DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 31 Tahun 2019

Nomor: 31
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk sinergi perencanaan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
5.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
7.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
11.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

Pasal 2

(1)RKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran dari RPJMD.
(2)RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
1. a.rancangan kerangka ekonomi daerah;
2. b.prioritas pembangunan daerah; dan
3. c.rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada RKP Tahun 2020 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(4)Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), RKPD Tahun 2020 memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Rancangan akhir RKPD Tahun 2020 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD provinsi dan rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota.
(2)Rancangan Perkada tentang RKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi.
(3)Rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi untuk difasilitasi.
(4)Rancangan Perkada tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan secara lengkap dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:
1. a.surat permohonan fasilitasi dari gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau dari bupati/wali kota kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi;
2. b.rancangan akhir RKPD;
3. c.berita acara kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD;
4. d.hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
5. e.gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD;
6. f.hasil reviu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan
7. g.format isian fasilitasi RKPD Tahun 2020.
(5)Format isian fasilitasi RKPD Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Dalam hal RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)belum ditetapkan, penyusunan RKPD Tahun 2020 mengacu pada rancangan RKP yang memuat arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2020.
(2)Arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Dalam hal RKP belum ditetapkan sampai dengan Bulan Juni Tahun 2019, gubernur dapat menetapkan rancangan Perkada tentang RKPD provinsi paling lambat pada akhir Bulan Juni Tahun 2019.
(2)Penetapan rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD provinsi ditetapkan dan/atau paling lambat pada Bulan Juni Tahun 2019.

Pasal 6

(1)Gubernur menyampaikan peraturan gubernur mengenai RKPD provinsi Tahun 2020 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak peraturan gubernur ditetapkan.
(2)Penyampaian RKPD provinsi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi penyusunan Rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7

(1)Bupati/wali kota menyampaikan peraturan bupati/wali kota mengenai RKPD kabupaten/kota Tahun 2020 kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak peraturan bupati/wali kota ditetapkan.
(2)Penyampaian RKPD kabupaten/kota Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi penyusunan Rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 8

Dalam hal daerah yang hasil pemilihan kepala daerah Tahun 2018 tidak menghasilkan kepala daerah terpilih, penyusunan RKPD Tahun 2020 mengacu pada:

a.arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD provinsi;
b.arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, RPJMD Provinsi, program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD kabupaten/kota;
c.peraturan daerah mengenai Perangkat Daerah.

Pasal 9

(1)Dalam hal daerah sedang melakukan proses penyusunan RPJMD sebagai hasil pemilihan kepala daerah Tahun 2018, penyusunan RKPD Tahun 2020 mengacu pada:
1. a.arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD provinsi;
2. b.arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, RPJMD provinsi, program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD kabupaten/kota;
3. c.peraturan daerah mengenai Perangkat Daerah; dan
4. d.visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai satu kesatuan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2019 MENTERI DALAM NEGERI ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2019. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 611. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, ttd R. Gani Muhamad, SH, MAP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690818 199603 1001 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020 I. PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1.Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2.Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3.Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4.Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. II. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2020 (RPJMN 2015-2020): “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2020, antara lain:
1.Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,5 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,0-4,0 persen.
2.Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,0 persen; IPM menjadi 72,5; gini rasio pada kisaran 0,375 – 0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 persen.
3.Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 4,62 persen, Jawa-Bali 5,74 persen, Kalimantan 4,08 persen, Sulawesi 6,68 persen, Nusa Tenggara 3,12 persen, Maluku 6,88 persen Papua 7,18 persen. III. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2020 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:
1.Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2.Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3.Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4.Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
5.Stabilitas pertahanan dan keamanan. Dalam rangka mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan nasional maka arah kebijakan dan program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
1.Prioritas Nasional 1: Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, dengan arah kebijakan yaitu:

a.Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan.
b.Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
c.Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk.
d.Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan.
e.Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi. Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
a.Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan.
b.Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
c.Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
d.Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
e.Pengentasan kemiskinan.
f.Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa.
1. 2.Prioritas Nasional 2: Infrastruktur dan pemerataan wilayah, dengan arah kebijakan yaitu:
a.Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau.
b.Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju.
c.Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan.
d.Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik.
e.Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.
f.Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital. Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
a.Perluasan infrastruktur dasar.
b.Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana.
c.Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi.
d.Peningkatan infrastruktur perkotaan.
e.Perluasan teknologi informasi dan komunikasi.
1. 3.Prioritas Nasional 3: Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan yaitu:
a.Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM.
b.Mempercepat transformasi struktural.
c.Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.
d.Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
e.Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
a.Penguatan kewirausahaan dan UMKM.
b.Peningkatan nilah tambah dan investasi di sektor riil.
c.Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.
d.Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
e.Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
1. 4.Prioritas Nasional 4: Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dengan arah kebijakan yaitu:
a.Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.
b.Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.
c.Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
d.Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim.
e.Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana. Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
a.Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
b.Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
c.Pemenuhan kebutuhan energi baru dan terbaharukan (EBT).
d.Peningkatan daya dukungn SDA dan daya tampung lingkungan.
e.Penguatan ketahanan bencana.
1. 5.Prioritas Nasional 5: Stabilitas pertahanan dan keamanan, dengan arah kebijakan yaitu:
a.Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan.
b.Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional.
c.Menegakkan hukum dan anti korupsi.
d.Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas.
e.Meningkatkan keamanan siber. Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
a.Peningkatan kemampuan pertahanan.
b.Peningkatan diplomasi politik dan kerja sama pembangunan internasional.
c.Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi.
d.Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut.
e.Penanggulangan narkotika dan penguatan Kamtibmas. IV. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2020 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memerhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan bidang urusan sebagai berikut:
1. 1.URUSAN PENDIDIKAN ARAH KEBIJAKZAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Pendidikan 1. Mendukung arah kebijakan nasional Tahun 2020 yang tertuang dalam Prioritas Nasional Pembangunan SDM
2.Penerapan SPM urusan pendidikan daerah provinsi:

a.Usia 16 (enam belas) Tahun sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun
1. 1.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. 2.PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM
3. 3.Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM
4. 4.Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara minimal Memperhatikan program prioritas:
5. 1.Penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial melalui kegiatan prioritas tata kelola layanan dasar.
6. 2.Pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui kegiatan prioritas kualitas tenaga pendidik, afirmasi pendidikan, kelembagaan satuan pendidikan, kualitas pembelajaran dan akademik serta penguatan literasi.
7. 3.Relevansi dan produktifitas SDM melalui kegiatan prioritas pendidikan dan pelatihan vokasi.
8. 4.Penguatan karakter dan kebudayaan melalui kegiatan pendidikan karakter, agama ARAH KEBIJAKZAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) untuk jenis pelayanan dasar pendidikan menengah;
1. b.Usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan khusus. dan kewargaan.
  1. 5.Daerah provinsi harus menginternalisasikan SPM Pendidikan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. 6.Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan pendidikan sebesar 20% (diluar belanja pegawai dan DAK).
  3. 7.Melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam SPM provinsi berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM, Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM dan Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. ARAH KEBIJAKZAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
(1)(2) (3) (4) (5) (6)

2.Penerapan SPM urusan pendidikan daerah kab/kota:
1.Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini;
2.Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar; dan
3.Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk
1.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2.PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM
3.Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM
4.Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara minimal
1.Daerah kab/kota harus menginternalisasikan SPM Pendidikan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan pendidikan sebesar 20% (diluar belanja pegawai dan DAK).
3.Melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam SPM kab/kota berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM, Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM dan Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. ARAH KEBIJAKZAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.

3.1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan untuk mendukung wajib belajar 12 (dua belas) tahun, pendidikan bagi masyarakat miskin, dan mendukung terlaksananya “kembali ke sekolah” (back to school) bagi anak usia sekolah di wilayah
1.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2.UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3.Perpres No. 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi
4.Inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah
1.Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan untuk mendukung wajib belajar 12 (dua belas) tahun, pendidikan bagi masyarakat miskin, dan mendukung terlaksananya “kembali ke sekolah” (back to school) bagi anak usia sekolah di wilayah terpencil, tertinggal dan terbelakang;
2.Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk mendukung
1.Memperhatikan kondisi demografi, topografi dan kekhasan daerah.
2.Memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan sesuai standar sarana dan prasarana yang berlaku.
3.Memperhatikan pemenuhan dan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
4.Memperhatikan pelaksanaan Penerimaan peserta didik baru sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
5.Memperhatikan penyelenggaraan pendidikan literasi sekolah dengan ARAH KEBIJAKZAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) terpencil, tertinggal dan terbelakang;

2.Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya indikator kinerja bidang pendidikan;
3.Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) baik pada lingkup provinsi maupun kab/kota; Kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia
5.Peraturan Bersama antara Mendikbud, Menkes, Menteri Agama dan Mendagri No. 6/X/PB/2014, No. 73 Tahun 2014, No. 41 Tahun 2014, No. 81 Tahun 2014, tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS
6.Surat Edaran No. 420/9239/SJ Tahun 2018, No. tercapainya indikator kinerja bidang pendidikan;
3.Meningkatnya dan berkembangnya pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) baik pada lingkup provinsi maupun kab/kota;
4.Terkendalinya dan terevaluasinya penyelenggaraan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar bidang pendidikan secara berkala;
5.Terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6.Memperhatikan penyelenggaraan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) baik pada lingkup provinsi maupun kab/kota.
7.Memperhatikan penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter di lingkup provinsi maupun kab/kota diantaranya pendidikan karakter dan budaya anti korupsi. ARAH KEBIJAKZAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

4.Pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar bidang pendidikan secara berkala;
5.Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Holisitik- Integratif (PAUD HI) di lingkup kab/kota;
6.Peningkatan dan pengembangan kualitas dan SDM Pendidikan Sekolah Menengah 420/9240/SJ Tahun 2018 tentang pelaksanaan pendidikan literasi sekolah di daerah. pembinaan moral- emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
6.Terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Paud-HI) sebagai pilar perbaikan gizi masyarakat (prevalensi stunting) di lingkup kab/kota;
7.Terselenggaranya revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM;
8.Meningkatnya dan berkembangnya penyelenggaraan ARAH KEBIJAKZAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Kejuruan (SMK) di provinsi;

7.Peningkatan dan pengembangan pendidikan literasi sekolah di lingkup provinsi maupun kab/kota; dan
8.Peningkatan dan penguatan pendidikan karakter di lingkup provinsi maupun kab/kota. pendidikan literasi sekolah di lingkup provinsi maupun kab/kota; dan
9.Meningkatnya dan menguatnya pendidikan karakter di lingkup provinsi maupun kab/kota.
2.URUSAN KESEHATAN NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Pembangunan Manusia Penerapan SPM kesehatan daerah provinsi:
1.Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
2.Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
1.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2.PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM.
3.Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM
4.Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara minimal
1.Daerah provinsi harus menginternalisasikan SPM Kesehatan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan kesehatan sebesar 10% (diluar belanja pegawai dan DAK).
3.Melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam SPM provinsi berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

2.Pembangunan Manusia Penerapan SPM kesehatan daerah kab/kota:
1.Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2.Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3.Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4.Pelayanan kesehatan balita;
5.Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6.Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7.Pelayanan kesehatan pada
5.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6.PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM.
7.Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara minimal
1.Daerah kab/kota harus menginternalisasikan SPM Kesehatan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan kesehatan sebesar 10% (diluar belanja pegawai dan DAK).
3.Melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam SPM Kab/Kota berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) usia lanjut;

8.Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9.Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
10.Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11.Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis; dan
12.Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immune deficiency virus).

3.Pembangunan Manusia Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat melalui percepatan penurunan stunting dan gizi
1.Kepmenkes No. 450/Menkes/SK /IV/2004 tentang pemberian ASI Eksklusif pada bayi di Indonesia.
2.Perpres No. 42 Tahun 2013 tentang gerakan Nasional perbaikan gizi (Gernas PPG).
3.Permen PPN/Bappenas No 1 Tahun Memaksimalkan tumbuh kembang anak dengan upaya penanganan intervensi gizi sensitif dan intervensi gizi spesifik terutama pada 1000 HPK
1.Pemerintah Provinsi:

a.Memfasilitasi pembinaan, pemantauan evaluasi dan tindak lanjut atas kebijakan dan pelaksanaan program dan anggaran dalam program pencegahan stunting;
b.Pemerintah provinsi membentuk atau memanfaatkan tim koordinasi yang sudah ada;
c.Memberikan fasilitas dan dukungan teknis bagi peningkatan kapasitas kab/kota; NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 2018 tentang pedoman pemantauan dan evaluasi RAN/RAD-PG.

