Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2018
- Nomor
- 22
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2019
BAB II
Tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Tahun 2019 dan RKPD perubahan Tahun 2019 berpedoman pada peraturan menteri mengenai tata cara perencanaan pembangunan daerah.
KETENTUAN PERALIHAN
KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2018. MENTERI DALAM NEGERI ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2018. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 550. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, ttd Dr. Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19590203 198903 1 001. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2019 I. PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:
Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. II. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2019 (RPJMN 2015-2019): “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2019, antara lain:
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2019 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:
Selanjutnya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional dijabarkan kedalam Program Prioritas yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Kegiatan Prioritas sebagai berikut:
1) memperkuat pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; 2) memperkuat sistem jaminan sosial; 3) memperkuat literasi untuk kesejahteraan; 4) memperkuat reforma agraria; dan 5) Pemberian akses kelola sumber daya alam melalui perhutanan sosial.
1) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; 2) meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana; 3) mencegah dan pengendalian penyakit 4) mempercepat penurunan stunting; dan 5) meningkatkan “gerakan masyarakat hidup sehat”.
1) menyediakan pendidik yang berkualitas dan merata; 2) menyediakan afirmasi pendidikan; 3) memperkuat kelembagaan satuan pendidikan; dan 4) meningkatkan kualitas pembelajaran dan akademik.
1) menyediakan akses hunian layak dan terjangkau; 2) menyediakan akses infrastruktur dasar pemukiman layak; dan 3) meningkatkan kualitas lingkungan di permukiman.
1) memperkuat layanan dan rujukan satu pintu; 2) memperkuat integrasi sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil; dan 3) mempercepat pencapaian SPM di daerah.
1) pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional yang mendukung sektor unggulan; dan 2) pengambangan transportasi perkotaan.
1) pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika khususnya di daerah perbatasan dan tertinggal.
1) Peningkatan aksesiblitas desa dan kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi.
1) Pengembangan aksesibilitas pada kawasan perbatasan dan tertinggal melalui penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi.
1) Peningkatan produksi perikanan melalui pembangunan konektivitas logistik perikanan dan tata kelola kawasan perikanan. Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis perioritas nasional kedua, antara lain:
Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis perioritas nasional ketiga, antara lain:
Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air ini dilakukan melalui pelestarian lingkungan dengan beberapa arah kebijakan yang harus diperhatikan sebagai berikut:
Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis perioritas nasional keempat, antara lain:
1) pemenuhan kebutuhan air yang belum terpenuhi untuk rumah tangga, industri dan pertanian; dan 2) suplai air minum.
1) meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan kepolisian; 2) menyelesaikan konflik sosial; 3) meningkatkan upaya pencehagan dan pemberantasan narkoba; 4) meningkatkan pengamanan aktivitas siber; dan 5) meningkatkan penanganan terorisme.
1) meningkatkan kualitas lembaga demokrasi; 2) menjamin terlaksananya hak memilih dan dipilih; 3) mewujudkan birokrasi yang netral dalam Pemilu 2019; dan 4) melaksanakan tahapan pemilu yang berkualitas.
1) mengamankan wilayah yuridikasi nasional; 2) pengamanan kawasan perbatasan dan kedaulatan negara; dan 3) penguatan pertahanan berdaya gentar tinggi.
1) meningkatkan kualitas penegakan hukum; 2) meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi; 3) meningkatkan pelaksanaan e-Government; 4) mengoptimalkan Talent Management Nasional; 5) meningkatkan pengawasan program prioritas nasional.
1) memperkuat perlindungan dan pelayanan WNI di luar negeri; 2) memperkuat diplomasi maritim, politik, dan keamanan; 3) memperkuat diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan internasional; dan 4) pemantapan peran Indonesia di ASEAN. III. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2019 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memerhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya sebagai berikut:
1) SPM pendidikan mencakup SPM pendidikan Daerah provinsi dan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota. 2) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah provinsi terdiri atas: a) pendidikan menengah; dan b) pendidikan khusus. 3) Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas: a) pendidikan anak usia dini; b) pendidikan dasar; dan c) pendidikan kesetaraan. 4) Mutu pelayanan dasar untuk setiap Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat: a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b) standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 5) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan: a) usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan menengah; b) usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan khusus; c) usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini; d) usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar; dan e) usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan. 6) Penerapan dalam kebijakan pembangunan daerah dalam SPM Bidang Pendidikan a) Arah kebijakan Pembangunan Daerah dalam Penerapan SPM Urusan Pendidikan Daerah Provinsi mencakup;
b) Arah kebijakan Pembangunan Daerah mengenai penerapan SPM urusan Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota mencakup:
Selain itu, perumusan kebijakan bidang pendidikan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 antara lain: Untuk Daerah Provinsi: a) Daerah Provinsi harus menginternalisasikan SPM Pendidikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan memedomani peraturan perundangan yang berlaku; b) mengoptimalkan alokasi anggaran urusan pendidikan sebesar 20 persen (diluar belanja pegawai dan DAK); dan c) melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam SPM Provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM Untuk Kabupaten/Kota: a) Daerah kabupaten/kota harus menginternalisasikan SPM Pendidikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan memedomani peraturan perundangan yang berlaku; b) mengoptimalkan alokasi anggaran urusan pendidikan sebesar 20 persen (diluar belanja pegawai dan DAK); dan c) melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam SPM Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM. Dalam rangka mendukung prioritas nasional kesatu yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar serta pemerataan layanan pendidikan berkualitas guna meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara minimal yang hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan untuk mendukung wajib belajar 12 tahun, pendidikan bagi masyarakat miskin di wilayah terpencil, tertinggal dan terbelakang kemudian peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), yang ditindaklanjuti dengan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar pendidikan secara berkala. Selanjutnya pelaksanaan kebijakan ini mampu mewujudkan peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Holisitik-Integratif (PAUD HI) yang diiringi dengan peningkatan dan pengembangan kualitas dan SDM dalam Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi. Dalam mendukung prioritas nasional tersebut program dan kegiatan prioritas yang dipehatikan antara lain:
kegiatan prioritas: penyediaan pendidikan berkualitas dan merata; penyediaan afirmasi pendidikan; penguatan kelembagaan satuan pendidikan; serta peningkatan kualitas pembelajaran dan akademik;
kegiatan prioritas: percepatan pengembangan 7 (tujuh) kawasan pariwisata dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata;
kegiatan prioritas: pengembangan skema kerjasama vokasi dengan dunia usaha; pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi; penguatan kelembagaan sertifikasi; serta pelatihan kewirausahaan. Memperhatikan kebijakan tersebut, maka pada penyusunan RKPD Tahun 2019 hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
1) SPM kesehatan mencakup SPM kesehatan Daerah provinsi dan SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota. 2) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah provinsi terdiri atas: a) pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan b) pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. 3) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a) pelayanan kesehatan ibu hamil; b) pelayanan kesehatan ibu bersalin; c) pelayanan kesehatan bayi baru lahir; d) pelayanan kesehatan balita; e) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; f) pelayanan kesehatan pada usia produktif; g) pelayanan kesehatan pada usia lanjut; h) pelayanan kesehatan penderita hipertensi; i) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; j) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; k) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan l) pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif. 4) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat: a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b) standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 5) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan: a) penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; b) penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi; c) ibu hamil untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu hamil; d) ibu bersalin untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin; e) bayi baru lahir untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir; f) balita untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan balita; g) usia pendidikan dasar untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; h) usia produktif untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif; i) usia lanjut untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut; j) penderita hipertensi untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi; k) penderita diabetes melitus untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; l) orang dengan gangguan jiwa berat untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; m) orang terduga tuberkulosis untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan n) orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus). Dalam rangka meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara secara minimal pada bidang kesehatan maka beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam RKPD Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut: 1) Daerah Provinsi harus menginternalisasikan SPM Kesehatan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan memedomani peraturan perundangan yang berlaku; 2) mengoptimalkan alokasi anggaran urusan kesehatan sebesar 10 persen (diluar belanja pegawai dan DAK); 3) memanfaatkan alokasi anggaran baik APBD dan APBN (DAK) dengan efektif dan efisien; 4) membuat peraturan yang tidak bertentangan dengan Petunjuk Teknis pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan baik fisik dan nonfisik; dan 5) melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam SPM provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016. Kesehatan merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan, terutama dalam pembangunan manusia. Dalam rangka mendukung prioritas nasional nomor 1 (satu) yaitu dengan melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, guna mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara minimal Peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan. Dengan upaya ini akan meningkatkan fasilitas kesehatan yang terakreditasi, tercapainya 100 persen target UCI, meningkatnya fasilitas kesehatan yang memiliki minimal 5 (lima) jenis tenaga kesehatan. Kemudian sarana dan prasarana kesehatan juga memengaruhi efektvitas pengobatan yang dilakukan terhadap masyarakat sehingga perlu diupayakan ketersediaan obat, mutu obat,vaksin, alat kesehatan dan makanan minuman guna mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas, meningkatnya kualitas obat yang memenuhi syarat, meningkatkannya kuantitas dan kualitas alat kesehatan yang memenuhi syarat, meningkatnya kualitas makanan dan minuman yang memenuhi syarat maka hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 1) memperhatikan jalur distribusi obat dan vaksi; 2) memastikan ketersediaan obat (buffer stock); 3) melakukan pemantauan/monitoring ketersediaan alat kesehatan, obat, dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan; 4) melakukan upaya pengawasan alat kesehatan, termasuk bagi pemda kabupaten/kota untuk menerbitkan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan pkrt kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga; dan 5) memperhatikan mekanisme pengendalian, pemantauan, dan evaluasi produksi sampai distribusi makanan minuman yang beredar di masyarakat. Selanjutnya dengan upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masayrakat maka sasaran yang ingin dicapai adalah menurunya prevalensi anemia pada ibu hamil, menurunnya Angka Kematian Ibu (Persentase 100 persen capaian penurunan Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup) dan Anak (Persentase 100 persen capaian penurunan Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup). Kemudian meningkatnya pemberian ASI eksklusif pada bayi dengan target Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat ASI eksklusif, menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek pada anak baduta), menurunnya prevalensi kekurangan (under weight) pada anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus) anak balita. Hal ini dapat didukung dengan adanya upaya promotif dan prenventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) meningkatnya kualitas lingkungan. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya perilaku hidup sehat, meningkatnya ketersediaan pangan sehat dan percepatan gizi, meningkatkannya aktivitas fisik masyarakat, meningkatnya edukasi hidup sehat. Dengan ini maka hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 1) memperhatikan target pencapaian SPM (100 persen) untuk pelayanan Ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif dan usia lanjut dan melaksanakannya; 2) memperhatikan NSPK yang ditetapkan oleh K/L terkait; 3) memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN; 4) mengoptimalkan alokasi anggaran urusan kesehatan sebesar 10 persen (diluar belanja pegawai); 5) melakukan pencetakan Buku KIA sekaligus distribusi; 6) memanfaatkan alokasi anggaran baik APBD dan APBN (DAK) dengan efektif dan efisien; 7) membuat peraturan yang tidak bertentangan dengan Petunjuk Teknis pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan baik Fisik dan Nonfisik; 8) membuat kebijakan terkait dengan ASI ekslusif pada seluruh bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan (termasuk bayi dari Ibu Pekerja); 9) melaksanakan seluruh kegiatan yang mendukung peningkatan status derajat kesehatan masyarakat; 10) Gubernur melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Germas di kabupaten/kota di wilayahnya; 11) Bupati/wali kota mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Germas di wilayahnya; 12) perlu kolaborasi, partisipasi, dan collective action stakeholder secara terpadu dan terintegrasi; 13) menyediakan fasilitas untuk aktivitas fisik; 14) melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayahnya; dan 15) melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan Germas yang dilakukan oleh Perangkat Daerah secara berjenjang. Dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta peningkatan penyehatan lingkungan, maka diharapkan kebijakan ini dapat meningkatkan tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, yang didukung dengan meningkatnya kualitas lingkungan yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan. Menindaklanjuti hal ini maka pemerintah Kabupaten/Kota perlu menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat maka salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS); Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) diluar beban APBN. Dengan ini diharapkan meningkatnya jumlah penduduk yang menjadi PBI melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) diluar beban APBN; jumlah peserta program jaminan kesehatan hingga mendekati sasaran universal “jaminan kesehatan nasonal” integrasi jamkesda ke JKN; Unmeed need pelayanan kesehatan serta jumlah penduduk rentan dan kurang mampu (40 persen penduduk pendapatan rendah) yang mendapatkan kepesertaan jaminan kesehatan. Kemudian dengan adanya pengalihan perguruan tinggi kesehatan milik Pemerintah Daerah maka perlu upaya dalam penyelesaian pengalihan perguruan tinggi kesehatan milik Pemerintah Daerah yang akan ditutup pada tahun 2019 (passing out). Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 1) memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L terkait; 2) memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN; 3) pengintegrasian penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah harus tuntas pada tahun 2019 dalam rangka mencapai universal health coverage (UHC) sesuai target nasional; dan 4) bagi Daerah yang memiliki perguruan tinggi kesehatan, agar tetap mengalokasikan anggaran untuk proses belajar mengajar dan kegiatan operasional selama tahun 2019 sampai proses masa transisi selesai.
