DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2026

Nomor: 4
Tahun: 2026
Ditetapkan: 19 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, rencana pembinaan dan pengawasan, pelaporan pembinaan dan pengawasan, pendanaan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5.Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan tahunan yang menjadi acuan bagi Kementerian, kementerian/lembaga nonkementerian, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2.Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dokumen rencana pembinaan dan pengawasan tahunan.
3.Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disebut PKPT adalah rencana kerja Kementerian dan pemerintah daerah yang memuat rencana kerja pengawasan tahunan sebagai penjabaran dari perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4.Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dari pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
5.Fokus adalah materi pengawasan dari setiap aspek pembinaan dan pengawasan umum, teknis, dan tematik.
6.Program Strategis Nasional adalah penerjemahan program/proyek yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah yang mencakup prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, proyek prioritas, dan proyek strategis nasional yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
9.Inspektorat Jenderal adalah unit kerja eselon I pada Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern Kementerian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RENCANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

(1)Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 dituangkan dalam Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026.
(2)Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 memuat:
1. a.pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. b.pembinaan dan pengawasan teknis urusan pemerintahan;
3. c.pembinaan dan pengawasan tematik dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional; dan
4. d.pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah.
(3)Pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a, memuat aspek, sasaran, dan fokus.
(4)Pembinaan dan pengawasan teknis urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat urusan pemerintahan, sasaran, dan fokus.
(5)Pembinaan dan pengawasan tematik dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat Program Strategis Nasional, sasaran, dan fokus.
(6)Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memuat aktivitas pembinaan dan pengawasan melalui:
1. a.reviu;
2. b.monitoring dan evaluasi;
3. c.pemeriksaan ketaatan;
4. d.pemeriksaan kinerja;
5. e.pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
6. f.pengawasan tata kelola desa;
7. g.peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah; dan
8. h.pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Menteri dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
(2)Pembinaan dan pengawasan teknis urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
(3)Pembinaan dan pengawasan tematik dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dan bupati/wali kota.
(4)Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota.

Pasal 4

Sasaran dan fokus rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berbasis prioritas dan risiko.

Pasal 5

Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Rencana Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 dijabarkan dalam PKPT.
(2)PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.PKPT Kementerian;
2. b.PKPT provinsi; dan
3. c.PKPT kabupaten/kota.
(3)PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis risiko serta memperhatikan ketersediaan pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan/atau pejabat fungsional auditor.
(4)PKPT paling sedikit memuat:
1. a.Pendahuluan, memuat:
  1. 1.Latar belakang;
  2. 2.Tujuan; dan
  3. 3.Ruang lingkup.
2. b.Arah kebijakan pengawasan, memuat:
  1. 1.Objek pengawasan.
  2. 2.Perhitungan level risiko;
  3. 3.Prioritas pengawasan;
  4. 4.Bentuk pengawasan;
  5. 5.Teknis dan ketentuan dalam pengawasan; dan
  6. 6.Perhitungan sumber daya pengawasan.
3. c.Perencanaan pelaksanaan pengawasan, memuat
  1. 1.Jadwal pelaksanaan pengawasan; dan
  2. 2.Anggaran pengawasan.
4. d.Penutup.

Pasal 7

(1)PKPT Kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(2)PKPT provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
(3)Penetapan PKPT provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Inspektorat Jenderal.
(4)Penetapan PKPT kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berkoordinasi dengan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui inspektorat daerah provinsi.

BAB III

PELAPORAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Hasil pembinaan dan pengawasan teknis urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disampaikan kepada Menteri.
(2)Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilaksanakan oleh gubernur dilaporkan oleh Inspektur daerah provinsi kepada Menteri melalui Inspektorat Jenderal.
(3)Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilaksanakan oleh bupati/walikota dilaporkan oleh Inspektur daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui inspektorat daerah provinsi.
(4)Dalam hal ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah pada hasil pengawasan oleh inspektur daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan kepada Menteri.
(5)Dalam hal ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah pada hasil pengawasan oleh inspektur daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 bersumber pada:

a.anggaran pendapatan dan belanja negara;
b.anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
c.anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, R. Gani Muhamad, SH., MAP. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690818 199603 1 001 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2026 MENTERI DALAM NEGERI ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 2 Februari 2026 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, ttd DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 74 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2026 RENCANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2026 I. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Menteri dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap 9 (sembilan) aspek dan pada tahun 2026 prioritas pembinaan dan pengawasan khusus pada 4 (empat) aspek dalam rangka mendukung pencapaian indikator makro pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam rencana kerja pemerintah tahun 2026 serta mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu aspek: A. keuangan daerah; B. pembangunan daerah; C. pelayanan publik; dan D. kerja sama daerah. NO. ASPEK SASARAN FOKUS

