DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Ringkasan

Peraturan ni mengatur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko yang menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Mukomuko

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5.Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
6.Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
7.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309); MEMUTUSKAN: PERATURANMENTERI AGRARIADAN TATARUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONALTENTANO RENCANA TATA RUANOWILAYAHKABUPATENMUKOMUKO. Pasall

(1)Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko ditetapkan dengan Peraturan Menteri ini.
(2)Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. b.Peta Batas Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
3. c.Peta Rencana Struktur Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
4. d.Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
5. e.Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
6. f.Daftar Jalan Lokal Primer dan Lingkungan Primer sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
7. g.Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
8. h.Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
9. i.Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; J. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
10. k.Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  1. 1.Peta Rencana Kawasan Strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
11. m.Tabel Indikasi Program sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
12. n.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
13. o.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
14. p.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana (KRB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
15. q.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
16. r.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Mukomuko.

Pasal 2

(1)Bupati Mukomuko wajib menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
(2)Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prosedur penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko yang wajib dilakukan meliputi:
1. a.pelaksanaan persetujuan bersama antara Bupati Mukomuko dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
2. b.pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko oleh Gubemur Bengkulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.penyampaian surat permohonan pelaksanaan konsultasi oleh Gubemur Bengkulu kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dalam rangka melanjutkan proses evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko; dan
4. d.pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko dalam lembaran daerah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
(3)Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, dan Lampiran XVIII Peraturan Menteri mi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sudah diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.
(5)Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan oleh Bupati Mukomuko dan/ atau tidak diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko sampai batas waktu yang ditetapkan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini dianggap sah dan berlaku serta menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
(6)Bupati Mukomuko melakukan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6)merekomendasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko perlu direvisi, Bupati Mukomuko melakukan penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah diundangkan, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

lzin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, terhadap izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang:

a.yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir; dan
b.yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini harus dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

