DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 11 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta kebutuhan penyelenggaran pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan www.peraturan.go.id 2018, No.121 Menteri Dalam Negeri tentang Kewaspadaan Dini di Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
6.Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KEWASPADAAN DINI DI DAERAH. www.peraturan.go.id 2018, No.121

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
4.Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
5.Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. www.peraturan.go.id 2018, No.121
8.Akses Informasi adalah hubungan antar-perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas pendeteksian dan pencegahan dini.
9.Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 2

Tujuan Kewaspadaan Dini di Daerah meliputi pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di daerah.

Pasal 3

Fungsi Kewaspadaan Dini di Daerah yaitu:

a.meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di daerah; dan
b.meningkatkan koordinasi dan sinergitas antarPerangkat Daerah.

Pasal 4

Kewaspadaan Dini di Daerah dilakukan oleh:

a.Pemerintah Daerah; dan
b.Masyarakat. www.peraturan.go.id 2018, No.121

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

(1)Kewaspadaan Dini di provinsi menjadi tugas dan tanggung jawab gubernur.
(2)Tugas dan tanggung jawab gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di daerah provinsi;
2. b.mengoordinasikan Perangkat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di daerah provinsi; dan
3. c.mengoordinasikan bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini lintas daerah kabupaten/kota.

Pasal 6

(1)Kewaspadaan Dini di kabupaten/kota menjadi tugas dan tanggung jawab bupati/wali kota.
(2)Tugas dan tanggung jawab bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di daerah kabupaten/kota;
2. b.mengoordinasikan Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di daerah kabupaten/kota; dan
3. c.mengoordinasikan camat dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di kecamatan.

Pasal 7

(1)Kewaspadaan Dini di kecamatan menjadi tugas dan tanggung jawab camat.
(2)Tugas dan tanggung jawab camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu membina dan memelihara ketentraman www.peraturan.go.id 2018, No.121 serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di kecamatan.

BAB III

KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

(1)Untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
(2)Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dibentuk di daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.

Pasal 9

(1)Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
1. a.Ketua : Gubernur.
2. b.Sekretaris/Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
3. c.Anggota : Unsur Perangkat Daerah di provinsi sesuai dengan kebutuhan.
(2)Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ditetapkan oleh bupati/wali kota dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
1. a.Ketua : Bupati/Wali Kota.
2. b.Sekretaris/Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota.
3. c.Anggota : Unsur Perangkat Daerah di www.peraturan.go.id 2018, No.121 Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.
(3)Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ditetapkan oleh bupati/wali kota dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
1. a.Ketua : Camat.
2. b.Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat.
3. c.Anggota : kepala unit pelaksana teknis dinas dan lurah/kepala desa.

Pasal 10

(1)Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah provinsi bertugas:
1. a.merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah provinsi;
2. b.mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan berbagai unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah provinsi;
3. c.mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya dan FKDM di daerah provinsi dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah provinsi; dan
4. d.memberikan rekomendasi kepada gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di daerah provinsi.
(2)Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten/kota bertugas: www.peraturan.go.id 2018, No.121
1. a.merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten/kota;
2. b.mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah kabupaten/kota;
3. c.mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayahnya dan FKDM di daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah kabupaten/kota yang mengancam stabilitas nasional; dan
4. d.memberikan rekomendasi kepada bupati/wali kota sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di daerah kabupaten/kota.
(3)Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kecamatan bertugas:
1. a.mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dari FKDM di kecamatan, dan berbagai sumber lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di kecamatan;
2. b.mengoordinasikan FKDM di kecamatan dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di kecamatan; dan
3. c.memberikan rekomendasi kepada camat sebagai bahan kebijakan kepada bupati/wali kota yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di kecamatan. www.peraturan.go.id 2018, No.121

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta kebutuhan penyelenggaran pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
6.Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KEWASPADAAN DINI DI DAERAH. www.peraturan.go.id 2018, No.121

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
4.Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
5.Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. www.peraturan.go.id 2018, No.121
8.Akses Informasi adalah hubungan antar-perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas pendeteksian dan pencegahan dini.
9.Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 2

Pasal 3

Fungsi Kewaspadaan Dini di Daerah yaitu:

a.meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di daerah; dan
b.meningkatkan koordinasi dan sinergitas antarPerangkat Daerah.

Pasal 4

Kewaspadaan Dini di Daerah dilakukan oleh:

a.Pemerintah Daerah; dan
b.Masyarakat. www.peraturan.go.id 2018, No.121

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

(1)Kewaspadaan Dini di provinsi menjadi tugas dan tanggung jawab gubernur.
(2)Tugas dan tanggung jawab gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di daerah provinsi;
2. b.mengoordinasikan Perangkat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di daerah provinsi; dan
3. c.mengoordinasikan bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini lintas daerah kabupaten/kota.

Pasal 6

(1)Kewaspadaan Dini di kabupaten/kota menjadi tugas dan tanggung jawab bupati/wali kota.
(2)Tugas dan tanggung jawab bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di daerah kabupaten/kota;
2. b.mengoordinasikan Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di daerah kabupaten/kota; dan
3. c.mengoordinasikan camat dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di kecamatan.

Pasal 7

(1)Kewaspadaan Dini di kecamatan menjadi tugas dan tanggung jawab camat.
(2)Tugas dan tanggung jawab camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu membina dan memelihara ketentraman www.peraturan.go.id 2018, No.121 serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di kecamatan.

BAB III

KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

(1)Untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
(2)Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dibentuk di daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.

Pasal 9

(1)Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
1. a.Ketua : Gubernur.
2. b.Sekretaris/Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
3. c.Anggota : Unsur Perangkat Daerah di provinsi sesuai dengan kebutuhan.
(2)Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ditetapkan oleh bupati/wali kota dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
1. a.Ketua : Bupati/Wali Kota.
2. b.Sekretaris/Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota.
3. c.Anggota : Unsur Perangkat Daerah di www.peraturan.go.id 2018, No.121 Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.
(3)Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ditetapkan oleh bupati/wali kota dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
1. a.Ketua : Camat.
2. b.Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat.
3. c.Anggota : kepala unit pelaksana teknis dinas dan lurah/kepala desa.

Pasal 10

(1)Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah provinsi bertugas:
1. a.merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah provinsi;
2. b.mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan berbagai unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah provinsi;
3. c.mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya dan FKDM di daerah provinsi dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah provinsi; dan
4. d.memberikan rekomendasi kepada gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di daerah provinsi.
(2)Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten/kota bertugas: www.peraturan.go.id 2018, No.121
1. a.merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten/kota;
2. b.mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah kabupaten/kota;
3. c.mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayahnya dan FKDM di daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah kabupaten/kota yang mengancam stabilitas nasional; dan
4. d.memberikan rekomendasi kepada bupati/wali kota sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di daerah kabupaten/kota.
(3)Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kecamatan bertugas:
1. a.mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dari FKDM di kecamatan, dan berbagai sumber lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di kecamatan;
2. b.mengoordinasikan FKDM di kecamatan dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di kecamatan; dan
3. c.memberikan rekomendasi kepada camat sebagai bahan kebijakan kepada bupati/wali kota yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di kecamatan. www.peraturan.go.id 2018, No.121

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2019