DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 118 Tahun 2017

Nomor: 118
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil perlu disesuaikan dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; www.peraturan.go.id 2017, No.1764 Mengingat : 1. Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
5.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; www.peraturan.go.id 2017, No.1764
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko Serta Formulasi Kalimat Dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1134);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BLANGKO KARTU KELUARGA, REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PENCATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Blangko Kartu Keluarga dan Akta Pencatatan Sipil adalah cetakan Kartu Keluarga dan Akta Pencatatan Sipil yang belum diisi.
2.Spesifikasi Blangko adalah uraian tentang materi bahan baku, desain, ukuran besaran, warna, tanda pengaman dan elemen data yang dicetak dalam Blangko Kartu Keluarga dan Akta Pencatatan Sipil.
3.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
4.Akta Pencatatan Sipil adalah Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
5.Register Akta Pencatatan Sipil adalah daftar yang memuat data autentik mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak yang diterbitkan dan www.peraturan.go.id 2017, No.1764 disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan data autentik yang mengutip sebagian dari register Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
8.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami dalam kehidupan seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
9.Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa mengenai status seseorang yang dikukuhkan melalui penetapan Pengadilan Negeri yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, antara lain perubahan jenis kelamin.
10.Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan pada bagian pinggir akta atau bagian belakang kutipan akta oleh pejabat Pencatatan Sipil.
11.Pejabat Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat PPS adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Perwakilan Republik Indonesia dan Instansi pelaksana yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil di lingkungan www.peraturan.go.id 2017, No.1764 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
12.Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran secara daring adalah proses pengurusan akta kelahiran yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
13.Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
14.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan.
15.Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan di bawah Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.blangko kartu keluarga;
b.blangko register akta pencatatan sipil;
c.blangko kutipan akta pencatatan sipil;
d.penerbitan kembali register dan kutipan akta pencatatan sipil; dan
e.pengadaan blangko. www.peraturan.go.id 2017, No.1764

BAB II

BLANGKO KARTU KELUARGA

Pasal 3

(1)Blangko KK meliputi spesifikasi blangko dan formulasi kalimat.
(2)Spesifikasi blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.bahan baku;
2. b.desain;
3. c.ukuran; dan
4. d.warna.
(3)Formulasi kalimat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.keterangan mengenai kolom isian; dan/atau
2. b.uraian kata.
(4)Keterangan mengenai kolom isian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat:
1. a.nomor Kartu Keluarga;
2. b.nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga;
3. c.NIK;
4. d.jenis kelamin;
5. e.alamat;
6. f.tempat lahir;
7. g.tanggal lahir;
8. h.agama;
9. i.pendidikan;
10. j.pekerjaan;
11. k.status perkawinan;
12. l.status hubungan dalam keluarga;
13. m.kewarganegaraan;
14. n.dokumen imigrasi; dan
15. o.nama orang tua.
(5)Selain Keterangan mengenai kolom isian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga memuat kolom: www.peraturan.go.id 2017, No.1764
1. a.tempat dan tanggal penandatanganan; dan
2. b.nomenklatur, nama, Nomor Induk Pegawai, dan tanda tangan kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota;
3. c.nama dan tanda tangan kepala keluarga; dan
4. d.keterangan 4 (empat) lembar rangkap untuk: 1) kepala keluarga; 2) rukun tetangga atau nama lainnya; 3) desa/kelurahan atau nama lainnya; dan 4) kecamatan atau nama lainnya.

BAB III

BLANGKO REGISTER AKTA PENCATATAN SIPIL

Pasal 4

Blangko Register Akta Pencatatan Sipil meliputi:

a.register akta kelahiran;
b.register akta kematian;
c.register akta perkawinan;
d.register akta perceraian;
e.register akta pengakuan anak; dan
f.register akta pengesahan anak.