lzin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sedang dalam proses penerbitan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Mukomuko yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2025 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL ttd. NUSRONWAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2025 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 719 Salinan sesuai dengan aslinya Kepal iro Hukum Keme t rian Agraria dan Tata Ruang/ Bad ertanahan Nasional, LAMPlRANI PERATURANMENTERIAGRARIADANTATARUANO/ KEPALABADANPERTANAHANNASIONAL NOMOR 8 TAHUN2025 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAHKABUPATEN MUKOMUKO MUATANRENCANATATARUANOWILAYAH BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Bupati adalah Bupati Mukomuko.
3.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
5.Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
8.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11.Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
12.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13.Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
14.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTRmelalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
16.Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
17.Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
18.Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
19.Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan I atau aspek fungsional.
21.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRWadalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
22.Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
23.Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
24.Kawasan Budi Daya adalah Wilayahyang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
25.Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, danl atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRWKabupaten.
26.Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem pennukiman dan sistem agrobisnis.
27.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjangfjalur dan/ atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis,resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
28.Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKWadalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaterr/kota.
29.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
30.Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat pennukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
31.Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pennukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
32.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
33.Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan PKW.
34.Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan PKL, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan PKL.
35.Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, PKW dengan pusat kegiatan lingkungan, antar-PKL, atau PKL dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
36.Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan perdesaan.
37.Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
38.Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
39.Jembatan adalah jalan yang terletak di atas pennukaan air darr/atau di atas pennukaan tanah.
40.Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah Kabupaten untuk melayani perpindahan orang dan Iatau barang.
41.Lintas Penyeberangan Antarprovinsi adalah suatu alur perairan di sungai dan/ atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan antaIjaringan jalan nasional dan antaIjaringan jalur kereta api antarprovinsi.
42.Pelabuhan Penyeberangan Kelas I adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan kelas I.
43.Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpuI, dan sebagai temp at asal tujuan penumpang dan I atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaterr/kota dalam provinsi.
44.Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan Iatau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
45.Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
46.Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan memengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
47.Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
48.Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang selanjutnya disingkat PLTG adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
49.Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas burni.
50.Pernbangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pernbangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
51.Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
52.Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV (tiga puluh lima kilo volt) sampai dengan 230 kV (dua ratus tiga puluh kilo volt).
53.Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV (tiga puluh lima kilo volt) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
54.Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
55.Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipaj'kabel bawah laut telekomunikasi.
56.Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
57.Jaringan lrigasi Primer adalah bagian darijaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
58.Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
59.Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
60.Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
61.Unit Air Baku adalah sarana pengambilan danl atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
62.Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, danl atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
63.Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut airminum.
64.Bak Penampungan Air Hujan adalah sarana untuk menampung air hujan sebagai air baku.
65.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut SPAL Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
66.Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beraeun yang selanjutnya disebut Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beraeun.
67.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, danl atau tempat pengolahan sampah terpadu.
68.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
69.Jalur Evakuasi Beneana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi beneana.
70.Tempat Evakuasi Bencana adalah temp at yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban beneana dari lokasi bene ana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
71.Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
72.Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
73.Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
74.Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, meneegah banjir, mengendalikan erosi, meneegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
75.Cagar Alam adalah Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan darr/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangnya dapat berlangsung seeara alami.
76.Taman Nasional adalah Kawasan pelestarian alarn yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi alamo
77.Taman Wisata Alarnadalah Kawasan pelestarian alarn yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alarn dan rekreasi.
78.Kawasan Cagar Budaya adalah satuan Ruang geografisyang memilikidua situs eagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/ atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten berdasarkan rekomendasi tim ahli eagar budaya.
79.Kawasan Ekosistem Mangroveadalah Kawasan/Wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalarn membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
80.Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan hutan dengan faktor- faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing- masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sarnpai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar Kawasan Rutan Lindung, hutan suaka alarn, hutan pelestarian alarn, dan taman buru.
81.Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan hutan dengan faktor- faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing- masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung dan hutan suaka alam.
82.Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi adalah Kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang seeara Ruang dapat dieadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar Kawasan hutan.
83.Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi, serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
84.Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura seeara monokultur maupun tumpang sari.
85.Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada laban basah dan/ atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
86.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan eadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
87.Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
88.Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan temp at kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
89.Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan temp at kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
90.Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan so sial , dan kegiatan ekonomi.
91.Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alarn dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
92.Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
93.Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
94.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
95.Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
96.Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
97.Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
98.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling.
99.Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDR adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan Zpenghijauan dengan luas persil/kaveling.
100.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling.
101.Orang adalah orang perseorangan danjatau korporasi.
102.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum ad at , korporasi, danj atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
103.Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Masyarakat.
104.Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
105.Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. BABII LINGKUPWILAYAHPERENCANAAN Pasa12

(1)Lingkup Wilayah administrasi Kabupaten mencakup kurang lebih 413.866 (empat ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh enam) hektare yang terletak pada posisi 101°01'36"-101°51'08" Bujur Timur dan 02°16'06"-03°07'08" Lintang Selatan.
(2)Batas-batas Wilayah Kabupaten meliputi:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;
3. c.sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
4. d.sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara.
(3)Lingkup Wilayah perencanaan RTRWKabupaten meliputi:
1. a.Kecamatan Air Dikit;
2. b.Kecamatan Air Majunto;
3. c.Kecamatan Air Rami;
4. d.Kecamatan Ipuh;
5. e.Kecamatan Kota Mukomuko;
6. f.Kecamatan Lubuk Pinang;
7. g.Kecamatan Malin Deman;
8. h.Kecamatan Penarik;
9. i.Kecamatan Pondok Suguh;
10. j.Kecamatan Selagan Raya;
11. k.Kecamatan Sungai Rumbai;
  1. 1.Kecamatan Teramang Jaya;
12. m.Kecamatan Teras Terunjam;
13. n.Kecamatan V Koto; dan
14. o.Kecamatan XIV Koto.

