DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan ditetapkannya pemekaran wilayah Kabupaten Boven Digoel di Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua sebagai daerah otonomi baru, untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah di bidang pertanahan, serta guna meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, perlu dibentuk perwakilan Kantor Pertanahan di daerah tersebut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
6.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
7.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
9.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA SELATAN DAN KABUPATEN SUPIORI PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan dan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Supiori Provinsi Papua yang selanjutnya disebut Perwakilan Kantor Pertanahan adalah bagian dari kantor pertanahan induk dan merupakan satu kesatuan organisasi, administrasi, dan keuangan yang tidak terpisahkan keberadaannya dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

Pasal 2

(1)Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan pertanahan, dibentuk Perwakilan Kantor Pertanahan.
(2)Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan untuk kantor pertanahan induk di Kabupaten Merauke; dan
2. b.Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Supiori Provinsi Papua untuk kantor pertanahan induk di Kabupaten Biak Numfor.
(3)Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan sebagai pimpinan;
2. b.koordinator; dan
3. c.pejabat pelaksana.
(4)Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan, koordinator dan pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua.

Pasal 3

(1)Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa koordinator yang menangani urusan:
1. a.tata usaha;
2. b.survei dan pemetaan;
3. c.penetapan hak dan pendaftaran;
4. d.penataan dan pemberdayaan;
5. e.pengadaan tanah dan pengembangan; dan
6. f.pengendalian dan penanganan sengketa.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator dibantu oleh pejabat pelaksana.

Pasal 4

(1)Persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai pejabat perwakilan yaitu pejabat administrasi paling rendah pejabat pengawas atau pejabat fungsional yang setara dengan pejabat pengawas di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua yang memiliki pangkat/golongan paling rendah Penata Tingkat I (III/d).
(2)Persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai koordinator yaitu pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua yang memiliki pangkat/golongan paling rendah Penata Muda (III/a).

Pasal 5

Wilayah kerja masing-masing Perwakilan Kantor Pertanahan meliputi wilayah sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang mengenai pembentukan kabupaten dan provinsi yang bersangkutan.

Pasal 6

Perwakilan Kantor Pertanahan melaksanakan tugas dan fungsi dalam lingkungan wilayah kerjanya, kecuali untuk urusan keuangan dan kepegawaian, tetap menjadi tanggung jawab kantor pertanahan induk.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan:
1. a.bertindak untuk dan atas nama kepala kantor pertanahan induk;
2. b.wajib menggunakan stempel kantor pertanahan induk; dan
3. c.membuat laporan bulanan pelaksanaan tugasnya kepada kepala kantor pertanahan induk dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua.
(2)Laporan bulanan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.

Pasal 8

(1)Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 bertanggung jawab kepada kepala kantor pertanahan induk.
(2)Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan kantor pertanahan induk.
(3)Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua berwenang untuk:

a.memerintahkan kepala kantor pertanahan induk untuk menyiapkan peralihan dokumen atau warkah pendaftaran tanah yang menjadi bagian wilayah kerja Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari kantor pertanahan induk; dan
b.menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan.

Pasal 10

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Menteri ini, dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran kantor pertanahan induk.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…