DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2021

Nomor: 28
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
8.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
9.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberpa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENCATATAN PENGESAHAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
2.Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
3.Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
4.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
5.Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
6.Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.
7.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
10.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota.
11.Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut SKPD Dinas Kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten/kota yang melaksanakan urusan kesehatan pada kabupaten/kota.
12.Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
13.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan keuangan daerah.
14.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau Unit SKPD pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola Pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
15.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17.Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
18.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
19.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
20.Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan yang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
22.Rencana Kerja dan Anggaran FKTP Dana Kapitasi yang selanjutnya disingkat RKA-FKTP Dana Kapitasi adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan FKTP yang dibiayai dari Dana Kapitasi.
23.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
24.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
25.Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi.
26.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
27.Surat Pengesahan Pendapatan Dana Kapitasi yang selanjutnya disingkat SP2DK adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan Dana Kapitasi yang tidak melalui rekening kas umum daerah.
28.Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA untuk penerbitan surat pengesahan belanja pada DPA SKPD.
29.Surat Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SPB adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pengesahan yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SP2B.
30.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
31.Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
32.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
33.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENCATATAN PENGESAHAN DANA KAPITASI

Pasal 2

(1)Pencatatan pengesahan Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah dilakukan pengelolaan melalui tahapan:
1. a.penganggaran;
2. b.pelaksanaan dan penatausahaan; dan
3. c.pelaporan dan pertanggungjawaban.
(2)FKTP milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan FKTP yang belum menerapkan pola Pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 3

(1)Penganggaran Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh kepala FKTP.
(2)Kepala FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN setiap tahunnya berdasarkan alokasi penyaluran Dana Kapitasi JKN tahun anggaran sebelumnya.
(3)Penyusunan rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memperhitungkan:
1. a.jumlah peserta yang terdaftar di FKTP; dan
2. b.besaran Dana Kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN setiap tahunnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar perencanaan dan penganggaran Dana Kapitasi JKN pada setiap FKTP.
(5)Rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kepala SKPKD dan kepala SKPD Dinas Kesehatan.

Pasal 4

(1)Berdasarkan rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN setiap FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Kepala FKTP menyusun RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN yang memuat rencana belanja Dana Kapitasi JKN.
(2)Rencana belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan mempedomani pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipetakan dan diuraikan ke dalam program, kegiatan, subkegiatan dan belanja disesuaikan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh kepala FKTP kepada kepala SKPD Dinas Kesehatan.

Pasal 5

(1)RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), paling sedikit memuat:
1. a.pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN;
2. b.pemanfaatan Dana Kapitasi JKN; dan
3. c.standar satuan harga.
(2)Pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diuraikan berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diuraikan untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota.
(5)Ketentuan mengenai format RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Berdasarkan rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN setiap FKTP yang disampaikan oleh kepala FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), Kepala SKPKD menyusun RKA-SKPKD yang memuat rencana penganggaran pendapatan Dana Kapitasi JKN.
(2)Penganggaran pendapatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam akun pendapatan daerah, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, sub rincian objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sesuai kode rekening berkenaan.

Pasal 7

(1)Kepala SKPD Dinas Kesehatan setelah menerima RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN dari kepala FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) menugaskan pejabat administrasi yang membidangi FKTP untuk melakukan penelaahan RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN.
(2)Penelaahan RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.kesesuaian rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN setiap FKTP dengan penyaluran anggaran tahun sebelumnya;
2. b.kesesuaian rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN setiap FKTP dengan jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran Dana Kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.kesesuaian rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.kesesuaian rencana belanja Dana Kapitasi JKN dengan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); dan
5. e.kesesuaian satuan harga berdasarkan standar satuan harga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Penelaahan RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya dokumen RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN secara lengkap.