1.Keuangan Daerah Meningkatnya efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.
1.Optimalisasi pendapatan asli daerah, termasuk pengelolaan badan usaha milik daerah.
2.Pemenuhan anggaran operasional wajib dengan menurunnya transfer keuangan daerah.
3.Pemanfaatan barang milik daerah termasuk pengamanan aset berupa tanah dalam rangka mencegah praktik mafia tanah.
4.Keselarasan perencanaan program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi belanja.
5.Manajemen kas daerah.
6.Pemenuhan alokasi anggaran pelaksanaan standar pelayanan minimal.
2.Pembangunan Daerah Tercapainya target sasaran makro pembangunan daerah sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2026.
1.Capaian pertumbuhan ekonomi sesuai target rencana kerja pemerintah tahun 2026.
2.Pengendalian inflasi daerah dan indeks perkembangan harga sesuai target nasional dalam rencana kerja pemerintah tahun 2026.
3.Capaian pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan kemiskinan sesuai target rencana kerja pemerintah tahun 2026.
4.Capaian penurunan pengangguran terbuka sesuai target rencana kerja pemerintah tahun 2026.
5.Capaian peningkatan indeks kesejahteraan petani sesuai target rencana kerja pemerintah tahun 2026.
6.Capaian penurunan rasio gini sesuai target rencana kerja pemerintah tahun 2026.
3.Pelayanan Publik Terwujudnya kemudahan penyelenggaraan perizinan di daerah.
1.Implementasi kemudahan perizinan di daerah.
2.Capaian target nilai investasi daerah.
3.Upaya lain/inovasi/kreativitas untuk kemudahan penyelenggaraan perizinan di daerah.
4.Kerja Sama Daerah Terwujudnya kerja sama daerah dalam rangka optimalisasi potensi daerah.
1.Pemetaan potensi daerah berdasarkan karakteristik daerah.
2.Pelaksanaan kerja sama berdasarkan potensi dan karakteristik daerah. II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS URUSAN PEMERINTAHAN Pembinaan dan pengawasan teknis dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sesuai kewenangan masing-masing kepada pemerintah provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan teknis tahun 2026 diprioritaskan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yaitu: NO. URUSAN PEMERINTAHAN SASARAN FOKUS
1.Pendidikan Implementasi peningkatan kualitas aksesibilitas dan layanan pendidikan.
1.Pemenuhan standar kompetensi lulusan dengan indikator:

