Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2005
- Nomor
- 16
- Tahun
- 2005
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
Memperhatikan: Surat Menteri Keuangan Nomor S-019/MKIO/2005, tanggal 31 Maret 2005, Hal Pertimbangan Menteri Keuangan atas 2 (dua) Rancangan Permendagri. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2005.
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum pada kolom 8 lampiran I Peraturan ini.
Dasar pengenaan BBN-KB ditetapkan berdasarkan nila jual kendaraan bermotor yang tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan ini.
Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan ini, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
Penghitugan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
1) Untuk tahun pembuatan terbaru, nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah HPU yang berlaku di Daerah masing-masing; 2) Untuk tahun pembuatan Ieblh tua, nilai jualnya ditetapkan dengan membandingkan Jenis, merek, type, isi cylinder, dan tahun pembuatan dari Negara produsen yang sama.
1) Untuk tahun pembuatan terbaru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) dari Nilai jual tahun sebelumnya untuk roda 4 atau; lebih dan 2,5% (dua koma lima persen) untuk roda 2, atau disesuaikan dengan HPU setempat; 2) Untuk tahun pembuatan Iebih tua yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan ini, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini dengan penurunan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dengan maximal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan HPU setempat.
Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2004, dinyatakan tidak berlaku.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen