DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 19 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, jenis informasi publik, pengelolaan layanan informasi, lembaga pengelola informasi publik, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7.Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
8.Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH, DAN PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
5.Daftar Informasi Publik adalah catatan berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Kementerian, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa namun tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
6.Pemohon Informasi Publik adalah warga negara Indonesia perorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.
7.Permintaan Informasi Publik adalah permohonan untuk memperoleh Informasi Publik dari Kementerian, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
8.Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Kementerian, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dengan pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan mempergunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik di Kementerian dan Pemerintah Daerah.
10.Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID.
11.Penanggung Jawab adalah pimpinan pada jabatan pimpinan tinggi madya di Kementerian atau pimpinan perangkat daerah di Pemerintah Daerah.
12.Tim Pertimbangan adalah pejabat yang ditunjuk oleh Atasan PPID untuk memberikan pendampingan dalam pelayanan Informasi Publik dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi pada bidang hukum, komunikasi dan/atau pelayanan Informasi Publik.
13.PPID Pelaksana Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana UKE II adalah pimpinan unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama di Kementerian.
14.PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana UPTD adalah pimpinan tertinggi di Unit Pelaksana Teknis Daerah.
15.PPID Desa adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik Desa.
16.Atasan PPID Desa adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID Desa.
17.Petugas Pelayanan Informasi Publik adalah pejabat struktural, pejabat fungsional atau staf yang mempunyai pengetahuan di bidang pengelolaan dan/atau pelayanan Informasi Publik yang ditunjuk oleh Atasan PPID untuk melaksanakan tugas pelayanan Informasi Publik.
18.Keberatan Informasi adalah penyampaian ketidak puasan Pemohon Informasi Publik kepada Atasan PPID terhadap layanan Informasi Publik berdasarkan alasan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
19.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
20.Sistem Informasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik adalah sistem penyediaan layanan Informasi Publik secara daring yang ditetapkan sebagai kanal pengelolaan layanan Informasi Publik pada Kementerian, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
21.Pertanyaan Umum adalah pertanyaan yang sering diajukan/disampaikan secara berulang oleh Pemohon Informasi Publik melalui Permintaan Informasi Publik beserta jawabannya.
22.Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat FKPPID adalah wadah komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi PPID.
23.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
24.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Pengelolaan layanan Informasi Publik merupakan seluruh rangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.
(2)Pengelolaan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga pengelola Informasi Publik.
(3)Lembaga pengelola Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan kewenangan menjaga integritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

JENIS INFORMASI PUBLIK

Pasal 3

(1)Jenis Informasi Publik terdiri atas:
1. a.informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; dan
2. b.informasi yang dikecualikan.
(2)Informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.informasi berkala;
2. b.informasi setiap saat; dan
3. c.informasi serta merta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen nondigital (hardcopy).
(4)Penyediaan Informasi dalam bentuk dokumen nondigital (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk informasi elektronik.
(5)Penyediaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dan ayat (4) wajib memenuhi kaidah interoperabilitas data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat berupa:
1. a.seluruh informasi pada suatu dokumen Informasi Publik; atau
2. b.informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi Publik.
(2)Dalam hal suatu dokumen Informasi Publik mengandung informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinan dokumen dimaksud dapat diakses oleh masyarakat setelah PPID atau PPID Desa menghitamkan informasi yang dikecualikan.
(3)PPID atau PPID Desa dalam menghitamkan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengujian konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI

Pasal 5

(1)Kementerian dalam mengelola layanan Informasi Publik menetapkan standar layanan:
1. a.pengumuman Informasi Publik;
2. b.Permintaan Informasi Publik;
3. c.pengajuan Keberatan Informasi;
4. d.penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
5. e.penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
6. f.pendokumentasian Informasi Publik;
7. g.pengujian konsekuensi;
8. h.ramah disabilitas; dan
9. i.maklumat pelayanan Informasi Publik.
(2)Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g menjadi acuan bagi Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dalam menyusun standar operasional prosedur.
(3)Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)PPID atau PPID Desa mengumumkan Informasi Publik sesuai dengan jenis Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
(2)Pengumuman Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah dipahami atau dapat menggunakan bahasa mayoritas penduduk setempat.
(3)Pengumuman Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
1. a.laman resmi Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
2. b.media sosial resmi PPID atau PPID Desa dan/atau Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
3. c.Sistem Informasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik melalui aplikasi berbasis web atau mobile;
4. d.portal satu data pemerintahan dalam negeri; dan/atau
5. e.papan pengumuman PPID atau PPID Desa dan/atau Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
(4)Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memerhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
(5)Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille.

Pasal 7

Pengumuman informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 8

Pengumuman informasi serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan segera pada saat terjadinya kondisi yang mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Pasal 9

(1)Pemohon Informasi Publik dapat meminta Informasi Publik dengan mengajukan permohonan kepada Kementerian, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Desa melalui PPID atau PPID Desa, PPID Pelaksana, PPID Pelaksana UKE II atau PPID Pelaksana UPTD.
(2)Permintaan Informasi Publik yang diajukan kepada PPID Pelaksana, PPID Pelaksana UKE II atau PPID Pelaksana UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada PPID paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
(3)Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.perorangan;
2. b.kelompok orang; dan
3. c.badan hukum.
(4)Pemohon Informasi Publik perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam meminta Informasi Publik dengan melampirkan:
1. a.salinan kartu tanda penduduk;
2. b.surat keterangan kependudukan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil; atau
3. c.mengisi nomor induk kependudukan sesuai formulir Permintaan Informasi Publik pada Sistem Informasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik.
(5)Pemohon Informasi Publik kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam meminta Informasi Publik dengan melampirkan:
1. a.surat kuasa dan salinan kartu tanda penduduk;
2. b.surat kuasa dan surat keterangan kependudukan pemberi kuasa; atau
3. c.mengisi nomor induk kependudukan ketua kelompok orang sesuai formulir Permintaan Informasi Publik pada Sistem Informasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik.
(6)Pemohon Informasi Publik badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dalam meminta Informasi Publik dengan melampirkan:
1. a.salinan akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang membidangi hukum; atau
2. b.mengisi nomor akta pendirian badan hukum sesuai formulir Permintaan Informasi Publik pada Sistem Informasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik.
(7)Dalam hal Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meminta Informasi Publik untuk tujuan penulisan karya tulis ilmiah dilakukan dengan melampirkan:
1. a.surat pengantar atau surat keterangan sedang menyelesaikan karya tulis ilmiah dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang sedang ditempuh; atau
2. b.melampirkan surat izin penelitian dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(8)Permintaan Informasi Publik dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum dengan disertai surat kuasa khusus.

Pasal 10

(1)Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.
(2)Permintaan Informasi Publik secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.datang langsung ke kantor PPID atau PPID Desa, PPID Pelaksana, PPID Pelaksana UKE II atau PPID Pelaksana UPTD;
2. b.dikirimkan melalui surat atau surat elektronik; atau
3. c.menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik.
(3)Permintaan Informasi yang diajukan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, dilakukan dengan mengisi formulir Permintaan Informasi.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…