a.hasil tes kemampuan akademik; dan
b.asesmen nasional.
1. 2.Pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan, melalui program:
a.revitalisasi dan digitalisasi;
b.dana transfer daerah (dana bantuan operasional sekolah, aneka tunjangan, dan bantuan pemerintah); dan
c.7 (tujuh) kebiasaan anak indonesia hebat.
1. 2.Kesehatan Pembangunan rumah sakit berkualitas di kabupaten/kota.
2. 1.Pembangunan dan penyediaan alat kesehatan dalam upaya peningkatan kelas rumah sakit tipe D/D pratama menjadi kelas rumah sakit tipe C di kabupaten/kota.
3. 2.Penyediaan sarana dan prasarana dan alat kesehatan layanan umum non unggulan rumah sakit daerah kabupaten/kota. Implementasi pemeriksaan kesehatan gratis di daerah.
4. 1.Keselarasan kebijakan pemeriksaan kesehatan gratis dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.
5. 2.Ketepatan rencana, akuntabilitas, dan pemanfaatan anggaran yang dialokasikan untuk program pemeriksaan kesehatan gratis.
6. 3.Evaluasi pelaksanaan program untuk menilai capaian keberhasilan dan efektivitasnya. NO. URUSAN PEMERINTAHAN SASARAN FOKUS
7. 4.Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis 12 (dua belas) jenis skrining ulang tahun pada kelompok anak sekolah dan remaja di kabupaten/kota. Implementasi program penanggulangan tuberkulosis.
8. 1.Ketersediaan obat-obat dan perbekalan kesehatan dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit tuberkulosis.
9. 2.Ketepatan rencana, akuntabilitas pemanfaatan anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan penyakit tuberkulosis.
10. 3.Ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan.
11. 4.Penemuan kasus, pemeriksaan lanjutan dan pengobatan tuberkulosis meliputi clinical trial vaksin tuberkulosis, obat tuberkulosis, sarana dan prasarana, dan peningkatan kapasitas di kabupaten/kota. Implementasi program pencegahan dan penurunan stunting bidang kesehatan. Pemenuhan intervensi gizi dan imunisasi, optimalisasi skrining dan pemantauan serta penguatan pelaporan dan data stunting di daerah. Implementasi penguatan sistem kesehatan Indonesia melalui peningkatan kualitas layanan sarana prasarana alat kesehatan dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.
12. 1.Pelaksanaan indonesia health systems strengthening project dilakukan dengan menyediakan alat kesehatan melalui:
a.program strengthening indonesia's healthcare refferal network untuk penguatan layanan kesehatan rujukan;
b.program strengthening of primary health care in indonesia untuk penguatan layanan kesehatan primer (puskesmas dan jejaringnya); dan
c.program indonesia public health laboratory system strengthening untuk penguatan layanan laboratorium kesehatan.
1. 2.Pemenuhan jumlah, kompetensi dan peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan di daerah. NO. URUSAN PEMERINTAHAN SASARAN FOKUS Program kesehatan di daerah yang didanai dari dana alokasi khusus bidang kesehatan. Program kesehatan di daerah antara lain:
a.peningkatan infrastruktur kesehatan;
b.penyediaan dan penguatan tenaga kesehatan;
c.penyediaan obat dan alat kesehatan;
d.penyediaan dan peningkatan layanan kesehatan dasar;
e.insentif untuk tenaga kesehatan; dan
f.promosi kesehatan masyarakat.
1. 3.Pekerjaan Umum Implementasi pemenuhan kebutuhan air minum provinsi, kabupaten/kota.
2. 1.Memastikan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.
3. 2.Kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.
4. 3.Rekapitulasi sistem penyediaan air minum.
5. 4.Evaluasi atas kebijakan standar pelayanan minimal. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik provinsi dan kabupaten/kota.
6. 1.Melaksanakan pembinaan pada penyelenggara pelayanan pengolahan air limbah domestik.
7. 2.Evaluasi atas kinerja teknis, non teknis, dan lingkungan.
8. 4.Penataan Ruang Penyelenggaraan penataan ruang wewenang pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
9. 1.Penyusunan tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota.
10. 2.Penyusunan perencanaan detail tata ruang yang terintegrasi dengan online single submission.
11. 3.Penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai kewenangan daerah.
12. 4.Sinkronisasi rencana tata ruang wilayah, batas wilayah, peta desa dengan aset daerah. Pengendalian pemanfaatan ruang. 1. Memastikan pelaksanaan perencanaan tata ruang sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah
13. 2.Penilaian penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah di daerah. Pemanfaatan ruang. Mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. NO. URUSAN PEMERINTAHAN SASARAN FOKUS
14. 5.Perumahan Implementasi pelaksanaan program 3 juta rumah.
15. 1.Dukungan pemerintah daerah dalam mewujudkan program 3 juta rumah.
16. 2.Hasil pemetaan jumlah rumah tidak layak huni.
17. 3.Capaian hasil bedah rumah untuk masyarakat miskin ekstrem dan miskin.
18. 6.Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban wilayah. Pemenuhan dan ketersediaan:
a.standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja;
b.standar sarana prasarana satuan polisi pamong praja;
c.standar peningkatan kapasitas anggota satuan polisi pamong praja dan anggota perlindungan masyarakat; dan
d.standar pelayanan yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
1. 7.Sosial Implementasi perlindungan sosial di daerah. Pemenuhan layanan dan mutu kebutuhan dasar, ketersediaan sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan ketersediaan sarana prasarana pada:
a.rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti sosial;
b.rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti sosial;
c.rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti sosial;
d.rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti sosial; dan