4.UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan.
5.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6.PP No. 33 Tahun 2012 tentang air susu ibu eksklusif.
7.UU No. 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan.
8.Permenkes No. 23 Tahun 2014 tentang upaya

d.Mengkoordinir perlibatan institusi non pemerintah; dan
e.Melaksanakan penilaian kinerja kab/kota termasuk memberikan umpan balik serta penghargaaan kepada kab/kota sesuai kapasitas provinsi.
1. 2.Pemerintah kab/kota:
a.Memastikan perencanaan dan penganggaran khususnya di lokasi dengan prevalensi stunting tinggi dan/atau kesenjangan kecukupan layanan yang tinggi;
b.Pemerintah kab/kota melaksanakan 8 aksi konvergensi program penurunan stunting terintegerasi dengan melibatkan peran seluruh NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) perbaikan gizi.

9.Permenkes No. 15 Tahun 2013 tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan memerah air susu ibu.
10.Permenkes No. 3 Tahun 2014 tentang STBM.
11.Inpres No. 1 Tahun 2017 tentang Germas.
12.Surat Keputusan Menkokesra No. 11 Tahun 2014 tentang Teknis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. OPD terkait dan multisektor;

c.Pemerintah kab/kota memperbaiki pengelolaan layanan dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang tersedia; dan
d.Pemerintah kab/kota mengkoordinir kecamatan dan pemerintah desa dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data.
1. 3.Pemerintah desa:
a.Melakukan konvergensi dalam perencanaan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa;
b.Pemerintah desa NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

13.Surat Keputusan Deputi Bidang SDM Kemen PPN /Bappenas No. 37/D.I/66/2014 tentang Kelompok Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. memastikan setiap sasaran 1000 HPK menerima dan memanfaatkan intervensi gizi prioritas;

c.Implementasi kegiatan dilakukan kerja sama dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM), pendamping program keluarga harapan, petugas pusksesmas, bidan desa serta petugas Keluarga Berencana (KB);
d.Pemerintah desa memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinir pendataan sasaran dan pemutahiran data setiap bulan; dan NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)
1. e.Bentuk program/kegiatan terkait penurunan stunting melaui intervensi gizi spesifik dan sensitif, antara lain.
  1. 4.Urusan kesehatan:
2. a.PMT pemulihan untuk ibu hamil KEK.
3. b.Pemberian IFA/tablet tambah darah bagi ibu hamil.
4. c.Kelas ibu hamil.
5. d.PMT bagi balita.
6. e.Penguatan fasilitas bagi Posyandu.
7. f.Pelayanan ante natal ibu hamil.
8. g.Pelayanan post natal ibu bersalin.
9. h.Pemberian Vitamin A pada anak 6-59 bulan.
10. i.Imunisasi Dasar lengkap.
11. j.Pencegahan dan NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Penanganan kecacingan pada balita.
1. k.Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri.
2. l.Promosi penggunaan jamban Sehat dan cuci tangan pakai sabun.
3. m.Dukungan fortifikasi pangan.
4. n.Penanganan balita gizi buruk.
5. o.Pembinaan MTBS pada Puskesmas.
6. p.Pencegahan malaria pada ibu hamil (daerah endemis).
7. q.Penanganan ibu hamil positif HIV.
  1. 5.Urusan keluarga berencana: Bina Keluarga Balita.
  2. 6.Urusan kependudukan dan catatan sipil:
8. a.Penyediaan akte kelahiran anak 0-24 bulan. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
(1)(2) (3) (4) (5) (6)
1. b.Fasilitas penyediaan NIK.
  1. 7.Urusan pertanian dan ketahanan pangan:
2. a.Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); dan
3. b.kawasan mandiri pangan.
  1. 8.Urusan Kelautan dan Perikanan: promosi konsumsi hasil kelautan dan perikanan.
  2. 9.Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:
4. a.Pembangunan/pengemba ngan sarana/prasarana air minum layak; dan
5. b.Pengembangan sarana/prasarana sanitasi layak.
  1. 10.Urusan pendidikan
6. a.Penyelenggaraan PAUD;
7. b.Kelas Parenting;
8. c.Penguatan UKS (Unit Kesehataan Sekolah); dan
9. d.Bantuan Sanitasi Sekolah. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
(1)(2) (3) (4) (5) (6)

11.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: sosialisasi gizi seimbang, ASI, Pembatasan gula garam Lemak (GGL), kesehatan reproduksi, dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga.
12.Urusan sosial

a.Family Development Sesion (FDS) pada program keluarga harapan (PKH); dan
b.Fasilitasi pelaksanaan bantuan pangan non tunai (BPNT).
1. 13.Urusan komunikasi dan informatika: kampanye nasional terkait stunting.
2. 14.Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
a.Pembinaan kader kegiatan pencegahan stunting di tingkat desa; dan NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)
1. b.Pembinaan pemanfaatan dana Desa dalam upaya penurunan stunting.
  1. 15.Perencanaan Pembangunan Daerah:
2. a.koordinasi Perencanaan dan penganggaran kegiatan percepatan penurunan stunting;
3. b.Penguatan Koordinasi, pemantauan dan evaluasi program percepatan penurunan stunting; dan
4. c.Advokasi penerapan kebijakan percepatan penurunan stunting.
  1. 4.Pembangunan Manusia Peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta SDM kesehatan.
  2. 1.UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
  3. 2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang
  4. 1.Meningkatnya fasilitas kesehatan yang terakreditasi.
  5. 2.Tercapainya 100 persen target UCI.
  6. 3.Meningkatnya fasilitas kesehatan
  7. 1.Memperhatikan kondisi demografi, topografi dan kekhasan daerah.
  8. 2.Memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan serta pemenuhan SDM kesehatan. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Pemerintahan Daerah

3.Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019
4.Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
5.Permenkes No. 56 Tahun 2016 tentang Standar Rumah Sakit yang memiliki minimal 5 (lima) jenis tenaga kesehatan .
3.Memperhatikan pengembangan kompetensi SDM kesehatan.
4.Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN.
5.Pembangunan Manusia Ketersediaan obat, mutu obat, vaksin, alat kesehatan dan makanan minuman.
1.UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3.Permendagri 41
1.Meningkatnya ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
2.Meningkatnya kualitas obat yang memenuhi syarat
3.Meningkatkannya kuantitas dan kualitas alat kesehatan yang
1.Memperhatikan jalur distribusi obat, vaksin, alat kesehatan dan makanan minuman.
2.Memastikan ketersediaan obat (buffer stock)
3.Memperhatikan mekanisme pengendalian, pemantauan, dan evaluasi produksi sampai distribusi makanan minuman NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Tahun 2018 tentang peningkatan koordinasi pembinaan pengawasan obat dan makanan di Daerah. memenuhi syarat

4.Meningkatnya kualitas makanan dan minuman yang memenuhi syarat. yang beredar di masyarakat
4.Melakukan Peningkatan Koordinasi pembinaan pengawasan ketersediaan alat kesehatan, obat, vaksin dan makanan.
6.Pembangunan Manusia Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat:
1.Capaian penurunan anemia pada ibu hamil;
2.Persentase capaian penurunan Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup;
1.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2.Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.
3.PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM.
4.Perpres 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional
1.Menurunya prevalensi anemia pada ibu hamil.
2.Menurunnya Angka Kematian Ibu dan Anak.
3.Meningkatnya pemberian ASI eksklusif pada bayi.
4.Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek pada anak baduta).
5.Menurunnya prevalensi
1.Memperhatikan target pencapaian SPM (100%) bagi ibu hamil untuk pemberian zat besi (Fe) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnagan yang berlaku.
2.Memperhatikan NSPK yang ditetapkan oleh K/L terkait.
3.Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

3.Persentase capaian penurunan Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup;
4.Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat ASI eksklusif;
5.Peningkatan prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita; dan
6.Peningkatan prevalensi wasting (kurus) anak balita. Percepatan Perbaikan Gizi. kekurangan (under weight) pada anak balita.
6.Menurunnya Prevalensi wasting (kurus) anak balita. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

7.7Pembangunan Manusia Promotif dan Prenventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas):
1.Peningkatan kualitas lingkungan;
2.Peningkatan perilaku hidup sehat;
3.Penyediaan pangan sehat dan percepatan gizi;
4.Peningkatan aktivitas fisik masyarakat; dan
5.Peningkatan edukasi hidup sehat.
1.UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3.Inpres No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
4.Permen PPN No. 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat
1.Meningkatnya kualitas lingkungan.
2.Meningkatnya perilaku hidup sehat.
3.Meningkatnya ketersediaan pangan sehat dan percepatan gizi.
4.Menigkatkannya aktivitas fisik masyarakat.
5.Meningkatnya edukasi hidup sehat.
1.Daerah provinsi dan kab/kota harus mengalokasikan untuk penyusunan kebijakan di daerah dalam mendukung program Germas dalam bentuk Perkada (Pergub/Perwalkot/Perbub)
2.Perlu kolaborasi, partisipasi, dan collective action stakeholder secara terpadu dan terintegrasi NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Hidup Sehat.

5.Perpres No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
8.8Pembangunan Manusia Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta peningkatan penyehatan lingkungan.
1.UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
2.UU No. 32 Tahun 2010 tentang larangan merokok.
3.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4.Permenkes No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata
1.Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
2.Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.
3.Meningkatnya kualitas lingkungan yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan.
4.Meningkatnya jumlah kab/kota yang
1.Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L terkait.
2.Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Laksana Malaria

5.Permenkes No. 94 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Filariasis.
6.Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.
7.Permenkes No. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan TB.
8.Permenkes No. 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.
9.Peraturan Bersama Mendagri & menyelenggarakan kab/kota Sehat. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Menkes No.: 34 Tahun 2005 No.: 1138/Menkes/P B/VIII/2005.

9.Pembangunan Manusia Peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
1.Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
2.Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.
3.Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Meningkatnya jumlah penduduk yang menjadi PBI melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) diluar beban APBN Pengintegrasian penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam rangka mencapai universal health coverage (UHC) sesuai target nasional
10.0 . Pembangunan Manusia Penyelesaian perguruan tinggi kesehatan milik Pemerintah Daerah tahun 2020.
1.UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda Mempercepat Penyelesaian perguruan tinggi kesehatan milik Pemerintah Daerah Tahun 2020 Bagi daerah yang memiliki perguruan tinggi kesehatan dapat mengalokasikan anggaran untuk proses belajar mengajar dan kegiatan operasional selama tahun 2020.
3.URUSAN PEKERJAAN UMUM NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1. (Sumber Daya Air) ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional:
1.Pembangunan dan Peningkatan jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa (juta ha).
2.Rehabililtasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha).
3.Pembangunan waduk.
1.Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya
2.Terlaksananya pemenuhan kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat
3.Terlaksananya pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi
1.UU No. 23 Tahun 2014.
2.Permen PUPR No. 27/PRT/M/201 5 tentang Bendungan.
3.PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
4.Permen PUPR No. 11/PRT/M/201 5 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut.
1.Terlaksananya konservasi sumber daya air.
2.Terpenuhinya kebutuhan air baku untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat.
3.Terpenuhinya kebutuhan air baku untuk kegiatan irigasi, industri, perkotaan serta kebutuhan sosial dan ekonomi produktif lainnya.
4.Terlaksananya peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi resiko banjir, resiko aliran
1.Meningkatkan Sumber air baku yang berasal dari waduk dan embung yang ketersediaan airnya dapat terjamin sepanjang tahun.
2.Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat.
3.Pembangunan bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya.
4.Rehabilitasi bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya.
5.Revitalisasi danau prioritas
6.Operasi dan pemeliharaan bendungan, embung, dan bangunan.
7.Pembangunan dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

4.Ketahanan Air: Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi (permukaan, air tanah, pompa, rawa, dan tambak).
5.Pembuatan Peta IGT (Informasi Geospasial Tematik) untuk daerah irigasi dan sawah beririgasi.
6.Pembinaan pengelolaan dan penyelenggaraa n sumber daya air.
4.Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi resiko daya rusak air termasuk perubahan iklim
5.Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksa naan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien, dan berkelanjutan,
5.Permen PUPR No. 14/PRT/ M/ 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.
6.Permen PUPR No. 21/PRT/M/201 5 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak.
7.Permen PUPR No. 23/PRT/M/ 2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi.
8.Permen PUPR No. 29/PRT/M/ 2015 tentang Rawa. sedimen, resiko aliran lahar gunung berapi, serta abrasi pantai.
5.Terlaksananya pengelolaan sumber daya air terpadu berbasis wilayah sungai.
8.Pembangunan dan rehabilitasi embung untuk air baku.
9.Pembangunan dan rehabilitasi unit air baku, meliputi intake.
10.Penyediaan sarana prasarana air baku tersebut disinkronkan dengan pengembangan instalasi pengolahan air dan saluran distribusi hingga ke masyarakat.
11.Penyediaan air baku yang layak juga harus didukung dengan upaya pengendalian pencemaran air pada sumber- sumber air dengan mengikutsertakan masyarakat.
12.Pembangunan dan rehabilitasi bendungan sebagai sumber air
13.Pembangunan dan rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah, dan irigasi tambak, sesuai kewenangan. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi.

9.Permen PUPR No. 30/PRT/M/ 2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.
10.Permen PUPR No. 07/PRT/M/ 2015 tentang Pengamanan Pantai.
11.Permen PUPR No. 13/PRT/M/ 2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air.
12.Permen PUPR No. 11/PRT/M/ 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan
14.Normalisasi sungai dan pembangunan dan rehabilitasi tanggul pengendali banjir.
15.Pembangunan dan rehabilitasi tebing.
16.Pembangunan dan rehabilitasi pintu air dan bendung pengendalil banjir.
17.Pembangunan dan rehabilitasi kanal banjir.
18.Pembangunan dan rehabilitasi stasiun pompa banjir.
19.Pembangunan dan rehabilitasi polder/kolam retensi.
20.Pengelolaan drainase, sesuai dengan kewenangan.
21.Pengembangan Flood Forecasting & Warning System (FFWS).
22.Pembangunan dan rehabilitasi sabo.
23.Pembangunan dan rehabilitasi check-dam. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Reklamasi Rawa Pasang Surut.

13.Permen PUPR No. 04/PRT/M/ 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.
14.Permen PUPR No. 10/PRT/M/ 2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air.
15.Buku II RPJMN 2015-2019.
24.Pembangunan dan rehabilitasi breakwater.
25.Pembangunan dan rehabilitasi seawall/tanggul laut.
26.Penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai sesuai dengan kewenangan. Pola dan rencana ini sudah diharmonisasikan dengan rtrw provinsi dan rtrw kab/kota pada wilayah sungai tersebut.
27.Koordinasi antar semua stakeholder pada wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai sesuai dengan kewenangan (misalnya TKPSDA).
28.Pelibatan masyarakat pada wilayah sungai untuk pengelolaan sumber daya air.
29.Pengembangan sistem informasi sumber daya air, termasuk didalamnya NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) mencakup data hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi.

2. (JALAN) Infrastruktur Dasar dan Konektivitas:
1.Kondisi mantap jalan kemantapan jalan provinsi menjadi 75 persen, meningkatnya kemantapan jalan kabupaten/kota menjadi 65 persen.
2.Infrastruktur Dasar dan Konektivitas : Pembangunan jalan baru

a.Penyelenggaraan jalan provinsi.
b.Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.
1. 1.UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Lampiran
2. 2.UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan
3. 3.Permen PUPR NOMOR: 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan
4. 4.PP 15 Tahun 2005 tentang Jalan TOL
5. 5.Buku RPJMN 2019
6. 1.Peningkatan Jalan akses ke pelabuhan dan bandara.
7. 2.Penyediaan sarana dan prasarana Infrastruktur.
8. 3.Peningkatan Jalan setapak antar wilayah kab/kota.
9. 4.Percepatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan penghubung kab/kota.
10. 5.Percepatan Pembangunan dan rehabilitasi jembatan penghubung kab/kota.
11. 1.Memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa, meningkatkan pelayanan kebutuhan pergerakan masyarakat dengan harga yang terjangkau, serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
12. 2.Peningkatan infrastruktur Jalan yang menuju ke desa masih banyak jalan rusak yang berupa jalan setapak yang sulit dilalui oleh kendaraan.
13. 3.Meningkatnya kemantapan jalan jalan provinsi menjadi 80 persen, dan jalan kabupaten/kota menjadi 70 persen.
14. 4.Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (kumulatif 5 tahun).

6.Penyediaan akses Infrastruktur Jalan. pertumbuhan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi.
3.(Bangunan Gedung). Implementasi Perda BG untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peningkatan Investasi Membuat regulasi dalam rangka implementasi penyelenggaraan BG berupa peraturan daerah maupun peraturan bupati/wali kota
1.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2.Buku RPJMN 2019
3.UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung
4.PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 28/2002 Perda BG
1.Menyediakan landasan hukum melalui penetapan Perda dan tata laksana operasional implementasi melalui Perbup/Perwalkot dalam pelaksanaan penertiban SLF, pendataan BG, dan pembentukan TABG
2.Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang tertib secara administratif dan andal secara teknis
3.Menyediakan basis data sebagai bahan evaluasi maupun
1.Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Perda BG
2.Peningkatan kualitas dan kapasitas aparat Pemda sebagai instansi teknis yang akan mengawal penyelenggaraan BG
3.Ketersediaan data dan informasi mengenai permasalahan, potensi, tantangan, arah pembangunan daerah tersebut (visi misi pembangunan daerah)
4.Kesiapan kelembagaan penyelenggara BG dan SOP- nya
5.Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung di kawasan perkotaan NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) penyusunan kebijakan daerah.

4.Infrastruktur Dasar dan Konektivitas: Akses Sanitasi Layak Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
1.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2.PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM
3.PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
4.Buku RPJMN 2019
5.PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara minimal
1.Tercapainya presentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai.
2.Tercapainya pembangunan SPALD dan pengelolaan air limbah lintas kab/kota, Tercapainya pengembangan SPALD.
3.Sampah: Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

a.Pengurangan NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

6.UU Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
7.Permen Pekerjaan Umum No. : 12/PRT/M/2 014 tentang Penyelenggara an Sistem Drainase Perkotaan sampah;

b.Penanganan sampah;
c.Pengembangan dan optimalisasi kegiatan pengolahan sampah; dan
d.Pengembangan TPA yang berwawasan lingkungan. Pengembangan TPA Regional.
1. 4.Drainase:
a.Mewujudkan pengelolaan drainase perkotaan melalui penyiapan rencana induk sistem NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) konprehensif.
1. b.Mewujudkan pengelolaan keterpaduan pengelolaan prasaran drainase dengan prasarana dan sarana perkotaan.
2. c.Mewujudkan pengelolaan drainase dengan memperhatikan konservasi SDA.
3. d.Pengurangan tingkat genangan terutama pada kawasan startegis perkotaan NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
(1)(2) (3) (4) (5) (6) untuk menjaga produktifitas dan ekonomi kota/kab melindungi investasi terbangun dan mencegah timbulnya dan tersebarnya penyakit yang dutularkan melalui air.
1. e.Pengurangan genangan dikawasan perumahan dan permukiman.
2. f.Pengurangan tingkat genangan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
(1)(2) (3) (4) (5) (6) yang layak sehat dan bersih.
1. g.Penyediaan PS bangunan yang layak huni dan sehat.
  1. 5.Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif
  2. 1.Penyelenggara an pelatihan tenaga kerja konstruksi.
  3. 2.Penyelenggara sistem informasi jasa konstruksi cakupan Pemerintah Daerah
  4. 3.Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional
  5. 4.Pengawasan
  6. 1.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  7. 2.UU No. 2 Tahun 2017 tentang jasa Konstruksi
  8. 3.Pemendagri 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksankaan Urusan
  9. 1.Tercapainya pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi
  10. 2.Tercapainya peningkatan Tenaga Kerja Konstruksi kompeten yang bersertifikat
  11. 3.Terselenggaranya sistem informasi jasa konstruksi yang terintergrasi sesuai cakupan wilayahnya
  12. 4.Tersedianya data dan informasi terkait
  13. 1.Pemerintah provinsi menyelenggarakan pelatihan tenaga ahli konstruksi yang terdiri atas:
2. a.Peningkatan kompetensi dan produktivitas konstruksi meliputi penyiapan, pelaksanaan, dan pelaporan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan
3. b.Peningkatan kerja sama dan pemberdayaan pemangku kepentingan terkait dengan pelatihan tenaga ahli Konstruksi.
  1. 2.Pemerintah kab/kota menyelenggarakan pelatihan NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
(1)(2) (3) (4) (5) (6) tertib usaha, tertib penyelenggara an dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pembinaan jasa konstruksi

5.Terselenggaranya penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional yang efektif.
6.Tercapainya usaha jasa konstruksi yang tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan. tenaga terampil konstruksi yang terdiri atas:

a.Peningkatan kompetensi dan produktivitas konstruksi meliputi penyiapan, pelaksanaan, dan pelaporan pelatihan tenaga terampil konstruksi; dan
b.Peningkatan kerjasama dan pemberdayaan pemangku kepentingan terkait dengan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
1. 3.Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Provinsi meliputi:
a.Peningkatan layanan kelembagaan penyelenggara sistem informasi;
b.Penyediaan data dan informasi sumber daya konstruksi, investasi infrastruktur, dan pasar NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) konstruksi; dan
1. c.Peningkatan layanan informasi tentang produk pembinaan jasa konstruksi.
  1. 4.Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kab/kota meliputi:
2. a.Peningkatan layanan kelembagaan penyelenggara sistem informasi;
3. b.Penyediaan data dan informasi sumber daya konstruksi, investasi infrastruktur, pasar konstruksi, izin usaha jasa konstruksi, dan tertib penyelenggaraan konstruksi; dan
4. c.Peningkatan layanan informasi tentang produk pembinaan jasa konstruksi.
  1. 5.Pemerintah kab/kota menyelenggarakan penerbitan NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
(1)(2) (3) (4) (5) (6) izin usaha jasa konstruksi nasional yang memperhatikan:
1. a.Domisili
2. b.Jumlah Persyaratan perpajakan
3. c.Persyaratan hukum (legalitas)
4. d.Persyaratan teknis usaha
  1. 6.Pemerintah kab/kota menyelenggarakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi yang merupakan kewenangan kab/kota melalui:
5. a.Pembinaan tertib penyelenggaraan konstruksi;
6. b.Pengawasan sistem rantai pasok sumber daya konstruksi, klasifikasi usaha jasa konstruksi, kualifikasi usaha jasa konstruksi, dan pemenuhan persyaratan usaha jasa konstruksi; NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
(1)(2) (3) (4) (5) (6)
1. c.Pengawasan proses pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, penerapan standar K4 untuk usaha perseorangan, dan sistem manajemen mutu; dan
2. d.Pengawasan pemanfaatan produk konstruksi yang memperhatikan fungsi, umur rencana, kapasitas beban, serta pemeliharaan produk sesuai siklus hidup aset.
  1. 4.URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Prioritas Nasional 1: Pembangunan Manusia*) Program Prioritas 4 Akses perumahan dan Permukiman Layak *)Berdasarkan hasil formulasi Prioritas Nasional pada rancangan RKP 2020
1.UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
2.PP 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
3.UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah
4.PP 2/2018 tentang SPM
5.Perpres 59/2017 tentang
1.Tersedianya akses pengelolaan air limbah domestik untuk 100% rumah tangga dengan 90% pada Tahun 2024
2.Meningkatnya pengelolaan sampah domestik sebesar 100% pada Tahun 2024
1.Pembangunan infrastruktur air limbah domestik meliputi:

a.pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat skala permukiman;
b.pembangunan/perbaikan tangki septik rumah tangga; dan
c.Peningkatan pengelolaan lumpur tinja melalui penerapan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT).
1. 2.Pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah:
a.sarana dan prasarana pengumpulan sampah;
b.pembangunan TPS/TPST 3R;
c.Penyusunan dokumen legal formal di daerah mengenai NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

6.Permen PUPR 4/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pengelolaan air limbah dan sampah domestik;

d.Penerapan regulasi daerah yang mengatur kewajiban pembayaran pengelolaan air limbah dan sampah domestik oleh masyarakat/konsumen;
e.Penyelarasan Strategi Sanitasi kab/kota dengan rencana pemenuhan target SDGs dan SPM;
f.Pengembangn dan pelaksanaan kampanye pengelolaan air limbah dan sampah domestik serta pelibatan media di dalamnya;
g.Penyiapan readiness criteria daerah terutama dalam perencanaan teknis dan penguatan institusi;
h.Pengaturan kerja sama dengan penyedia layanan NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) penyedotan, mulai dari pemberian lisensi, pengelolaan database hingga mekanisme pemantauan pembuangan air limbah domestik;
1. i.Pengembangan kerja sama dengan daerah lain untuk pembangunan dan pengoperasin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan instalasi pengolahan sampah sanitary landfill skala regional;
2. j.Penguatan kapasistas penyedia jasa layanan skala kecil (domestic private);
3. k.Peningkatan dukungan pemda terhadap pengelolaan sarana NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
(1)(2) (3) (4) (5) (6) komunal; dan
1. l.Pelaksanaan program perubahan perilaku di tiap desa dan kelurahan yang belum Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
  1. 2.Prioritas Nasional 1: Pembangunan Manusia*) Program Prioritas 4 Akses perumahan dan Permukiman Layak. *)Berdasarkan hasil formulasi Prioritas Nasional pada rancangan RKP 2020
  2. 1.Akselerasi penyediaan air baku aman dan berkelanjutan yang memenuhi Aspek Kuantitas dan Kualitas
  3. 2.Percepatan Penyediaan Akses Air Minum Aman
  4. 3.Peningkatan Kapasitas dan Kinerja
  5. 1.UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
  6. 2.PP No. 121 Tahun 2015 tentang Penguasaan Sumber Daya Air
  7. 3.PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
  8. 4.PP No. 2 Tahun
  9. 1.Terpenuhinya akses layanan air minum yang layak, aman dan berkelanjutan, serta pengelolaan air minum yang handal
  10. 2.Penyediaan Air baku/Air Minum Perpipaan yang Aman
  11. 3.100% pemenuhan akses air minum layak
  12. 4.Terwujudnya pengelolaan air mimum yang handal
  13. 1.Penyediaan Air Baku untuk Air Minum dan Sektor Lainnya:
2. a.Konservasi, monitoring, pencegahan dan law enforcement terhadap pencemaran air permukaan dan air tanah
3. b.Penyediaan air baku untuk SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan melalui bauran sumber air diantaranya pemanfaatan potensi bendungan, embung, serta sumber air lainnya termasuk pemanenan air NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Operator dalam menyediakan layanan air minum aman

4.Perkuatan Kelembagaan SPAM
5.Perubahan Perilaku Masyarakat Dalam Mengakses Air Minum Aman 2018 tentang Pelayanan Minimal
5.Permen PU No 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
6.Permenkes No. 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
7.Permenkes No. 736 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan Kualitas Air Minum
8.Permenkes No. (PDAM Sehat 100%, Rata-rata NRW 20%)
5.Perubahan perilaku masyarakat dengan sasaran berkurangnya pemakaian air tanah dan beralih ke jaringan PDAM serta berkurangnya rata- rata pemakaian air PDAM
6.Optimalisasi Pendanaan Inovatif untuk Infrastruktur Air Baku/Air Minum dan Penguatan Regulasi, kapabilitas serta Koordinasi Kelembagaan hujan, grey water (Bauran Air Domestik), dan pemanfaatan kapasitas sarana dan prasarana air baku serta instalasi pengolahan air (IPA) yang telah terbangun (termasuk idle capacity)

c.Pengembangan SPAM Regional
d.Penyediaan Tampungan Air untuk Aglomerasi Air Baku Metropolitan: Jabodetabekpunjur, Bandung Raya, Kartamantul, Gerbangkartasusila, Kedungsepur, Sarbagita, Mamminasat
e.Penerapan teknologi pengolahan air minum di pulau kecil terluar (teknologi SWRO dan rain harvesting) NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum

9.Permen PU No. 25 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha
10.Permendagri No. 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum
2.Penyediaan Akses Air Minum Aman:

a.Penyusunan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan perencanaan lainnya
b.Percepatan pembangunan SPAM dengan mengutamakan SPAM Jaringan Perpipaan, termasuk sambungan rumah untuk air minum
c.Optimalisasi SPAM yang telah terbangun
d.Pengembangan mekanisme pendanaan alternatif untuk pembangunan SPAM
1. 3.Peningkatan Pengelolaan SPAM
a.Penerapan Water Safety Plan dan Pengawasan Kualitas Air Minum
b.Pendataan dan pemetaan aset dan jaringan SPAM NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)
1. c.Penurunan NRW dengan pemasangan integrated sensor water flow monitoring
2. d.Penerapan energy efficiency,
3. e.Penerapan distrik meter induk
4. f.Penerapan Smart Water Management
5. g.Peningkatan kapasitas pengelola/operator SPAM berbasis masyarakat
6. h.Penyadaran masyarakat dalam perilaku hemat air
7. i.Pengurangan pemanfaatan air tanah di daerah yang telah terlayani SPAM
  1. 3.Prioritas Nasional 2: Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah Program Prioritas Penyediaan Akses Sub Urusan Perumahan
  2. 1.Menerapkan standar pelayanan minimun dan
  3. 1.UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  4. 2.UU No. 26
  5. 1.Terpenuhinya hunian layak dan terjangkau untuk rumah tangga
  6. 2.Tersedianya data penyelenggaraan urusan perumahan
  7. 1.Penyediaan dan rehabilitas rumah yang layak huni bagi korban; bencana (provinsi/kab/kota)
  8. 2.Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni beserta NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau perumahan rakyat

2.Meningkatkan kemudahan perizinan dan nonperizinan pembangunan perumahan bagi MBR
3.Menyediakan data penyelenggaraan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman
4.Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaksanaan bidang perumahan dan tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3.UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun
5.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6.UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
7.PP No. 36 tahun 2005 tentang dan kawasan Permukiman
3.Tersedianya dokumen teknis penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
4.Terfasilitasinya kemudahan perizinan pembangunan perumahan bagi masyarakat MBR
5.Terpenuhinya standar pelayanan minimum bidang perumahan rakyat
6.Terselenggaranya pengendalian dan pembinaan pembangunan perumahan bagi masyarakat utilitasnya bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota;
3.Pelaksanaan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan melalui penerapan hunian berimbang dalam penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
4.Pelaksanaan penerapan sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik dan upaya lainnya dalam rangka mendukung upaya kemudahan perizinan dan nonperizinan pembangunan perumahan dengan mengacu Permendagri No 55 Tahun 2017;
5.Pelaksanaan pembinaan terhadap penghuni sarusun dengan penetapan NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) permukiman

5.Menyediakan dokumen perencanaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman
6.Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh
7.Meningkatkan peran dan kolaborasi antar pihak dalam pencegahan dan peningkatan kualitas PKP kumuh
8.Menyelenggarak an PSU di lingkungan pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung
8.PP No. 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraa n penataan ruang
9.PP No. 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraa n kawasan dan permukiman
10.PP No. 64 tahun 2016 tentang pembangunan perumahan bagi MBR perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun (P3SRS);
6.Penguatan implementasi standar keamanan dan kelayakan bangunan, termasuk mitigasi resiko bencana;
7.Pelaksanaan fasilitasi penyediaan dan pencadangan lahan untuk perumahan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau serta mitigasi bencana dan mitigasi relokasi program pemerintah provinsi/kab/kota;
8.Pengalokasian anggaran (APBD) untuk penyelenggaraan pembangunan perumahan sebagai urusan wajib layanan dasar; NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) hunian, perumahan, dan kawasan permukiman yang berkualitas

9.Melaksanakan sertifikasi dan registrasi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta PSU sesuai kewenangannya
11.PP No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
12.Perpres No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
13.Permendagri No 9 Tahun 2009 tentang pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Daerah
9.Penyusunan rencana penyediaan hunian layak/dokumen RP3KP provinsi/kab/kota dan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDG, terutama yang terkait akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau;
10.Peningkatan efisiensi lahan perkotaan untuk penyediaan perumahan melalui peremajaan kawasan dan penyediaan hunian baru dalam rangka penanganan permukiman kumuh;
11.Penguatan implementasi standar keamanan dan kelayakan bangunan, termasuk mitigasi resiko bencana;
12.Penyediaan perumahan yang serasi dengan tata ruang, serta terpadu dengan layanan infrastruktur dasar NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

14.Permendagri No. 55 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Perizinan dan nonperizinan pembangunan perumahan bagi MBR
15.Permendagri No. 100 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal
16.PermenPUPR No. 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman permukiman, terutama akses air minum, sanitasi dan transportasi;
13.Penguatan implementasi kemudahan perizinan dan admnistrasi pertanahan untuk pembangunan perumahan;
14.Pembantukan Pokja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman di daerah;
15.Peningkatan akses terhadap hunian layak dan terjangkau dilakukan melalui penyediaan hunian baru dan peningkatan kualitas hunian;
16.Penyusunan dan pengembangan data rumah tidak layak huni sebagai dasar targeting program/kegiatan penyediaan hunian layak di provinsi dan kabupaten/kota; NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Kumuh

17.PermenPUPR No. 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan
18.PermenPUPR No.14 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh
19.PermenPUPR No. 23 Tahun 2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah
17.Pengalokasian anggaran (APBD) untuk penyelenggaraan pembangunan perumahan sebagai urusan wajib layanan dasar;
18.Penyediaan hunian layak serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
19.Mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
20.Peningkatan efisiensi lahan perkotaan untuk penyediaan perumahan melalui peremajaan kawasan dan penyediaan hunian baru dalam rangka penanganan NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Susun(P3SRS)

20.Permen PUPR 29/PRT/M/201 8 tentang Standar Teknis SPM PUPR
21.PermenPUPR No. 38/PRT/M/201 8 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum JO PermenPUPR No. 3/PRT/M/2018 permukiman kumuh;
21.Melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh menjadi layak huni sesuai dengan kewenangannya;
22.Melaksanakan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan kewenangannya; dan
23.Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam urusan jasa konstruksi dan jasa usaha terkait sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU sesuai dengan kewenangannya.
5.URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Penanggulangan Bencana Percepatan Pemenuhan SPM bidang trantibumlinmas di daerah meliputi: Sub urusan trantibum
1.Sub urusan bencana.
2.Sub urusan pemadam kebakaran.
1.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2.PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM;
3.Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub-Urusan Bencana Daerah Kab/Kota;
4.Permendagri No. 114 Tahun 2018 tentang Standar Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub Urusan Tersedianya layanan dasar sub urusan trantibum, sub urusan benana dan sub urusan pemadam kebakaran bagi warga negara yang wajib diberikan pelayanan sesuai kriteria. Kegiatan diprioritaskan untuk mendorong terpenuhinya layanan dasar pada ketiga sub urusan trantibumlinmas sebagai berikut:
1.Jenis Pelayanan Dasar SPM Sub Urusan Trantibum meliputi: pelayanan atas yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
2.Jenis Pelayanan Dasar SPM Sub Urusan Kebakaran melalui layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang mencakup:

a.layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran;
b.layanan pelaksanaan pemadaman dan NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Kebakaran Daerah Kab/Kota;

