DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 832

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud:

1.Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian dipimpin oleh Menteri.

Pasal 3

(1)Dalam memimpin Kementerian, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
(2)Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3)Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(4)Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.
(5)Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
1. a.membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
2. b.membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian.

Pasal 4

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian.

Pasal 5

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
c.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
d.pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
e.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
f.pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri;
h.pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
i.pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
j.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi Kementerian; dan
k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1)Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:
1. a.Sekretariat Jenderal;
2. b.Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
3. c.Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
4. d.Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
5. e.Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
6. f.Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
7. g.Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;
8. h.Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. i.Inspektorat Jenderal;
10. j.Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri;
11. k.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
12. l.Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa;
13. m.Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
14. n.Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga;
15. o.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
16. p.Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.
(2)Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian terdiri atas:
1. a.Pusat Data dan Sistem Informasi;
2. b.Pusat Penerangan; dan
3. c.Pusat Fasilitasi Kerja Sama
(3)Bagan susunan organisasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

Pasal 8

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks832PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 149 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 149 Tahun 2024