Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 16
menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Terten tu; PERATURANMENTERI AGRARIADAN TATARUANGj KEPALABADANPERTANAHANNASIONAL . NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TATACARA PENETAPAN HAK KOMUNALATAS TANAH MASYARAKATHUKUM ADATDAN MASYARAKATYANGBERADA DALAMKAWASANTERTENTU DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHA ESA MENTERI AGRARIADANTATARUANGj KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL BAB I ... Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENETAPAN HAK I{OMUNALATAS TANAH MASYARAKAT HU'KUMADAT DAN MASYARAKATYANG BERADA DALAM KAWASANTERTENTU. MEMUTUSKAN: Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nornor IX/MPR/2001 ten tang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
• • iru.
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
BAB I
BAB II POKOK-POKOKKETENTUAN
BAB II
Bagian Kesatu Permohonan BAB III PENETAPANHAK KOMUNALATASTANAHMASYARAKATHUKUMADAT DANMASYARAKATYANGBERADADALAMKAWASANTERTENTU Bagian Keempat ...
BAB III
(3), Tim IP4T membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim IP4T. Bagian Ketiga Identifikasi, Verifikasi dan Pemeriksaan Lapangan Pasal 7 Tim IP4T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) bertugas:
Bagian Kelima Penyampaian Laporan dan Penetapan Hak Komunal
dan
Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diketahui tanah dalam keadaan sengketa, Tim IP4T melakukan musyawarah dengan para pihak untuk rnenyelesaikan sengketa atas tanah.
Bagian Keempat Analisis Data Fisik dan Data Yuridis Pasal 9 Setelah melakukan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim IP4T melakukan analisa data fisik dan data yuridis bidang tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu. BABV ... iru:,
. . BAB IV KETENTUANPERALlHAN
BAB IV
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:
Membuka PDF…
Undang-Undang