DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2010

Nomor: 2
Tahun: 2010
Ditetapkan: 12 Januari 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dalam pengambilan keputusan terhadap saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2005 tentang Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dari Unsur Perwakilan Pemerintah Daerah, Pakar Otonomi Daerah dan Pakar Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2005 tentang Keanggotaan DPOD Dari Unsur Perwakilan Pemerintah Daerah, Pakar Otonomi Daerah dan Pakar Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH DARI UNSUR PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH, PAKAR OTONOMI DAERAH DAN PAKAR KEUANGAN. Pasal I Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2005 tentang Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dari Unsur Perwakilan Pemerintah Daerah, Pakar Otonomi Daerah dan Pakar Keuangan diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Masa tugas keanggotaan DPOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih atau ditunjuk kembali. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2010 MENTERI DALAM NEGERI, ttd GAMAWAN FAUZI

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dalam pengambilan keputusan terhadap saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2005 tentang Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dari Unsur Perwakilan Pemerintah Daerah, Pakar Otonomi Daerah dan Pakar Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH DARI UNSUR PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH, PAKAR OTONOMI DAERAH DAN PAKAR KEUANGAN. Pasal I Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2005 tentang Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dari Unsur Perwakilan Pemerintah Daerah, Pakar Otonomi Daerah dan Pakar Keuangan diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2010

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2019