1) SPM pekerjaan umum mencakup SPM pekerjaan umum Daerah provinsi dan SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota. 2) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah provinsi terdiri atas: a) pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan b) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota. 3) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan b) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. 4) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat: a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan b) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 5) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu setiap Warga Negara. 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah non kemnterian terkait. Dalam rangka mendukung prioritas nasional, terutama dalam hal ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional (Sumber daya air), yaitu: 1). Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa (juta ha); 2). Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha); 3). Ketahanan air: pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi (permukaan, air tanah, pompa, rawa, dan tambak). Beberapa arah kebijakan yang perlu di perhatikan oleh pemerintah daerah antara lain: 1) pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya; 2) terlaksananya pemenuhan kebutuhan untuk kehidupan sehari- hari bagi masyarakat; 3) terlaksananya pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi; 4) peningkatan ketanguhan masyarakat dalam mengurangi resiko daya rusak air termasuk perubahan iklim; dan 5) peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); Peraturan Menteri PUPR Nomor 11/PRT/M/2015 tentang Ekploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut; Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kreteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi; Perturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambah; Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi; Peraturan Menteri PUPRNomor 29/PRT/M/2015 tentang Rawa; Perturan Menteri PUPR Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi; Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2015 tentang Pengamanan Pantai; Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air; serta Buku II RPJMN 2015-2019, maka di tetapkan tujuan/sasaran, yaitu: 1) terlaksananya konservasi sumberdaya air; 2) terpenuhinya kebutuhan air baku untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat; 3) terpenuhinya kebutuhan air baku untuk kegiatan irigasi, industri, perkotaan serta kebutuhan sosial dan ekonomi produktif lainnya; 4) terlaksananya peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi resiko banjir, resiko aliran lahar gunung berapi, serta abrasi pantai; dan 5) terlaksananya pengelolaan sumber daya air terpadu berbasis wilayah sungai. Maka dari itu memerhatikan prioritas nasional dan tujuan/sasaran tersebut, hal-hal yang harus di perhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD 2019, sebagai berikut: 1) meningkatnya sumber air baku yang berasal dari waduk dan embung yang ketersediaan airnya dapat terjamin sepanjang tahun; 2) pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat; 3) pembangunan bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya; 4) rehabilitasi bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya; 5) rehabilitasi bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya; 6) revitalisasi danau prioritas; 7) operasi dan pemeliharaan bendungan, embung dan bangunan air lainnya; 8) pemeliharaan danau prioritas; 9) penyediaan sarana prasarana air baku tersebut disinkronkan dengan pengembangan instalasi pengelolaan air dan saluran distribusi hingga ke masyarakat; 10) pemenuhan kebutuhan air baku untuk kegiatan irigasi; 11) pemenuhan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri dan perkotaan dilakukan sebagai satu kesatuan dengan penyediaan sarana dan prasarana air baku untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat; 12) peningkatan ketanguhan masyarakat dalam mengurangi resiko benjir; 13) pengelolaan sumberdaya air terpadu berbasis wilayah sungai; 14) pembangunan dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; 15) pembangunan dan rehabilitasi embung untuk air baku; 16) pembangunan dan rehabilitasi unit air baku, meliputi intake dan saluran air baku; 17) pembangunan dan rehabilitasi bendungan sebagai sumber air; 18) pembangunan dan rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah, dan irigasi tambak sesuai kewenangan; 19) normalisasi sungai dan pembangunan serta rehabilitasi tanggul pengendali banjir; 20) pembangunan dan rehabilitasi tebing; 21) pembangunan dan rehabilitasi pintu air dan bendung pengendali banjir; 22) pembangunan dan rehabilitasi kanal banjir; 23) pembangunan dan rehabilitasi stasiun pompa banjir; 24) pembangunan dan rehabilitasi polder/kolam retensi; 25) pengelolaan drainase, sesuai dengan kewenangan; 26) pengembangan Flood Forecasting Dan Warning System (FFWS); 27) pembangunan dan rehabilitasi sabo; 28) pembangunan dan rehabilitasi dan rehabilitasi check-dam; 29) pembangunan dan rehabilitasi breakwater; 30) pembangunan dan rehabilitasi seawall/tanggul laut; 31) penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai sesuai dengan kewenangan. Pola dan rencana ini sudah diharmonisasi dengan RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota pada wilayah sungai tersbeut; 32) koordinasi antar semua stakeholder pada wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai sesuai dengan kewenangan (misalnya TKPSDA); 33) pelibatan masyarakat pada wilayah sungai untuk pengelolaan sumber daya air; dan 34) pengembangan sistem informasi sumber daya air, termasuk didalamnya mencakup hidrometeorologi dan hidrogeologi. Dalam mendukung prioritas nasional yaitu Infrastruktur dasar dan konektivitas (jalan), yaitu: 1). Kondisi mantap jalan kemantapan jaan provinsi menjadi 75 persen, meningkatnya kemantapan jalan kabupaten/kota menjadi 65 persen; serta akses infrastruktur dasar dan konektivitas: pembangunan jalan baru (kumulatif 5 tahun). Maka arah kebijakan yang harus di perhatikan oleh pemerintah daerah adalah penyelenggaraan jalan provinsi dan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD 2019 yaitu: 1) memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa, meningkatkan pelayanan kebutuhan pergerakan masyarakat dengan harga yang terjangkau, serta meningkatkan produktivitas masyarakat; 2) peningkatan infrastruktur jalan yang menuju ke desa masih banyak jalan rusak yang berupa jalan setapak yang sulit dilakui oleh kendaraan; 3) meningkatnya kemantapan jalan provinsi menjadi 80 persen dan jalan kabupaten/kota menjadi 70 persen; dan 4) meningkatkan aksesibilitas yang menghubunkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan melalui pengembangan sarana dan prasarana transportasi. Dalam rangka mencapai prioritas infrastruktur dasar dan konektivitas: aktivitas sanitasi layak infrastruktur dasar dan konektivitas dengan tujuan Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara secara minimal, maka hal-hal yang perlu di perhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD 2019 adalah sebagai berikut: 1) Tercapainya persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai, tercapainya pembangunan SPALD dan pengelolaan air limbah lintas kabupaten/kota, tercapainya pengembangan SPALD; 2) Sampah: pengelolaan Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: a. permukiman layak dan pengurangan sampah; dan b. penanganan sampah. pengembangan dan optimalisasi kegiatan pengolahan sampah. Pengembangan TPA yang berwawasan lingkungan. Pengembangan TPA Regional; dan 3) Drainase: mewujudkan pengelolaan drainase perkotaan melalui penyiapan rencana induk sistem konprehensif. Mewujudkan pengelolaan keterpaduan pengelolaan prasaran drainase dengan prasarana dan sarana perkotaan. Mewujudkan pengelolaan drainase dengan memerhatikan konservasi SDA. Pengurangan tingkat genangan terutama pada kawasan startegis perkotaan untuk menjaga produktifitas dan ekonomi kota/kab melindungi investasi terbangun dan mencegah timbulnya dan tersebarnya penyakit yang dutularkan melalui air. Pengurangan genangan dikawasan perumahan dan permukiman. Pengurangan tingkat genangan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan yang layak sehat dan bersih. Penyediaan PS bangunan yang layak huni dan sehat. Dalam hal mencapai prioritas nasional terkait bangunan gedung maka perlu dilakukan upaya yaitu membuat regulasi dalam rangka implementasi penyelenggaraan Bangunan Gedung (BG) berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati/Walikota untuk mendukung kemudahan berusaha dan peningkatan investasi, menetapkan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), pengkaji teknis, dan penilik BG dalam suatu kelembagaan untuk operasionalisasi implementasi penyelenggaraan BG kebijakan, melakukan pendataan proses penyelenggaraan BG menggunakan sistem informasi. Upaya-upaya ini dilakukan untuk menyediakan landasan hukum melalui penetapan Peraturan daerah dan tata laksana operasional implementasi melalui Peraturan Bupati/Peraturan Wali kota dalam pelaksanaan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), pendataan BG, dan pembentukan TABG, menjamin terwujudnya bangunan gedung yang tertib secara administratif dan andal secara teknis, serta menyediakan basis data sebagai bahan evaluasi maupun penyusunan kebijakan daerah. Dengan demikian dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 1) pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Implementasi Perda BG 2) peningkatan kualitas dan kapasitas aparat Pemda sebagai instansi teknis yang akan mengawal penyelenggaraan BG dan implementasi Perda BG 3) ketersediaan data dan informasi mengenai permasalahan, potensi, tantangan, arah pembangunan daerah tersebut (visi misi pembangunan daerah) 4) kesiapan kelembagaan penyelenggara BG dan SOP-nya. Dalam hal pencapaian prioritas nasional yaitu peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif, maka arah kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah 1). Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi; 2) penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan pemerintah daerah; 3). Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional; serta 4). Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. Bersasarkan hal tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD 2019 adalah sebagai berikut: 1) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi, meliputi: a) peningkatan layanan kelembagaan penyelenggara sistem informasi; b) penyediaan data dan informasi sumber daya konstruksi, investasi infrastruktur dan pasar konstruksi; dan c) peningkatan layanan informasi layanan informasi tentang produk pembinaan jasa konstruksi. 2) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota, meliputi: a) peningkatan layanan kelembagaan penyelenggaraan sistem informasi; b) penyediaan data dan informasi sumber daya konstruksi, investasi infrastruktur, pasar konstruksi, izin usaha jasa konstruksi dan tertib penyelenggaraan konstruksi; dan c) peningkatan layanan informasi tentang produk pembinaan jasa konstruksi. 3) Pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan penerbitan izin usaha jasa konstrusi nasional yang memerhatikan: a) domisili; b) jumlah; c) persyaratan perpajakan; d) persyaratan hukum (legalitas); dan e) persyaratan teknis usaha. 4) Pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi yang merupakan kewenangan kabupaten/kota melalui pembinaan tertib penyelenggaraan konstruksi: a) Pengawasan sistem rantai pasok sumber daya konstruksi, klasifikasi usaha jasa konstruksi, kualifikasi usaha jasa konstruksi dan pemenuhan persyaratan usaha jasa konstruksi; b) Pengawasan proses pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, penerapan standar K4 untuk usaha perseorangan dan sistem manajemen mutu; dan c) Pengawasan pemanfaatan produk konstruksi yang memerhatikan fungsi, umur rencana, kapasitas beban, serta pemeliharaan produk sesuai siklus hidup asset. Dalam bidang Penataan ruang untuk mendukung prioritas nasional kesatu dan kedua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang maka sasaran-sasaran yang perlu dicapai yakni tersusunnya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis provinsi dan kabupaten/kota, terselenggaranya konsultasi dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda ) tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis provinsi dan kabupaten/kota, terselenggaranya bantuan teknis penguatan kelembagaan penataan ruang dalam penyusunan dan penetapan RTR 10 kota baru mandiri, terimplementasinya Instruksi Presiden terkait penataan ruang kota baru mandiri Tanjung Selor, terfasilitasi kelembagaan pengelolaan ruang kawasan strategis di daerah. Kemudian untuk meminimalkan atau mengurangi kerusakan dan kerugian ekonomi akibat kejadian bencana di masa mendatang, maka sasaran penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana adalah mengoptimalkan upaya mitigasi bencana pada wilayah yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai PKN, PKW, PKSN, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri maupun pusat-pusat pertumbuhan lainnya. Selain itu terselenggaranya sistem pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan (resiliensi) tinggi terhadap dampak perubahan iklim, tersusunnya Raperda tentang RTR di Sekitar KI dan KEK Industri/Logistik, dilanjutkan dengan tersedianya instrumen perijinan dan pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar KI dan KEK Industri/Logistik. Hal ini didukung dengan terfasilitasinya kelembagaan dan pengendalian pemanfaatan ruang di 7 destinasi wisata prioritasan pembangunan daerah dan 3 KEK pariwisata. Untuk percepatan pertumbuhan ekonomi maka dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di masing-masing pulau dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah antara lain mengembangkan 8 KEK yang sudah ditetapkan, termasuk KEK Tanjung Lesung dan terbangunnya 7 KEK baru di luar Jawa; 14 KI; 4 KPBPB, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah pinggiran. Pengembangan KEK bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di masing- masing pulau dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah antara lain mengembangkan 8 KEK yang sudah ditetapkan, termasuk KEK Tanjung Lesung dan terbangunnya 7 KEK baru di luar Jawa; 14 KI; 4 KPBPB, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah pinggiran. Selain itu pengembangan KI bertujuan untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan Kawasan Industri, meningkatkan upaya pembangunan Kawasan Industri yang berwawasan lingkungan, meningkatkan daya saing investasi dan daya saing Kawasan Industri dan memberikan kepastian ijin lokasi sesuai tata ruang. Pengembangan kawasan pariwisata prioritas bertujuan untuk memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung daya tarik dan revitalisasi disekitarnya. Selanjutnya untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dengan ini maka hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam RKPD Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut: 1) menyiapkan kelengkapan administrasi sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016; 2) menyelesaikan rekomendasi Peta RTR Kawasan Strategis provinsi dan kabupaten/kota; 3) menyiapkan draft Keputusan Gubernur hal hasil Evaluasi Raperda tentang RTR Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya; 4) menyiapkan masterplan pengembangan kawasan kota baru mandiri 10 kota baru mandiri meliputi Padang, Palembang, Pontianak, Banjarbaru, Tanjung Selor, Makassar, Manado, Sorong dan Jayapura, dan Maja; 5) berkoordinasi dengan BKPRD provinsi dan/atau kabupaten/kota; 6) penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 7) dukungan tim teknis (pokja) dan dana pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan; 8) berita acara kesepakatan atau keputusan bupati/wali kota dalam penentuan deliniasi wilayah; 9) dukungan data baik berupa data sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebencanaan maupun spasial (peta); 10) hasil kegiatan untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam proses legalisasi Rencana Tata Ruang di daerah, usulan lokasi di 2019: Karangasem (Gunung Agung), Pulau Morotai, Badung, Bengkulu; 11) dukungan tim teknis (pokja) dan dana pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan; 12) berita acara kesepakatan atau keputusan bupati/wali kota dalam penentuan deliniasi wilayah; 13) dukungan data baik berupa data sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebencanaan maupun spasial (peta); 14) hasil kegiatan untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam proses legalisasi Rencana Tata Ruang di daerah, usulan lokasi di 2019: Pulau Ambon, DAS Bengawan Solo, Demak, Tarakan; 15) menyiapkan masterplan pengembangan kawasan industri dan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian; 16) membentuk badan pengelola Kawasan Industri (dapat berupa