Pasal 5

(1)Blangko register akta pencatatan sipil meliputi spesifikasi blangko dan formulasi kalimat.
(2)Spesifikasi blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.bahan baku;
2. b.desain;
3. c.ukuran;
4. d.warna; dan
5. e.jumlah halaman.
(3)Formulasi kalimat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan uraian elemen data dalam register Akta Pencatatan Sipil. www.peraturan.go.id 2017, No.1764

Pasal 6

Pengaturan Register akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

a.kewarganegaraan;
b.nomor akta;
c.NIK;
d.hari, tanggal, bulan dan tahun pencatatan;
e.nama dan tempat kedudukan PPS;
f.nama dan NIK pelapor;
g.data persyaratan yang dilampirkan;
h.nama tempat peristiwa kematian;
i.data kematian (hari, tanggal, bulan, tahun, jam kematian);
j.pernyataan mengenai peristiwa kematian/meninggal dunia;
k.sebab kematian;
l.nama dan NIK yang meninggal dunia;
m.jenis kelamin yang meninggal dunia;
n.nama dan NIK orang tua yang meninggal dunia;
o.penetapan pengadilan/surat keterangan dari maskapai penerbangan bagi kematian yang tidak diketahui jenazahnya; atau
p.berita acara kepolisian bagi jenazah yang tidak diketahui identitasnya;
q.identitas 2 (dua) orang saksi, terdiri atas: 1) nama; 2) NIK; 3) umur; 4) agama/kepercayaan; 5) pekerjaan; dan 6) alamat tempat tinggal. www.peraturan.go.id 2017, No.1764
r.nama dan tanda tangan pelapor; (pilihan, bukan mandatori)
s.tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan akta kematian; dan
t.nomenklatur, nama, Nomor Induk Pegawai, dan tanda tangan PPS yaitu: 1) Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota; 2) Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota; atau 3) Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS.

Pasal 8

a.kewarganegaraan suami;
b.kewarganegaraan istri;
c.nomor akta;
d.NIK suami;
e.NIK istri;
f.hari tanggal, bulan, tahun pelaporan;
g.nama dan tempat kedudukan PPS;
h.data pasangan suami dan istri: 1) nama; 2) jenis kelamin; 3) tempat, tanggal, bulan, tahun kelahiran; 4) umur; 5) agama/kepercayaan; 6) pekerjaan; dan 7) alamat tempat tinggal.
i.keterangan mengenai pernah/belum pernah kawin dengan siapa dari suami dan istri;
j.nama dan NIK bekas suami/istri bila sebelumnya pernah kawin (NIK bukan data mandatori);
k.nama dan NIK kedua orang tua pasangan suami dan istri (NIK bukan data mandatori); www.peraturan.go.id 2017, No.1764
l.keterangan mengenai perkawinan telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama/pemuka penghayat kepercayaan atau penetapan pengadilan bagi perkawinan yang membutuhkan penetapan: 1) nama pengadilan; 2) nomor penetapan; dan 3) tanggal/bulan/tahun penetapan.
m.nama pemuka agama/pemuka penghayat kepercayaan;
n.tanggal, bulan, tahun dilaksanakan perkawinan;
o.nama dan nomor akta kelahiran anak yang disahkan dalam pencatatan perkawinan bila ada;
p.pernyataan mengenai pencatatan perkawinan;
q.data persyaratan yang dilampirkan;
r.identitas 2 (dua) orang saksi, terdiri atas:
s.nama dan tanda tangan pasangan suami dan istri;
t.tempat, tanggal, bulan, tahun penerbitan akta perkawinan; dan
u.nomenklatur, nama, Nomor Induk Pegawai, dan tanda tangan PPS yaitu: 1) Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota; 2) Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota; atau 3) Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS.

Pasal 9

a.kewarganegaraan bekas suami;
b.kewarganegaraan bekas istri;
c.nomor akta;
d.NIK bekas suami;
e.NIK bekas istri;
f.hari tanggal, bulan, tahun pencatatan;
g.nama dan tempat kedudukan PPS;
h.nama dan NIK pelapor;
i.nama pengadilan negeri yang menerbitkan putusan perceraian; www.peraturan.go.id 2017, No.1764
j.nomor serta tanggal, bulan, tahun putusan pengadilan negeri;
k.pernyataan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian;
l.nama dan kewarganegaraan bekas suami;
m.nama dan kewarganegaraan bekas istri;
n.tempat pencatatan perkawinan;
o.nomor serta tanggal, bulan, tahun akta perkawinan;
p.kedudukan panitera pengadilan negeri;
q.nomor serta tanggal, bulan tahun surat keterangan panitera pengadilan negeri;
r.tanda tangan pelapor;
s.tempat, tanggal, bulan, tahun penerbitan akta perceraian; dan
t.nomenklatur, nama, Nomor Induk Pegawai, dan tanda tangan PPS yaitu: 1) Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota; 2) Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota; atau 3) Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS.