5.Permendagri No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kab/Kota. pengendalian kebakaran;

c.layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
d.layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
e.layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.
1. 3.Jenis Pelayanan Dasar SPM sub urusan bencana meliputi:
a.layanan informasi rawan bencana, melalui penyusunan kajian resiko bencana, komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana.
b.layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, melalui penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) kontijensi, pelatihan pencegahan dna mitigasi;
1. c.layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, melalui respon cepat kejadian KLB penyakit/wabah, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penangangan darurat bencana, pencarian evakuasi dan pertolongan korban bencana.
  1. 6.URUSAN SOSIAL NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial Memberikan Pelayanan Dasar kepada Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, Gelandangan dan Pengemis serta Korban Bencana.
1.PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM
2.Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kab/Kota
1.Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti.
2.Terpenuhinya kebutuhan dasar Anak Terlantar di dalam panti.
3.Terpenuhinya kebutuhan dasar Lansia Terlantar di dalam panti.
4.Terpenuhinya kebutuhan dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam panti.
5.Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial. Memperhatikan indikator dan target-target, yaitu :
1.Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. Target: 100 % selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan.
2.Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. Target: 100 % selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan.
3.Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. Target: 100 % selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

4.Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. Target: 100 % selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan.
5.Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. Target: 100 % selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan.
1.Kesejahteraan Sosial Meningkatkan inklusivitas penyandang disabilitas yang menyeluruh pada setiap aspek penghidupan yang dilaksanakan.
1.UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2.PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
1.Pengembangan perlindungan sosial bagi disabilitas miskin melalui pelatihan vokasi, peningkatan kesehatan kerja, pemberdayaan ekonomi dan kredit usaha. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

2.Pengembangan fasilitas, mekanisme dan kapasitas tenaga pelayanan publik agar dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Pemuatan skema perlindungan sosial bagi Lansia.
1.Penguatan bantuan dan jaminan sosial bagi lanjut usia.
2.Perluasan jangkauan dan peningkatan inklusivitas pelayanan publik bagi lansia termasuk jaminan kesehatan dan skema jaminan sosial lainnya.
3.Penguatan layanan sosial berbasis komunitas bagi lanjut usia. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

2.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Partisipatif. PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Peningkatan peran serta PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan. Memprioritaskan sumber dana bantuan sosial dan kegiatan terkait dengan peran serta PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan.
3.Komunitas Adat Terpencil (KAT). Peningkatan kualitas hidup Komunitas Adat Terpencil (KAT). Perpres No. 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap KAT Terwujudnya kemandirian warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
5.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Kelompok Marjinal Lainnya. Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitasi akses terhadap hak dasar. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar dan kelompok marjinal.
7.URUSAN TENAGA KERJA NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi Permenakertrans No. 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi
1.Meningkatkan sinergitas lembaga pelatihan dengan kebutuhan pengguna tenaga kerja
2.Meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga pelatihan
3.Meningkatkan kompetensi peserta pelatihan
1.Dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pelatihan dan/standar kompetensi.
2.Adanya pengakuan terhadap kompetensi yang telah dimiliki
3.Berpusat kepada peserta pelatihan dan bersifat individual.
4.Multientry dan multi exit yang memungkinkan peserta untuk memulai dan mengakhiri program pelatihan pada waktu dan tingkat yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta pelatihan.
5.Setiap peserta pelatihan dinilai berdasarkan pencapaian kompetensi sesuai dengan standar kompetensinya. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

6.Dilaksanakan oleh lembaga pelatihan yang teregistrasi atau terakreditasi nasional.
7.Dilaksanakan Pelatihan untuk Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

2.Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja Akreditasi lembaga pelatihan
1.UU No 13 Tahun 2003.
2.PP No 31 Tahun 2006.
3.Permenaker No 17 Tahun 2016
4.Permenaker No 34 Tahun 2016 Penjaminan mutu atau Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Lembaga Pelatihan Kerja.
1.Jumlah BLK/LPKS yang menjadi target akreditasi.
2.Harmonisasi/sinkronisasi kegiatan dengan pemerintah pusat.
3.Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja Pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK)
1.UU No 13 Tahun 2003.
2.PP No 31 Tahun 2006.
3.Permenaker No 17 Tahun 2016.
4.Permenaker No 34 Tahun 2016. Penjaminan mutu atau Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Lembaga Pelatihan Kerja.
1.Potensi daerah/kebutuhan pasar kerja.
2.Peningkatan dan penataan sarana dan prasarana.
3.Peningkatan kualitas dan kapasitas Instruktur dan Tenaga Pelatihan.
4.Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja Pengembangan LPKS yang kredibel
1.UU No 13 Tahun 2003.
2.PP No 31 Tahun 2006.
3.Permenaker No 17 Tahun 2016.
4.Permenaker No 34 Tahun 2016. Penjaminan mutu atau Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Lembaga Pelatihan Kerja
1.Potensi daerah/kebutuhan pasar kerja.
2.Peningkatan dan penataan sarana dan prasarana.
3.Peningkatan kualitas dan kapasitas Instruktur dan Tenaga Pelatihan. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

5.Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja Pengembangan instruktur yang kompeten
1.Permen PAN No 36 Tahun 2016.
2.Permenaker trans No 252 Tahun 2014. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Instruktur di Lembaga Pelatihan Kerja (BLK UPTD provinsi/kab/kota) dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja.
1.Peningkatan kapasitas Instruktur.
2.Peningkatan kompetensi Instruktur.
3.Pembinaan karir Instruktur.
4.Untuk menanggulangi kekurangan Instruktur maka daerah harus merekrut Instruktur baru.
6.Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja Pengukuran produktivitas tingkat daerah Provinsi UU No. 23 Tahun 2014 Sektor Usaha/Lapangan Usaha dan totalitas ukuran pendapatan daerah. Program sebaiknya berorientasi kepada pengembangan sector usaha produktif dan pengalokasian modal berbasis produktivitas.
7.Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja Fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja dan bursa kerja.
1.UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2.Permen 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.
3.Kepmen No. Harmonisasi Peraturan Penempatan Tenaga Kerja.
1.Pengelolaan Informasi Pasar Kerja di Prov dan Kab/Kota membutuhkan Pengantar Kerja (PNS) dan Petugas antar Kerja (dapat non-PNS) sehingga tiap Daerah memiliki fungsional pengantar kerja yang dapat menjalankan fungsi-fungsi penempatan dan NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Kep.230/Men/2 003 tentang Golongan Dan Jabatan Tertentu Yang Dapat Dipungut Biaya Penempatan Tenaga Kerja. perluasan KK.

8.Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja Pengelolaan informasi pasar kerja
1.Surat Edaran Menteri 11/Men/X/2015 tentang Pelaksanaan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair Dilarang Dipungut Biaya.
2.Kepdirjen 581/PPTK- PKK/III/2016 tentang Pedoman Harmonisasi Peraturan Penempatan Tenaga Kerja Job Fair yang dilaksanakan oleh Swasta dan Perguruan Tinggi tidak dipungut biaya NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Pelaksanaan Pameran Kesempatan Kerja di Prov dan Kab/Kota.

9.Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Krja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
1.MOU Dengan Kemendagri Dan Kemdikbud No. 2/Nk/Men/Ix/2 016 tentang MOU Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus Di Satuan Pendidikan
2.Kepdirjen No. KEP.258/DPPTK /IX/2008 tentang Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja Antar Daerah. Harmonisasi Peraturan Penempatan Tenaga Kerja
1.Disnaker Provinsi Mengeluarkan rekomendasi pengajuan SIUP LPTKS dan SPP AKAD. Disnaker Kab/Kota melakukan pengesahan perjanjian kerja.
2.Pelayanan antar kerja lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan 1 Daerah Kab/Kota NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

10.Efektifitas Diplomasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (pra dan purna penempatan) di daerah Provinsi
1.UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2.UU 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja dengan Indonesia.
3.UU 06 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.
4.PP No. 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
1.Meningkatkan peran Disnaker dalam perlindungan CPMI yang akan berangkat ke luar negeri dalam hal pendataan CPMI berkoordinasi dengan BP3TKI dan BP4TKI di daerah.
2.Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan PMI
3.Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi, Kab/Kota.
4.Dapat membentuk LTSA di tingkat Provinsi dan Kab/Kota.
5.Meningkatkan peran perangkat Desa terkait perlindungan PMI baik pra, masa dan purna penempatan ataupun keluarga PMI dari Desa asal dengan memperbaiki ekonomi keluarga melalui pemberdayaan masyarakat dan community parenting. Serta dengan memperkuat pusat informasi NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pemerintah.

5.PP No. 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.
6.Permen No. Per.09/Men/V/2 009 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan PMI dan Informasi Pasar Kerja agar tetap bekerja di dalam negeri. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Tenaga Kerja Indonesia Swasta.

7.Permen No. Per.10/Men/V/2 009 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan Dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.
8.Permen No. 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

9.Permen No. 23 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia Dari Negara Penempatan Ke Daerah Asal Secara Mandiri.
11.Percepatan Pembangunan Daerah Teringgal Fasilitasi perluasan kesempatan kerja
1.UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerja an.
2.PP 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja. Penempatan Tenaga Kerja melalui Perluasan Kesempatan Kerja melalui Padat Karya, Tenaga Kerja Mandiri dan Terapan TTG Dinas Kab/Kota mengusulkan kegiatan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja melalui e-proposal (http://binapenta.kemnaker.go.id/ e-proposal)
12.1Percepatan Pembangunan Daerah Teringgal Pemberdayaan tenaga kerja melalui wirausaha baru
1.UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2.PP 33 Tahun Penempatan Tenaga Kerja melalui Perluasan Kesempatan Kerja melalui Padat Karya, Dinas Provinsi melakukan verifikasi terhadap usulan-usulan dari Kab/Kota nya masing-masing untuk disinergikan dengan NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja. Tenaga Kerja Mandiri dan Terapan TTG RPJMD. Usulan yang tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah dapat ditolak oleh Provinsi.

13.Percepatan Pembangunan Daerah Teringgal Peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna Usulan berisi data-data mengenai kondisi ketenagakerjaan di daerah dengan mengusulkan kegiatan yang meningkatkan nilai tambah dari potensi sumber daya daerah
14.Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja Fasilitasi penempatan tenaga kerja khusus (difabel, wanita, pemuda dan lanjut usia)
1.UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2.UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
3.UU 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Persons With Disabilities (Konvensi Peningkatan Penempatan dan Pemberdayaan Penyadang Disabilitas dalam jenis-jenis pekerjaan formal dan informal
1.Pengawasan terhadap Perusahaan Swasta dalam perlindungan terhadap hak- hak pekerja penyandang disabilitas.
2.pelatihan dan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas dengan melalui kegiatan perluasan kesempatan kerja. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Mengenai Hak- Hak Penyandang Disabilitas).

4.KEP.205/MEN/ 1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat.
5.MOU antara Menteri BUMN dan Menaker No. 12/NK/MEN/XII /2015 tentang Nota Kesepahaman antara Menteri BUMN Dan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penempatan NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) dan Pelatihan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas pada BUMN.

15.Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahaan Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
1.UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2.PP No. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
3.Perpres No. 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Harmonisasi peraturan terhadap pengendalian penggunaan tenaga kerja asing. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping.

16.Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahaan Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
1.Permen No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permen Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
2.Kepmen Kep.167/Men/2 000 tentang Prosedur Pemberian Ijin Mempekerjakan Harmonisasi peraturan terhadap pengendalian penggunaan tenaga kerja asing.
1.Perpanjangan IMTA melalui Provinsi bagi TKA yang memiliki wilayah kerja dalam satu Provinsi.
2.Pengawasan terhadap TKA yang bekerja di wilayah Provinsi dan Kab/Kota. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) TKA Pendatang Dan Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Kanwil Depnaker Kepala Kanwil Depparpostel Direksi PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara.