BUMD); 17) tujuh Kawasan Industri: Kuala Tanjung, Palu, Konawe, Teluk Bintuni, Sei Mangkei, Bantaeng dan Morowali; 18) enam KEK Industri/Logistik: MBTK, Sorong, Bitung, Arun, Galang Batang, Tanjung Api-api; 19) berkoordinasi dengan BKPRD provinsi dan/atau kabupaten/kota; 20) berkoordinasi dengan aparat pemerintah penegak Perda khususnya Satpol PP dan PPNS bidang Penataan Ruang; 21) dukungan tim teknis (pokja) dan dana pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan; 22) berita acara kesepakatan atau keputusan bupati/wali kota dalam penentuan deliniasi wilayah; 23) dukungan data baik berupa data sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebencanaan maupun spasial (peta); 24) hasil kegiatan untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam proses legalisasi Rencana Tata Ruang di daerah, usulan lokasi di 2019: KEK Sorong, KEK Arun Lhokseumawe, KEK Tanjung Api-Api, KEK Tanjung Lesung, KEK Palu, KEK Galang Batang; 25) dukungan tim teknis (pokja) dan dana pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan; 26) berita acara kesepakatan atau keputusan bupati/wali kota dalam penentuan deliniasi wilayah; 27) dukungan data baik berupa data sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebencanaan maupun spasial (peta); 28) hasil kegiatan untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam proses legalisasi Rencana Tata Ruang di daerah, usulan lokasi di 2019: KI Konawe, KI Kualatanjung, KI Teluk Bintuni; 29) dukungan tim teknis (pokja) dan dana pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan; 30) berita acara kesepakatan atau SK Bupati/Walikota dalam penentuan deliniasi wilayah; 31) dukungan data baik berupa data sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebencanaan maupun spasial (peta); 32) hasil kegiatan untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam proses legalisasi Rencana Tata Ruang di daerah, usulan lokasi di 2019: Tanjung. Kelayang, Wakatobi, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Borobudur; 33) penyampaian laporan kemajuan atas upaya-upaya penetapan LP2B di daerah kepada Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen Bina Bangda; dan 34) melakukan kajian teknis terkait pemetaan lahan pertanian yang akan ditetapkan sebagai K/LP2B sebagai dasar penetapan K/LP2B dalam Perda RTR. Kemudian dalam pembangunan daerah maka pada tahun 2019 ini pembangunan 10 kota baru publik yang mandiri dan terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa- Bali yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah serta diarahkan sebagai pengendali atau proteksi (buffer zone) urbanisasi di kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa-Bali. Pengembangan sedikitnya 20 kota otonom di luar Pulau Jawa – Bali khususnya di Kawasan Timur Indonesia yang diarahkan sebagai pengendali atau proteksi (buffer zone) arus urbanisasi ke Pulau Jawa yang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya serta menjadi percontohan (best practices) perwujudan kota berkelanjutan. Untuk pembangunan desa dan kawasan perdesaan, sasarannya adalah mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. Untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa, sasarannya adalah dengan memperkuat sedikitnya 39 pusat-pusat pertumbuhan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Selanjutnya untuk mengakselerasi percepatan pengembangan kawasan pertanian yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian nasional. Hal ini didukung dengan tersedianya Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah RTR KSN Tahun 2020-2024, tersedianya dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang tahunan untuk 34 provinsi, tersedianya rekomendasi terhadap hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan masukan proses Peninjauan Kembali RTR, sinkronisasi program pemanfaatan ruang dan kegiatan monev pengendalian pemanfaatan ruang, tersedianya Peraturan Perundang-undangan Bidang Tata Ruang yang lengkap, harmonis dan berkualitas, tersusunnya NSPK Bidang Pemanfaatan Ruang yang menjadi acuan bagi stakeholders. Kemudian tersusunnya kesepakatan/rekomendasi untuk beberapa permohonan kesesuaian tata ruang pemanfaatan ruang PSN/KSN/Non-PSN KSN di beberapa wilayah. Dengan berbagai sasaran tersebut maka hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah pada tahun 2019 ini adalah sebagai berikut: 1) dukungan tim teknis (pokja) dan dana pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan; 2) berita acara kesepakatan atau SK Bupati/Walikota dalam penentuan deliniasi wilayah; 3) dukungan data baik berupa data sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebencanaan maupun spasial (peta); 4) hasil kegiatan untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam proses legalisasi Rencana Tata Ruang di daerah, usulan lokasi di 2019: Sorong, Jayapura; 5) dukungan tim teknis (pokja) dan dana pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan; 6) berita acara kesepakatan atau SK Bupati/Walikota dalam penentuan deliniasi wilayah; 7) dukungan data baik berupa data sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebencanaan maupun spasial (peta); 8) hasil kegiatan untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam proses legalisasi Rencana Tata Ruang di daerah, usulan lokasi di 2019: Kendari, Palopo, Singkawang, Pulau Selaru, Dumai; 9) dukungan tim teknis (pokja) dan dana pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan; 10) berita acara kesepakatan atau SK Bupati/Walikota dalam penentuan deliniasi wilayah; 11) dukungan data baik berupa data sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebencanaan maupun spasial (peta); 12) hasil kegiatan untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam proses legalisasi Rencana Tata Ruang di daerah, usulan lokasi di 2019: Parigi Moutong; 13) dukungan tim teknis (pokja) dan dana pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan; 14) berita acara kesepakatan atau SK Bupati/Walikota dalam penentuan deliniasi wilayah; 15) dukungan data baik berupa data sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebencanaan maupun spasial (peta); 16) hasil kegiatan untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam proses legalisasi Rencana Tata Ruang di daerah, usulan lokasi di 2019: Kabupaten Bima, Muaro Jambi; 17) berkoordinasi dengan Ditjen Bina Bangda terkait sinkronisasi antara rencana pembangunan dengan rencana tata ruang; 18) mengakomodir hasil monev sebagai input proses Peninjauan Kembali RTRW; 19) sosialisasi NSPK yang telah dilegalkan dengan sektor terkait tata ruang; 20) menyelaraskan muatan substansi penyusunan NSPK di daerah dengan NSPK yang telah dilegalisasi; 21) mengakomodir rekomendasi pemanfaatan ruang sebagai bahan masukan proses Peninjauan Kembali RTRW; dan 22) mengakomodir rekomendasi sebagai dasar pertimbangan pemberian izin pemanfaatan ruang.
1) SPM perumahan rakyat mencakup SPM perumahan rakyat Daerah provinsi dan SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota. 2) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah provinsi terdiri atas: a) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan b) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. 3) Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan b) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 4) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat: a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan b) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 5) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan: a) korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; b) masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi; c) korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan d) masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 6) Penerapan Kebijakan dalam Pembangunan Daerah dalam SPM Bidang Perumahan Rakyat a) Arah kebijakan Pembangunan Daerah dalam Penyediaan Perumahan Layak
(a) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan (b) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.
(a) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; (b) fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sesuai dengan pernyataan kebijakan di atas maka hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
Dalam rangka mendukung prioritas nasional dalam penerapan SPM perumahan rakyat dan mencapai tujuan bidang perumahan rakyat yaitu mempercepat pemenuhan SPM untuk pelayanan dasar maka arah kebijakan pembangunan yang di perhatikan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut: Pemerintah Provinsi
Penerapan SPM perumahan rakyat di kabupaten/kota:
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta Peraturan Pemerintah Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Maka hal-hal yang diperhatikan pemerintah daerah menyusun RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Dalam hal pencapaian pembangunan bidang perumahan dan pencapaian tujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak, aman dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan PSU yang memadai, arah kebijakan pembangunan daerah yang perlu di perhatikan adalah sebagai berikut:
penyelenggaraan sinergi sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat;
penyediaan rumah susun sewa untuk 550.000 rumah tangga; penyediaan KPR swadaya untuk 450.000 rumah tagga;
bantuan stimulant pembangunan baru rumah swadaya untuk 250.000 rumah tangga;
Berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tersebut, maka hal-hal yang di perhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Dalam rangka pencapaian pembangunan nasional tersebut. Maka hal-hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
(a) menyusun/memutakhirkan dan implementasi dokumen strategi sanitasi (SSK) kabupaten/kota; (b) menyusun kebijakan daerah yang mendukung pencapaian target akses universal air minum aman dan sanitasi layak; (c) menyusun roadmap air minum dan sanitasi provinsi; (d) menyediakan alokasi anggaran untuk bidang AMPL bersumber dari APBD provinsi dan pengintegrasian sumber alokasi dana lainnya untuk mencapai target air minum dan sanitasi di Kabupaten wilayah provinsinya; (e) melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan peningkatan realisasi APBD untuk AMPL guna membantu mengukur kemajuan pencapaian akses universal air minum aman dan sanitasi layak di wilayahnya.
(a) menyusun kebijakan daerah dan program prioritas air minum dan sanitasi jangka menengah dalam bentuk Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) kabupaten yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati dan dapat dijadikan sebagai program prioritas untuk dimuat dalam dokumen RKPD dan APBD dan/atau RPJMD; (b) menyusun roadmap air minum dan sanitasi kabupaten/kota; (c) menyediakan alokasi anggaran untuk bidang AMPL bersumber dari APBD Kabupaten dan pengintegrasian sumber alokasi dana lainnya untuk mencapai target air minum dan sanitasi di Kabupaten; (d) meningkatkan kapasitas perangkat daerah/lembaga pengelola air minum dan sanitasi, serta Pokja AMPL/Pokja sanitasi/kelompok kerja yang fokus dalam menangani isu air minum dan sanitasi kabupaten dalam perencanaan, koordinasi program, pemantauan, dan evaluasi; (e) meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program AMPL kabupaten/kota; (f) menyusun dokumen Strategi Sanitasi kabupaten/kota (SSK) serta terselenggaranya pemutakhiran SSK yang telah melewati 5 (lima) tahun sejak ditandatangani kepala daerah masing masing; (g) menyusun Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP) di 34 provinsi, serta terselenggaranya pemutakhiran RSP yang telah melewati 5 (lima) tahun sejak ditandatangani kepala daerah masing masing; (h) meningkatkan alokasi pendanaan APBD dan/atau APBDesa untuk meningkatkan akses pelayanan air limbah domestik; (i) percepatan implementasi dokumen SSK, meliputi:
1) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah provinsi dan SPM ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota. 2) Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah provinsi yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi. 3) Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
4) Mutu pelayanan dasar untuk jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
dan
5) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
Dalam rangka mendukung prioritas nasional kelima terkait dengan stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu, maka sesuai dengan SE Nomor 05.12/7764/SJ, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Pemerintah Nomor 84 tentang Satuan Perlindungan Masyarakat maka perlu dilakukan upaya yaitu dengan pelayanan Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Maka beberapa hal yang perlu diselaraskan dan diperhatikan dalam RKPD Tahun 2019 oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 1) penanganan gangguan tarantibum dan linmas; 2) penanganan 1 pintu dan kerjasama dengan dinas sosial; 3) pengembangan sistem informasi deteksi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah; 4) pengalokasian bimbingan teknis anggota satuan perlindungan masyarakat provinsi dan kabupaten/kota; 5) realokasi DAK untuk rehabilitasi dan pembangunan rumah/panti sosial masyarakat PGOT; 6) realokasi DAK untuk dukungan kinerja penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah sebagai urusan wajib dan pelayanan dasar; dan 7) realokasi DAK untuk dukungan kinerja penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah sebagai urusan wajib dan pelayanan dasar. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Satpol PP maka perlu dilakukan upaya fasilitasi peningkatan Kapasitas SDM, peningkatan kapasitas PPNS. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya. Pelayanan di bidang rawan bencana juga perlu diperhatikan mengingat bahwa dengan upaya pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran agar masyarakat dapat mengetahui bahwa bencana dapat menimpa wilayah mereka dan dapat membahayakan keselamatan mereka kemudian pelayanan penyelamatan ini dilakukan untuk mempercepat datangnya bantuan dan pertolongan yang diperlukan. Beberapa upaya diatas dilakukan dengan sasaran menurunnya indeks risiko bencana daerah. Dengan memahami pernyataan di atas dan sebagai tindaklanjut maka hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut: 1) pengintegrasian pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah; 2) penyusunan kajian risiko bencana; 3) penyusunan rencana penanggulangan bencana; 4) sosialisasi informasi kemungkinan dampak bencana; 5) pilihan tindakan pengurangan risiko bencana; 6) penyusunan Rencana Tindak Darurat Kebakaran (RTDK); 7) pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran diseluruh jenis/tipelogi kebakaran (Mitigasi); 8) penyuluhan, penyebaran informasi pelarangan dan peringatan waspada bahaya kebakaran; 9) pengendalian pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dan kebakaran (Pusdalops); 10) pembentukan desa tangguh bencana; 11) pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran; 12) pembuatan rencana kontijensi; 13) pelatihan/simulasi kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat; 14) kajian risiko kebakaran dan penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK); 15) pengadaan peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan bencana dan kebakaran; 16) inspeksi sistem keselamatan kebakaran; 17) penyusunan kebijakan/regulasi tentang bencana dan kebakaran; 18) membentuk posko tanggap darurat; 19) pencarian dan penyelamatan korban bencana; 20) evakuasi/pemindahan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat penampungan sementara; 21) operasional administrasi dan komunikasi fungsi sekretariat kantor pemadam kebakaran; 22) membentuk Poskotis (Pos Komando Teknis); 23) kaji cepat/Size Up; 24) operasi pemadaman; 25) pencarian dan penyelamatan korban kebakaran; 26) evakuasi/pemindahan korban kebakaran dari lokasi kebakaran ke tempat aman dan atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan; 27) pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman; 28) penyusunan peta dan kajian risiko bencana; 29) pengembangan sistem dan peralatan peringatan dini bencana dengan teknologi sederhana; 30) pembangunan sistem data informasi kebencanaan daerah; 31) sosialisasi kesadaran terhadap bencana; 32) gladi dan simulasi kebencanaan; 33) diseminasi informasi kebencanaan daerah dan PUSDALOPS; 34) integrasi sistem informasi kebencanaan lintas sektor dan PUSDALOPS; 35) penyediaan layanan komunikasi kedaruratan dan PUSDALOPS; 36) penyusunan peta dan kajian risiko bencana; 37) penyusunan dan reviu rencana penanggulangan bencana; 38) penyusunan rencana kontinjensi; 39) penetapan kawasan rawan bencana geologi, wilayah sungai, dan pesisir; 40) pembuatan rambu dan papan peringatan bencana; 41) pembentukan relawan penanggulangan bencana; 42) desa tangguh bencana; 43) penyediaan logistik kebencanaan; 44) penyediaan peralatan dasar kebencanaan; dan 45) pengembangan sistem dan peralatan peringatan dini bencana dengan teknologi sederhana.
