Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2005
- Nomor
- 12
- Tahun
- 2005
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 33
menetapkan pedoman pengel61aan dan pertanggungjawaban belanja pemllihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Peraturan Menterl Dalam Negerl;
" I " ~ ~.' . ,'..
6, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakll Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4480);
77);
MEMUTUSKAN : PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEMIUHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.
BAB I
. fj ~ f~ r~ Dalam PeraturanMenteriDalamNegerllnlyangdimaksuddengan:
. 6. Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah, selanjutnyadlsebut APBD,adalah rencana keuangantahunanpemerintahandaerahyang ditetapkandenganperaturandaerah. '<Ii :i :.1 .. 'it II, :I,!. i i i :., If :~ 111
8.B.elanja' daerah adalah'semua kewajibandaerah yang diakuisebagai pengurangnitai .' kekayaanbersih daiam periode tahun anggaranyang bersangkutan.
~1. Panitia pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang. selanjutnya disebut Panwas adalah pengawas pemilihan yang dibentuk oleh DPRDyang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemitlhan.
BAB II PENGANGGARAN pasal2
BAB II
. ,
. ,
pasalG
r I l
(1}-pencantuman belanja Pilkada dalam RASK Sekretariat Daerah .untuk belanja KPUDdan " Panwas dlrlncl menurut kelompok belanja, jenls belanja, obyek belanja, s(;\mpaldengan rincian objek belanja sesual dengan kode rekenlng berkenaan, sedangkan penjabaran lebih lanjut dart rincianobyekbelanjadiuraikanpada lampiranRASK.
: 1. Belanja KPUD......
Rp........... Rp .. Rp...........
Membuka PDF…
Undang-Undang