e.perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah. III. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEMATIK TERHADAP PROGRAM STRATEGIS NASIONAL Pembinaan dan pengawasan tematik dilakukan terhadap dukungan Pemerintah Daerah dalam pencapaian Program Strategis Nasional di daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 100.2.4/3207/SJ dan Nomor 3 Tahun 2025 Tanggal 19 Juni 2025 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029 pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai berikut: NO. PROGRAM STRATEGIS NASIONAL SASARAN FOKUS A. Penanggulangan Kemiskinan
1. 1.Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Menurunnya angka kemiskinan dan terwujudnya pengentasan kemiskinan ekstrem.
2. 1.Terdapat program, kegiatan, dan anggaran dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem pada rencana kerja pemerintah daerah serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. 2.Data, informasi, dan dokumentasi pemutakhiran data penerima berdasarkan nama dan alamat (by name by address).
4. 3.Dilaksanakan koordinasi optimalisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
5. 4.Penyampaian laporan hasil optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat secara berkala, setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
6. 5.Pencapaian target pengentasan kemiskinan ekstrem (angka kemiskinan di bawah rata-rata nasional). NO. PROGRAM STRATEGIS NASIONAL SASARAN FOKUS
7. 6.Pencapaian target penurunan tingkat kemiskinan (angka kemiskinan di bawah rata-rata nasional).
8. 7.Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
9. 2.Sekolah Rakyat Terwujudnya sekolah rakyat bagi keluarga miskin.
10. 1.Penyediaan lahan dan bangunan sekolah rakyat bagi daerah yang menjadi lokasi pembangunan sekolah rakyat.
11. 2.Dukungan daerah berupa kemudahan perizinan.
12. 3.Penyediaan guru dan tenaga pendidik yang siap dan terlatih sesuai standar kebutuhan untuk sekolah rakyat.
13. 4.Pencapaian target rombongan belajar sekolah rakyat.
14. 5.Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk pelaksanaan sekolah rakyat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
15. 3.Pembangunan 3 Juta Rumah Hambatan implementasi program 3 (tiga) juta rumah.
16. 1.Penetapan peraturan kepala daerah mengenai penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta penghapusan retribusi persetujuan bangunan gedung dalam mendukung tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
17. 2.Data, informasi, dan/atau dokumentasi fasilitasi percepatan proses pelayanan penerbitan persetujuan bangunan gedung untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
18. 3.Sosialisasi pembangunan 3 juta rumah melalui berbagai kanal.
19. 4.Evaluasi pelaksanaan penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penghapusan retribusi persetujuan bangunan gedung, dan percepatan proses pelayanan penerbitan persetujuan bangunan gedung.
20. 5.Pencapaian target pembangunan perumahan di daerah. NO. PROGRAM STRATEGIS NASIONAL SASARAN FOKUS
21. 6.Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk pembangunan 3 juta rumah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. B. Ketahanan Pangan Mewujudkan ketahanan pangan nasional Implementasi program ketahanan pangan di daerah.
22. 1.Surat penugasan kepala daerah kepada perangkat daerah terkait pengadaan dan pengelolaan gabah/beras, serta penyaluran cadangan beras pemerintah.
23. 2.Koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah yang membahas topik pengadaan/penyaluran cadangan beras pemerintah.
24. 3.Pemenuhan cadangan pangan beras 1 (satu) tahun sesuai target yang telah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
25. 4.Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. C. Kesehatan untuk Semua
26. 1.Jaminan Kesehatan Nasional Implementasi program jaminan kesehatan nasional di daerah.
27. 1.Penetapan regulasi/kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.
28. 2.Program, kegiatan dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dalam rencana kerja pemerintah daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
29. 3.Pencapaian target realisasi anggaran sama dengan atau lebih dari 50% dalam 1 (satu) semester tahun berjalan.
30. 4.Pencapaian persentase penduduk yang terdaftar dan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional NO. PROGRAM STRATEGIS NASIONAL SASARAN FOKUS
31. 5.Pencapaian persentase pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status non asn di wilayahnya merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional
32. 6.Pengalokasian anggaran dan pembayaran iuran/bantuan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas 3 secara tepat waktu dan sesuai jumlah sasaran.
33. 7.Pengalokasian dan pembayaran 4% iuran wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dari jumlah pekerja penerima upah.
34. 8.Penyediaan obat dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan.
35. 9.Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk mempercepat jaminan kesehatan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
36. 2.Makan Bergizi Gratis Implementasi dukungan pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan makan bergizi gratis.
37. 1.Satuan tugas makan bergizi gratis daerah dan berfungsi aktif sesuai kebijakan badan gizi nasional.
38. 2.Penyediaan sarana dan prasarana satuan tugas dengan lengkap dan mendukung pelaksanaan tugas.
39. 3.Penyampaian laporan satuan tugas tepat waktu dan sesuai ketentuan.
40. 4.Pencapaian persentase ibu hamil dan ibu menyusui yang mendapat bantuan makanan bergizi gratis sesuai target.
41. 5.Pencapaian persentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai target.
42. 6.Pencapaian persentase siswa dan santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai target.
43. 7.Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk program makan bergizi gratis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. NO. PROGRAM STRATEGIS NASIONAL SASARAN FOKUS D. Perluasan Akses Pendidikan Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah Implementasi pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah.