Pasal 3

Materi muatan RTRWKabupaten meliputi:

a.tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
b.rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
c.rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
d.Kawasan Strategis Kabupaten;
e.arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
f.ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten. BABIII TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

(1)Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
1. a.kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
2. b.kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
3. c.kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
(2)Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a meliputi:
1. a.pengembangan sistem pusat permukiman Wilayah Kabupaten sebagai pusat agropolitan dan minapolitan;
2. b.pengembangan jaringan transportasi dalam meningkatkan sistem pusat permukiman, keterkaitan antarsistem pusat permukiman, dan mendukung sentra ekonomi;
3. c.pengembangan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung sistem pusat permukiman dan Kawasan Budi Daya;
4. d.pengembangan dan peningkatan kuantitas serta kualitas jaringan prasarana permukiman; dan
5. e.pengembangan mitigasi dan adaptasi Kawasan rawan bencana.
(3)Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb meliputi:
1. a.kebijakan rencana Pola Ruang untuk Kawasan Lindung; dan
2. b.kebijakan rencana Pola Ruang untuk Kawasan Budi Daya.
(4)Kebijakan rencana Pola Ruang untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.pengelolaan Kawasan Lindung untuk kelestarian lingkungan hidup; dan
2. b.pengembangan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana.
(5)Kebijakan rencana Pola Ruang untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.pengembangan produk unggulan tanaman perkebunan, hortikultura, perikanan yang didukung potensi tanaman pangan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
2. b.pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan, industri perikanan, industri pertanian, kehutanan, dan industri lainnya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. c.pengoptimalan Pemanfaatan Ruang Kawasan Budi Daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
4. d.peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
(6)Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan Kawasan strategis untuk mendukung pembangunan Wilayah yang berdaya saing, seimbang, dan berkelanjutan.
(1)Strategi untuk pengembangan sistem pusat permukiman Wilayah Kabupaten sebagai pusat agropolitan dan minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)huruf a meliputi:
1. a.mengembangkan PKWyang melayani skala Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota dan berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa;
2. b.mengembangkan PKLyang melayani skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan dalam peningkatan pelayanan ekonomi Kabupaten, keterkaitan antara PKW dan Pusat Pelayanan Kawasan, serta kemandirian pangan Masyarakat Kabupaten;
3. c.mengembangkan Pusat Pelayanan Kawasan yang melayani skala Kecamatan dalam peningkatan pelayanan ekonomi Kawasan, keterkaitan antara PKL dan Pusat Pelayanan Lingkungan, serta kegiatan pertanian, pariwisata, dan perikanan Kabupaten; dan
4. d.mengembangkan Pusat Pelayanan Lingkungan yang melayani skala antardesa dalam peningkatan pelayanan kegiatan produksi pertanian dan perikanan serta pelayanan kegiatan perikanan.
(2)Strategi untuk pengembangan jaringan transportasi dalam meningkatkan sistem pusat permukiman, keterkaitan antarsistem pusat permukiman, dan mendukung sentra ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)huruf b meliputi:
1. a.mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan pelabuhan, dermaga, dan/ atau bandar udara;
2. b.membangun jaringan jalur kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas; dan
3. c.mengembangkan pelabuhan dan bandar udara untuk melayani penumpang dan barang, perdagangan ekspor, dan/atau antarpulau.
(3)Strategi untuk pengembangan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung sistem pusat permukiman dan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.mengembangkan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi tenaga listrik;
2. b.mengembangkan jaringan telekomunikasi dengan sistem kabel, jaringan nirkabel, serta jaringan satelit; dan
3. c.mengembangkan prasarana sumber daya air dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya air, daya dukung lingkungan, dan kondisi geohidrologiWilayah.
(4)Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kuantitas serta kualitas jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)huruf d meliputi:
1. a.mengembangkan sistem penyediaan air minum berupa jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan;
(5)
1. b.mengembangkan SPAL Domestik; dan
2. c.mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Strategi untuk pengembangan mitigasi dan adaptasi Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:
3. a.menetapkan Kawasan yang memiliki potensi rawan bencana;
4. b.mengembangkan sistem penanggulangan bencana Wilayah secara terpadu; dan
5. c.mengembangkan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana secara terpadu di Wilayah Kabupaten. Paragraf2 Strategi Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pasal 7
(1)Strategi untuk pengelolaan Kawasan Lindung untuk kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a meliputi:
1. a.mengendalikan secara ketat alih fungsi Kawasan Rutan Lindung, Taman Nasional, eagar Alam, dan Taman Wisata Alam yang bervegetasi;
2. b.mencegah, mengendalikan, danl atau memulihkan Kawasan Hutan Lindung, Taman Nasional, eagar Alam, dan Taman Wisata Alam dari deforestasi; dan
3. c.menetapkan dan mengelola Kawasan Lindung.
(2)Strategi untuk pengembangan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b meliputi:
1. a.mengembangkan Kawasan permukiman dengan prinsip mitigasi dan adaptasi bencana;
2. b.mengembangkan Jalur Evakuasi Bencana;
3. c.mengembangkan Tempat Evakuasi Bencana; dan
4. d.memberdayakan Masyarakat agar sadar terhadap risiko bencana.
(3)Strategi untuk pengembangan produk unggulan tanaman perkebunan, hortikultura, perikanan yang didukung potensi tanaman pangan, petemakan, pertambangan, dan pariwisata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a meliputi:
