Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023
- Nomor
- PER-3/MBU/03/2023
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 177
DISTRIBUSI III jdih.bumn.go.id DISTRIBUSI III
(2), Pasal 25, Pasal 55 ayat (2), Pasal 58, Pasal 73, Pasal 74 ayat (2), Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (2), Pasal 100 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG ORGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN USAHA MILIK NEGARA. DISTRIBUSI III
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
DISTRIBUSI III
DISTRIBUSI III
DISTRIBUSI III
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
DISTRIBUSI III
BAB II SYARAT ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN Bagian Kesatu Syarat Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dan Anggota Direksi Anak Perusahaan Paragraf 1 Syarat Materiil
BAB II
Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi BUMN atau anggota Direksi Anak Perusahaan, seseorang harus memenuhi syarat materiil yaitu:
DISTRIBUSI III Paragraf 2 Syarat Formal
Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Persero atau anggota Direksi Anak Perusahaan, seseorang harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:
Khusus untuk dapat diangkat sebagai Direksi Perum, selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, seseorang harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:
DISTRIBUSI III Paragraf 3 Syarat Lain
Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi BUMN atau anggota Direksi Anak Perusahaan, selain memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 5, seseorang juga harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:
Paragraf 4 Mekanisme Penetapan Daftar dan Rekam Jejak Direksi dan/atau Calon Direksi Badan Usaha Milik Negara
Dalam melakukan pengukuran integritas, perilaku yang baik, dan perilaku jujur calon anggota Direksi BUMN, Menteri harus mengacu pada daftar dan rekam jejak.
Secara berkala Menteri menyusun daftar dan rekam jejak Direksi BUMN dan/atau calon Direksi BUMN dengan kriteria telah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht) karena:
Sumber informasi daftar dan rekam jejak Direksi BUMN dan/atau calon Direksi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diperoleh dari:
DISTRIBUSI III
Mekanisme penetapan daftar dan rekam jejak Direksi BUMN dan/atau calon Direksi BUMN dilaksanakan melalui proses:
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)