3.Surat Edaran Menteri No. 12/Men/X/2015 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
17.Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja
1.UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
1.Peningkatan kesejah- teraan Pekerja/Buruh melalui kejelasan hubungan kerja,
1.Jumlah perusahaan yang belum membuat Peraturan Perusahaan (PP).
2.Jumlah Perusahaan yang sudah ada Serikat NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Bersama (PKB) untuk perusahaan yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi

2.Permenaker No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
3.UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. pengaturan hak dan kewajiban Pekerja dan Pengusaha dalam Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa diskriminasi.
2.Peningkatan Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Pekerja/Serikat Buruh tetapi belum membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan prioritas peserta pembinaan.
3.Jumlah perusahaan yang belum mencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
4.Jumlah Perusahaan yang belum mendaftarkan Perjanjian Kerjasama (Pemborongan/Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh).
18.Percepatan Pengurangan Kemiskinan Peningkatan kapasitas Pekerja & Pengusaha untuk Keterampilan Bernegosiasi dalam
1.UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2.UU No. 21 Tahun 2000 Terwujudnya peningkatan kapasitas pelaku Hubungan Industrial yang terlatih teknik negosiasi.
1.Pelatih telah bersertifikat Trainer Terampil Bernegosiasi dalam Hubungan Industrial.
2.Standar materi sesuai Keterampilan Bernegosiasi dalam Hubungan Industrial. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Hubungan Industrial. tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 19 Percepatan Pengurangan Kemiskinan Penguatan Kelembagaan hub.industrial LKS daerah maupun LKS perusahaan

20.Percepatan Pengurangan Kemiskinan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial meliputi tempat kerja pekerja lebih dari satu Kab/Kota dalam satu Provinsi
1.UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2.UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Meningkatnya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh Mediator Hubungan Industrial Provinsi. Pembinaan Hubungan Industrial dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial pada perusahaan yang rawan Hubungan Industrial.
21.Peningkatan Kepesertaan Jaminan Sosial. UU 40 Tahun 2004 tentang BPJS UU 24 Tahun 2011. Perusahaan aman Hubungan Industrial – Sarana prasarana di Perusahaan bagaimana Dialog LKS. Pelatihan pencegahan Hubungan Industrial pemetaan perusahaan. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

22.Percepatan Pengurangan Kemiskinan Pencegahan perselisihan HI Penilaian HI di perusahaan
23.Percepatan Pengurangan Kemiskinan Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Industrial bagi Mediator Hubungan Industrial.
1.UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2.UU No. 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
3.Permenpan No. PER/06/M.PAN/ 4/2009 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya. Meningkatnya peran dan fungsi mediator di daerah. Pemberdayaan mediator bagi perusahaan-perusahaan di daerah yang rawan kasus. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

4.Permenaker No. 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi.
24.Percepatan Pengurangan Kemiskinan Peningkatan pemahaman kepegawaian daerah terhadap fungsional mediator Hubungan Industrial.
1.UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2.Permenpan No. PER/06/M.PAN/ 4/2009 Tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Optimalisasi peran dan fungsi Mediator Hubungan Industrial. Penerapan jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial sebagaimana Permenpan No. PER/06/M.PAN/4/2009 termasuk tunjangan Mediator HI sebagaimana Perpres No. 94 Tahun 2016. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Kreditnya.

3.Permenaker No. 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi.
4.Perjanjian Kerja sama Antara Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial da Jaminan Sosial Tenaga Kerja, kementerian Ketenagakerjaan No. : B. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 802/PHIJSK/XI /2014, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri No. : 119/3418/OTD A, Deputi Bidang SDM Aparatur kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, No. : MOU/04/PAN- RB/II/2014, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, No. : NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 19/C/KS/XI/20 14 Tentang Optimalisasi Kuantitas dan Kualitas Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial.

25.Percepatan Pengurangan Kemiskinan Penetapan:
1.Upah Minimum Provinsi (UMP).
2.Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
3.Upah Minimum Kab/Kota (UMK).
4.Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMSK).
1.UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2.PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
3.Permenaker No. 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Melindungi upah pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari satu Tahun agar upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja tidak di bawah upah minimum karena ketimpangan jumlah pencari kerja dengan lapangan kerja
1.Bupati/Walikota dapat mengusulkan penetapan UMK apabila Kab/Kota mempunyai kemampuan membayar lebih tinggi daripada daerah lain.
2.Gubernur tidak dapat menetapkan UMSP/UMSK tanpa ada kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Sektor Bersangkutan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor bersangkutan. Apabila tidak ada kesepakatan dimaksud, Dinas ketenagakerjaan tidak perlu NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) menindaklanjuti.

26.Penyusunan Struktur dan Skala Upah di Perusahaan
1.UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2.PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
3.Permenaker No. 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.
1.Dengan diterapkannya struktur dan skala upah di perusahaan diharapkan menjamin adanya kepastian upah bagi pekerja/buruh serta akan memotivasi pekerja/buruh untuk meningkatkan produktivitas sehingga pekerja/buruh mendapat kesempatan untuk berkembang dalam golongan upah (peningkatan grade).
2.Penerapan struktur dan skala upah di perusahaan Pada tanggal 23 Oktober 2017 pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menfasilitasi penyuluhan dan sosialisasi kepada pengusaha agar seluruh perusahaan dapat menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) bertujuan untuk menciptakan sistem pengupahan yang berkeadilan internal dan eksternal di perusahaan.

27.Percepatan Pengurangan Kemiskinan Efektivitas Pelaksanaan Dewan Pengupahan
1.UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2.PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
3.Keppres No. 107 tentang Dewan Pengupahan. Meningkatkan pelaksanaan tugas dewan pengupahan menjadi lebih efektif. Agar Pemerintah Daerah Mengalokasikan Anggaran Untuk pelaksanaan kegiatan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Dan Kab/Kota
28.Percepatan Pengurangan Kemiskinan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan termasuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja
1.UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan.
2.UU No. 21 Tahun 2003 Perusahaan dapat mematuhi Peraturan Perundang-undangan tentang:
1.Pengusaha dan pekerja mendapatkan informasi dan
1.Daerah membuat nama program yang khusus untuk pengawasan ketenagakerjaan contoh: nama program Ditjen Binwasnaker dan K3 adalah program perlindungan tenaga NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) tentang Pengesahan Konvensi ILO 81 Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan.

3.Perpres No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
4.UU Tahun 1930 tentang Uap.
5.UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
6.UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan panduan mengenai bagaimana mematuhi persyaratan hukum;
2.Peraturan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipatuhi di tempat kerja dengan tujuan mencapai pekerjaan dan kondisi kerja yang layak.
3.Perusahaan mengadopsi tindakan-tindakan untuk memastikan praktik dan lingkungan di tempat kerja tidak menempatkan pekerja mereka dalam risiko-risiko yang terkait dengan keamanan dan kesehatan. kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.
2.Pembentukan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai dengan Tipe Dinas Tenaga Kerja.
3.Penyediaan sarana dan prasarana untuk UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan.
4.Penyediaan dan penempatan personil pengawas ketenagakerjaan pada jabatan unit pengawasan ketenagakerjaan.
5.Penyediaan anggaran penyelengaraan pengawasan ketenagakerjaan. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

7.UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
8.UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
9.UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di LN.
10.UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional Sosial.
11.UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
4.Pemerintah Daerah mendapatkan informasi umpan balik dan pembelajaran dari praktik-praktik yang digunakan sebagai cara untuk mengembangkan peraturan dalam memperbaiki lingkup perlindungan hukum, dengan mempertimbang-kan risiko-risiko baru yang terkait dengan masalah sosial, fisik dan psikologis. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

12.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Penyelengga raan Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi).
29.Penyusunan perencanaan tenaga kerja makro di Provinsi dan Kab/Kota
1.UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3.PP No. 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi
1.Mengetahui profil ketenagakerjaan di masing-masing daerah.
2.Mengetahui kondisi perekonomian di masing-masing daerah.
3.Memperkirakan dan menganalisis persediaan tenaga kerja di masing- masing daerah.
4.Memperkirakan dan Penyusunan RKPD khususnya terkait bidang ketenagakerjaan harus mengacu dan berpedoman pada RTKD yang sudah disusun sesuai UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 7 ayat 3. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja.

4.PP No. 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja.
5.Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.: Per.16/MEN/XI/ 2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro.
6.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I menganalisis kebutuhan tenaga kerja di masing- masing daerah.
5.Memperkirakan dan menganalisis keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja di masing- masing daerah.
6.Menyusun rekomendasi kebijakan, dan program pembangunan bidang ketenagakerjaan. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) No. 309 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Kab/Kota.

8.URUSAN PANGAN NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Pembangunan Ekonomi
1.Memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri.
2.Meningkatkan keterjangkauan dan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.
3.Optimalisasi fungsi waduk terbangun untuk keperluan irigasi, air baku dan energi.
4.Penerapan modernisasi secara bertahap dalam rangka efisiensi
1.UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2.UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
3.UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
4.UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petanian. Peningkatan daya saing daerah pemerataan akses pelayanan publik masyarakat
1.Penyusunan dan penetapan peraturan daerah Tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
2.Penyusunan program/ kegiatan promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita per Tahun.
3.Penyusunan data cadangan pangan Provinsi dan Kab/Kota.
4.Penyusunan Peta ketahanan dan kerentanan Pangan.
5.Penyusunan Program/Kegiatan dukungan untuk pelaksanaan Program FMSRB bagi daerah-daerah yang menjadi lokasi sasaran program.
6.Penyusun Master Plan Kawasan Pertanian Provinsi. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) air irigasi. 5. UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

6.UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petanian.
7.Pementan No. 18/PERMENTAN /RC.040/4/201 8 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petanian.
7.Penyusun action plan untuk Kab/Kota dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan pertanian daerah Kab/Kota.
8.Fasilitasi pembentukan korporasi petani di Kawasan Pertanian NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

2.Pembangunan Kewilayahan
1.Meningkatkan ketersediaan dan kualitas input, sarana prasana dan IPTEK pertanian dan perikanan.
2.Mengembangk an nilai tambah dan keterpaduan aktifitas hulu- hilir pangan, pertanian dan perikanan.
3.Meningkatkan kualitas SDM pertanian, perikanan, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, &
1.UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2.UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
3.UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
4.UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petanian
5.UU No. 11 Tahun 1974 Peningkatan daya saing daerah pemerataan akses pelayanan publik masyarakat
1.Penyusunan dan penetapan peraturan daerah Tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
2.Penyusunan program/ kegiatan promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita per Tahun.
3.Penyusunan data cadangan pangan Provinsi dan Kab/Kota.
4.Penyusunan Peta ketahanan dan kerentanan Pangan.
5.Penyusunan Program/Kegiatan dukungan untuk pelaksanaan Program FMSRB bagi daerah-daerah yang menjadi lokasi sasaran program.
6.Penyusun Master Plan Kawasan Pertanian Provinsi.
7.Penyusun action plan untuk Kab/Kota dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) pembudidaya ikan.

4.Penguatan logistik distribusi dari sentra produksi ke industri pengolahan/ko nsumen.
5.Pemantapan infrastruktur pada sentra produksi tanaman pangan; dan meningkatkan dukungan infrastruktur untuk sentra produksi perkebunan, hortikultura, peternakan, tentang Pengairan
6.UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petanian
7.Pementan No. 18/PERMENTAN /RC.040/4/ 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petanian kawasan pertanian daerah Kab/Kota.
8.Fasilitasi pembentukan korporasi petani di Kawasan Pertanian. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) termasuk optimalisasi pemanfaatan waduk yang terbangun.

9.URUSAN PERTANAHAN NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Pembangunan ekonomi melalui pangan dan pertanian, energi, mineral, dan pertambangan, Pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam rencana tata ruang
1.UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2.UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Terwujudnya kedaulatan pangan.
1.Penyampaian laporan kemajuan atas upaya-upaya penetapan LP2B di daerah kepada Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen Bina Bangda. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) kelautan dan kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif dan digital, serta industri manufaktur. Memantapkan penyediaan pangan dalam negeri. wilayah dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana rinci tata ruang. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

2.Melakukan kajian teknis terkait pemetaan lahan pertanian yang akan ditetapkan sebagai K/LP2B sebagai dasar penetapan K/LP2B dalam Perda RTR. Pengendalian Lahan Sawah.
1.UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2.UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
3.Permendagri No. 115 Tahun
1.Update penggunaan sawah (data luas baku sawah terbaru) dengan citra terbaru.
2.Verifikasi data luas baku sawah terbaru terhadap RTRW.
3.Verifikasi data luas baku sawah terbaru terhadap data pertanahan (Peta
1.Pemanfaatan ruang daerah yang berbasis RTR yang telah ditetapkan.
2.Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan lahan sawah secara regular. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah.