1. a.mengoptimalkan Kawasan Tanaman Pangan untuk mendukung kemandirian pangan;
2. b.meningkatkan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melindungi laban pertanian untuk peningkatan kegiatan agrobisnis serta penguatan kelembagaan pertanian;
3. c.mengembangkan Kawasan Hortikultura dan Kawasan petemakan untuk mendukung produk unggulan;
4. d.mengembangkan Kawasan hutan produksi dengan prinsip berkelanjutan;
5. e.mengembangkan Kawasan perikanan budi daya sesuai dengan potensi lestarinya;
6. f.mengembangkan industri pengolahan huiu maupun hilir hasil kegiatan perikanan;
7. g.mengembangkan prasarana dan saran a Kawasan perikanan yang handal;
8. h.meningkatkan kualitas dan daya saing industri pengolahan hasil perikanan tradisional;
  1. 1.mengembangkan potensi Kawasan Pariwisata yang berwawasan lingkungan;
9. j.mengembangkan kegiatan pertambangan mineral batuan dan batu bara dengan memperhatikan ekosistem sekitarnya; dan
10. k.mengembangkan kegiatan pertambangan rakyat dengan memperhatikan ekosistem sekitarnya.
(4)Strategi untuk pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan, industri perikanan, industri pertanian, kehutanan, dan industri lainnya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5)huruf b meliputi:
1. a.mengembangkan industri pengolahan hulu maupun hilir hasil kegiatan perkebunan, perikanan, industri pertanian, kehutanan, dan industri lainnya;
2. b.mengembangkan Kawasan peruntukan industri terpadu hasil industri perkebunan, industri perikanan, industri pertanian, industri kehutanan, dan industri lainnya yang ramah lingkungan serta dilengkapi dengan fasilitas pengolahan limbah industri;
3. c.mengembangkan Kawasan peruntukan industri pengolahan hasil industri perkebunan, industri pertanian, industri perikanan, dan industri lainnya yang ramah lingkungan dan bemilai ekonomi tinggi; dan
4. d.mengembangkan Kawasan industri kecil dan menengah hasil tanaman pangan, peternakan, kehutanan, dan industri lainnya.
(5)Strategi untuk pengoptimalan Pemanfaatan Ruang Kawasan Budi Daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5)huruf c meliputi:
1. a.mengembangkan kegiatan budi daya pada Wilayah tertinggal dalam rangka mempercepat pertumbuhan Wilayah;
2. b.mengendalikan dampak Kawasan pertambangan dan energi;
3. c.menetapkan KP2B dalam upaya mengendalikan alih fungsi lahan sawah;
4. d.mengembangkan Kawasan Budi Daya pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya;
5. e.menyediakan pemenuhan kebutuhan RTHpada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 300/0(tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 100/0 (sepuluh persen) RTHprivat; dan
6. f.dalam hal luas RTH sebagaimana dimaksud dalam huruf e memiliki tota1luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.
(6)Strategi untuk peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d meliputi:
1. a.menetapkan Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
2. b.mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
3. c.mengembangkan Kawasan Lindung dan/ atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan tersebut dengan Kawasan Budi Daya terbangun. Paragraf3 Strategi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Pasal 8 Strategi untuk pengembangan Kawasan strategis untuk mendukung pembangunan Wilayah yang berdaya saing, seimbang, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6)meliputi:
4. a.mengembangkan Kawasan pertanian sebagai Kawasan Agropolitan dan industri pengolahan hasil pertanian;
5. b.mengembangkan Kawasan sentra kelautan dan perikanan di Wilayah pesisir;
6. c.mengembangkan Kawasan Permukiman Perkotaan berbasis mitigasi bencana;
7. d.mengembangkan dan meningkatkan peran dan fungsi serta akses informasi serta sarana dan prasarana penunjang investasi pada Kawasan Strategis Kabupaten;
8. e.pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten; dan
9. f.peningkatan produktivitas Kawasan Strategis Kabupaten. BABIV RENCANASTRUKTURRUANOWILAYAHKABUPATEN Umum Pasal 9 Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
10. a.sistem pusat permukiman; dan
11. b.sistem jaringan prasarana.
(1)Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
1. a.PKW;
2. b.PKL;dan
3. c.pusat-pusat lain.
(2)PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Perkotaan Mukomuko di Kecamatan Kota Mukomuko.
(3)PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Perkotaan Ipuh di Kecamatan Ipuh.
(4)Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c meliputi:
1. a.Pusat Pelayanan Kawasan; dan
2. b.Pusat Pelayanan Lingkungan.
(5)Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
1. a.Kawasan Perkotaan Lubuk Mukti di Kecamatan Penarik;
2. b.Kawasan Perkotaan Lubuk Pinang di Kecamatan Lubuk Pinang;
3. c.Kawasan Perkotaan Pondok Kandang di Kecamatan Pondok Suguh; dan
4. d.Kawasan Perkotaan Pasar Banta! di Kecamatan Teramang Jaya.
(6)Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
1. a.Kawasan Perdesaan Arga Jaya di Kecamatan Air Rami;
2. b.Kawasan Perdesaan Dusun Baru V Koto di Kecamatan Air DOOt;
3. c.Kawasan Perdesaan Gajah Mati di Kecamatan Sungai Rumbai;
4. d.Kawasan Perdesaan Lalang Luas di Kecamatan V Koto;
5. e.Kawasan Perdesaan Lubuk Sanai di Kecamatan XIVKoto;
6. f.Kawasan Perdesaan Majunto Jaya di Kecamatan Air Majunto;
7. g.Kawasan Perdesaan Sungai Ipuh di Kecamatan Selagan Raya;
8. h.Kawasan Perdesaan Talang Arab di Kecamatan Malin Deman; dan
9. i.Kawasan Perdesaan Teras Terunjam di Kecamatan Teras Terunjam.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai PKW sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur melalui RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Umum Pasalll Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
1. a.sistem jaringan transportasi;
2. b.sistem jaringan energi;
3. c.sistem jaringan telekomunikasi;
4. d.sistem jaringan sumber daya air; dan
5. e.sistem jaringan prasarana lainnya. Paragraf2 Sistem Jaringan Transportasi Pasal 12 Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
6. a.sistem jaringan jalan;
7. b.sistem jaringan kereta api;
8. c.sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
9. d.sistemjaringan transportasi laut; dan
10. e.bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 13