44. 1.Penyediaan program, kegiatan, dan anggaran untuk mendukung percepatan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.
45. 2.Pelaksanaan digitalisasi pembelajaran satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah, pembangunan dan pengelolaan sekolah menengah atas unggul garuda sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ketentuan perundang-undangan
46. 3.Pencapaian persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi standar nasional pendidikan sarana dan prasarana, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif.
47. 4.Pencapaian persentase satuan pendidikan formal dan non formal yang memenuhi standar nasional pendidikan sarana dan prasarana, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif.
48. 5.Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk percepatan pelaksanaan program pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. E. Pertumbuhan Ekonomi
49. 1.Pengendalian Inflasi Implementasi pelaksanaan pengendalian inflasi di daerah.
50. 1.Program, kegiatan, dan anggaran yang memadai untuk mendukung tugas tim pengendalian inflasi daerah dalam rencana kerja pemerintah daerah serta anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025. NO. PROGRAM STRATEGIS NASIONAL SASARAN FOKUS
51. 2.Penggunaan belanja tidak terduga untuk Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan 9 bahan pokok penting masyarakat, dimana inflasi/indeks perkembangan harga tinggi.
52. 3.Penyediaan data dan/atau informasi langkah-langkah konkrit dalam pengendalian inflasi daerah.
53. 4.Penyampaian laporan harian perkembangan bahan pokok secara rutin setiap hari.
54. 5.Peningkatan laju inflasi daerah (year to date) selama 6 (enam) bulan berada di bawah rata-rata nasional.
55. 6.Peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional per tahun.
56. 7.Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk pengendalian inflasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
57. 2.Penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Implementasi dukungan pemerintah daerah terhadap koperasi desa/kelurahan merah putih.
58. 1.Program, kegiatan, dan anggaran untuk mendukung pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi desa/kelurahan merah putih yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah serta anggaran pendapatan dan belanja daerah
59. 2.Penetapan lokasi lahan minimal 1.000 m² dan siap digunakan untuk pembangunan koperasi desa/kelurahan merah putih (sudah memenuhi 4 kriteria lahan yaitu memiliki alas hak, luasan lahan, lokasi strategis dan kondisi lahan).
60. 3.Penerbitan perizinan dalam rangka pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi desa/kelurahan merah putih.
61. 4.Penyelesaian konflik pertanahan dan lahan/tanah.
62. 5.Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan NO. PROGRAM STRATEGIS NASIONAL SASARAN FOKUS kelengkapan koperasi desa/kelurahan merah putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
63. 6.Penyampaian laporan perkembangan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih sesuai dengan ketentuan.
64. 7.Pembentukan koperasi merah putih dan aktif sesuai target nasional.
65. 8.Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. IV. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH Gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah, untuk anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adapun aktivitas pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah Tahun 2026 dilakukan melalui: A. Reviu terhadap:
66. 1.Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari:
a.rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan
b.laporan kinerja pemerintah daerah.
1. 2.Dokumen keuangan daerah terdiri dari:
a.rancangan standar harga satuan;
b.rancangan analisis standar belanja;
c.belanja yang melampaui tahun anggaran;
d.laporan keuangan pemerintah daerah;
e.rencana kebutuhan barang milik daerah; dan
f.dokumen keuangan daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 3.Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. B. Monitoring dan evaluasi terhadap:
2. 1.penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa;
3. 2.penerapan manajemen risiko;
4. 3.tindak lanjut hasil pengawasan;
5. 4.upaya pengendalian dan pelaporan inflasi;
6. 5.reformasi birokrasi;
7. 6.strategi nasional pencegahan korupsi;
8. 7.kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah;
9. 8.penilaian mandiri pembangunan zona integritas;
10. 9.penjaminan kualitas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi;
11. 10.akuntabilitas kinerja intern pemerintah; dan
12. 11.program strategis nasional. C. Pemeriksaan ketaatan (compliance audit) merupakan pemeriksaan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan. D. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek ekonomis, efisiensi, dan aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan. E. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan kinerja, termasuk hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif, dengan tahapan:
13. 1.pengumpulan bahan keterangan;
14. 2.permintaan keterangan/klarifikasi;
15. 3.pelaksanaan ekspose hasil pemeriksaan; dan
16. 4.rekomendasi. F. Pengawasan tata kelola desa. G. Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah, melalui:
17. 1.kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3 (tiga);
18. 2.meningkatnya nilai maturitas sistem pengendalian internal pemerintah;
19. 3.meningkatnya penerapan manajemen risiko; dan Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, R. Gani Muhamad, SH., MAP. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690818 199603 1 001
20. 4.terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun. H. Pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. MENTERI DALAM NEGERI ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…