4.Permen ATR/ KaBPN No. 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian. Pendaftaran Tanah, Ijin Lokasi, IPPT, Kawasan Proyek Strategis Nasional).
4.Identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah bidang-bidang tanah di kawasan yang telah diverifikasi, terutama bidang tanah yang telah menerima insentif LP2B.
5.Menganalisis manajemen ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengendalian alih fungsi lahan sawah. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

2.Optimalisasi fungsi waduk terbangun untuk keperluan irigasi, air baku, dan energi. Pengendalian pemanfaatan ruang di daerah aliran sungai.
1.UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2.Permendagri No. 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah.
1.Inventarisasi Daerah Aliran Sungai.
2.Perlindungan DAS.
3.Penegakan Perda RTR.
1.Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang di daerah aliran sungai.
2.Melakukan pengawasan teknis fungsi SDEW.
3.Melakukan penertiban pelayanan pemanfaatan ruang/audit tata ruang.
3.Peningkatan efisiensi dan konservasi energi Pengintegrasian rencana umum energi daerah dalam rencana tata ruang Provinsi/Kab/Kota.
1.UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2.Perpres No. 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistri kan.
3.Perpres No. 22 Tahun 2017 Terwujudnya kebijakan pengelolaan energi berdasrakan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. Peningkatan kualitas RTR Daerah dengan mengakomodir rencana umum energi nasional NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) tentang Rencana Umum Energi Nasional.

4.Peningkatan kemudahan perizinan. Percepatan penyusunan raperda rencana rinci tata ruang (Provinsi: RTR KSP, Kab/Kota: RTR Kawasan Strategis Kab/Kota dan RDTR).
1.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2.Permendagri No. 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Raperda Tentang Rencana tata Ruang Daerah.
1.Tersusunnya Perda rencana tata ruang kawasan strategis Provinsi dan Kab/Kota.
2.Terselenggaranya konsultasi dan evaluasi.
3.Raperda RTR Kawasan Strategis Provinsi dan Kab/Kota.
1.Menyiapkan kelengkapan administrasi sebagaimana Permendagri No. 13 Tahun 2016.
2.Menyiapkan peta dasar untuk penyusunan rencana tematik RRTR.
3.Melakukan konsultasi publik untuk memperoleh konsepsi rencana (tematik).
4.Melakukan penyusunan Properda untuk dapat ditetapkan menjadi Perda.
5.Menyelesaikan rekomendasi Peta RRTR kawasan strategis provinsi dan Kab/Kota, serta RDTR Kab/Kota.
6.Menyiapkan Draft Kepgub hal hasil evaluasi Raperda tentang RTR Daerah Kab/Kota beserta lampirannya. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Percepatan penyusunan/revisi Perda rencana tata ruang wilayah Provinsi dan Kab/Kota.

1.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2.Permendagri No. 13 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Raperda tentang Rencana tata Ruang Daerah.
1.Tersusunnya Perda rencana tata ruang wilayah Provinsi dan Kab/Kota.
2.Terselenggaranya konsultasi dan evaluasi Raperda RTR kawasan strategis Provinsi dan Kab/Kota.
1.Menyiapkan kelengkapan administrasi sebagaimana Permendagri No. 13 Tahun 2016.
2.Menyelesaikan rekomendasi dan updating Peta RTRW Provinsi dan Kab/Kota.
3.Menyiapkan Draft Kepgub hal hasil evaluasi Raperda tentang RTR Daerah Kab/Kota beserta lampirannya. Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang di Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN). UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 361 ayat (3) huruf a: penetapan RDTR kawasan perbatasan Negara merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
1.Terwujudnya pengembangan wilayah di Kawasan perbatasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi pertahanan dan keamanan.
2.Tersusunnya Rancangan Peraturan
1.Menyediakan kelengkapan data untuk mendukung menyusunan RDTR KPN.
2.Berperan aktif dalam proses penyusunan RDTR KPN.
3.Mendukung upaya perwujudan pengembangan wilayah di Kawasan Perbatasan Negara berdasarkan RDTR KPN. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Peraturan Perundang- undangan RDTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN). Optimalisasi dan Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan (KEK, KI, KPBPB, KSPN) Percepatan Penyusunan dan Penetapan Raperda tentang RRTR di Sekitar KI dan KEK Industri/Logistik

1.UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2.UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
3.PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan penataan Ruang. Tersusunnya Perda tentang RRTR di Sekitar KI dan KEK Industri/Logistik.
1.Menyiapkan master plan pengembangan kawasan industri dan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian.
2.Membentuk badan pengelola kawasan industri (dapat berupa BUMD).
3.Melakukan delineasi lingkup wilayah perencanaan Hasil kegiatan untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam proses legalisasi rencana tata ruang di daerah. Terselenggaranya Penataan Kawasan ekonomi dengan pengembangan Kawasan Ekonomi
1.UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.
1.Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di masing- masing pulau dengan
1.Berita acara kesepakatan atau SK Bupati/Wali kota dalam penentuan deliniasi wilayah.
2.Dukungan data baik berupa data sosial, ekonomi, NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Khusus (KEK). 2. PP No. 29 Tahun 2012 tentang KEK Sei Mangkei.

3.PP No. 51 Tahun 2014 tentang KEK Tanjung Api-Api.
4.PP No.6 Tahun 2016 tentang KEK Tanjung Kelayang.
5.PP No. 26 Tahun 2012 tentang KEK Tanjung Lesung.
6.PP No. 52 Tahun 2014 tentang KEK Mandalika.
7.PP No. 85 Tahun 2014 tentang KEK MBTK.
8.PP No. 31 Tahun 2014 tentang memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah antara lain mengembangkan KEK, KI, KPBPB, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah pinggiran.
2.Pengembangan KEK bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. lingkungan, dan kebencanaan maupun spasial (peta).
3.Hasil kegiatan untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam proses legalisasi Rencana Tata Ruang di daerah. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) KEK Palu.

9.PP No. 32 Tahun 2014 tentang KEK Bitung.
10.PP No. 50 Tahun 2014 tentang KEK Morotai.
11.PP No. 31 Tahun 2016 tentang KEK Sorong.
12.PP No. 5 Tahun 2017 tentang KEK Arun Lhokseumawe.
13.PP No. 42 Tahun 2017 tentang KEK Galang Batang. Terselenggaranya penataan kawasan ekonomi dengan pengembangan kawasan industri.
1.PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri.
2.PP No. 58 Tahun
1.Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di masing- masing pulau dengan
1.Berita acara kesepakatan atau SK Bupati/Wali kota dalam penentuan deliniasi wilayah.
2.Dukungan data baik berupa data sosial, ekonomi, NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 2017 tentang Perubahan PP No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah antara lain mengembangkan KEK, KI, KPBPB, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah pinggiran.

2.Pengembangan KI bertujuan untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan kawasan industri, meningkatkan upaya pembangunan kawasan industri yang berwawasan lingkungan, meningkatkan daya saing investasi dan daya saing kawasan lingkungan, dan kebencanaan maupun spasial (peta).
3.Hasil kegiatan untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam proses legalisasi rencana tata ruang di daerah. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) industri dan memberikan kepastian izin lokasi sesuai tata ruang. Terselenggaranya penataan kawasan ekonomi dengan pengembangan destinasi pariwisata Nasional. PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional. Pengembangan kawasan pariwisata prioritas bertujuan untuk memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung daya tarik dan revitalisasi di sekitarnya.

1.Berita acara kesepakatan atau SK Bupati/Wali kota dalam penentuan deliniasi wilayah.
2.Dukungan data baik berupa data sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebencanaan maupun spasial (peta).
3.Hasil kegiatan untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam proses legalisasi Rencana Tata Ruang di daerah. Penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan industri, KEK, dan
1.UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2.PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tersedianya instrumen perijinan dan pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar KI dan KEK Industri/Logistik. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) kawasan sekitar wisata prioritas. Penataan Ruang.

3.Permendagri No. 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemda dan pemdes (Kelembagaan, keuangan, dan SDM aparatur). Penguatan kelembagaan penataan ruang daerah.
1.UU No. No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2.PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
3.Permendagri No. 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Terfasilitasi kelembagaan penataan ruang daerah. Melakukan penyesuaian TKPRD dengan Permendagri No. 116 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

4.Permendagri No. 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah. Penyediaan Data dan Informasi Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang untuk mendukung Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
1.UU No. 5 Tahun 1996 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2.UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
3.PP No. 15 tahun 2010.
1.Pelaksanaan penyediaan data dan informasi bidang pertanahan.
2.Pelaksanaan penyediaan data dan informasi bidang penataan ruang.
1.Kelengkapan data tata ruang Provinsi/Kab/Kota.
2.Kelengkapan data pertanahan Provinsi/Kab/Kota. Penyusunan Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan
1.UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2.PP No. 15 Tahun 2010 Tentang Tersedianya instrumen perijinan dan pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar KI dan KEK NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) industri, KEK, dan kawasan sekitar wisata prioritas. Penyelenggaraan Penataan Ruang.

3.Permendagri No. 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
4.Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayaan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemerintah Daerah. Industri/Logistik. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Penerbitan rekomendasi pemanfaatan ruang (Isu strategis Nasional).

1.PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
2.PP No.13 Tahun 2017 tentang RTRWN pasal 114A. Tersusunnya kesepakatan/rekomendas i untuk beberapa permohonan kesesuaian tata ruang pemanfaatan ruang PSN/KSN/Non- PSN KSN di beberapa wilayah.
1.Melakukan koordinasi dalam TKPRD terkait pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang untuk hal-hal tertentu.
2.Mengakomodir rekomendasi pemanfaatan ruang sebagai bahan masukan proses peninjauan kembali RTRW.
3.Mengakomodir rekomendasi sebagai dasar pertimbangan pemberian izin pemanfaatan ruang. Pengintegrasian dokumen rencana pembangunan daerah dengan rencana tata ruang.
1.UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2.Permendagri No. 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah.
1.Mengintegrasikan rencana pembangunan daerah dengan rencana tata ruang.
2.Menyelaraskan antara indikasi program pada rencana tata ruang terhadap Rencana Pembangunan Jangka Melakukan inventarisasi program/kegiatan dalam Indikasi Program pada rencana tata ruang untuk diselaraskan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Dokumen Teknis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

1.UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2.PP No. 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
3.PP No. 13 Tahun 2017 tentang RTRWN.
4.Perpres tentang RTR,Pulau/Kepu lauan.
5.Perpres tentang RTR KSN.
1.Tersedianya Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah RTR KSN Tahun 2020-2024.
2.Tersedianya dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang tahunan untuk 34 Provinsi.
1.Melakukan konsultasi publik untuk
2.menetapkan konsepsi rencana (teknokratik) Pelaksanaan Peran Masyarakat/Pelibat an Stakeholders dalam
1.UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2.PP No. 15 Tahun
1.Menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Penyusunan/ Revisi RTR Daerah. 201 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

3.PP No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Mendorong peran masyarakat dalam penataan ruang.
3.Menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penataan ruang.
4.Mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan
5.Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan kebijakan penataan ruang. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Penegakan penataan ruang yang berbasis kebencanaan dan peningkatan kepastian hukum hak atas tanah. Terselenggaranya penataan kawasan rawan bencana dan kawasan rentan dampak perubahan Iklim.