Pasal 8

(1)Pejabat administrasi yang membidangi FKTP melakukan rekapitulasi RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
(2)Berdasarkan hasil rekapitulasi RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun RKA-SKPD.
(3)RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana belanja Dana Kapitasi JKN yang diuraikan ke dalam program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota, subkegiatan operasional pelayanan puskesmas serta belanja berdasarkan kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan mengenai format RKA-SKPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk dilakukan verifikasi.
(2)TAPD menyampaikan kembali RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN dan RKA-SKPD yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD sesuai dengan kewenangannya untuk dicantumkan dalam rancangan Perda tentang APBD.
(3)Dalam hal hasil verifikasi TAPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD Dinas Kesehatan melakukan penyempurnaan paling lama 2 (dua) hari.
(4)Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 10

(1)Dalam hal rencana Penerimaan Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Perda tentang APBD kabupaten/kota tidak sesuai dengan pembayaran Dana Kapitasi JKN setiap FKTP yang dibayarkan oleh BPJS Kesehataan, pemerintah kabupaten/kota melakukan penyesuaian penganggaran alokasi Dana Kapitasi JKN pada APBD.
(2)Dalam hal terdapat perubahan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang menyebabkan perubahan rencana belanja pada APBD, pemerintah kabupaten/kota melakukan penyesuaian penganggaran alokasi Dana Kapitasi JKN pada APBD.
(3)Dalam hal terdapat sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN pada akhir tahun anggaran berkenaan, digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan melakukan penyesuaian penganggaran alokasi Dana Kapitasi JKN pada APBD.
(4)Penyesuaian penganggaran alokasi Dana Kapitasi JKN pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan mengubah Perkada tentang penjabaran APBD mendahului Perda perubahan APBD.
(5)Penetapan Perkada mendahului Perda perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya dokumen penyesuaian penganggaran alokasi Dana Kapitasi JKN secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Materi muatan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), dimuat dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD.
(7)Dalam hal tidak dilakukan penetapan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), materi muatan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(8)Penetapan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung setelah Perkada ditetapkan.

Pasal 11

(1)Kepala FKTP dapat melakukan perubahan belanja pada RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk menyesuaikan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perubahan belanja RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada sub rincian objek dalam satu rincian objek, rincian objek belanja dalam satu objek, dan antar objek dalam satu jenis belanja pada RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN.
(3)Perubahan belanja RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi besaran alokasi pemanfaatan Dana Kapitasi JKN berdasarkan kebutuhan penggunaan jasa pelayanan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atas usulan kepala SKPD Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Perubahan belanja RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala FKTP dan disetujui oleh kepala SKPD Dinas Kesehatan.
(5)Perubahan belanja RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN yang telah ditetapkan dan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh kepala FKTP kepada kepala SKPD Dinas Kesehatan.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
8.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
9.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberpa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENCATATAN PENGESAHAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
2.Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
3.Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
4.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
5.Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
6.Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.
7.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
10.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota.
11.Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut SKPD Dinas Kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten/kota yang melaksanakan urusan kesehatan pada kabupaten/kota.
12.Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
13.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan keuangan daerah.
14.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau Unit SKPD pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola Pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
15.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17.Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
18.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
19.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
20.Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan yang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
22.Rencana Kerja dan Anggaran FKTP Dana Kapitasi yang selanjutnya disingkat RKA-FKTP Dana Kapitasi adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan FKTP yang dibiayai dari Dana Kapitasi.
23.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
24.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
25.Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi.
26.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
27.Surat Pengesahan Pendapatan Dana Kapitasi yang selanjutnya disingkat SP2DK adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan Dana Kapitasi yang tidak melalui rekening kas umum daerah.
28.Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA untuk penerbitan surat pengesahan belanja pada DPA SKPD.
29.Surat Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SPB adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pengesahan yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SP2B.
30.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
31.Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
32.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
33.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENCATATAN PENGESAHAN DANA KAPITASI

Pasal 2

(1)Pencatatan pengesahan Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah dilakukan pengelolaan melalui tahapan:
1. a.penganggaran;
2. b.pelaksanaan dan penatausahaan; dan
3. c.pelaporan dan pertanggungjawaban.
(2)FKTP milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan FKTP yang belum menerapkan pola Pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 3

(1)Penganggaran Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh kepala FKTP.
(2)Kepala FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN setiap tahunnya berdasarkan alokasi penyaluran Dana Kapitasi JKN tahun anggaran sebelumnya.
(3)Penyusunan rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memperhitungkan:
1. a.jumlah peserta yang terdaftar di FKTP; dan
2. b.besaran Dana Kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN setiap tahunnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar perencanaan dan penganggaran Dana Kapitasi JKN pada setiap FKTP.
(5)Rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kepala SKPKD dan kepala SKPD Dinas Kesehatan.

Pasal 4

(1)Berdasarkan rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN setiap FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Kepala FKTP menyusun RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN yang memuat rencana belanja Dana Kapitasi JKN.
(2)Rencana belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan mempedomani pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipetakan dan diuraikan ke dalam program, kegiatan, subkegiatan dan belanja disesuaikan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh kepala FKTP kepada kepala SKPD Dinas Kesehatan.