Pasal 10

a.kewarganegaraan ayah biologis;
b.kewarganegaraan ibu kandung;
c.nomor akta;
d.data ayah biologis: 1) nama; 2) kewarganegaraan; 3) tanggal, bulan, tahun kelahiran; 4) agama/kepercayaan; 5) pekerjaan; 6) alamat tempat tinggal; dan 7) NIK. www.peraturan.go.id 2017, No.1764
e.data ibu kandung: 1) nama; 2) kewarganegaraan; 3) tanggal, bulan, tahun kelahiran; 4) agama/kepercayaan; 5) pekerjaan; 6) alamat tempat tinggal; dan 7) NIK.
f.hari, tanggal, bulan, tahun pencatatan;
g.nama dan tempat kedudukan PPS;
h.pernyataan mengenai peristiwa pengakuan anak;
i.nama dan NIK anak yang diakui;
j.nomor serta tanggal, bulan, tahun akta kelahiran anak yang diakui;
k.nama pengadilan serta nomor, tanggal, bulan, serta tahun penetapan pengadilan (bukan Mandatori);
l.nama dan tanda tangan ayah biologis dan ibu kandung;
m.tempat, tanggal, bulan, tahun pencatatan; dan
n.nomenklatur, nama, Nomor Induk Pegawai, dan tanda tangan PPS yaitu: 1) Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota; 2) Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota; atau 3) Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil perlu disesuaikan dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
5.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; www.peraturan.go.id 2017, No.1764
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko Serta Formulasi Kalimat Dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1134);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BLANGKO KARTU KELUARGA, REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PENCATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Blangko Kartu Keluarga dan Akta Pencatatan Sipil adalah cetakan Kartu Keluarga dan Akta Pencatatan Sipil yang belum diisi.
2.Spesifikasi Blangko adalah uraian tentang materi bahan baku, desain, ukuran besaran, warna, tanda pengaman dan elemen data yang dicetak dalam Blangko Kartu Keluarga dan Akta Pencatatan Sipil.
3.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
4.Akta Pencatatan Sipil adalah Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
5.Register Akta Pencatatan Sipil adalah daftar yang memuat data autentik mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak yang diterbitkan dan www.peraturan.go.id 2017, No.1764 disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan data autentik yang mengutip sebagian dari register Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
8.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami dalam kehidupan seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
9.Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa mengenai status seseorang yang dikukuhkan melalui penetapan Pengadilan Negeri yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, antara lain perubahan jenis kelamin.
10.Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan pada bagian pinggir akta atau bagian belakang kutipan akta oleh pejabat Pencatatan Sipil.
11.Pejabat Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat PPS adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Perwakilan Republik Indonesia dan Instansi pelaksana yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil di lingkungan www.peraturan.go.id 2017, No.1764 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
12.Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran secara daring adalah proses pengurusan akta kelahiran yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
13.Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
14.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan.
15.Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan di bawah Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.blangko kartu keluarga;
b.blangko register akta pencatatan sipil;
c.blangko kutipan akta pencatatan sipil;
d.penerbitan kembali register dan kutipan akta pencatatan sipil; dan
e.pengadaan blangko. www.peraturan.go.id 2017, No.1764

