DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Ringkasan

Persyaratan Administrasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Persyaratan Administrasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);
8.Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERSYARATAN ADMINISTRASI PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
3.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
4.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha.
5.Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
6.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam kantor bersama samsat.
9.Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Kendaraan Bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Kepolisian Republik Indonesia yang berisi identitas pemilik, identitas Kendaraan Bermotor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
10.Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident Kendaraan Bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Kendaraan Bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Kepolisian Republik Indonesia, memuat nomor register Kendaraan Bermotor dan masa berlaku, serta dipasang pada Kendaraan Bermotor.
11.Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NRKB adalah tanda atau simbol yang berupa huruf atau angka atau kombinasi huruf dan angka yang memuat kode wilayah / kode registrasi, nomor urut registrasi dan/ atau seri huruf yang berfungsi sebagai identitas Kendaraan Bermotor.
12.Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang selanjutnya disingkat SWDKLLJ adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh pemilik Kendaraan Bermotor sebagai dana untuk pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan.
13.Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat SPPKB adalah surat yang berfungsi sebagai permohonan STNK, pendaftaran Kendaraan Bermotor, dasar penetapan Pajak, permohonan penetapan SWDKLLJ dan berfungsi sebagai pernyataan Kepemilikan Kendaraan Bermotor.
14.Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKKP adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya biaya administrasi STNK, TNKB, dan/atau NRKB pilihan, besarnya PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan SWDKLLJ.
15.Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBPKP adalah tanda bukti setoran pelunasan kewajiban pembayaran biaya administrasi STNK, TNKB, dan/atau NRKB pilihan, besarnya PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan SWDKLLJ yang telah divalidasi.
16.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
17.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
18.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
19.Badan Usaha adalah badan yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk menyelenggarakan pengelolaan atas SWDKLLJ dan dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah Provinsi dalam melakukan administrasi pembayaran PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB melalui Samsat.

BAB II

ADMINISTRASI PEMBAYARAN PKB, BBNKB, OPSEN PKB DAN OPSEN BBNKB

Pasal 3

(1)Persyaratan administrasi pembayaran PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB meliputi:
1. a.pendaftaran dan pendataan;
2. b.penetapan; dan
3. c.pembayaran dan penyetoran.
(2)Persyaratan administrasi pembayaran PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada kantor bersama Samsat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)Administrasi pembayaran PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB dilaksanakan oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang pendapatan daerah.
(2)Kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh petugas pemungutan PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.

Pasal 5

(1)Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor selaku wajib pajak, wajib mengisi formulir SPPKB dalam rangka pendaftaran dan pendataan Kendaraan Bermotor.
(2)Pendaftaran dan pendataan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
1. a.Kendaraan Bermotor baru;
2. b.balik nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya;
3. c.mutasi Kendaraan Bermotor antardaerah;
4. d.modifikasi Kendaraan Bermotor;
5. e.pembayaran PKB tahunan; dan
6. f.perpanjangan STNK.
(3)Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit:
1. a.ubah bentuk;
2. b.ubah warna;
3. c.ubah mesin; dan/atau
4. d.ubah fungsi.
(4)SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi informasi:
1. a.identitas diri;
2. b.faktur pembelian Kendaraan Bermotor; dan
3. c.sertifikat registrasi uji tipe.
(5)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c berlaku untuk Kendaraan Bermotor baru.
(6)Formulir SPPKB dipersamakan dengan surat pendaftaran objek pajak daerah.
(7)Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik.
(8)Formulir SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan identifikasi dan verifikasi oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).
(9)Format dan bentuk formulir SPPKB sebagaimana dimaksud ayat pada (6) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB terutang ditetapkan dalam SKKP.
(2)Penetapan SKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) - dilakukan setelah identifikasi dan verifikasi Kendaraan Bermotor.
(3)SKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat besaran:
1. a.PKB dan/atau BBNKB;
2. b.Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB;
3. c.SWDKLLJ; dan
4. d.biaya administrasi STNK, TNKB dan/atau NRKB pilihan.
(4)Penetapan besaran biaya yang tercantum dalam SKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)SKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai surat ketetapan pajak daerah.

Pasal 7

(1)Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melakukan pembayaran PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB setelah SKKP ditetapkan.
(2)Pelayanan penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui loket pembayaran atau melalui transaksi elektronik.
(3)Penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan kepada rekening penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak menerima TBPKP.
(5)TBPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang pendapatan daerah, kepala unit layanan lalu lintas pada Kepolisian Daerah Provinsi dan kepala wilayah Badan Usaha.
(6)TBPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai surat setoran pajak daerah.
(7)TBPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dokumen spesifik yang mempunyai pengamanan khusus dan pencetakannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 8

(1)Kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melaporkan penerimaan PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB kepada Gubernur setiap bulan.
(2)Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengakses laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
(3)Data dan informasi yang disajikan dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.potensi penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
2. b.target penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
3. c.realisasi penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB harian dan/atau realisasi akumulatif; dan
4. d.jumlah Kendaraan Bermotor yang telah melakukan pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam sistem informasi yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi.

BAB IV

PENAGIHAN

Pasal 9

(1)Utang pajak sebagaimana tercantum dalam SKKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan dasar penagihan pajak.
(2)Dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
(3)Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dapat bersama dengan pembina Samsat provinsi.
(4)Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai perpajakan.

BAB V

SINERGI PEMUNGUTAN PKB, PEMUNGUTAN BBNKB, OPSEN PKB, DAN OPSEN BBNKB

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah Provinsi wajib bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka kerja sama optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB serta Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk mewujudkan penyelenggaraan Samsat secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan inovatif.
(2)Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB atau bentuk sinergi lainnya.
(3)Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rencana kerja antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan setiap tahun.
(4)Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VI

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

(1)Menteri selaku pembina penyelenggaraan pemerintahan daerah melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pembayaran PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB kepada Gubernur.
(2)Gubernur melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pembayaran PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB di wilayah kerjanya.
(3)Gubernur menyampaikan laporan hasil pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui unit kerja yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah.
(4)Laporan hasil pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
1. a.target dan realisasi penerimaan PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB per triwulan selama 5 (lima) tahun terakhir;
2. b.jumlah Kendaraan Bermotor berdasarkan jenis Kendaraan Bermotor per triwulan selama 5 (lima) tahun terakhir;
3. c.jumlah Kendaraan Bermotor yang tidak membayar PKB per triwulan selama 5 (lima) tahun dalam bentuk unit dan potensi penerimaan PKB dan Opsen PKB;
4. d.jumlah Kendaraan Bermotor yang membayar PKB dan Opsen PKB tahun berjalan dalam bentuk unit dan rupiah;
5. e.jumlah Kendaraan Bermotor yang melakukan BBNKB pertama per triwulan selama 5 (lima) tahun terakhir sesuai jenis dan merek dalam bentuk unit dan rupiah; dan
6. f.jumlah Kendaraan Bermotor yang melakukan BBNKB pertama pada tahun berjalan sesuai jenis dan merek dalam bentuk unit dan rupiah.
(5)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan melalui sistem informasi yang berbasis elektronik.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…