DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 1999

Nomor: 15
Tahun: 1999
Ditetapkan: 8 Maret 1999
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN CARA PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

Pasal 1

(1)Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
(2)Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut :
1. a.Dalam hal diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, nilai sewa reklame dihitung berdasarkan biaya pemasangan reklame, biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis lokasi, dan jenis reklame;
2. b.Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak / masa penyelenggaraan reklame dengan tetap memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(3)Biaya pemasangan reklame termasuk biaya pembuatan dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada standar biaya yang ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah.
(4)Lama pemasangan atau jangka waktu penyelenggaraan reklame adalah harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.
(5)Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut: Biaya pemasangan + pemeliharaan NSR : ——————————————————— + Nilai Strategis umur ekonomis/lama pemasangan

Pasal 2

(1)Nilai Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan oleh faktor-faktor :
1. a.Guna lahan (potensi dari tempat/kawasan dalam mencapai sasaran pemasangan reklame;
2. b.Ukuran reklame;
3. c.Sudut Pandang reklame;
4. d.Kelas jalan;
5. e.Harga titik/lokasi pemasangan reklame.
(2)Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d diberi bobot secara bervariasi dengan bobot yang lebih besar pada faktor-faktor yang lebih dominan.
(3)Jumlah bobot masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 100 % (seratus persen).

Pasal 3

(1)Guna lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat huruf a dapat dikelompokkan menjadi antara lain Kawasan Khusus, Central Business Distric, Business Distric, Jembatan Penyeberangan, Perkantoran, Campuran, Pendidikan, Perumahan, Kawasan Terbuka, dan Industri sesuai dengan kondisi daerah.
(2)Ukuran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan luas reklame yang umum di pasang di daerah dan dikelompokkan dalam kelas interval.
(3)Sudut pandang reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dibedakan berdasarkan mudah tidaknya titik reklame dilihat yang dapat ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat, jalan dua arah dan jalan satu arah.
(4)Kelasjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dapat dibedakan berdasarkan lebar jalan dan dikelompokan dalam kelas interval dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberi skor dalam bentuk angka index yang menggambarkan nilai dari kelornpok/kelas interval.

Pasal 4

(1)Nilai Strategis dihitung sebagai perkalian antara nilai titik dengan harga titik.
(2)Nilai titik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan menjumlahkan perkalian antara bobot dan skor dari seluruh faktor.

Pasal 5

(1)Untuk menentukan nilai Strategis titik-titik pada lokasi, salah satu titik ditetapkan sebagai titik simpul dan diberi nilai 100% (seratus persen).
(2)Nilai titik-titik lainnya dihitung dengan membagi antara nilai titik tersebut dengan nilai titik simpul dikalikan dengan 100% (seratus persen).
(3)Harga titik simpul diperoleh dari hasil lelang atau penetapan secara jabatan.
(4)Nilai Strategis titik simpul sama dengan harga titik simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Nilai Strategis titik-titik lainnya dihitung dengan cara mengalikan antara nilai titik-titik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan harga titik pada titik simpul.

Pasal 6

Nilai Strategis pemasangan Reklame untuk jenis reklame selain reklame papan/billboard/megatron, besarnya dihitung dan ditetapkan 70 % (tujuh puluh persen) dari nilai Strategis reklame papan/ billboard/megatron.

Pasal 7

Contoh penetapan lokasi, luas reklame, sudut pandang, dan kelas jalan serta bobot dan skor dari masing-masing faktor dan Contoh penghitungan nilai strategis suatu titik reklame adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal: 8 Maret 1999 MENTERIDALAM NEGERI ttd. SYARWAN HAMID LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 15 TAHUN 1999 TANGGAL : 8 MARET 1999 CONTOH PENETAPAN LOKASI, LUAS, SUDUT PANDANG, KELAS JALAN PEMASANGAN REKLAME, BOBOT, DAN SKOR MASING-MASING FAKTOR No Lokasi Skor Luas Reklame Skor Sudut Pandang Skor Kelas Jalan Skor Bobot 40% 15% 30% 15%