1) SPM sosial mencakup SPM sosial Daerah provinsi dan SPM sosial Daerah kabupaten/kota. 2) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah provinsi terdiri atas: a) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti; b) rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti; c) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti; d) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan e) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi. 3) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti; b) rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti; c) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti; d) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan e) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota. 4) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat: a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b) standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan c) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 5) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan: a) penyandang disabilitas telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti; b) anak telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti; c) lanjut usia telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti; d) gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti; e) korban bencana provinsi untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi; dan f) korban bencana kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota. Dalam rangka mendukung prioritas nasional nomor 1 (satu) tentang pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPP PUPK, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Ratifikasi CRPD, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Kewilayahan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas. Maka pemerintah daerah diharapkan akan mampu menurunkan tingkat kemiskinan pada kisaran 7-8 persen pada akhir tahun 2019 dan mengupayakan penurunan tingkat ketimpangan pada akhir tahun 2019 sekitar 0,36 agar pendapatan penduduk 40,0 persen terbawah meningkat dan beban penduduk miskin. Upaya ini dilakukan bertujuan agar keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan 92 pulau kecil terluar/terdepan lebih terjamin. Kemudian persentase penduduk miskin daerah Tertinggal 14,0 persen, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal 69,59 persen. Maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut: 1) meningkatkan kesejahteraan; 2) masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan 3) kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal; serta 4) pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
Hal-hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut: 1) pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi; 2) akreditasi lembaga pelatihan; 3) pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) yang kredibel; 4) pengembangan infrastruktur yang kompeten; 5) fasilitasi perluasan kesempatan kerja; 6) pemberdayaan tenaga kerja melalui wirausaha baru; 7) peningkatan kapasitas pekerja dan pengusaha untuk keterampilan bernegosiasi dalam hubungan industrial; 8) penguatan kelembagaan hubungan LKS daerah maupun LKS perusahaan; 9) peningkatan kepesertaan jaminan sosial; 10) pencegahan perselisihan hubungan industrial; dan 11) penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP); Upah minimum Sektoral Provinsi (UMSP); Upah Minimum kabupaten/kota (UMK); Upah Minimum Sektoral (UMSK). Berdasarkan hal tersebut maka hal-hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut: 1) dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pelatihan dan/standar kompetensi; 2) adanya pengakuan terhadap kompetensi yang telah dimiliki; 3) berpusat kepada peserta pelatihan dan bersifat individual; 4) multientry dan multi exit yang memungkinkan peserta untuk memulai dan mengakhiri program pelatihan pada waktu dan tingkat yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta pelatihan; 5) setiap peserta pelatihan dinilai berdasarkan pencapaian kompetensi sesuai dengan standar kompetensinya; 6) dilaksanakan oleh lembaga pelatihan yang teregistrasi atau terakreditasi nasional; 7) jumlah BLK/LPKS yang menjadi target akreditasi; 8) harmonisasi/sinkronisasi kegiatan dengan pemerintah pusat; 9) potensi daerah/kebutuhan pasar kerja; 10) peningkatan dan penataan sarana dan prasarana; 11) peningkatan kualitas dan kapasitas instruktur dan tenaga pelatihan; 12) peningkatan kapasitas dan kompetensi instruktur; 13) pembinaan karir instruktur; 14) untuk menanggulangi kekurangan instruktur maka daerah harus merekrut instruktur baru; 15) program sebaiknya berorientasi kepada pengembangan sektor usaha produktif dan pengalokasian modal berbasis produktivitas; 16) pengelolaan informasi pasar kerja di provinsi dan kabupaten/kota membutuhkan Pengantar Kerja (PNS) dan Petugas antar Kerja (dapat non-PNS) sehingga tiap Daerah memiliki fungsional pengantar kerja yang dapat menjalankan fungsi-fungsi penempatan dan perluasan KK; 17) job fair yang dilaksanakan oleh swasta dan perguruan tinggi tidak dipungut biaya; 18) Dinas Tenaga Kerja provinsi mengeluarkan rekomendasi pengajuan SIUP LPTKS dan SPP AKAD Dinas Tenaga Kerja kabupaten/kota melakukan pengesahan perjanjian kerja; 19) pelayanan antar kerja lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan 1 (satu) Daerah Kab/Kota; 20) meningkatkan peran Dinas Tenaga Kerja dalam perlindungan CPMI yang akan berangkat ke luar negeri dalam hal pendataan CPMI berkoordinasi dengan BP3TKI dan BP4TKI di daerah; 21) pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri; 22) perlindungan TKI ( Pra dan Purna Penempatan) di Daerah provinsi dan kabupaten/kota; 23) membentuk LTSA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 24) meningkatkan peran perangkat desa terkait perlindungan TKI baik pra, masa dan purna penempatan ataupun keluarga TKI dari desa asal dengan memperbaiki ekonomi keluarga melalui pemberdayaan masyarakat dan comunity parenting. Serta dengan memperkuat pusat informasi TKI dan Informasi Pasar Kerja agar tetap bekerja di dalam negeri; 25) dinas kabupaten/kota mengusulkan kegiatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja melalui e-proposal; 26) dinas provinsi melakukan verifikasi terhadap usulan-usulan dari kabupaten/kota nya masing-masing untuk disinergikan dengan RPJMD. Usulan yang tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat ditolak oleh Provinsi; 27) usulan berisi data-data mengenai kondisi ketenagakerjaan di daerah dengan mengusulkan kegiatan yang meningkatkan nilai tambah dari potensi sumber daya daerah; 28) pengawasan terhadap perusahaan swasta dalam perlindungan terhadap hak-hak pekerja penyandang disabilitas; 29) pelatihan dan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas dengan melalui kegiatan perluasan kesempatan kerja; 30) perpanjangan IMTA melalui Provinsi bagi TKA yang memiliki wilayah kerja dalam satu provinsi; 31) pengawasan terhadap TKA yang bekerja di wilayah provinsi dan kabupaten/kota; 32) jumlah perusahaan yang belum membuat Peraturan Perusahaan (PP); 33) jumlah perusahaan yang sudah ada Serikat Pekerja/Serikat Buruh tetapi belum membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan prioritas peserta pembinaan; 34) jumlah perusahaan yang belum mencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); 35) jumlah perusahaan yang belum mendaftarkan Perjanjian Kerjasama (Pemborongan/Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh); 36) pelatih telah bersertifikat trainer terampil bernegosiasi dalam HI; 37) standar materi sesuai keterampilan bernegosiasi dalam HI; 38) pembinaan hubungan industrial dan pencegahan perselisihan hubungan industrial pada perusahaan yang rawan hubungan industrial; 39) pemberdayaan mediator bagi perusahaan-perusahaan di daerah yang rawan kasus; 40) penerapan jabatan fungsional mediator hubungan industrial sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/06/M.PAN/4/2009 termasuk tunjangan Mediator HI sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2016; 41) kebijakan penetapan UMK apabila kabupaten/kota mempunyai kemampuan membayar lebih tinggi daripada daerah lain; 42) gubernur tidak dapat menetapkan UMSP/UMSK tanpa ada kesepakatan antara asosiasi pengusaha sektor bersangkutan dengan serikat pekerja/serikat buruh sektor bersangkutan apabila tidak ada kesepakatan dimaksud, Dinas ketenagakerjaan tidak perlu menindaklanjuti; 43) pada tanggal 23 Oktober 2017 pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menfasilitasi penyuluhan dan sosialisasi kepada pengusaha agar seluruh perusahaan dapat menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah; 44) agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran Untuk pelaksanaan kegiatan Dewan Pengupahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota; 45) daerah membuat nama program yang khusus untuk pengawasan ketenagakerjaan contoh: nama program Ditjen Binwasnaker dan K3 adalah program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan; 46) pembentukan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai dengan Tipe Dinas Tenaga Kerja; 47) penyediaan sarana dan prasarana untuk UPTD pengawasan ketenagakerjaan; 48) pelatihan pencegahan Hubungan Industrial (HI) pemetaan perusahaan; 49) penilaian HI di perusahaan; 50) penyediaan dan penempatan personil pengawas ketenagakerjaan pada jabatan unit pengawasan ketenagakerjaan; dan 51) penyusunan RKPD khususnya terkait bidang ketenagakerjaan harus mengacu dan berpedoman pada RTKD yang sudah disusun sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 7 ayat 3.
1) meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; 2) meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); 3) meningkatkan efektivitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; 4) peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal; 5) meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; 6) peningkatan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; dan 7) meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.
Selain itu untuk meningkatkan cadangan bahan pangan maka perlu juga dilakukan diversifikasi konsumsi pangan dan untuk mendukung distribusinya maka perlu adanya upaya distribusi pangan dengan penguatan jaringan pasar produk pertanian, stabilisasi harga pangan melalui pengawasan harga pangan, pelepasan cadangan pangan (operasi pasar) dan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. Pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. Hal ini dilakukan untuk mencapai sasaran prevalensi kekurangan gizi pada anak balita: 17, proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari: 8.5 persen, prevalensi stunting pada anak baduta: 28, prevalensi malnutrisi pada anak balita: 9.5, prevalensi anemia pada ibu hamil: 28, presentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif: 50, skor Pola Pangan Harapan (PPH): 92.5 dan tingkat konsumsi: 54.5 kg. Berdasarkan kebijakan diatas dan sasaran yang harus dicapai maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2019 supaya memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1) pertanian; 2) penataan ruang; 3) kehutanan; 4) lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan 5) besaran insentif kepada masyarakat pemilik tanah yang menyerahkan tanahnya untuk LP2B.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Dengan ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut: 1) menyediakan data inventarisasi subjek dan objek penerima TORA di daerah; 2) melaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penerima TORA di Daerah; 3) menyusun GTRA Daerah; 4) berkoordinasi dengan GTRA Pusat; 5) menginventarisasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Daerah; 6) menyusun Perda tentang pengakuan MHA; 7) memetakan lokasi dan sebaran subjek dan objek hak ulayat; dan 8) menyusun dan menetapkan perda tentang tanah ulayat.
Hal ini dilakukan untuk mewujudkan penanganan perubahan iklim baik kegiatan mitigasi yang tercermin dengan menurunnya emisi GRK di lima sektor prioritas (kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah) sebesar 26 persen, maupun kegiatan adaptasi dengan meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim. Kemudian untuk menjaga kualitas lingkungan maka perlu dilakukan upaya peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, upaya ini dilakukan untuk meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang tercermin dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (ILHK) sebesar 66,5 – 68,5 pada tahun 2019 yang di dukung oleh sistem data informasi lingkungan hidup dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang handal. Selanjutnya dalam penyelenggaraan pembangunan bidang lingkungan diperlukan upaya implementasi pembangunan berkelanjutan, peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan dan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Menindaklanjuti hal ini maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah: 1) upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target penurunan emisi GRK mendekati 26 persen pada tahun 2019, dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di daerah rentan; 2) masih perlunya penguatan sistem peringatan dini; 3) perlunya peningkatan penggunaan alat pengamatan otomatis (persyaratan World Meteorological Organization/WMO) untuk meningkatkan akurasi proyeksi/perkiraan cuaca, iklim dan analisis gempa dan tsunami; 4) perlunya peningkatan cakupan dan akurasi data dan informasi yang mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan, seperti angin dan gelombang laut; 5) perlunya peningkatan kualitas data dan informasi Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) terutama untuk mendukung keselamatan penerbangan dan maritim; 6) perlunya penyempurnaan model proyeksi perubahan iklim dalam penanganan perubahan iklim; 7) metodologi dan parameter perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih perlu disempurnakan, agar lebih mencerminkan kondisi lingkungan hidup; 8) pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, dan lahan) perlu ditingkatkan sebagai dasar untuk mendapatklan data badan informasi lingkungan hidup; 9) upaya pengendalian pencemaran (air, udara dan lahan) yang berupa timbulnya limbah/sampah dan pemulihan akibat pencemaran, serta pengendalian kerusakan lingkungan masih perlu terus diperbaiki; 10) penyiapan dan pengelolaan oprasional infrastruktur persampahan dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah;Perlunya penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup kelembagaan dan SDM lingkungan hidup daerah serta penguatan penegakan hukum lingkungan dan penyelesaian peraturan operasional turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); 11) perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk berperilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari- hari; 12) perlunya pengembangan kebijakan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. 13) indikator TPB yang relevan dengan kondisi daerah; 14) potensi daerah; 15) daya dukung dan daya tampung daerah; 16) kemampuan daerah; 17) data yang tersedia/ mampu disediakan oleh daerah. 18) pencegahan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan proyek a) pencegahan kebakaran hutan dan lahan; b) peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup; dan c) pencegahan perikanan ilegal tidak dilaporkan dan tidak dicatat; 19) rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup, dengan proyek a) restorasi kerusakan lingkungan hidup; b) pemulihan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan c) rehabilitasi dan konservasi pesisir dan laut; 20) Penanggulangan kerusakan LH dan ketahanan bencana, dengan proyek a) peningkatan kualitas lingkungan hidup; b) penanggulangan dan penanganan bencana serta pengurangan resiko bencana; dan c) pengelolaan dan peningkatan kualitas informasi cuaca, iklim dan kegempaan.
Mewujudkan integritas sistem administrasi kependudukan dengan berbagai stakeholder untuk meningkatkan cakupan akte lahir, akte mati dan akte cerai; serta 3). Terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien dan hasil tepat guna yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1; Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015. Dalam rangka mencapai prioritas nasional tersebut tujuan dan sasaran pembangunan terkait administrasi dan kependudukan yaitu: 1) meningkatnya kualitas database kependudukan nasional yang akurat sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan, pelayanan publik dan pembangunan nasional serta mendukung penyelenggaraan pemilu/pemilukada melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); dan 2) meningkatnya pemanfaatan data kependudukan melalui pemanfatan data balikan. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2019, hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 1) penyediaan data oleh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus dikoordinasikan dan dikonsolidasikan terlebih dahulu dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. 2) pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota harus menyelenggarakan kegiatan yang mendukung suksesnya Gerakan Indonesia Adminduk (GISA). 3) pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan kegiatan: a) peningkatan kapasitas SDM di bidang adminduk; b) peningkatan sarana dan prasarana pelayanan adminduk; dan c) peningkatan kualitas pelayanan adminduk. 4) fasilitasi dan koordinasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil provinsi dan kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lain untuk pemanfaatan database kependudukan.
Sesuai peraturan yang terkait di atas maka kebijakan yang harus ditindaklanjuti yaitu pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa, penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa, pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian di desa, meningkatnya kualitas sumber daya manusia di desa tanpa meninggalkan kearifan budaya lokal. Selanjutnya pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan upaya Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan serta Penataan Ruang Kawasan Perdesaan. Kebijakan ini dilakukan agar masyarakat desa terfasilitasi dalam peningkatan akses masyarakat ke pelayanan pendidikan dan kesehatan desa, kemudian penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan serta tertatanya kawasan perdesaan dapat berjalan dengan efektif. Kemudian agar masyarakat desa dapat hidup lebih sejahtera maka perlu adanya upaya pembangunan ekonomi kawasan perdesaan, sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat melalui pembentukan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian baru di desa melalui pembangunan kawasan perdesaan. Dengan ini maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 pemerintah daerah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 1) pemerintah daerah memfasilitasi penyusunan 4 (empat) bidang SPM di desa; 2) pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan akses informasi kepada masyarakat desa terkait pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pengelolaan dan pengolahan Produk Unggulan (Prukades), penciptaan wirausaha, dan pemanfaatan teknologi tepat guna; 3) pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan informasi mengenai pelatihan masyarakat dengan tetap mempertahankan adat istiadat; 4) pemerintah daerah memfasilitasi masyarakat desa untuk dapat mengakses ke pelayanan pendidikan dan kesehatan desa; 5) pemerintah daerah mendorong dalam penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan; 6) pemerintah daerah memprioritaskan pengelolaan sumber daya alam oleh BUMDesa; 7) pemerintah desa memfasilitasi pelaksanaan perencanaan kawasan perdesaan; 8) pemerintah daerah memfasilitasi surat keterangan penetapan kawasan perdesaan; dan 9) pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan akses informasi kepada masyarakat desa terkait pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) serta pengelolaan dan pengolahan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades).
Dalam upaya pencapaian prioritas nasional arah kebijakan yang perlu di perhatikan oleh pemerintah darah yaitu meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencna dan kespro serta Penguatan Germas dan pengeendalian penyakit. Arah kebijakan pembangunan bidag pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan nawacita ketiga, kelima dan kedelapan adalah meningkatkan akses dan kulalitas pelayanan keluarga berencana yang merata di setiap wilayah dan kelompok masyarakat melalui 8 (delapan) strategi: 1) penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi; 2) penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai; 3) peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko drop-out dan penggunaan MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesetaraan ber-KB; 4) peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB; 5) advokasi dan KIE program KKBPK kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan masyarakat; 6) peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja; 7) pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesetaraan ner-KB; dan 8) Penguatan tata kelola pembangunan. Dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan ketahanan keluarga termasuk ketahanan remaja serta pengendalian penduduk melalui Penurunan angka fertilitas total (Total Fertility Rate atau TFR) menjadi 228 anak per wanita usia subur; meningkatnya prevelensi penggunaan kontrasepsi modern (mCPR) menjadi 61,3 persen; menurunnya kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) menjadi 9,91 persen; meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) menjadi 23,5 persen serta menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi menjadi 24,6 persen. Dalam pembangunan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut: 1) Untuk substansi implementasi kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui: a) pemanfaatan parameter kependudukan oleh pemangku kepentingan untuk penyusunan perencanaan pembangunan; b) sinkronisasi kebijakan pembangunan kependudukan antara pusat dan daerah; c) peningkatan pelaksanaan pendidikan kependudukan melalui jalur formal, nonformal dan informal antara lain melalui Gerakan nasional Literasi Sekolah (GLS) pada jenjang SD-MI, Sekolah Siaga Kependudukan dan Pojok Kependudukan pada jenjang SLTP-MTs atau melalui kelompok kegiatan (Poktan KKBPK, Poktan Tani, Karang taruna dan Poktan lainnya); d) melaksanakan pendidikan kependudukan pada diklat ASN dan swasta di balai diklat kabupaten/kota; e) mengembangkan kajian/analisa pencapaian dan/atau pemanfaatan bonus demografi untuk kesejahteraan penduduk melalui penyediaan informasi peringatan dini dampak kependudukan; f) pengembangan model solusi strategis dampak kependudukan; g) penyediaan data dan informasi kependudukan yang lengkap, akurat dan terkini; h) penyediaan dan implementasi Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam RKPD melalui lintas dinas dan/atau sektor terkait; dan i) sosialisasi dan pemanfaatan hasil Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan dalam kebijakan pembangunan daerah. 2) Untuk substansi peningkatan kesetaraan ber-KB dilakukan melalui: a) peningkatan pengetauan dan pemahaman PUS tentang semua jenis metode kontrasepsi modern; b) penguatan dan pemanduan kebijakan dalam Sistem Jaminan Sosial nasional bidang Kesehatan (kemudahan akses terhadap fasilitas pelayanan KB); c) penggerakkan pelayanan KB MKJP serta KB pasca persalinan dan pascakeguguran; d) peningkatan jaminan ketersediaan alokasi dan sarana penunjang pelayanan KB di faskes yang telab bekerjasama dengan BPJS kesehatan dan terintegrasi ke dalam sistem informasi BKKBN; e) peningkatan pelayanan KB secara gratis di fasilitas kesehatan dan pelayanan KB bergerak di DPTK; f) peningkatan kapasitas tenaga medis dan penguatan kapasitas tenaga lapangan untuk mendukung penggerakkan dan penyuluhan KB; g) promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi di kelompok kegiatan; dan h) penguatan kemandirian ber-KB. 3) Untuk substansi penguatan pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta ketahanan remaja mencakup: a) peningkatan partisipasi keluarga balita pada Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB); b) peningkatan partisipasi keluarga remaja pada Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR); c) peningkatan partisipasi keluarga lansia pada Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL); d) peningkatan partisipasi remaja pada kegiatan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) remaja; e) penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui edukasi kespro dan gizi pada remaja putri sebagai calon ibu; f) peningkatan promosi pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan; g) peningkatan usia kawin pertama; h) peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi Keluarga Pra Sejahtera (KPS) melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); dan i) pembentukan dan pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS). 4) Untuk substansi pembentukan dan penguatan kampung Keluarga Berencana (KB) yang terintegrasi/bersinergi dengan seluruh dinas/instansi, mitra kerja dan swasta di daerag sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah mencakup: a) seluruh kegiatan dalam program KKBPK; b) penggerakan mekanisme operasional lini lapangan oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB) dan peningkatan peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/sub PPKBD (kader); c) penguatan koordinasi dan kemitraan dengan dinas dan instansi daerah serta mitra terkait dalam pembangunan Kampung Keluarga Berencana (KB); dan d) peningkatan sumberdaya manusia, ekonomi, sosial dan pembangunan lingkungan di kampong KB dengan peningkatan kegiatan lintas sektor yang di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokasi Kampung Keluarga Berencana (KB). 5) Untuk substansi managerial program KKBPK mencakup: a) pemanfaatan dan pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB); b) pemanfaatan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/sub PPKBD (kader) untuk kegiatan KIE, penggerakkan dan pembinaan program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK); c) pendataan keluarga atau pemutakhiran data keluarga yang akurat dan tepat waktu; dan d) perencanaan, pelaklsanaan dan evaluasi pemanfaatan Dana Alokasu Khusus (DAK) dan BOKB.
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dibidang Perhubungan akan mengacu kepada Prioritas Nasional untuk daerah Provinsi akan difokuskan pada pengelolaan terminal penumpang tipe B, keselamatan (pengendalian/pengawasan area di sekitar Bandara), pengelolaan retribusi parkir bagi kapal yang berlabuh pada kawasan pelabuhan (ship to ship dan labuh jangkar), penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi. Kemudian untuk daerah kabupaten/kota pada tahun 2019 ini pembangunan bidang perhubungan akan difokuskan pada pengelolaan terminal penumpang tipe C, pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional, pengujian berkala kendaraan bermotor, penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota, andalalin (analisis dampak lalulintas untuk jalan kabupaten/kota) kapan jalan (perlintasan sebidang). Dalam rangka meningkatkan keselamatan transportasi maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (RAK LLAJ) oleh provinsi dan kabupaten/kota hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kebijakan pembangunan ini bertujuan untuk percepatan pembangunan konektivitas. Dengan ini maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: 1) perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau; dan 2) percepatan penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (RAK LLAJ).
pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman maka perlu adanya upaya pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Daerah, pengelolaan dan penyediaan informasi melalui media publik dan kemitraan lembaga komunikasi, serta pembinaan dan pengembangan e-government. Dalam rangka pencapaian pembangunan nasional tersebut, arah kebijakan pembangunan daerah yang perlu diperhatikan adalah pembinan dan pengembangan kebijakan publik nasional serta pembinaan SDM untuk pelaksanaan kebijakan komunikasi daerah. Kemudian untuk tersedianya konten informasi publik yang beragam dan berkualitas, bersifat mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat dalam kerangka NKRI maka perlu dilakukan upaya pengelolaan dan penyediaan Informasi melalui media publik dan kemitraan lembaga komunikasi di daerah. Selanjutnya untuk menunjang adanya e-goverment agar Tersedianya layanan e-Government yang terintegrasi dengan indeks e-Government mencapai nilai 3.4 (skala 4.0) maka dilakukan dengan upaya pembinaan dan pengembangan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah. Dengan ini maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 hal-hal yang perlu diselaraskan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 1) pembinaan SDM Komunikasi; 2) pengelolaan informasi dan manajemen krisis 3) penyelenggaraan dan penyediaan informasi; 4) penyediaan media komunikasi; 5) penyediaan konten dan pengelolaan media; 6) pembinaan hubungan media; 7) pengelolaan nama domain di lingkup pemerintah daerah untuk instansi/lembaga pemda, kegiatan daerah, dan pelayanan publik yang memanfaatkan domain instansi penyelenggara negara; 8) meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan TIK; dan 9) meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK.
Kemudian untuk dapat mewujudkan Koperasi dan UKM yang profesional dan berkinerja tinggi, maka perlu upaya peningkatan koperasi yang sehat dan berkualitas yang dilakukan melalui pemeriksaan, pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam, serta peningkatan volume usaha kecil. Dengan ini untuk mewujudkan sasaran dan kebijakan tersebut maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 supaya memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:
Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Di Bidang Penanaman Modal Hasil Pemetaan, Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota peningkatan penyelenggaraan penanaman modal, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2019 supaya memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1) penyamaan nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2017; dan 2) penyusunan RUPM Provinsi dan RUPM Kabupaten/Kota. Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas prosedur perijinanan sehingga mampu menurunkan waktu pemrosesan perijinan investasi di pusat dan daerah menjadi maksimal 15 hari kerja per jenis perijinan pada tahun 2019, kemudian diharapkan nilai investasi PMA dan PMDN meningkat menjadi 933 triliun pada tahun 2019 dengan kontribusi PMDN yang meningkat menjadi 38,9 persen. Maka sesuai Peraturan BKPM Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, Peraturan BKPM Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal diperlukan upaya untuk mengembangkan dan memperkuat investasi di sektor riil terutama yang berasal dari sumber investasi domestik. Dengan hal ini maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2019 supaya memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1) penerbitan perijinan di daerah 13 sebagai NSPK yang berlaku secara nasional; 2) penetapan target realisasi investasi daerah; dan 3) pengendalian pelaksanaan penanaman modal mengacu pada Peraturan BKPM Nomor 14 Tahun 2017 sebagai NSPK yang berlaku secara nasional.
b) pengembangan wawasan, kapasitas, kepedulian, kesukarelawanan dan kreatifitas pemuda; c) peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan; 3) meningkatkan budaya olahraga untuk kebugaran dan produktifitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Tujuan/sasaran pembangunan yang diharapkan dalam pembangunan kepemudaan dan olahraga adalah meningkatnya partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta meningkatnya budaya olahraga dikalangan masyarakat. Dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2019 hal-hal yang diperhatikan Pemerintah Daerah adalah: 1) meningkatkan keterlibatan pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirasuahaan; 2) meningkatkan jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pembangunan kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan; 3) meningkatkan jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan; 4) meningkatkan kualitas tenaga dan sumber daya pemuda, IPTEK dan Imtak pemuda; dan 5) meningkatkan pengelolaan olahraga pendidikan dan peningkatan infrstruktur olahraga.
Selain itu data yang diperlukan juga terkait kriminalitas (jumlah eks-narapidana di Desa, jumlah sosialisasi anti korupsi di Desa, jumlah pengguna narkoba di Desa, kemudian data sektoral tentang kesehatan, data yang komprehensif sarana untuk membangkitkan ekonomi wilayah, tersedianya data pangan dan pariwisata, data statistik sektoral kepramukaan dan sebagainya. Dengan ini maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 1) jumlah bangunan perumahan yang rawan bencana; 2) jumlah fasilitas umum (sekolah, kantor kepala desa, dan lain- lain) yang terdampak jika bencana; 3) rencana dan realisasi penggunaan dana desa; 4) jumlah perusahaan industri menurut kategori (rumah tangga, kecil, sedang dan besar); 5) jumlah usaha angkutan desa (perusahaan dan perorangan); 6) jumlah pelanggan PDAM di desa; 7) jumlah eks-narapidana di desa; 8) jumlah sosialisasi anti korupsi di desa; 9) jumlah pengguna narkoba di desa; 10) jumlah rumah sakit swasta di desa; 11) jumlah rumah sakit pemerintah di desa; 12) jumlah dokter spesialis di desa; 13) jumlah dokter umum di desa; 14) jumlah tenaga pengajar (dosen dan guru); 15) jumlah notaris di desa; 16) jumlah advokat di desa; 17) jumlah sarana penunjang tukang cukur di desa; 18) jumlah sarana penunjang laundry di desa; 19) jumlah usaha menurut kategori (mikro, kecil dan menengah) di desa; 20) jumlah nilai asset menurut kategori UMKM di desa; 21) jumlah nilai omset menurut UMKM di desa; 22) jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM di desa; 23) produksi komoditas strategis di desa (padi, jagung, kedelai, dll) 24) jumlah wisatawan yang mengunjungi objek wisata yang ada di desa; 25) jumlah penduduk yang mengurus passport di desa; 26) jumlah pemandu wisata; 27) jumlah gugus depan pramuka di desa; 28) jumlah anggota korps sukarela PMI; 29) jumlah anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana); 30) jumlah jagawana (Penjaga Hutan) di desa; 31) jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di desa.
Dengan ini maka upaya pelayanan persandian dilakukan dengan pemantapan efektivitas penyelenggaraan persandian daerah melalui peningkatan profesionalisme SDM dan modernisasi peralatan, kemudian perlu dilakukan peningkatan operasionalisasi peralatan persandian. Hal ini perlu lakukan agar penyelenggaran operasional persandian dalam rangka pengamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah daerah, Peningkatan kompetensi SDM persandian, Penyedian Kebutuhan peralatan sandi dan dan alat pendukung utama (APU) persandian. Dengan demikian maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 pemerintah daerah memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1) fasilitasi pengelolaan dan perlindungan informasi milik pemerintah daerah melalui perangkat persandian; 2) pemanfaatan sertifikat elektronik untuk document signing pada informasi milik pemerintah daerah; 3) perumusan kebijakan dan pedoman penyelenggaraan persandian dengan mengacu NSPK di bidang persandian yang telah ditetapkan oleh Lembaga Sandi Negara/Badan Siber dan Sandi Negara; 4) fasilitasi penentuan tingkat kerahasiaan informasi berklasifikasi di perangkat daerah; 5) fasilitasi kegiatan sterilisasi/kontra penginderaan pada aset perangkat daerah; 6) fasilitasi kegiatan pengamanan sinyal melalui jammer pada kegiatan strategis; 7) fasilitasi penilaian keamanan sistem informasi milik perangkat daerah melalui kegiatan IT security assessment; 8) sosialisasi pemanfaatan fungsi persandian dalam rangka pengamanan informasi pada pemerintah daerah kepada perangkat daerah; 9) peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM di bidang persandian melalui keikutsertaan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang Persandian; 10) penetapan pola hubungan komunikasi sandi di lingkungan pemerintah daerah; 11) penyedian kebutuhan peralatan sandi dan dan Alat Pendukung Utama (APU) persandian dengan mengacu pada pola hubungan komunikasi sandi yang telah ditetapkan; dan 12) pengelolaan dan pemeliharaan materiil sandi, peralatan sandi dan Alat Pendukung Utama (APU) persandian serta jaring komunikasi sandi.
1) pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya; 2) revitalisasi museum; dan 3) revitalisasi taman budaya.
Hal ini tentu dikarenakan perpustakaan merupakan unit lembaga yang memberikan suatu pelayanan publik berupa penyediaan bahan-bahan pustaka. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan secara garis besar menyebutkan bahwa perpustakaan merupakan sebuah institusi yang mengelola koleksi karya cipta manusia yang berguna untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pengguna perpustakaan. Bagi civitas akademik, perpustakaan merupakan hal yang sangat vital dalam mencari informasi lebih-lebih dokumen sejarah berupa buku. Dengan ini maka perlu adanya pengelolaan perpustakaan berbasis standar nasional perpustakaan untuk meningkatkan ketermanfaatan oleh masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kualitas hidup masyarakat, kemudian untuk meningkatkat minat baca maka perlu dilakukan peningkatan pembudayaan gemar membaca melalui pegiat literasi daerah dengan sasaran satuan keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Kemudian untuk mendukung berbagai informasi masa lalu maka perlu dilakukan upaya pembangunan respositori, pelestarian dan pengkajian berbagai karya cetak dan rekam, naskah kuno nusantara sebagai khazanah intelektual dan warisan dokumenter budaya bangsa, Pembangunan koleksi Indonesiana, pangkalan data katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah. Dengan ini maka beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 antara lain sebagai berikut: 1) pengembangan koleksi bahan perpustakaan sesuai kebutuhan masyarakat; 2) peningkatan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat; 3) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga perpustakaan daerah; 4) penguatan kerjasama antar organisasi pemerintah daaerah yang dengan kerangka regulasi daerah; 5) penguatan infrastruktur pendukung layanan perpustakaan; 6) pemasyarakat kegemaran membaca; 7) fasilitasi pegiat literasi dan perpustakaan dalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat; 8) karya cetak, karya rekam dan elektronik daerah yang dihimpun dan diakusisi; 9) karya cetak, karya rekam dan eletronik daerah dilestarikan; 10) bahan perpustakaan dan naskah kuno yang dikaji, dilakukan alih bahasa, alih aksara, alih bentuk media; 11) jumlah judul terbitan dan rekaman yang tercantum dalam katalog induk daerah; dan 12) perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi daerah.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019, memuat bahwa sasaran kedua Pembangunan Bidang Aparatur yaitu terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien memiliki arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang kearsipan “Penerapan manajemen kearsipan yang andal, komprehensif, dan terpadu”, dengan dilakukan upaya peningkatan manajemen kearsipan antara lain: (1) Peningkatan pengelolaan arsip untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, produktivitas, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta peningkatan kualitas pelayanan publik; (2) Peningkatan penyelamatan, pengamanan, dan pemanfaatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban berbangsa dan bernegara, aset nasional, serta memori kolektif bangsa; (3) Pemantapan dan peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), termasuk pengelolaan arsip aset dan pengembangan portal kearsipan terkait peraturan perundang-undanganan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, guna mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih dan efisien, maka pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ kota perlu menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) -TIK dan menjadi simpul jaringan serta mengimplementasikan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Dengan ini, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut: 1) mengidentifikasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang belum menerapkan SIKD-TIK, termasuk permasalahannya; 2) mendorong pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota untuk menerapkan SIKD-TIK dengan menerbitkan suatu kebijakan; 3) mengidentifikasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang belum menjadi simpul JIKN; 4) mendorong pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota untuk menjadi simpul JIKN dan mendorong Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota yang telah menjadi simpul JIKN untuk mengelola data pada simpul JIKN dengan menerbitkan suatu kebijakan; dan 5) memastikan ketersediaan seluruh perangkat yang diperlukan, misalnya Arsiparis, infrastruktur, Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota tentang Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, dan lain-lain.
Memahami hal tersebut, perlu adanya penetapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga 34 Provinsi sudah ditetapkan zonasinya. Kemudian pengembangan bidang kelautan juga diperlukan agar ada upaya pembuatan alur laut baru sampai kedalaman 22 meter Low Water Spring (LWS), area manuver dan area lego jangkar di sekitar pelabuhan/ alur laut; Lintas laut di alur ini pada pores: Pulau Karimun Kecil, Pulau Kundur, Selat Durian, aut sekitar Kabupaten Palalawan Indragiri Hilir, sampai di utara Selat Bangka atau sebaliknya, membuat pelabuhan baru di seputar titik belok di Selat Phillip di Pulau Karimun Kecil agar menjadi titik timbun sebar berbaeai komoditas dari dan ke pasar domestik atau mancanegara, membuat sat pelabuhan baru di Provinsi Riau (Kabupaten) Palalawan atau Kabupaten Indragiri hilir) yang berlaut dalam sehingga menaikkan pertumbuhan ekonomi (34 daerah. Sasaran ini diupayakan dengan Kawasan Indonesia Barat: Selat Malaka ke arah selatan, Pembuatan alur pelayaran Baru dan pendalaman Alur sesuai standar Intemasional berikut traffic separation scheme (TSS) berdasarkan regulasi International Maritime Organization (IMG). Kemudian untuk pengembangan ekonomi kelautan agar 92 pulau kecil terluar/terdepan menjadi salah satu prioritas dalam upaya peningkatan tata kelola laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan. Kemudian pada bidang perikanan agar produksi dan kualitas garam yang meningkat (3,6 juta ton; 70 persen kualitas), Terbangunnya industri pengolahan rumput laut berbasis Alkali Treated Gracilaria (ATG) dengan kapasitas 3.200 ton di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (1600 ton), maka perlu dilakukan upaya peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan serta kesejahteraan nelayan/ pembudidaya ikan/pengolah dan pemasar hasil perikanan/petambak garam. Selain produksi hasil perikanan dan laut, laut dapat menjadi salah satu destinitasi wisata yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, agar kualitas daya tarik wisata alam dan buatan di destinasi pariwisata (10 destinasi prioritas/25 lokasi KSPN) dapat meningkat maka perlu dilakukan upaya Pengembangan destinasi wisata alam dan buatan. Selanjutnya penambahan luas kawasan konservasi (1,2 juta ha) sentra kelautan dan perikanan terpadu (31 kawasan), terbangunnya kawasan industri Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan/sentra industri kawasan konsevasi laut 20 juta Ha diperlukan agar ekosistem laut tetap terjaga dan terlindungi hal ini dilakukan dengan upaya Pelindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, Pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu, Pembangunan pusat pertumbuhan industri dan maritime. Dengan ini maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 1) finalisasi dokumen RZWP3K setelah mendapatkan Surat Tanggapan dan Saran Final dari Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2) penyusunan dan pengundangan Perda tentang RZWP3K; 3) pembiayaan APBD; 4) perizinan; 5) pembiayaan APBD; dan 6) penyediaan lahan dan alokasi ruang dalam RZWP3K. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan perekonomian dalam bidang kelautan dan perikanan maka perlu dilakukan peningkatan perikanan tangkap yang bertujuan untuk mampu meningkatkan produksi ikan sebanyak 7 juta ton. Selain itu dalam Perikanan Budidaya diharapkan tahun 2019 mampu mencapai produksi ikan 11, 8 juta ton. Selain itu pada tahun 2019 ini sasaran untuk Produksi rumput laut 19,5 juta ton, garam 4, 5 juta ton, produksi 6,8 Juta Ton produk olahan hasil perikanan, ekspor hasil perikanan 9,5 juta ton. Dengan adanya target sasaran dari hasil perikanan dan kelautan ini maka hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut: 1) pemberdayaan nelayan; 2) pelatihan; 3) pemberdayaan petambak ikan; 4) penyuluhan; 5) penyediaan lahan dan alokasi ruang dalam RZWP3K; 6) pemberdayaan petambak garam; 7) pengaturan tata niaga garam; 8) izin lokasi dan pengeloaan; dan 9) pemberdayaan UMKM.
