DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2005

Nomor: 16
Tahun: 2005
Ditetapkan: 21 April 2005
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

2.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pedmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Iembaran Negara Nomor 3530);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 7001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
7.Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri. Memperhatikan: Surat Menteri Keuangan Nomor S-019/MKIO/2005, tanggal 31 Maret 2005, Hal Pertimbangan Menteri Keuangan atas 2 (dua) Rancangan Permendagri. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2005.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua Jenis Jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan Iainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
2.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat 1 KB, adalah pajak atas kepemlilkan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
3.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4.Kendaraan Bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan atau bentuk serta penggunaannya.
5.Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
6.Harga pasaran umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain, Perusahaan Pemegang Merek, asosiasi penjual kendaraan bermotor.
7.Tahun pembuatan adalah tahun peralatan kendaraan bermotor.

Pasal 2

(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB merupakan perkalian dari dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran Iingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
(2)Dasar pengenaan BBN-KB adalah nilai jual kendaraan Bermotor.
(3)Nilai jual kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor.

Pasal 3

(1)Nilai jual kendaraan bermotor sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB, tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan ini.
(2)Nilai Jual kendaraan bermotor ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN- KB adalah hasil penjumlahan nilai jual sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I dengan nilai jual ubah bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
(3)Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 4

(1)Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB, dihitung berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut :
1. a.Tekanan gandar;
2. b.Jenis bahan bakar kendaraan bermotor;
3. c.Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
(2)Robot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Sedan, Sedan Station, Jeep, Station Wagon, Minibus, Microbus, Bus, Sepeda Motor dan sejenisnya, sebesar 1,00;
2. b.Mobil Barang / Beban, sebesar 1,30;
3. c.Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar, sebesar 1,00.

Pasal 5

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum pada kolom 8 lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

Dasar pengenaan BBN-KB ditetapkan berdasarkan nila jual kendaraan bermotor yang tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 7

Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan ini, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Penghitugan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

(1)Gubemur menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor :
1. a.Jenis, merek dan type yang belum tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan ketentuan: 1) Untuk tahun pembuatan terbaru, nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah HPU yang berlaku di Daerah masing-masing; 2) Untuk tahun pembuatan Ieblh tua, nilai jualnya ditetapkan dengan membandingkan Jenis, merek, type, isi cylinder, dan tahun pembuatan dari Negara produsen yang sama.
2. b.Jenis, merek dan type yang telah tercantum dalam lampiran Peraturan ini, dengan ketentuan : 1) Untuk tahun pembuatan terbaru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) dari Nilai jual tahun sebelumnya untuk roda 4 atau; lebih dan 2,5% (dua koma lima persen) untuk roda 2, atau disesuaikan dengan HPU setempat; 2) Untuk tahun pembuatan Iebih tua yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan ini, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini dengan penurunan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dengan maximal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan HPU setempat.
3. c.Tambahan atau selisih nilai total kendaraan Bermotor ganti mesin.
(2)Penetapan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bobotnya ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Sedan, Sedan Station, Jeep, Station Wagon, Minibus, Microbus, Bus, Sepeda Motor dan sejenisnya, sebesar 1,00;
2. b.Mobil Barang / Beban, sebesar 1,30;
3. c.Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar, sebesar 1,00;
(3)Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB atas Kereta Gandeng atau Tempel, yang belum tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 10

Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2004, dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pedmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Iembaran Negara Nomor 3530);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 7001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
7.Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri. Memperhatikan: Surat Menteri Keuangan Nomor S-019/MKIO/2005, tanggal 31 Maret 2005, Hal Pertimbangan Menteri Keuangan atas 2 (dua) Rancangan Permendagri. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2005.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua Jenis Jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan Iainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
2.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat 1 KB, adalah pajak atas kepemlilkan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
3.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4.Kendaraan Bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan atau bentuk serta penggunaannya.
5.Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
6.Harga pasaran umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain, Perusahaan Pemegang Merek, asosiasi penjual kendaraan bermotor.
7.Tahun pembuatan adalah tahun peralatan kendaraan bermotor.

Pasal 2

(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB merupakan perkalian dari dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran Iingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
(2)Dasar pengenaan BBN-KB adalah nilai jual kendaraan Bermotor.
(3)Nilai jual kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor.

Pasal 3

(1)Nilai jual kendaraan bermotor sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB, tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan ini.
(2)Nilai Jual kendaraan bermotor ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN- KB adalah hasil penjumlahan nilai jual sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I dengan nilai jual ubah bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
(3)Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 4

(1)Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB, dihitung berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut :
1. a.Tekanan gandar;
2. b.Jenis bahan bakar kendaraan bermotor;
3. c.Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
(2)Robot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Sedan, Sedan Station, Jeep, Station Wagon, Minibus, Microbus, Bus, Sepeda Motor dan sejenisnya, sebesar 1,00;
2. b.Mobil Barang / Beban, sebesar 1,30;
3. c.Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar, sebesar 1,00.

Pasal 5

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum pada kolom 8 lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

Dasar pengenaan BBN-KB ditetapkan berdasarkan nila jual kendaraan bermotor yang tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 7

Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan ini, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Penghitugan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

(1)Gubemur menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor :
1. a.Jenis, merek dan type yang belum tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan ketentuan: 1) Untuk tahun pembuatan terbaru, nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah HPU yang berlaku di Daerah masing-masing; 2) Untuk tahun pembuatan Ieblh tua, nilai jualnya ditetapkan dengan membandingkan Jenis, merek, type, isi cylinder, dan tahun pembuatan dari Negara produsen yang sama.
2. b.Jenis, merek dan type yang telah tercantum dalam lampiran Peraturan ini, dengan ketentuan : 1) Untuk tahun pembuatan terbaru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) dari Nilai jual tahun sebelumnya untuk roda 4 atau; lebih dan 2,5% (dua koma lima persen) untuk roda 2, atau disesuaikan dengan HPU setempat; 2) Untuk tahun pembuatan Iebih tua yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan ini, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini dengan penurunan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dengan maximal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan HPU setempat.
3. c.Tambahan atau selisih nilai total kendaraan Bermotor ganti mesin.
(2)Penetapan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bobotnya ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Sedan, Sedan Station, Jeep, Station Wagon, Minibus, Microbus, Bus, Sepeda Motor dan sejenisnya, sebesar 1,00;
2. b.Mobil Barang / Beban, sebesar 1,30;
3. c.Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar, sebesar 1,00;
(3)Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB atas Kereta Gandeng atau Tempel, yang belum tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 10

Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2004, dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2005

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2005