BAB II

BLANGKO KARTU KELUARGA

Pasal 3

(1)Blangko KK meliputi spesifikasi blangko dan formulasi kalimat.
(2)Spesifikasi blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.bahan baku;
2. b.desain;
3. c.ukuran; dan
4. d.warna.
(3)Formulasi kalimat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.keterangan mengenai kolom isian; dan/atau
2. b.uraian kata.
(4)Keterangan mengenai kolom isian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat:
1. a.nomor Kartu Keluarga;
2. b.nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga;
3. c.NIK;
4. d.jenis kelamin;
5. e.alamat;
6. f.tempat lahir;
7. g.tanggal lahir;
8. h.agama;
9. i.pendidikan;
10. j.pekerjaan;
11. k.status perkawinan;
12. l.status hubungan dalam keluarga;
13. m.kewarganegaraan;
14. n.dokumen imigrasi; dan
15. o.nama orang tua.
(5)Selain Keterangan mengenai kolom isian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga memuat kolom: www.peraturan.go.id 2017, No.1764
1. a.tempat dan tanggal penandatanganan; dan
2. b.nomenklatur, nama, Nomor Induk Pegawai, dan tanda tangan kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota;
3. c.nama dan tanda tangan kepala keluarga; dan
4. d.keterangan 4 (empat) lembar rangkap untuk: 1) kepala keluarga; 2) rukun tetangga atau nama lainnya; 3) desa/kelurahan atau nama lainnya; dan 4) kecamatan atau nama lainnya.

BAB III

BLANGKO REGISTER AKTA PENCATATAN SIPIL

Pasal 4

Blangko Register Akta Pencatatan Sipil meliputi:

a.register akta kelahiran;
b.register akta kematian;
c.register akta perkawinan;
d.register akta perceraian;
e.register akta pengakuan anak; dan
f.register akta pengesahan anak.

Pasal 5

(1)Blangko register akta pencatatan sipil meliputi spesifikasi blangko dan formulasi kalimat.
(2)Spesifikasi blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.bahan baku;
2. b.desain;
3. c.ukuran;
4. d.warna; dan
5. e.jumlah halaman.
(3)Formulasi kalimat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan uraian elemen data dalam register Akta Pencatatan Sipil. www.peraturan.go.id 2017, No.1764

Pasal 6

Pengaturan Register akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

a.kewarganegaraan;
b.nomor akta;
c.NIK;
d.hari, tanggal, bulan dan tahun pencatatan;
e.nama dan tempat kedudukan PPS;
f.nama dan NIK pelapor;
g.data persyaratan yang dilampirkan;
h.nama tempat peristiwa kematian;
i.data kematian (hari, tanggal, bulan, tahun, jam kematian);
j.pernyataan mengenai peristiwa kematian/meninggal dunia;
k.sebab kematian;
l.nama dan NIK yang meninggal dunia;
m.jenis kelamin yang meninggal dunia;
n.nama dan NIK orang tua yang meninggal dunia;
o.penetapan pengadilan/surat keterangan dari maskapai penerbangan bagi kematian yang tidak diketahui jenazahnya; atau
p.berita acara kepolisian bagi jenazah yang tidak diketahui identitasnya;
q.identitas 2 (dua) orang saksi, terdiri atas: 1) nama; 2) NIK; 3) umur; 4) agama/kepercayaan; 5) pekerjaan; dan 6) alamat tempat tinggal. www.peraturan.go.id 2017, No.1764
r.nama dan tanda tangan pelapor; (pilihan, bukan mandatori)
s.tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan akta kematian; dan
t.nomenklatur, nama, Nomor Induk Pegawai, dan tanda tangan PPS yaitu: 1) Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota; 2) Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota; atau 3) Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS.

Pasal 8

a.kewarganegaraan suami;
b.kewarganegaraan istri;
c.nomor akta;
d.NIK suami;
e.NIK istri;
f.hari tanggal, bulan, tahun pelaporan;
g.nama dan tempat kedudukan PPS;
h.data pasangan suami dan istri: 1) nama; 2) jenis kelamin; 3) tempat, tanggal, bulan, tahun kelahiran; 4) umur; 5) agama/kepercayaan; 6) pekerjaan; dan 7) alamat tempat tinggal.
i.keterangan mengenai pernah/belum pernah kawin dengan siapa dari suami dan istri;
j.nama dan NIK bekas suami/istri bila sebelumnya pernah kawin (NIK bukan data mandatori);
k.nama dan NIK kedua orang tua pasangan suami dan istri (NIK bukan data mandatori); www.peraturan.go.id 2017, No.1764
l.keterangan mengenai perkawinan telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama/pemuka penghayat kepercayaan atau penetapan pengadilan bagi perkawinan yang membutuhkan penetapan: 1) nama pengadilan; 2) nomor penetapan; dan 3) tanggal/bulan/tahun penetapan.
m.nama pemuka agama/pemuka penghayat kepercayaan;
n.tanggal, bulan, tahun dilaksanakan perkawinan;
o.nama dan nomor akta kelahiran anak yang disahkan dalam pencatatan perkawinan bila ada;
p.pernyataan mengenai pencatatan perkawinan;
q.data persyaratan yang dilampirkan;
r.identitas 2 (dua) orang saksi, terdiri atas:
s.nama dan tanda tangan pasangan suami dan istri;
t.tempat, tanggal, bulan, tahun penerbitan akta perkawinan; dan
u.nomenklatur, nama, Nomor Induk Pegawai, dan tanda tangan PPS yaitu: 1) Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota; 2) Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota; atau 3) Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS.

Pasal 9

a.kewarganegaraan bekas suami;
b.kewarganegaraan bekas istri;
c.nomor akta;
d.NIK bekas suami;
e.NIK bekas istri;
f.hari tanggal, bulan, tahun pencatatan;
g.nama dan tempat kedudukan PPS;
h.nama dan NIK pelapor;
i.nama pengadilan negeri yang menerbitkan putusan perceraian; www.peraturan.go.id 2017, No.1764
j.nomor serta tanggal, bulan, tahun putusan pengadilan negeri;
k.pernyataan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian;
l.nama dan kewarganegaraan bekas suami;
m.nama dan kewarganegaraan bekas istri;
n.tempat pencatatan perkawinan;
o.nomor serta tanggal, bulan, tahun akta perkawinan;
p.kedudukan panitera pengadilan negeri;
q.nomor serta tanggal, bulan tahun surat keterangan panitera pengadilan negeri;
r.tanda tangan pelapor;
s.tempat, tanggal, bulan, tahun penerbitan akta perceraian; dan
t.nomenklatur, nama, Nomor Induk Pegawai, dan tanda tangan PPS yaitu: 1) Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota; 2) Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota; atau 3) Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS.

Pasal 10

a.kewarganegaraan ayah biologis;
b.kewarganegaraan ibu kandung;
c.nomor akta;
d.data ayah biologis: 1) nama; 2) kewarganegaraan; 3) tanggal, bulan, tahun kelahiran; 4) agama/kepercayaan; 5) pekerjaan; 6) alamat tempat tinggal; dan 7) NIK. www.peraturan.go.id 2017, No.1764
e.data ibu kandung: 1) nama; 2) kewarganegaraan; 3) tanggal, bulan, tahun kelahiran; 4) agama/kepercayaan; 5) pekerjaan; 6) alamat tempat tinggal; dan 7) NIK.
f.hari, tanggal, bulan, tahun pencatatan;
g.nama dan tempat kedudukan PPS;
h.pernyataan mengenai peristiwa pengakuan anak;
i.nama dan NIK anak yang diakui;
j.nomor serta tanggal, bulan, tahun akta kelahiran anak yang diakui;
k.nama pengadilan serta nomor, tanggal, bulan, serta tahun penetapan pengadilan (bukan Mandatori);
l.nama dan tanda tangan ayah biologis dan ibu kandung;
m.tempat, tanggal, bulan, tahun pencatatan; dan
n.nomenklatur, nama, Nomor Induk Pegawai, dan tanda tangan PPS yaitu: 1) Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota; 2) Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota; atau 3) Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 118 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

BLANGKO KARTU KELUARGA

Pasal 3

BLANGKO REGISTER AKTA PENCATATAN SIPIL

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

BLANGKO KARTU KELUARGA

Pasal 3

BLANGKO REGISTER AKTA PENCATATAN SIPIL

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003