Kemudian di bidang ekonomi kreatif pada tahun 2019 ini diharapkan adanya fasilitasi proses kreasi, produksi ekonomi kreatif yang kemudian dikembangkan dengan distribusi, konsumsi, dan konservasi ekonomi kreatif. Dengan adanya pengembangan wiraswasta dan ekonomi kreatif diharapkan akan mampu meningkatkan perekonomian makro dan mikro daerah. Sehingga dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 1) RKPD harus sejalan dengan arah kebijakan Nasional (RPJPN, RPJMN dan RKP) serta Renstra Kemenpar dimana di dalam RKP terdapat Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas Nasional; 2) adanya koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam membangun pariwisata daerah; 3) deregulasi kebijakan pariwisata; 4) membangun komunitas pelaku ekonomi kreatif; dan 5) berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Badan Ekonomi Kreatif.
Kebjakan tersebut dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa: 9,89 juta ha, pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi air permukaan, air tanah dan rawa: 9,89 juta ha, rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa: 3,01 juta ha, pembangunan dan peningkatan irigasi tambak: 304,75 ribu ha dan pembangunan waduk sejumlah 49, terbentuknya komisi irigasi di 16 Provinsi dan 74 Kabupaten. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian kebijakan ini untuk mencapai sasaran lahan yang terasuransi pertanian seluas 6.500.000 Ha. Untuk menyebarluaskan hasil produksi pertanian dan meningkatkan kualitas sistem pengelolaannya maka perlu dilakukan penguatan jaringan pasar produk pertanian penerapan tata cara pemasaran yang baik, penguatan kelembagaan petani. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit pengelolaan sumber daya genetik hewan dan tumbuhan, peningkatan produksi benih/bibit varietas unggul dan pengawasan peredaran benih/bibit dengan sasaran Produksi Ikan: 18.8 juta ton. Dengan kebijakan capaian sasaran bidang pertanian ini maka hal-hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut: 1) pengintegrasian antara irigasi tersier dengan irigasi primer dan sekunder mengingat di bawah kewenangan Dinas yang berbeda (Pertanian dan PU); 2) irigasi yang partisipatif, termasuk peran serta perempuan; dan 3) kewenangan tiap tingkatan sesuai dengan pembagian UPK dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dengan hal ini maka tahun 2019 ini pembangunan sektor kehutan diarahkan pada pembangunan Daerah Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas daerah kabupaten/kota, hal ini dilakukan agar berkurangnya gangguan kawasan TAHURA. Kemudian pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, hal ini dilakukan agar terjaganya area penting untuk konservasi keanekaragaman hayati diluar kawasan konservasi dan kawasan hutan, adanya daerah penyangga yang ditetapkan dan dikelola. Selain itu perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES. Selanjutnya rehabilitasi lahan kritis pada kawasan lindung di luar kawasan hutan , hal ini diharapkan mampu menurunkan resiko kejadian bencana banjir, kekeringan, longsor dan bencana ekologi lainnya. Dengan ini maka hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 pada bidang kehutanan adalah sebagai berikut: 1) menyediakan dokumen rencana pengelolaan TAHURA; 2) melaksanakan pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga kawasan TAHURA; 3) melaksanakan pemulihan ekosistem pada TAHURA; 4) melaksanakan perlindungan dan pengamanan di kawasan TAHURA; 5) menjalankan fungsi area penting untuk konservasi kehati di luar kawasan konsevasi dan kawasan hutan; 6) menjalankan fungsi daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam; 7) melakukan tindakan preventif dan represif dalam rangka penyelamatan ekosistem penting; 8) menyediakan informasi mengenai keaneragaman hayati untuk tujuan konservasi, pendidikan dan ilmu pengetahuan; 9) melakukan tindakan preventif dan represif dalam rangka penyelamatan satwa liar yang masuk dalam Appendix I Cites; 10) penyusunan tata ruang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS; 11) penghijauan pada lahan kritis di kawasan lindung secara vegetative maupun sipil teknis; 12) pemantapan usaha tani berbasis konservasi pada kawasan lindung di luar kawasan; 13) pembuatan bangunan sipil teknis skala kecil (DAM pengendali, DAM Penahan; 14) penghijauan pada lahan kritis di kawasan lindung; 15) penerapan usaha tani berbasis konservasi pada kawasan lindung khususnya daerah tangkapan air danau di luar kawasan; 16) pembuatan bangunan sipil teknis skala kecil (DAM Pengendali, DAM Penahan, Gully Plug); 17) penegakan regulasi terkait pola ruang; 18) penghijauan pada lahan kritis di kawasan lindung/daerah imbuhan mata air; 19) penerapan usaha tani berbasis konservasi pada kawasan lindung khususnya imbuhan mata air di luar kawasan; 20) penegakan regulasi terkait pola ruang; 21) Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka pendek (RPHJPd) unit wilayah KPH; 22) regulasi ekspor hasil hutan kayu; 23) pendampingan UMKM dalam rangka pemberdayaan; dan 24) pembinaan dan monitoring setelah UMKM mendapatkan sertifikat legalitas kayu. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil produksi kehutanan perlu adanya kebijakan yang tepat agar hutan tetap dapat dijaga kelestariannya namun dapat dimanfaatkan hasilnya agar mendapatkan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas < 6.000 m3. Hal ini dilakukan dengan upaya Peningkatan layanan perizinan dan pembinaan industri pengolahan hasil hutan kayu. Agar penanganan kawasan hutan lindung dan hutan produksi bagi kemanfaatan ekonomi, ekologi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan tingkat tapak berjalan dengan baik maka perlu adanya upaya kegiatan pengelolaan hutan pada wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Kemudian agar aktivitas terkait KHDTK, dalam rangka penyusunan peta kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk kepentingan religi, maka perlu upaya pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi. Serta menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dengan pengelola KHDTK terkait penetapan dan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi berjalan. Selanjutnya perlu adanya pengelolaan hutan pada wilayah Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP), agar penegakan hukum pidana bidang kehutanan kepastian penegakan hukum bidang sumber daya alam (kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Rencana Tata Ruang Wilayah telah menggunakan RPDAS terpadu sebagai salah satu acuan dalam penyusunannya sumber daya alam dilakukan dengan berkelanjutan (sustainable) sehingga tidak membahayakan lingkungan lokal, regional, nasional dan bahkan global. Dengan ini maka penyesuaian RKPD Tahun 2019 yang perlu diperhatikan pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 1) pelayanan perizinan usaha industri primer hasil hutan kayu kapasitas < 6.000 m3; 2) jumlah dan sebaran usaha industri primer hasil hutan kayu kapasitas < 6.000 m3; 3) produk dan pemasaran usaha industri primer hasil hutan kayu kapasitas < 6.000 m3; 4) pendampingan dan monitoing; 5) Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Unit Wilayah KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) yang menjadi landasan pengelolaan UPTD KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) yang berada di bawah Dinas Provinsi yang menangani Bidang Kehutanan; 6) prioritas pembangunan kehutanan tingkat nasional dan tingkat provinsi; 7) rencana pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi; 8) update data-data pemanfaatan hutan yang akan dituangkan dalam peta-peta arahan pemanfaatan hutan merupakan peta arahan pemanfaatan hutan yang up to date; 9) Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) unit wilayah KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) yang menjadi landasan pengelolaan UPTD KPH yang berada dibawah dinas provinsi; 10) Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) unit wilayah KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) yang menjadi landasan pengelolaan UPTD KPH yang berada dibawah dinas provinsi; 11) prioritas pembangunan kehutanan tingkat nasional dan tingkat provinsi; 12) penyusunan tata ruang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS; 13) penghijauan pada lahan kritis di kawasan lindung, secara vegetative maupun sipil teknis; 14) penerapan usaha tani berbasis konservasi pada kawasan lindung di luar kawasan; 15) penegakan regulasi terkait pola ruang; 16) penghijauan pada lahan kritis di kawasan lindung; 17) penerapan usaha tani berbasis konservasi pada kawasan lindung khususnya daerah tangkapan air danau di luar kawasan; 18) penegakan regulasi terkait pola ruang; 19) penghijauan pada lahan kritis di kawasan lindung/daerah imbuhan mata air; 20) penerapan usaha tani berbasis konservasi pada kawasan lindung khususnya imbuhan mata air di luar kawasan; 21) penegakan regulasi terkait pola ruang; dan 22) Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS).
1) Optimalisasi pengawasan pengelolaan mineral dan batubara melalui pengalokasian anggaran oprasionalisasi untuk pengawasan pertambangan yang dilaksanakan oleh Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan; 2) Penyusunan Rencana Umum Enargi Daerah – Provinsi (RUED-P) sebagai produk hukum daerah; 3) Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi (RUKD-P) sebagai produk hukum daerah; 4) Pemanfaatan potensi energi setempat, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan percepatan peningkatan rasio elektrifikasi serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Enargi Baru Terbaharukan (EBT); 5) Penyusunan Rencana Usaha penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) oleh pemegang izin Usaha penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan pengawasan penerapan tariff tenaga listrik oleh pemegang IUPTL agar sesuai dengan penetapan Pemerintah Daerah; 6) Dukungan penanganan pengaduan subsidi listrik tepat sasaran, dan dukungan kebijakan penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik; 7) Database perijinan dan pemeliharaan asset-aset bidang ESDM. Untuk mencapai tujuan/sasaran yang di capai pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Pencapaian tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Pasal 119); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketnagalistrikan; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RUEN; Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan; Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil; Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik; Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyediaan LTSHE Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik; Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga; dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Berdasarkan hal tersebut hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Agar dapat meningkatkan iklim usaha perdagangan konvensional dan non konvensional, adanya fasilitasi /asistensi terhadap pengawasan pasca penerbitan izin dan pendaftaran perusahaan yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota, kemudian meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi perdagangan dan kapasitas logistik perdagangan terutama di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal, meningkatkan kualitas dan pengelolaan pusat distribusi perdagangan provinsi, dan mampu memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan pokok, terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, meningkatnya pengawasan barang beredar di wilayah perbatasan, serta meningkatnya pemanfaatan pasar berjangka komoditi, Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang. Dengan sasaran-sasaran tersebut maka perlu diupayakan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi melalui usaha perdagangan yang dilakukan secara optimal dan efisien, Dengan ini maka hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut: 1) penerbitan surat izin usaha perdagangan yang menjadi kewenangan masing-masing provinsi, kabupaten/kota melalui pengenddalian kegiatan uasaha perdagangan; 2) penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan; 3) penerbitan surat tanda daftar waralaba; 4) penerbitan surat keterangan asal (certificate of origin); 5) penerbitan angka pengenal importir (API); 6) pemerikasaan distribusi, pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya; 7) penerbitan rekomendasi pedagang gula dan kayu antar pulau; 8) penyediaan dan pengelolaan pusat sarana distribusi perdagangan; 9) pembinaan dan pemanfaatan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya; 10) pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting; 11) pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting; 12) dukungan pelaksanaan kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID); 13) kegiatan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok; 14) pengawasan pupuk dan pestisida serta penyaluran dan penggunaannya; dan 15) penyediaan sarana dan prasarana perdagangan dan melindungi konsumen guna meningkatkan daya saing produk daerah. Selanjutnya untuk memberikan kemudahan layanan fasilitas ekspor dan import dibidang perdagangan luar negeri dan kualitas promosi dan kelembagaan ekspor semakin meningkat, kemudian adanya perlindungan dan pemberdayaan konsumen, standardisasi, pengendalian mutu, tertib ukur dan pengawasan barang/jasa. Dengan berbagai sasaran tersebut maka diperlukan upaya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi melalui usaha perdagangan yang dilakukan secara optimal dan efisien. Dengan sasaran-sasaran tersebut maka hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut: 1) penyelenggaraan promosi dagang melelui pameran dagang lokal, nasional, dan internasional; 2) pengembangan produk ekspor unggulan; 3) peningkatan daya saing ekspor; 4) penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi; 5) pengelolaan kelembagaan perlindungan konsumen, pemberdayaan konsumen, penanganan dan penyelesaiian sengketa konsumen serta penguatan jejaring perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota; 6) pembentukan dan pengelolaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) serta Rekapitulasi data kasus dan tindak lanjut pengaduan konsumen; 7) pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan tanda daftar lembaga perlindungan konsumen; 8) pelaksanaan metrologi legal pada masing-masing daerah kabupatenupaten/kota, melalui pembentukan unit pelayanan metrologi legal di kabupaten/kota; dan 9) pembentukan tim pengawas terpadu bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta dukungan operasional dan pelaksanaan program/kegiatan tim pengawas terpadu bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan.
