DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Ringkasan

Permendagri ini mengatur mengenai pembentukan Produk Hukum di Kemendagri yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan Produk Hukum selain peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud terdiri atas Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; dan Peraturan Menteri. Produk Hukum selain peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud tersebut terdiri atas Keputusan Menteri dan Keputusan Presiden yang diprakarsai Kemendagri.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pembentukan produk hukum di Kementerian Dalam Negeri, perlu diatur tata cara pembentukan produk hukum secara terencana, terstandar, dan sistematis;
c.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan dinamika hukum, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum di Kementerian Dalam Negeri; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Pembentukan Produk Hukum adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan dan Keputusan di Kementerian Dalam Negeri.
2.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3.Undang-Undang adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
4.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.
5.Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
6.Peraturan Presiden adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
7.Keputusan Presiden adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia, yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang undangan yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata.
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Permendagri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9.Keputusan Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kepmendagri adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat menetapkan dan mengikat secara individual dalam lingkup terbatas.
10.Produk Hukum di Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Produk Hukum di Kemendagri adalah peraturan dan keputusan yang ditetapkan sesuai dengan fungsi dan tugas Kementerian Dalam Negeri.
11.Program Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Propemdagri adalah instrumen perencanaan pembentukan Permendagri yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
12.Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kemendagri adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
13.Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
14.Pimpinan Unit Kerja adalah pejabat pimpinan tinggi madya di Kemendagri.
15.Unit Kerja adalah Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kemendagri.

Pasal 2

(1)Produk Hukum di Kemendagri terdiri atas:
1. a.peraturan perundang-undangan; dan
2. b.Produk Hukum selain peraturan perundang- undangan.
(2)Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. b.Peraturan Pemerintah;
3. c.Peraturan Presiden; dan
4. d.Peraturan Menteri.
(3)Produk Hukum selain peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Keputusan Menteri dan Keputusan Presiden yang diprakarsai Kemendagri.

BAB II

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 3

Pembentukan produk hukum peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas tahapan:

a.perencanaan;
b.penyusunan;
c.pembahasan;
d.pengesahan/penetapan; dan
e.pengundangan.

Pasal 4

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a terhadap pembentukan Undang Undang dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai program legislasi nasional.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a terhadap pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden mengenai program penyusunan Peraturan Pemerintah dan sesuai dengan Keputusan Presiden mengenai program penyusunan Peraturan Presiden.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Perencanaan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal dengan menyampaikan surat kepada Pimpinan Unit Kerja untuk memberikan usulan atas rencana penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
(2)Usulan rencana penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dan dikoordinasikan oleh sekretaris Unit Kerja melalui tim kerja yang membidangi peraturan perundang-undangan.
(3)Sekretaris Unit Kerja menyampaikan rencana penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan Unit Kerja.
(4)Pimpinan Unit Kerja menyampaikan rencana penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Jenderal dengan melampirkan rancangan dan pokok pikiran.
(5)Pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
1. a.latar belakang;
2. b.maksud dan tujuan pengaturan;
3. c.dasar hukum;
4. d.materi yang akan diatur; dan
5. e.keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.

Pasal 6

(1)Sekretaris Jenderal setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) menugaskan Kepala Biro Hukum untuk melakukan penelaahan, koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan kompilasi.
(2)Penelaahan, koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat pada bulan Juli.

Pasal 7

(1)Hasil penelaahan, koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan kompilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri untuk diusulkan dalam program legislasi nasional, program penyusunan Peraturan Pemerintah, dan program penyusunan Peraturan Presiden.
(2)Penelaahan, koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap usulan rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden dilakukan untuk memastikan materi muatan berdasarkan hasil inventarisasi pendelegasian Undang-Undang atau berdasarkan kewenangan.
(3)Menteri menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat merencanakan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan penggunaan metode omnibus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Pimpinan Unit Kerja melakukan perencanaan terhadap rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden yang diprakarsai oleh Kemendagri dengan berpedoman pada:

a.Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai program legislasi nasional untuk rancangan Undang-Undang.
b.Keputusan Presiden mengenai program penyusunan Peraturan Pemerintah untuk rancangan Peraturan Pemerintah; dan
c.Keputusan Presiden mengenai program penyusunan Peraturan Presiden untuk rancangan Peraturan Presiden;

Pasal 9

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a terhadap pembentukan Peraturan Permendagri dilaksanakan sesuai dengan Kepmendagri mengenai Propemdagri.
(2)Kepmendagri mengenai Propemdagri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyusunan Permendagri pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

(1)Perencanaan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal dengan menyampaikan surat kepada Pimpinan Unit Kerja untuk memberikan usulan atas rencana penyusunan rancangan Permendagri sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
(2)Usulan rencana penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dan dikoordinasikan oleh sekretaris Unit Kerja melalui tim kerja yang membidangi peraturan perundang-undangan.
(3)Sekretaris Unit Kerja menyampaikan rencana penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan Unit Kerja.
(4)Pimpinan Unit Kerja menyampaikan rencana penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Jenderal dengan melampirkan rancangan dan pokok pikiran.
(5)Pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
1. a.latar belakang;
2. b.maksud dan tujuan pengaturan;
3. c.dasar hukum;
4. d.materi yang akan diatur; dan
5. e.keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…