1.Kawasan Khusus 10 45,5 - 50 10 5 10 26.5 - 29 10
2.CBD 9 40,5 - 45 9 4 8 23.5 - 26 9
3.BD 8 35,5-40 8 3 6 20.5 - 23 8
4.Jembatan Penyeberangan 7 30,5-35 7 2 4 17,5 - 20 7
5.Perkantoran 6 25,5 - 30 6 1 2 14.5 - 17 6
6.Campuran 5 20,5 - 30 5 11,5 - 14 5
7.Pendidikan 4 15,5-20 4 8.5 - 14 4
8.Pemmahan 3 10,5-20 3 5.5 - 8 3
9.Kawasan Terbuka 2 5,5-10 2 2,5 - 5 2
10.Industri 1 0,5-5 1 0-2 1 Catalan : jenis lokasi, ukuran reklame, sudut pandang dan kelas jalan serta bobot dan skor dari masing - masing faktor disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah. MENTERI DALAM NEGERI, ttd. SYARWANHAMID

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN CARA PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

Pasal 1

(1)Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
(2)Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut :
1. a.Dalam hal diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, nilai sewa reklame dihitung berdasarkan biaya pemasangan reklame, biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis lokasi, dan jenis reklame;
2. b.Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak / masa penyelenggaraan reklame dengan tetap memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(3)Biaya pemasangan reklame termasuk biaya pembuatan dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada standar biaya yang ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah.
(4)Lama pemasangan atau jangka waktu penyelenggaraan reklame adalah harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.
(5)Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut: Biaya pemasangan + pemeliharaan NSR : ——————————————————— + Nilai Strategis umur ekonomis/lama pemasangan

Pasal 2

(1)Nilai Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan oleh faktor-faktor :
1. a.Guna lahan (potensi dari tempat/kawasan dalam mencapai sasaran pemasangan reklame;
2. b.Ukuran reklame;
3. c.Sudut Pandang reklame;
4. d.Kelas jalan;
5. e.Harga titik/lokasi pemasangan reklame.
(2)Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d diberi bobot secara bervariasi dengan bobot yang lebih besar pada faktor-faktor yang lebih dominan.
(3)Jumlah bobot masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 100 % (seratus persen).

Pasal 3

(1)Guna lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat huruf a dapat dikelompokkan menjadi antara lain Kawasan Khusus, Central Business Distric, Business Distric, Jembatan Penyeberangan, Perkantoran, Campuran, Pendidikan, Perumahan, Kawasan Terbuka, dan Industri sesuai dengan kondisi daerah.
(2)Ukuran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan luas reklame yang umum di pasang di daerah dan dikelompokkan dalam kelas interval.
(3)Sudut pandang reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dibedakan berdasarkan mudah tidaknya titik reklame dilihat yang dapat ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat, jalan dua arah dan jalan satu arah.
(4)Kelasjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dapat dibedakan berdasarkan lebar jalan dan dikelompokan dalam kelas interval dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberi skor dalam bentuk angka index yang menggambarkan nilai dari kelornpok/kelas interval.

Pasal 4

(1)Nilai Strategis dihitung sebagai perkalian antara nilai titik dengan harga titik.
(2)Nilai titik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan menjumlahkan perkalian antara bobot dan skor dari seluruh faktor.

Pasal 5

(1)Untuk menentukan nilai Strategis titik-titik pada lokasi, salah satu titik ditetapkan sebagai titik simpul dan diberi nilai 100% (seratus persen).
(2)Nilai titik-titik lainnya dihitung dengan membagi antara nilai titik tersebut dengan nilai titik simpul dikalikan dengan 100% (seratus persen).
(3)Harga titik simpul diperoleh dari hasil lelang atau penetapan secara jabatan.
(4)Nilai Strategis titik simpul sama dengan harga titik simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Nilai Strategis titik-titik lainnya dihitung dengan cara mengalikan antara nilai titik-titik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan harga titik pada titik simpul.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

1.Kawasan Khusus 10 45,5 - 50 10 5 10 26.5 - 29 10
2.CBD 9 40,5 - 45 9 4 8 23.5 - 26 9
3.BD 8 35,5-40 8 3 6 20.5 - 23 8
4.Jembatan Penyeberangan 7 30,5-35 7 2 4 17,5 - 20 7
5.Perkantoran 6 25,5 - 30 6 1 2 14.5 - 17 6
6.Campuran 5 20,5 - 30 5 11,5 - 14 5
7.Pendidikan 4 15,5-20 4 8.5 - 14 4
8.Pemmahan 3 10,5-20 3 5.5 - 8 3
9.Kawasan Terbuka 2 5,5-10 2 2,5 - 5 2
10.Industri 1 0,5-5 1 0-2 1 Catalan : jenis lokasi, ukuran reklame, sudut pandang dan kelas jalan serta bobot dan skor dari masing - masing faktor disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah. MENTERI DALAM NEGERI, ttd. SYARWANHAMID

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 1999

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir No. 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir No. 1 Tahun 2014