Pasal 5

(1)RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), paling sedikit memuat:
1. a.pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN;
2. b.pemanfaatan Dana Kapitasi JKN; dan
3. c.standar satuan harga.
(2)Pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diuraikan berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diuraikan untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota.
(5)Ketentuan mengenai format RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Berdasarkan rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN setiap FKTP yang disampaikan oleh kepala FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), Kepala SKPKD menyusun RKA-SKPKD yang memuat rencana penganggaran pendapatan Dana Kapitasi JKN.
(2)Penganggaran pendapatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam akun pendapatan daerah, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, sub rincian objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sesuai kode rekening berkenaan.

Pasal 7

(1)Kepala SKPD Dinas Kesehatan setelah menerima RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN dari kepala FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) menugaskan pejabat administrasi yang membidangi FKTP untuk melakukan penelaahan RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN.
(2)Penelaahan RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.kesesuaian rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN setiap FKTP dengan penyaluran anggaran tahun sebelumnya;
2. b.kesesuaian rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN setiap FKTP dengan jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran Dana Kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.kesesuaian rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.kesesuaian rencana belanja Dana Kapitasi JKN dengan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); dan
5. e.kesesuaian satuan harga berdasarkan standar satuan harga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Penelaahan RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya dokumen RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN secara lengkap.

Pasal 8

(1)Pejabat administrasi yang membidangi FKTP melakukan rekapitulasi RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
(2)Berdasarkan hasil rekapitulasi RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun RKA-SKPD.
(3)RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana belanja Dana Kapitasi JKN yang diuraikan ke dalam program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota, subkegiatan operasional pelayanan puskesmas serta belanja berdasarkan kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan mengenai format RKA-SKPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk dilakukan verifikasi.
(2)TAPD menyampaikan kembali RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN dan RKA-SKPD yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD sesuai dengan kewenangannya untuk dicantumkan dalam rancangan Perda tentang APBD.
(3)Dalam hal hasil verifikasi TAPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD Dinas Kesehatan melakukan penyempurnaan paling lama 2 (dua) hari.
(4)Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 10

(1)Dalam hal rencana Penerimaan Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Perda tentang APBD kabupaten/kota tidak sesuai dengan pembayaran Dana Kapitasi JKN setiap FKTP yang dibayarkan oleh BPJS Kesehataan, pemerintah kabupaten/kota melakukan penyesuaian penganggaran alokasi Dana Kapitasi JKN pada APBD.
(2)Dalam hal terdapat perubahan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang menyebabkan perubahan rencana belanja pada APBD, pemerintah kabupaten/kota melakukan penyesuaian penganggaran alokasi Dana Kapitasi JKN pada APBD.
(3)Dalam hal terdapat sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN pada akhir tahun anggaran berkenaan, digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan melakukan penyesuaian penganggaran alokasi Dana Kapitasi JKN pada APBD.
(4)Penyesuaian penganggaran alokasi Dana Kapitasi JKN pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan mengubah Perkada tentang penjabaran APBD mendahului Perda perubahan APBD.
(5)Penetapan Perkada mendahului Perda perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya dokumen penyesuaian penganggaran alokasi Dana Kapitasi JKN secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Materi muatan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), dimuat dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD.
(7)Dalam hal tidak dilakukan penetapan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), materi muatan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(8)Penetapan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung setelah Perkada ditetapkan.

Pasal 11

(1)Kepala FKTP dapat melakukan perubahan belanja pada RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk menyesuaikan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perubahan belanja RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada sub rincian objek dalam satu rincian objek, rincian objek belanja dalam satu objek, dan antar objek dalam satu jenis belanja pada RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN.
(3)Perubahan belanja RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi besaran alokasi pemanfaatan Dana Kapitasi JKN berdasarkan kebutuhan penggunaan jasa pelayanan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atas usulan kepala SKPD Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Perubahan belanja RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala FKTP dan disetujui oleh kepala SKPD Dinas Kesehatan.
(5)Perubahan belanja RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN yang telah ditetapkan dan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh kepala FKTP kepada kepala SKPD Dinas Kesehatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENCATATAN PENGESAHAN DANA KAPITASI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENCATATAN PENGESAHAN DANA KAPITASI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2025