DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Penyelenggaraan Pelatihan Bagi Aparatur Sipil Negara Satuan Polisi Pamong Praja

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Polisi Pamong Praja masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara Satuan Polisi Pamong Praja; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 72);
8.Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 345);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
3.Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
4.Kurikulum Pelatihan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pelatihan tertentu.
5.Pelatihan ASN Satpol PP yang selanjutnya disebut Pelatihan adalah kegiatan yang bertujuan memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan serta sikap/perilaku dalam melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
6.Penyelenggara Pelatihan adalah unit kerja kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam negeri dan Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi Pelatihan bagi ASN Satpol PP.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

JENIS DAN KURIKULUM PELATIHAN

Pasal 2

(1)Jenis Pelatihan bagi ASN Satpol PP meliputi:
1. a.Pelatihan dasar;
2. b.Pelatihan teknis; dan/atau
3. c.Pelatihan fungsional.
(2)Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi dasar ASN Satpol PP.
(3)Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pelatihan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi teknis ASN Satpol PP
(4)Pelatihan fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dalam jenjang fungsional Pol PP.

Pasal 3

(1)Jenis Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)berisi mata Pelatihan yang termuat dalam Kurikulum Pelatihan.
(2)Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit kerja kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam negeri bersama unit kerja kementerian yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat melibatkan perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota.
(3)Penyusunan Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
1. a.standar kompetensi; dan/atau
2. b.analisis kebutuhan pengembangan kompetensi.
(4)Kurikulum Pelatihan bagi ASN Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman dalam penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri atau sebutan lain.

Pasal 4

(1)Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit memuat:
1. a.kompetensi dasar;
2. b.indikator keberhasilan;
3. c.mata Pelatihan;
4. d.materi pokok;
5. e.metode pembelajaran;
6. f.media pembelajaran; dan
7. g.jam pelajaran.
(2)Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rumusan tujuan pembelajaran pada pengembangan kompetensi yang diselaraskan dengan standar kompetensi atau hasil analisis kebutuhan pengembangan kompetensi.
(3)Indikator keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b merupakan patokan ukuran tingkat pencapaian hasil belajar peserta yang mengacu kepada standar kompetensi yang ditetapkan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang terukur.
(4)Mata Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan materi Pelatihan yang ditetapkan berdasarkan materi dasar, inti, dan pendukung.
(5)Materi pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian mata Pelatihan dalam suatu Kurikulum Pelatihan yang disusun dalam satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan satu sama lain.
(6)Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e merupakan cara yang digunakan dalam penyampaian mata Pelatihan tertentu sesuai dengan rencana pembelajaran melalui ceramah, tanya jawab, diskusi, simulasi, praktik lapangan, studi kasus, dan metode lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Media pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan peralatan atau alat bantu Pelatihan yang digunakan untuk mempermudah peserta dalam pembelajaran.
(8)Jam Pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan satuan waktu yang ditetapkan dalam mengampu satu mata Pelatihan.

Pasal 5

Jenis Pelatihan dan Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

BAB III

PENYELENGGARA PELATIHAN, TENAGA PENGAJAR, DAN KEPESERTAAN PELATIHAN

Pasal 6

(1)Penyelenggara Pelatihan terdiri atas:
1. a.unit kerja kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam negeri;
2. b.unit pelaksana teknis pada unit kerja kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam negeri;
3. c.perangkat daerah provinsi yang membidangi pengembangan sumber daya manusia; dan
4. d.perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pengembangan kompetensi ASN Satpol PP.
(2)Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyelenggarakan Pelatihan dasar dan Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b.
(3)Unit kerja kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melaksanakan Pelatihan kompetensi dan uji kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri bidang administrasi kewilayahan selain menyelenggarakan Pelatihan dasar dan Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c.
(4)Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menyelenggarakan Pelatihan setelah mendapatkan persetujuan dari kepala unit kerja kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam negeri.

Pasal 7

(1)Dalam mendapatkan persetujuan dari kepala unit kerja kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota harus menyampaikan surat permohonan penyelenggaraan Pelatihan kepada kepala unit kerja kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam negeri.
(2)Berdasarkan penyampaian surat permohonan penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala unit kerja kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam negeri dapat memberikan surat persetujuan penyelenggaraan Pelatihan sesuai dengan standar operasional prosedur.
(3)Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penerbitan kode registrasi Surat Tanda Tamat Pelatihan.
(4)Perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan Pelatihan dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan pendampingan kepada unit kerja kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam negeri untuk penjaminan mutu.
(5)Pendampingan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sampai dengan Perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota memperoleh akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan Pelatihan bagi ASN Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyampaikan surat pemberitahuan mengenai rencana Pelatihan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 9

(1)Tenaga pengajar terdiri atas:
1. a.narasumber;
2. b.widyaiswara; dan
3. c.fasilitator.
(2)Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berasal dari pejabat struktural dan pejabat fungsional, pakar/praktisi sesuai dengan keahlian dan pengalamannya.
(3)Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ASN yang memiliki kompetensi substantif dan metodologi pembelajaran tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat training of trainer.
(4)Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tenaga pengajar yang membantu proses pembelajaran tertentu sesuai dengan kemampuan, keahlian dan pengalamannya.

Pasal 10

(1)Calon peserta Pelatihan yang akan mengikuti Pelatihan dasar, Pelatihan teknis, dan Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti Pelatihan dasar dan Pelatihan teknis meliputi:
1. a.bertugas pada Satpol PP;
2. b.sehat jasmani; dan
3. c.persyaratan lain.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti Pelatihan fungsional meliputi:
1. a.menduduki jabatan fungsional Pol PP;
2. b.sehat jasmani; dan
3. c.persyaratan lain.
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)dibuktikan dengan dokumen berupa:
1. a.salinan/fotokopi keputusan kepala daerah mengenai pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir;
2. b.surat keterangan sehat jasmani dari dokter pemerintah; dan
3. c.dokumen persyaratan lain.
(5)Dokumen persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…