(1)Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
1. a.jalan umum;
2. b.Jalan Tol;
3. c.terminal penumpang; dan
4. d.Jembatan.
(2)Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.jalan arteri;
2. b.jalan kolektor;
3. c.jalan lokal; dan
4. d.jalan lingkungan.
(3)Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri Primer meliputi ruas:
1. a.Batas Prov. Sumbar - Mukomuko;
2. b.Mukomuko - Bantal;
3. c.Bantal - Ipuh; dan
4. d.Ipuh - Seblat.
(4)Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jalan Kolektor Primer melipu ti ruas:
1. a.Jalan Mukomuko - Pondok Batu - Sp. Yamaja (Pondok Kopi);
2. b.Jalan Mukomuko - Tanah Rekah - Sp. IV (Setia Budi) - Teras Terunjam;
3. c.Jalan Ahmad;
4. d.Jalan Gajah Mati - Padang Gading;
5. e.Jalan I F - Sidodado;
6. f.Jalan Imam Bonjol;
7. g.Jalan Lubuk Sahung - Pondok Baru;
8. h.Jalan Lubuk Sanai SP 7 - JI. Mangga;
9. i.Jalan Mekar Mulya- Bumi Mulya;
10. j.Jalan Nibung;
11. k.Jalan Perikanan Pulau Makmur;
  1. 1.Jalan Pondok Kopi- Tunggal Jaya (Lanjutan);
12. m.Jalan Simp. PUSTUAir Rami - Bukit Mulya - Rami Mulya - Talang Rio- ArgaJaya;
13. n.Jalan Simp. SP1 Lubuk Mukti - Suka Maju;
14. o.Jalan Simp. WK- Sinar Jaya - Pondok Panjang;
15. p.Jalan Simpang Air Hitam - Desa Trans AirHitam;
16. q.Jalan Simpang Kasidi - Arga Jaya -Tirta Kencana - Marga Mulya - Bukit Harapan;
17. r.Jalan Simpang Pondok Baru - PS. Banta! (TPI);
18. s.Jalan Soekarno Hatta;
19. t.Jalan Sp 8 - Lubuk Pinang;
20. u.Jalan SP IX;
21. v.Jalan Sultan Gelumat; dan
22. w.Jalan Sultan Gendamsyah.
(5)Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Jalan LokalPrimer berada di seluruh Kecamatan.
(6)Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa Jalan Lingkungan Primer berada di seluruh Kecamatan.
(7)Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ruas Padang - Bengkulu.
(8)Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c berupa Terminal Penumpang Tipe C berada di:
1. a.Kecamatan Ipuh;
2. b.Kecamatan Kota Mukomuko;
3. c.Kecamatan Lubuk Pinang; dan
4. d.Kecamatan Penarik.
(9)Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d berada di seluruh Kecamatan.
(10)Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dapat berubah status dan fungsinya.
(11)Perubahan status dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan jalan, gubernur, dan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
(12)Rencana dan pengembangan sistemjaringanjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

