DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Ringkasan

Peraturan Menteri dalam Negeri tentang dukungan pemerintah daerah melalui pemberian pendanaan untuk modal berupa pinjaman yang bersumber dari bank pemerintah dan pemberian dukungan pengembalian pinjaman

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor termasuk koperasi dalam pembangunan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Dukungan Bupati/Wali Kota Dalam Pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
8.Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
9.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG DUKUNGAN BUPATI/WALI KOTA DALAM PENDANAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah.
2.Bupati/Wali Kota adalah kepala daerah pada pemerintahan Kabupaten/Kota.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Lurah adalah kepala kelurahan di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota.
5.Camat adalah kepala kecamatan di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota.
6.Musyawarah Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disingkat Musbangkel adalah forum musyawarah di tingkat kelurahan yang bertujuan membahas dan menyepakati rencana kegiatan pembangunan kelurahan.
7.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
8.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.
9.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11.Koperasi Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut KKMP adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
12.Pinjaman adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada KKMP sebagai modal KKMP.
13.Bank Pemerintah yang selanjutnya disebut Bank adalah bank yang termasuk dalam kategori atau definisi sebagai badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai badan usaha milik negara.
14.Perjanjian Pinjaman adalah Perjanjian Pinjaman antara Bank dengan KKMP.
15.Dukungan Pendanaan adalah pemberian fasilitas berupa insentif dan/atau kemudahan yang diberikan oleh Bupati/Wali Kota kepada KKMP dalam menjalankan KKMP.
16.Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran BUN
17.Rekening Pembayaran Pinjaman adalah rekening untuk pembayaran kembali Pinjaman.
18.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal direktorat jenderal perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan.
19.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

(1)Dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha KKMP, Bank dapat memberikan pembiayaan berupa Pinjaman kepada KKMP.
(2)Tata cara pengajuan untuk Pinjaman kepada Bank oleh KKMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempedomani peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai tata cara Pinjaman dalam rangka pendanaan koperasi desa/kelurahan merah putih.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 3

(1)Bupati/Wali Kota berwenang memberikan persetujuan pendanaan berupa Pinjaman dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha KKMP.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan Dukungan Pendanaan sebagai pemberian fasilitas berupa insentif dan/atau kemudahan dalam dukungan atas pemenuhan kewajiban finansial KKMP yang memenuhi kriteria untuk menerima Pinjaman sesuai dengan penilaian Bank oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
(3)Pendanaan berupa Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung modal KKMP.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 4

Terhadap pendanaan berupa Pinjaman untuk mendukung modal KKMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Bupati/Wali Kota mempunyai kewajiban:

a.melakukan kajian proposal bisnis yang diajukan oleh KKMP;
b.memfasilitasi pelaksanaan Musbangkel dalam rangka persetujuan atas permohonan peminjaman KKMP kepada Bank;
c.memberikan persetujuan atas permohonan Pinjaman yang disampaikan KKMP bersama proposal bisnis yang ditujukan kepada Bank sebagai syarat permohonan Pinjaman ke Bank;
d.mengoordinasikan KKMP melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran pokok dan bunga/margin/bagi hasil Pinjaman sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pinjaman pada Rekening Pembayaran Pinjaman;
e.memberikan surat dukungan penggunaan DAU/DBH kepada KPA BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f.melakukan evaluasi kinerja KKMP; dan
g.melakukan pembinaan dan pengawasan KKMP sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IV

