DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 115 Tahun 2017

Nomor: 115
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka terciptanya tertib tata ruang perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang daerah di seluruh kawasan dalam batas wilayah administrasi daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG MEKANISME PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah provinsi dan kabupaten/kota.
2.Kepala Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.
5.Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
7.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8.Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
9.Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
10.Rencana Tata Ruang Daerah adalah rencana tata ruang daerah provinsi dan rencana tata ruang daerah kabupaten/kota.
11.Insentif adalah perangkat atau upaya untuk mendorong mewujudkan pemanfaatan ruang sejalan dengan rencana tata ruang.
12.Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
13.Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah Tim yang mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
14.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Menteri ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengendalian Pemanfaatan Ruang daerah dan memastikan kebijakan Pemanfaatan Ruang yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Daerah dapat terwujud.

BAB II

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH

Pasal 3

Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan upaya mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 4

(1)Gubernur bertanggung jawab terhadap pengendalian Pemanfaatan Ruang di daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya.
(2)Bupati/wali kota bertanggung jawab terhadap pengendalian Pemanfaatan Ruang di daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

Obyek pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi:

a.Pemanfaatan ruang di Kawasan Lindung;
b.Pemanfaatan ruang di Kawasan Budidaya; dan
c.Penerapan indikasi program utama.

Pasal 6

(1)Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung dilakukan melalui pengawasan dan penertiban.
(2)Jenis kawasan lindung meliputi:
1. a.kawasan hutan lindung;
2. b.kawasan bergambut;
3. c.kawasan resapan air;
4. d.sempadan pantai;
5. e.sempadan sungai;
6. f.kawasan sekitar danau/waduk;
7. g.kawasan sekitar mata air;
8. h.kawasan suaka alam laut dan perairan lainya;
9. i.kawasan pantai berhutan bakau;
10. j.taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam; dan
11. k.kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 7

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)meliputi tahapan pemantauan Pemanfaatan Ruang, evaluasi dan pelaporan.
(2)Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran.

Pasal 8

(1)Perangkat daerah melakukan pemantauan Pemanfaatan Ruang.
(2)Pemantauan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung di Kawasan Lindung paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Dalam melaksanakan pemantauan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan terkait dengan Kawasan Lindung yang menjadi obyek pemantauan dan Satpol PP.
(4)Obyek pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu atau lebih dari jenis Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 9

(1)Pemantauan yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan terkait dengan Kawasan Lindung dilakukan evaluasi.
(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teridentifikasinya:
1. a.tindakan pelanggaran atau tidak terjadi tindakan pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan/atau
2. b.kerusakan fungsi lingkungan.

Pasal 10

(1)Dalam hal hasil evaluasi pemantauan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditemukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan, Perangkat Daerah membuat laporan tertulis kepada sekretaris daerah selaku ketua TKPRD.
(2)Ketua TKPRD mengoordinasikan pelaksanaan forum pembahasan atas laporan tertulis yang disampaikan oleh Perangkat Daerah.
(3)Hasil pelaksanaan forum pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk rekomendasi berupa sanksi administratif atas pelanggaran yang ditemukan.
(4)Ketua TKPRD melaporkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Daerah.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka terciptanya tertib tata ruang perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang daerah di seluruh kawasan dalam batas wilayah administrasi daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG MEKANISME PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah provinsi dan kabupaten/kota.
2.Kepala Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.
5.Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
7.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8.Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
9.Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
10.Rencana Tata Ruang Daerah adalah rencana tata ruang daerah provinsi dan rencana tata ruang daerah kabupaten/kota.
11.Insentif adalah perangkat atau upaya untuk mendorong mewujudkan pemanfaatan ruang sejalan dengan rencana tata ruang.
12.Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
13.Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah Tim yang mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
14.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Pasal 2

BAB II

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH

Pasal 3

Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan upaya mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 4

(1)Gubernur bertanggung jawab terhadap pengendalian Pemanfaatan Ruang di daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya.
(2)Bupati/wali kota bertanggung jawab terhadap pengendalian Pemanfaatan Ruang di daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

Obyek pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi:

a.Pemanfaatan ruang di Kawasan Lindung;
b.Pemanfaatan ruang di Kawasan Budidaya; dan
c.Penerapan indikasi program utama.

Pasal 6

(1)Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung dilakukan melalui pengawasan dan penertiban.
(2)Jenis kawasan lindung meliputi:
1. a.kawasan hutan lindung;
2. b.kawasan bergambut;
3. c.kawasan resapan air;
4. d.sempadan pantai;
5. e.sempadan sungai;
6. f.kawasan sekitar danau/waduk;
7. g.kawasan sekitar mata air;
8. h.kawasan suaka alam laut dan perairan lainya;
9. i.kawasan pantai berhutan bakau;
10. j.taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam; dan
11. k.kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 7

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)meliputi tahapan pemantauan Pemanfaatan Ruang, evaluasi dan pelaporan.
(2)Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran.

Pasal 8

(1)Perangkat daerah melakukan pemantauan Pemanfaatan Ruang.
(2)Pemantauan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung di Kawasan Lindung paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Dalam melaksanakan pemantauan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan terkait dengan Kawasan Lindung yang menjadi obyek pemantauan dan Satpol PP.
(4)Obyek pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu atau lebih dari jenis Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 9

(1)Pemantauan yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan terkait dengan Kawasan Lindung dilakukan evaluasi.
(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teridentifikasinya:
1. a.tindakan pelanggaran atau tidak terjadi tindakan pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan/atau
2. b.kerusakan fungsi lingkungan.

Pasal 10

(1)Dalam hal hasil evaluasi pemantauan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditemukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan, Perangkat Daerah membuat laporan tertulis kepada sekretaris daerah selaku ketua TKPRD.
(2)Ketua TKPRD mengoordinasikan pelaksanaan forum pembahasan atas laporan tertulis yang disampaikan oleh Perangkat Daerah.
(3)Hasil pelaksanaan forum pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk rekomendasi berupa sanksi administratif atas pelanggaran yang ditemukan.
(4)Ketua TKPRD melaporkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 115 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 1 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 1 Tahun 2019