(1)Sistemjaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hurufb berupajaringanjalur kereta api.
(2)Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan jalur kereta api umum.
(3)Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota meliputi ruas Padang - Kota Bengkulu.

Pasal 15

(1)Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
1. a.Lintas Penyeberangan Antarprovinsi;dan
2. b.pelabuhan penyeberangan.
(2)Lintas Penyeberangan Antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa lintas penyeberangan Pelabuhan Mukomuko - Pulau Mentawai.
(3)Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pelabuhan Penyeberangan Kelas I yang berada di Kecamatan Kota Mukomuko.

Pasal 16

(1)Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d berupa pelabuhan laut.
(2)Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.pelabuhan pengumpan;
2. b.pelabuhan perikanan; dan
3. c.Terminal Khusus.
(3)Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Pelabuhan Pengumpan Regional Mukomuko yang berada di Kecamatan Kota Mukomuko.
(4)Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Pangkalan Pendaratan Ikan meliputi:
1. a.Pangkalan Pendaratan Ikan Pasar Bantal di Kecamatan Teramang Jaya;dan
2. b.Pangkalan Pendaratan Ikan Padang Penaik di Kecamatan Kota Mukomuko.
(5)Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Pelabuhan Crude Palm Oil (CPO) Teramang Jaya yang berada di Kecamatan Teramang Jaya.

Pasal 17

(1)Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e berupa Bandar Udara Pengumpan.
(2)Bandar Udara Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bandar Udara Mukomukoyang berada di Kecamatan Kota Mukomuko. Paragraf3 Sistem Jaringan Energi Pasal 18
(1)Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
(2)Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.infrastruktur pembangldtan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
2. b.jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…