan lainnya secara sinergis dan terpadu; dan
4. d.memperkuat interaksi sistem pusat permukiman melalui akses transportasi darat.
(3)Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan interaksi antar Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.mengembangkan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air secara menyeluruh dan terpadu;
2. b.meningkatkan kualitas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air; dan
3. c.mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolahan Air Limbah (SPAL), Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sistem jaringan persampahan, sistem jaringan evakuasi bencana, dan sistem drainase.
(4)Strategi pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) meliputi:
1. a.meningkatkan fungsi lindung Badan Air untuk melestarikan sumber air dan sistem cadangan air;
2. b.menjaga Kawasan Hutan Lindung;
3. c.mempertahankan keberadaan Suaka Margasatwa Gumai Tebing Tinggi;
4. d.menjaga keanekaragaman hayati di Kawasan Hutan Lindung dan Suaka Margasatwa Gumai Tebing Tinggi; dan
5. e.meningkatkan peran serta Masyarakat dalam memelihara Kawasan Hutan Lindung dan Suaka Margasatwa Gumai Tebing Tinggi.
(5)Strategi pengelolaan Kawasan Budi Daya secara efisien, seimbang, dan berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi Wilayah yang berbasis potensi sumber daya alam, penciptaan nilai tambah, dan keunggulan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) meliputi:
1. a.pemanfaatan Kawasan hutan produksi untuk peningkatan ekonomi Masyarakat;
2. b.mengembangkan Kawasan pertanian dan Kawasan Permukiman Perdesaan secara terpadu sebagai pusat agrobisnis;
3. c.menetapkan KP2B dalam upaya mengendalikan alih fungsi lahan sawah;
4. d.mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan pertanian terpadu;
5. e.mengembangkan pengelolaan limbah industri kecil secara komunal;
6. f.mengembangkan Kawasan Pariwisata yang sesuai dengan potensi Wilayah dan mempertimbangkan kearifan lokal;
7. g.mengembangkan Kawasan permukiman sesuai fungsi perkotaan dan perdesaan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung;
8. h.mengarahkan pengembangan Kawasan permukiman di luar KP2B;
9. i.menghindari pengembangan Kawasan permukiman dan Kawasan terbangun lainnya di Kawasan rawan bencana;
10. j.menyediakan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana pada Kawasan rawan bencana;
11. k.mengembangkan sistem peringatan dini dan penanggulangan bencana berbasis Masyarakat secara terpadu di Kawasan permukiman;
12. l.menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Permukiman Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen), terdiri atas 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat;
13. m.memperkuat fungsi pertahanan dan keamanan dengan membatasi kegiatan budi daya secara selektif baik di dalam dan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
14. n.mengembangkan daerah penyangga di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
15. o.memelihara dan menjaga aset pertahanan dan keamanan.
(6)Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Strategis Kabupaten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Wilayah yang produktif, efisien, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) yaitu menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 6

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:

a.sistem pusat permukiman; dan
b.sistem jaringan prasarana.

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…