Dengan hal ini maka perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan di bidang perindustrian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi melalui pembangunan dan pengelolaan usaha industri yang dilakukan secara optimal dan efisien. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri nasional Tahun 2015-2035 maka dalam perumusan RKPD Tahun 2019 supaya memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1) penyusunan rencana pembangunan industri provinsi; 2) penerapan rencana pembangunan industri provinsi dan kabupaten/kota, penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri besar; 3) evaluasi pelaksanaan rencana pembanguna industri provinsi dan kabupaten/kota; 4) fasilitasi perolehan izin usaha industri, izin perluasan usaha industri, izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri provinsi dan kabupaten/kota; 5) pemantauan dan pengawasan keptuhan usaha industri dan kawasan industri dalam memenuhi ketentuan perizinan industri dan kawasan industri provinsi dan kabupaten/kota; 6) pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran IUI besar di provinsi dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran IUI kecil dan IUI mengegah di kabupaten/kota; 7) fasilitasi penyampaian data industri dan data kawasan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 8) penyampaian hasil pengolahan data industri dan data kawasan industri provinsi, dan kab/kota sebagai informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional; dan 9) pemantauan dan pengawasan kepatuhan penyampaian data provinsi dan kabupaten/kota ke Sistem Informasi Industri Nasional. aa.Transmigrasi Dalam rangka mendukung prioritas nasional kesatu (Pembangunan Manusia melalui pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar) dan prioritas nasional kedua yakni mengenai pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman. Sasaran pembangunan Daerah pada tahun 2019 ini dalam bidang pembangunan transmigrasi adalah memfasilitasi pengembangan di permukiman transmirasi yang mencakup terpenuhinya SPM desa di kawasan transmigrasi, terlayaninya masyarakat desa di kawasan transmigrasi dalam mengembangkan usaha dan mengakses informasi tentang pengembangan usaha ekonomi melalui teknologi tepat guna. Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa-kota; terbentuknya dan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terpenuhinya hak transmigran atas SHM tanah transmigrasi. Dengan ini maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2019 supaya memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1) pemerintah daerah memfasilitasi terhadap 6 (enam) bidang SPM di kawasan transmigrasi terutama pemenuhan fasilitas umum di kawasan transmigrasi; 2) pemda memfasilitasi dan memberikan akses informasi yang baik kepada masyarakat desa di kawasan transmigrasi mengenai Bumdes, UMKM dan pemanfaat teknologi tepat guna; 3) pemda memfasilitasi masyarakat desa di kawasan transmigrasi untuk dapat mengakses teknlogi informasi; 4) pemda mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan transmigrasi; 5) pemda memfasilitasi pemanfaatan sumber daya alam di kawasan transmigrasi sesuai dengan peruntukkan; dan 6) pemda memfasilitasi kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi Pemda memfasilitasi kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi. bb. Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD tahun 2019 antara lain memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1) Review Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanagan daerah, termasuk pembentukan produk hukum daerah yang mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus. Guna mewujudkan Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang responsif, akomodatif dan akuntabel, agar dapat memberi dampak positif terhadap kemudahan investasi, proses birokrasi yang sederhana, serta pelayanan secara cepat, murah dan lebih baik; 2) Dukungan pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019; 3) Evaluasi Perangkat Daerah yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk mengetahui efektifitas tugas dan fungsi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta penyusunan analisa jabatan/analisa beban kerja perangkat daerah, penyusunan SOP ketatalaksanaan, sistem kerja, dan budaya kerja perangkat daerah, dan evaluasi jabatan perangkat daerah; dan 4) Penyusunan dan evaluasi mandiri terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) oleh Pemerintah provinsi, serta penyusunan publikasi ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. cc. Otonomi Khusus Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan otonomi khusus, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 supaya memerhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Otonomi Khusus Aceh Penyiapan kajian dan analisis sinkronisasi Qanun-Qanun Aceh dengan peraturan perundang-undangan. 2) Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Penyelesaian regulasi pendukung kekhususan Papua dan Papua Barat. 3) Otonomi Khusus DKI Jakarta Penyiapan regulasi dan analisa teknis urusan khusus untuk revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4) Daerah Istimewa Yogyakarta Penguatan regulasi pendukung urusan-urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. dd. Kesatuan Bangsa dan Politik Bahwa dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penyusunan dokumen RKPD tahun 2019 supaya memerhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Bahwa dalam penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi dokumen RKPD tahun 2019 tetap mengakomodir pelaksanaan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaiman pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 2) Pelaksanaan pembinaan bidang kesatuan bangsa dan politik antara lain meliputi: a) penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan; b) peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik; c) pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; d) pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya; dan e) peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial. ee. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi terhadap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 supaya memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1) Pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah agar melakukan evaluasi hasil RPJMD dan Renstra perangkat daerah periode yang lalu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah periode berikutnya; 2) Pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah untuk berkoordinasi dengan KPU daerah setempat agar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menyusun visi, misi dan program memerhatikan dokumen RPJPD tahun berkenaan supaya terjadi kesinambungan pembangunan daerah; 3) Updating data dan informasi yang akurat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional; 4) Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta dokumen perencanaan lainnya; 5) Peningkatan tugas dan fungsi Bappeda provinsi dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta koordinasi dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan berperan aktif dalam evaluasi Raperda tentang APBD kabupaten/kota dan Perubahan APBD kabupaten/kota untuk terciptanya sinergi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran; 6) Penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan Perubahan Renja Perangkat Daerah) tepat waktu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan menggunakan format I.A, format I.B, dan format I.C peraturan menteri ini; 7) Apabila penyelenggara Pemerintah Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administrative berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 8) Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, Kepala Daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan; dan 9) Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan. ff. Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2019 supaya memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah dengan memerhatikan ketersediaan barang milik daerah sebagai dasar penyusunan RKPD sesuai dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota agar menjadikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharan Barang Milik Daerah (RKPBMD) sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas pembangunan dan mendukung capaian kinerja Pemerintah Daerah dengan tetap memerhatikan RPJMD; 2) Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam upaya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, penataan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI),serta memberi sanksi kepada pejabat yang melakukan tindakan melanggar ketentuan perundang- undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah; 3) Penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual melalui penataan kelembagaan, serta penyesuaian dan penerbitan regulasi tentang kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah; 4) Upaya peningkatan PAD sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar memerhatikan aspek efisiensi dan efektifitas dalam pencapaian target yang ditetapkan dan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah serta pemberian insentif untuk memungut pajak dan retribusi daerah tersebut; 5) Pengelolaan barang milik daerah ditekankan pada upaya- upaya terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah agar menjadi bagian dalam mewujudkan opini WTP dari BPK; 6) Kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar memerhatikan petunjuk teknis kementerian/lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan perlu dipertimbangkan terkait dana pendamping yang dipersyaratkan agar sudah diperhitungkan dalam pagu indikatif sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2011 tentang Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus; 7) Dukungan kegiatan-kegiatan dalam bentuk kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan terkait kebijakan investasi pemerintah daerah permanen dan nonpermanen agar dapat mengurangi resiko kegagalan investasi daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; 8) Mempertimbangkan terwujudnya alur informasi secara berjenjang dari kabupaten/kota ke provinsi dan ke pusat atau sebaliknya terkait dengan dukungan atas terselenggaranya keterbukaan informasi publik khususnya Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) sesuai amanat Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; 9) Arah Kebijakan Pembangunan Daerah di dalam menerapkan SIKD-TIK di tiap pemda dan BUMD dengan sasaran Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan efisien Hal-hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah: a) Mengidentifikasi Perangkat Daerah yang belum menerapkan SIKD-TIK; b) Memastikan seluruh perangkat yang diperlukan tersedia, misalnya: Arsiparis, Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi, Arsip serta Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, infrastruktur, dll; c) Mendorong seluruh Pemda dan BUMD untuk menerapkan SIKD-TIK dengan menerbitkan suatu kebijakan; 10) Arah Kebijakan Pembangunan Daerah di dalam Mengelola simpul jaringan melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional pada tingkat Pemerintah Daerah dengan sasaran terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan efisien. Hal-hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah: a) Mengidentifikasi Pemerintah Daerah yang belum menjadi simpul jaringan pada JIKN. b) Memastikan perangkat yang diperlukan tersedia memastikan perangkat yang diperlukan tersedia. c) Mendorong Pemerintah Daerah yang belum menjadi simpul jaringan untuk menjadi simpul jaringan dan mendorong pemda yang telah menjadi simpul jaringan untuk mengelola data pada simpul jaringan dengan menerbitkan suatu kebijakan. gg. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, pemerintah daerah wajib menjabarkan dan melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 supaya memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1) Pengawasan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerahbeserta perubahannya melalui kegiatan reviu dokumen RPJMD, RENSTRA-Perangkat Daerah RKPD, RENJA-Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah agar konsistensi dan keselarasan antar dokumen serta penerapan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran daerah dapat terjamin. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tentang Pedoman Review dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran Tahunan Daerah; 2) Pengawasan keuangan dan aset daerah melalui audit keuangan, reviu laporan keuangan setiap semester serta monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran, sehingga secara bertahap dan konsisten tercipta akuntabilitas dan tata kelola pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015- 2019 yang menargetkan Pemerintahan Daerah yang mendapatkan opini WTP pada Tahun 2019 adalah sebanyak 80 persen untuk pemerintah Provinsi, 60 persen untuk Pemerintah Kabupaten dan 65 persen untuk Pemerintah Kota; 3) Pengawasan pengadaan/jasa melalui monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan kontrak dengan rencana yang telah di tetapkan, sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat di percepat dan tidak terjadi penumpukan belanja di triwulan IV. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; 4) Pengawasan perijinan di daerah khususnya pada bidang mineral dan batu bara agar tercipta tata kelola perijinan yang menganut prinsip-prinsip Good Governance. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; 5) Pengawasan dana desa agar ketepatan waktu penyaluran dan penggunaan dana desa dapat tercapai dan akuntabel sehingga dapat meminimalisir penyimpangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN; 6) Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah yang dilakukan Jabatan Fungsional Pengawas urusan penyelanggaran pemerintahan daerah agar lebih dioptimalkan sehingga capaian SPM dan NSPK masing- masing urusan dan kualitas layanan pemerintahan daerah secara konsisten dapat lebih baik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah; 7) Peningkatan kapasitas APIP secara bertahap sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Pemerintahan Daerah dan berada pada level 3 (tiga) di Tahun 2019, melalui penguatan pada area peran dan layanan, pengeloalaan SDM, praktek pengawasan, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi serta struktur tata kelola pengawasan. Hal ini sesuai dengan target yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019; 8) Pengawasan Reformasi Birokrasi melalui asistensi, pendampingan dan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah termasuk di dalamnya pembentukan unit pengendalian gratifikasi, zona integritas dan Whistle Blower System. Hal ini sesuai denganPeraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025; dan 9) Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) BPK dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sehinggga kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah dan nilai kerugian negara/daerah dapat segera diselesaikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. hh. Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2019 supaya memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1) Penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi bagi aparatur yang melaksanakan setiap bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; 2) Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur Pemerintahan Daerah guna memastikan penguasaan kompetensi kerja pada bidang, sub bidang dan sub sub bidang urusan pemerintahan; 3) Pembentukan lembaga sertifikasi profesi pemerintahan daerah (LSP-Pemda) cabang provinsi sebagai unit non struktural yang akan melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi di daerah; 4) Peningkatan kemampuan tenaga pengajar dan pengelola diklat dalam menyelenggarakan diklat berbasis kompetensi; dan 5) Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan diklat di pusat dan daerah bagi kepala daerah, DPRD, dan PNS, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah. ii. Penelitian dan Pengembangan Dalam rangka penguatan dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2019 supaya memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1) Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) melalui penyusunan road map SIDa dan panduan teknis operasional kegiatan penguatan SIDa; dan 2) Peningkatan jumlah dan kompetensi peneliti pada Badan Litbang provinsi dan kabupaten/kota melalui sosialisasi jabatan fungsional peneliti dan pengikutsertaan calon peneliti pada pendidikan dan pelatihan sertifikasi serta pemberian beasiswa bagi peneliti untuk melanjutkan pendidikan. jj. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perbatasan antar negara, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2019 supaya memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: Pemerintah Daerah Provinsi melakukan: 1) Dukungan pembangunan lokasi prioritas perbatasan; 2) Percepatan penyusunan rencana tata ruang awasan perbatasan; 3) Penyusunan kebijakan pemerintahan fokus pada pembangunan infrastruktur ekonomi, termasuk dukungan sarana dan prasarana bagi produksi dan pengolahan komoditas, perluasan akses pasar ke negara tetangga, peningkatan kualitas SDM, penguatan KISS lintas sektor, kebijakan dan regulasi yang mendorong investasi, perlindungan hak warga negara, serta kebijakan dan strategi khusus bagi penguatan sosial budaya perbatasan Negara; 4) Koordinasi pembangunan dikawasan perbatasan melalui komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, agar dapat bersinergi untuk kepentingan bersama; dan 5) Kerjasama pembangunan kawasan perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga dalam rangka dukungan permodalan, pembangunan akses transportasi, telekomunikasi, dan energi. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan: 1) Dukungan pembangunan lokasi prioritas perbatasan; 2) Percepatan penyusunan rencana tata ruang kawasan perbatasan; 3) Menjaga dan memelihara tanda batas; dan 4) Koordinasi pembangunan dikawasan perbatasan melalui komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, agar dapat bersinergi untuk kepentingan bersama. kk. Pengembangan Ekonomi Daerah Dalam rangka meningkatkan kualitas pengembangan ekonomi daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2019 supaya memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1) Penyusunan kebijakan pengelolaan pemberdayaan pasar tradisional terkait dengan kelembagaan, persyaratan, dan kewajiban pemakaian tempat usaha, pengendalian dan evaluasi dan pemberdayaan pasar tradisional sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional; 2) Pengembangan potensi ekonomi daerah melalui produk unggulan daerah dan pemetaan potensi daerah; 3) Promosi dan pemasaran produk khas daerah, unggulan daerah dan peluang jenis-jenis investasi daerah; 4) Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) daerah untuk menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah; 5) Kemudahan memulai usaha serta peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif di daerah melalui pemberian kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan pada lembaga pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di daerah; 6) Pengembangan kelembagaan forum pengembangan ekonomi daerah (FPED); 7) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modalsesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012; 8) Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sertifikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK), antara lain melalui perusahaan penjamin kredit daerah (PPKD); dan 9) Pengembangan kerjasama ekonomi daerah melalui pola kemitraan. IV. KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
No. URAIAN WAKTU LAMA
Membuka PDF…
Peraturan Gubernur (Pergub)