Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 25
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2018, No.122
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Tujuan diterbitkan SKP sebagai bentuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul dari proses penelitian dan tidak termasuk pengkajian terhadap substansi penelitian. BAB II LINGKUP PENELITIAN
BAB II
Lingkup Penelitian meliputi:
BAB III PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN
BAB III
Pelaksanaan Penerbitan SKP dilakukan oleh:
Pelaksanaan penerbitan SKP dilakukan melalui tahapan:
www.peraturan.go.id 2018, No.122
Permohonan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disertai dengan dokumen:
www.peraturan.go.id 2018, No.122
a) peneliti kelompok yaitu fotokopi kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar bagi ketua tim; b) badan usaha yaitu: 1) fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim; 2) pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan 3) fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum usaha. c) organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yaitu: 1) fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim; 2) pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan 3) fotokopi surat keterangan terdaftar. d) organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yaitu: 1) fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim; 2) pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan 3) fotokopi surat pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)