Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2017
- Nomor
- 17
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 13
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Operasional Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara SALINAN Republik Indonesia Nomor 3851);
1286); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAB II
Peraturan Menteri ini memuat SOP SPCP IPDN yang meliputi:
1) verifikasi faktual dokumen; 2) tes kesehatan pusat; 3) tes kesamaptaan; 4) wawancara; dan 5) pengumuman calon praja lulus tes pantukhir secara langsung dan elektronik.
Pelaksanaan SPCP IPDN terkait pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 huruf d, huruf f, huruf h, huruf j, huruf k angka 1 dan huruf k angka 5 ditetapkan dengan surat keputusan panitia SPCP IPDN.
Pembiayaan atas penyelenggaraan SPCP IPDN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
SOP SPCP IPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 545) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)