DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Penyelenggaraan peningkatan kapasitas bagi sekretaris daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan penyelenggaraan peningkatan kapasitas bagi sekretaris daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Daerah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
6.Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
7.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS SEKRETARIS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Peningkatan Kapasitas Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Peningkatan Kapasitas adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran program rencana pembangunan jangka menengah nasional yang dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
2.Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, proses, dan penilaian yang digunakan dalam Peningkatan Kapasitas.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4.Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah provinsi atau sekretaris daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia yang memiliki tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

BAB II

PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 2

Peningkatan Kapasitas diselenggarakan oleh Menteri melalui unit kerja yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam negeri.

Pasal 3

(1)Tahapan penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pemantauan dan evaluasi.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.penyusunan jadwal;
2. b.penyiapan penyelenggara;
3. c.penyiapan peserta;
4. d.penyiapan tenaga pengajar;
5. e.penyediaan fasilitas; dan
6. f.penyiapan administrasi.
(3)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pembukaan;
2. b.proses pembelajaran; dan
3. c.penutupan.
(4)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.pelaksanaan kegiatan; dan
2. b.pasca kegiatan.

Pasal 4

Peningkatan Kapasitas dapat dilakukan dalam bentuk:

a.pembekalan/orientasi;
b.penataran;
c.kursus;
d.bimbingan teknis;
e.seminar/lokakarya/workshop; dan/atau
f.pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Bentuk Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berisi mata pembelajaran yang termuat dalam Kurikulum.
(2)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.model pembelajaran;
2. b.rumpun materi;
3. c.materi pembelajaran;
4. d.metode pembelajaran; dan
5. e.skenario pembelajaran.
(3)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam negeri.

Pasal 6

(1)Peserta Peningkatan Kapasitas merupakan Sekretaris Daerah.
(2)Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas dalam 1 (satu) angkatan disesuaikan dengan kebutuhan.
(3)Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah memenuhi persyaratan umum dan teknis.

Pasal 7

Tenaga pengajar Peningkatan Kapasitas, meliputi:

a.pejabat negara sesuai dengan keahlian dibidangnya;
b.pakar/praktisi sesuai dengan keahlian dibidangnya;
c.akademisi sesuai dengan keahlian dibidangnya; dan
d.pejabat fungsional dan/atau pejabat manajerial.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, kurikulum, kepesertaan, dan tenaga pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 diatur dengan pedoman teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

(1)Sekretaris Daerah yang telah mengikuti Peningkatan Kapasitas menindaklanjuti hasil kegiatan tersebut melalui pelaksanaan rencana aksi pengembangan sumber daya manusia di daerah masing-masing.
(2)Tindak lanjut kegiatan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam negeri untuk mengukur implementasi rencana aksi pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 10

Peserta yang telah mengikuti Peningkatan Kapasitas diberikan:

a.sertifikat; atau
b.surat tanda tamat pelatihan pengembangan kompetensi tematik, yang ditandatangani oleh Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya pada unit kerja yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam negeri.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan penyelenggaraan peningkatan kapasitas bagi sekretaris daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Daerah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
6.Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
7.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS SEKRETARIS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Peningkatan Kapasitas Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Peningkatan Kapasitas adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran program rencana pembangunan jangka menengah nasional yang dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
2.Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, proses, dan penilaian yang digunakan dalam Peningkatan Kapasitas.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4.Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah provinsi atau sekretaris daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia yang memiliki tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

BAB II

PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 2

Peningkatan Kapasitas diselenggarakan oleh Menteri melalui unit kerja yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam negeri.

Pasal 3

(1)Tahapan penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pemantauan dan evaluasi.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.penyusunan jadwal;
2. b.penyiapan penyelenggara;
3. c.penyiapan peserta;
4. d.penyiapan tenaga pengajar;
5. e.penyediaan fasilitas; dan
6. f.penyiapan administrasi.
(3)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pembukaan;
2. b.proses pembelajaran; dan
3. c.penutupan.
(4)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.pelaksanaan kegiatan; dan
2. b.pasca kegiatan.

Pasal 4

Peningkatan Kapasitas dapat dilakukan dalam bentuk:

a.pembekalan/orientasi;
b.penataran;
c.kursus;
d.bimbingan teknis;
e.seminar/lokakarya/workshop; dan/atau
f.pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Bentuk Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berisi mata pembelajaran yang termuat dalam Kurikulum.
(2)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.model pembelajaran;
2. b.rumpun materi;
3. c.materi pembelajaran;
4. d.metode pembelajaran; dan
5. e.skenario pembelajaran.
(3)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam negeri.

Pasal 6

(1)Peserta Peningkatan Kapasitas merupakan Sekretaris Daerah.
(2)Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas dalam 1 (satu) angkatan disesuaikan dengan kebutuhan.
(3)Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah memenuhi persyaratan umum dan teknis.

Pasal 7

Tenaga pengajar Peningkatan Kapasitas, meliputi:

a.pejabat negara sesuai dengan keahlian dibidangnya;
b.pakar/praktisi sesuai dengan keahlian dibidangnya;
c.akademisi sesuai dengan keahlian dibidangnya; dan
d.pejabat fungsional dan/atau pejabat manajerial.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Sekretaris Daerah yang telah mengikuti Peningkatan Kapasitas menindaklanjuti hasil kegiatan tersebut melalui pelaksanaan rencana aksi pengembangan sumber daya manusia di daerah masing-masing.
(2)Tindak lanjut kegiatan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam negeri untuk mengukur implementasi rencana aksi pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 10

Peserta yang telah mengikuti Peningkatan Kapasitas diberikan:

a.sertifikat; atau
b.surat tanda tamat pelatihan pengembangan kompetensi tematik, yang ditandatangani oleh Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya pada unit kerja yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam negeri.