Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 118 Tahun 2017
- Nomor
- 118
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 38
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; www.peraturan.go.id 2017, No.1764 Mengingat : 1. Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
www.peraturan.go.id 2017, No.1764
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BLANGKO KARTU KELUARGA, REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PENCATATAN SIPIL.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
www.peraturan.go.id 2017, No.1764 BAB II BLANGKO KARTU KELUARGA
BAB II
www.peraturan.go.id 2017, No.1764
1) kepala keluarga; 2) rukun tetangga atau nama lainnya; 3) desa/kelurahan atau nama lainnya; dan 4) kecamatan atau nama lainnya. BAB III BLANGKO REGISTER AKTA PENCATATAN SIPIL
BAB III
Blangko Register Akta Pencatatan Sipil meliputi:
www.peraturan.go.id 2017, No.1764
Pengaturan Register akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Register akta kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibuat dalam Formulasi kalimat yang memuat:
1) nama; 2) NIK; 3) umur; 4) agama/kepercayaan; 5) pekerjaan; dan 6) alamat tempat tinggal. www.peraturan.go.id 2017, No.1764
1) Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota; 2) Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota; atau 3) Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS.
Register akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dibuat dalam Formulasi kalimat yang memuat:
1) nama; 2) jenis kelamin; 3) tempat, tanggal, bulan, tahun kelahiran; 4) umur; 5) agama/kepercayaan; 6) pekerjaan; dan 7) alamat tempat tinggal.
www.peraturan.go.id 2017, No.1764
1) nama pengadilan; 2) nomor penetapan; dan 3) tanggal/bulan/tahun penetapan.
1) Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota; 2) Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota; atau 3) Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS.
Register akta perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dibuat dalam Formulasi kalimat yang memuat:
www.peraturan.go.id 2017, No.1764
1) Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota; 2) Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota; atau 3) Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS.
Register akta pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dibuat dalam Formulasi kalimat yang memuat:
1) nama; 2) kewarganegaraan; 3) tanggal, bulan, tahun kelahiran; 4) agama/kepercayaan; 5) pekerjaan; 6) alamat tempat tinggal; dan 7) NIK. www.peraturan.go.id 2017, No.1764
1) nama; 2) kewarganegaraan; 3) tanggal, bulan, tahun kelahiran; 4) agama/kepercayaan; 5) pekerjaan; 6) alamat tempat tinggal; dan 7) NIK.
1) Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota; 2) Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota; atau 3) Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)