PERSETUJUAN PINJAMAN DAN PENYAMPAIAN PERSETUJUAN PINJAMAN

Pasal 5

(1)Ketua Pengurus KKMP menyampaikan permohonan persetujuan kepada Bupati/Wali Kota atas usulan Pinjaman kepada Bank.
(2)Permohonan persetujuan kepada Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai proposal bisnis.
(3)Proposal bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.rencana bisnis;
2. b.legalitas kelembagaan; dan
3. c.dokumen lain yang diperlukan,
(4)Proposal bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Berdasarkan proposal bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Wali Kota memerintahkan kepada:
1. a.TAPD melakukan kajian untuk mendapatkan rekomendasi; dan
2. b.Lurah melalui Camat melakukan Musbangkel untuk menyampaikan pertimbangan.
(6)Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Bupati/Wali Kota menetapkan surat persetujuan untuk pendanaan KKMP.
(7)Rekomendasi dan pertimbangan Musbangkel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bagian surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(8)Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan persetujuan diterima.
(9)Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
(10)Alur mekanisme persetujuan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(11)Surat persetujuan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a melakukan kajian terhadap proposal bisnis yang diajukan KKMP ditinjau dari aspek:
1. a.perkoperasian; dan
2. b.pengelolaan keuangan daerah.
(2)Aspek perkoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
1. a.rencana bisnis yang memuat anggaran biaya atas investasi dan/atau modal kerja yang diajukan beserta rencana pengembalian;
2. b.legalitas kelembagaan yang paling sedikit terdiri atas anggaran dasar, kepengurusan, dan nomor induk berusaha; dan
3. c.penilaian risiko yang paling sedikit terdiri atas analisis kemampuan berdasarkan potensi pendapatan, potensi pengeluaran, dan potensi aset.
(3)Aspek pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
1. a.keuangan paling sedikit terdiri atas batas maksimal pembiayaan utang daerah, nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk kemampuan pengembalian Pinjaman, batas maksimal defisit APBD, realisasi DAU/DBH untuk 3 (tiga) tahun terakhir, dan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian Pinjaman yang berasal dari sumber lain;
2. b.kelayakan kegiatan bisnis paling sedikit terdiri atas kesesuaian program/kegiatan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah serta sinkronisasi Pinjaman dengan pendanaan daerah selain Pinjaman daerah; dan
3. c.lainnya berupa persyaratan lain yang ditetapkan pemberi Pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hasil kajian oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun dengan sistematika paling sedikit:
1. a.pendahuluan, berisi paling sedikit latar belakang serta maksud dan tujuan;
2. b.pembahasan, berisi paling sedikit kajian aspek perkoperasian, kajian aspek pengelolaan keuangan serta dampak dan mitigasi resiko; dan
3. c.penutup, berisi paling sedikit kesimpulan dan rekomendasi.

Pasal 7

(1)Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b berdasarkan perintah Bupati/Wali Kota mengoordinasikan kepada Lurah dan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan untuk menyelenggarakan Musbangkel.
(2)Hasil Musbangkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara yang disampaikan Lurah kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.
(3)Tata cara pelaksanaan Musbangkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Ketua Pengurus KKMP menyampaikan usulan Pinjaman kepada Bank dengan melampirkan surat persetujuan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).
(2)Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian kelayakan Pinjaman sesuai dengan ketentuan perbankan atas permohonan Pinjaman yang diajukan KKMP.
(3)Dalam hal Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetujui permohonan Pinjaman yang diajukan KKMP, Bupati/Wali Kota menyiapkan surat dukungan penggunaan DAU/DBH sebagai syarat penandatanganan Perjanjian Pinjaman.
(4)Penandatanganan untuk surat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan penandatangan Perjanjian Pinjaman yang dilakukan antara KKMP dengan Bank.
(5)Berdasarkan Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank melakukan penempatan dana Pinjaman pada rekening penerimaan Pinjaman.
(6)Surat dukungan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPA BUN melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan anggaran negara.

BAB V

DUKUNGAN PENDANAAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Dukungan Pendanaan KKMP sebagai bagian dukungan pemberian fasilitas berupa insentif dan/atau kemudahan kepada KKMP untuk pemenuhan kewajiban pengembalian Pinjaman KKMP.
(2)Dukungan Pendanaan KKMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
1. a.surat persetujuan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam rangka pendanaan KKMP sebagai bagian syarat permohonan pengajuan usulan Pinjaman oleh KKMP kepada Bank; dan
2. b.surat dukungan penggunaan DAU/DBH dari Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) kepada KPA BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(3)DAU/DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan alokasi DAU/DBH Kabupaten/Kota setiap tahunnya berdasarkan peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja.
(4)Surat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Pembinaan dan pengawasan Pinjaman dalam rangka pendanaan KKMP pada:
1. a.Provinsi, dilaksanakan oleh:
  1. 1.Menteri untuk pembinaan dan pengawasan umum; dan
  2. 2.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, untuk pembinaan dan pengawasan teknis; dan
2. b.Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk pembinaan dan pengawasan umum dan teknis.
(2)Menteri dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
(3)Pembinaan dan pengawasan Pinjaman dalam rangka pendanaan KKMP dilakukan oleh gubernur untuk Perangkat Daerah provinsi dan Bupati/Wali Kota untuk Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
(4)Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati/Wali Kota terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh inspektorat daerah.
(5)Pengawasan umum dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.reviu;
2. b.monitoring;
3. c.evaluasi;
4. d.pemeriksaan; dan
5. e.pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014