1.UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2.Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API).
3.UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
4.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5.UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.
1.Untuk meminimalkan atau mengurangi kerusakan dan kerugian ekonomi akibat kejadian bencana di masa mendatang, maka sasaran penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana adalah mengoptimalkan upaya mitigasi bencana pada wilayah yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai PKN, PKW, PKSN, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri maupun pusat- pusat pertumbuhan
1.Melakukan kajian dan dukungan data baik berupa data sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebencanaan maupun spasial (peta).
2.Melakukan kajian mitigasi bencana untuk diintegrasikan dalam RTR.
3.Hasil kegiatan untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam proses legalisasi rencana tata ruang di daerah. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

6.PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
7.PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
8.PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
9.Perpres No.148 Tahun 2015 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan umum. lainnya.
2.Terselenggaranya sistem pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan (resiliensi) tinggi terhadap dampak perubahan iklim. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Perubahan Sistem Pendaftaran Tanah melalui Publikasi Positif Peningkatan jumlah kepastian hukum hakvatas tanah yang dapat mengurangi jumlah sengketa, konflik dan perkara pertanahan di Indonesia.

1.Dukungan pra sertifikasi tanah Percepatan penyelesaian kesepakatan batas antar daerah.
2.Pengembangan sistem informasi pertanahan. Pencadangan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Meningkatkan kepastian ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
1.Pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
2.Penetapan lokasi tanah bagi kepentingan umum sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan. Penetapan perda terkait masyarakat hukum adat yang dilengkapi dengan lampiran peta tanah adat/ulayat.
1.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3.Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Terjaminnya kekuatan hukum atas masyarakat hukum adat serta tanah dan sumber daya alam di dalamnya.
1.Inventarisasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Daerah.
2.Inventarisasi tanah adat/ulayat serta pemetaan bidang tanah tanah Adat/ Ulayat.
3.Mediasi penyeleesaian sengketa tanah masyarakat hukum adat. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Tahun 2015- 2019.

4.Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.
4.Penyusunan Perda tentang pengakuan MHA.
5.Pemetaan wilayah adat/ulayat Penyelesaian sengketa pertanahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
1.UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria.
2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pengurangan jumlah sengketa, konflik dan perkara pertanahan di daerah.
1.Penyediaan data dan informasi status kepemilikan tanah.
2.Inventarisasi sengketa tanah garapan di daerah.
3.Koordinasi penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan di daerah bersama kantor wilayah dan kantor pertanahan BPN.
4.Mediasi dan penyelesaian sengketa tanah garapan dan tanah ulayat/garapan. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Penyelesaian holding zone/outline dalam Perda tentang RTRW Provinsi/Kab/Kota.

1.UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2.UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
3.PP No. 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
4.Inpres No. 8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kab/Kota.
1.Distribusi peruntukan ruang yang jelas bagi pemerintah dan masyarakat.
2.Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan holding zone/outline dapat berjalan.
1.Melakukan inventarisasi polygon (spot- spot) baik secara kuantitatif, spasial peruntukkan ruang dalam skala besar.
2.Melakukan koordinasi dengan Kementerian LHK terkait batasan waktu outline agar didapat adanya kepastian hukum. Pengembangan kawasan perDesaan lainnya yang mendukung
1.Permentan No. 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Mengakselerasi percepatan pengembangan kawasan pertanian yang telah
1.Berita acara kesepakatan atau SK Bupati/Wali kota dalam penentuan deliniasi wilayah.
2.Dukungan data baik berupa NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) kepentingan nasional terkait ketahanan pangan khususnya pada komoditi padi dan jagung. Kawasan Pertanian Nasional

2.Kepmentan No. 830 Tahun 2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional. ditetapkan sebagai kawasan pertanian nasional. data sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebencanaan maupun spasial (peta).
3.Hasil kegiatan untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam proses legalisasi Rencana Tata Ruang Kawasan PerDesaan.
10.URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Peningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan berbasis gender termasuk TPPO, melalui:

1.Peningkatan pemahaman dan komitmen pemda tentang pelaksanaan PUG melalui PPRG.
2.Penguatan dan harmonisasi peruuan dan aturan pelaksanaan terkait PUG dan KtP dan TPPO.
3.Penguatan koordinasi antar OPD penggerak PPRG, antara OPD pelaksana dengan OPD penggerak PPRG, serta antara OPD Pengerak dan Pelaksana dengan
1.Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusuta maan Gender.
2.Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus utamaan Gender di Daerah.
3.Perpres No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) pemangku kepentingan lainnya.

4.Peningkatan kerjasama multipihak antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pelaksanaan PUG melalui PPRG dan perlindungan perempuan dari KtP dan TPPO.
5.Peningkatan kapasitas sumber daya manusia OPD Pengerak dan Pelaksana PPRG dengan memastikan ketersediaan dan kualitas tujuh prasyarat PUG melalui PPRG di OPD.
6.Penguatan sistem dan pemanfaatan data terpilah menurut jenis kelamin dan data KtP dan TPPO.
7.Peningkatan efektivitas gugus tugas pencegahan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4.Inmendagri No. 183/373/SJ Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan TPPO. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) dan penanganan TPPO di semua tingkatan.

8.Pemanfaatan dana dekonsentrasi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan KtP dan TPPO di Provinsi/kab/ kota.
9.Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG melalui PPRG, KtP dan TPPO. Arah kebijakan perlindungan anak adalah peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan Anak yang mendukung pada pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, melalui strategi:
1.Penguatan kerangka regulasi yang mendukung pemenuhan hak anak dan NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) perlindungan anak, termasuk kebijakan afirmasi dan pelengkapan kekosongan hukum

2.Penguatan sistem layanan perlindungan anak yang terpadu dan responsif terhadap kebutuhan anak tanpa terkecuali
3.Pelaksanaan Kab/Kota Layak Anak (KLA)
4.Memberikan ruang bagi anak untuk berpartisipasi (Partisipasi Anak) yang dimulai dari tingkat keluarga, dan diberbagai tingkatan wilayah termasuk pelibatan anak dalam musrenbang.
5.Penyediaan Pusat Pembelajaran keluarga (Puspaga)
6.Penyediaan Ruang Bermain yang ramah NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) anak termasuk bagi anak disbilitas.

7.Penyediaan Ruang kreativitas anak termasuk bagi anak yang disabilitas.
8.Melakukan pelatihan konvensi hak anak bagi perencana dan pelaksana teknis penyelenggara layanan kesehatan, sosial, pendidikan dan penegakan hukum.
9.Menyediakan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang rentan mendapat perlakuan salah, kekerasan dan diskriminasi dengan cara:

a.Menyediakan Layanan Pengaduan Masyarakat dan menjangkau korban- NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) korban kasus perempuan dan anak.
1. b.Mengelola Kasus yang berperspektif kepentingan terbaik bagi korban.
2. c.Memberikan Penampungan Sementara bagi korban perempuan dan anak yang mengalami ancaman keselamatan.
3. d.Memediasi kasus perdata yang rentan mengorbankan hak perempuan dan anak khususnya dalam rumah tangga/lembaga perkawinan
4. e.Mendampingi Korban untuk mendapatkan layanan sesuai NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
(1)(2) (3) (4) (5) (6) kebutuhannya agar mampu mengembalikan kemandiriannya.
1. f.Membentuk dan menguatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai penyedia layanan perlindungan.
2. g.Menyedia kan Sarana dan Prasarana yang mendukung layanan perlindungan korban.
3. h.Penguatan dan Pengembangan Kapasitas SDM pemberi layanan perlindungan.
  1. 10.Peningkatan pemahaman, komitmen, dan kapasitas para pemangku NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
(1)(2) (3) (4) (5) (6) kepentingan untuk memastikan adanya perencanaan dan anggaran yang responsif anak melalui:
1. a.Sosialisasi kebijakan perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) bagi Aparat Penegak Hukum (APH), pemda dan masyarakat dalam perlindungan dan penanganan ABH;
2. b.Pelatihan trust and safety training dalam rangka internet aman untuk anak; dan
3. c.KIE kebijakan perlindungan anak penyandang disabilitas dan psikososial. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
(1)(2) (3) (4) (5) (6)

11.Penguatan sistem data dan informasi yang terintegrasi, lengkap, dan kontinu.
12.Penguatan koordinasi lintas sektor baik antar instansi pemerintah, maupun pemerintah dengan masyarakat,lembaga profesi, dunia usaha, mitra pembangunan, dan media.
11.URUSAN LINGKUNGAN HIDUP NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan RPJMD
1.Mengurangi dampak pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2.Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
1.Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
2.Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam pembuatan KLHS;
3.Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; remediasi, rehabilitasi, restorasi, serta pemulihan fungsi lingkungan hidup; dan
4.Pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. 2. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Pengembangan Ekonomi & Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Meningkatkan Sistem Kelembagaan di Bidang Lingkungan Hidup untuk Mengurangi Degradasi Lingkungan Hidup
1.Pembinaan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH, serta penegakan hukum;
2.Peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait pembinaan dan NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Pelayanan Dasar 2. PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan pengawasan izin dan penegakan hukum; dan

3.Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.
3.Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar Akselerasi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan
1.UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2.PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
3.PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
4.Perpres No. 35 Tahun 2018 tentang Menjaga Kualitas Lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya, melalui penanganan dan pengurangan sampah
1.Penyiapan dan pengelolaan operasional infrastruktur persampahan dan infrastruktur sampah menjadi energi dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah;
2.Pengelolaan sampah di darat dan di laut;
3.Pemanfaatan sampah sebagai sumber daya; dan
4.Pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

5.Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
6.Perpres No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut
12.URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, perlunya dukungan kebijakan daerah
1.Perwujudan data dan dokumen kependudukan sebagai dasar dalam pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2.Mewujudkan integritas sistem administrasi kependudukan dengan berbagai stakeholder untuk meningkatkan cakupan akte lahir, akte mati
1.UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
2.UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3.PP No. 102 Tahun 2012.
4.Perpres No. 96 Tahun 2018.
5.Permendagri No. 118 Tahun 2017.
1.Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional yang akurat sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan, pelayanan publik dan pembangunan nasional serta mendukung penyelenggaraan pemilu/pemilukada melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK); dan
2.Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan melalui pemanfaatan
1.Penyediaan data kependudukan secara tersentral (online).
2.Pemerintah daerah Provinsi dan Kab/Kota harus menyelenggarakan kegiatan yang mendukung suksesnya gerakan indonesia adminduk (GISA).
3.Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota menyelenggarakan kegiatan:

a.Peningkatan kapasitas SDM di bidang adminduk;
b.Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan adminduk; dan
c.Peningkatan kualitas pelayanan adminduk melalui inovasi.
1. 4.Fasilitasi dan koordinasi Dinas Kependudukan dan Catatan NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) dan akte cerai.

3.Terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien dan hasil tepat guna
6.Permendagri No. 102 Tahun 2018.
7.Permendagri No. 19 Tahun 2019.
8.Permendagri No. 9 Tahun 2016.
9.Permendagri No. 61 Tahun 2015. data balikan. Sipil Provinsi dan Kab/Kota dengan OPD lain untuk pemanfaatan database kependudukan.
5.Mendorong daerah untuk optimalisasi penerapkan pelayanan berbasis digital. Kabupaten/Kota Inovasi Pelayanan Kepada Masyarakat Peningkatan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota yang membahagiakan Meningkatkan Pelayanan yang membahagiakan melalui Inovasi
1.UU No. 24 Tahun 2013.
2.Permendagri No.19 Tahun 2018. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap arti pentingnya dokumen kependudukan. Memberikan kepuasan kepada Masyarakat terhadap Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Dukcapil. Peningkatan kualitas pelayanan dan penerbitan KTP-el melalui percepatan pelayanan sehari selesai. Jemput Bola di berbagai kantong pemukiman penduduk yang masih banyak belum melakukan perekaman termasuk membuka pelayanan perekaman KTPel di berbagai event tingkat nasional maupun regional. Perpanjangan waktu pelayanan/jam pelayanan di kantor setiap harinya minimal mulai jam 08.00 sd jam 18.00. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Pelaksanaan pelayanan pada hari libur sabtu minggu dan hari libur nasional. Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el yang optimal Terkoneksinya Database Kependudukan dengan OPD terkait

1.UU No. 24 Tahun 2013.
2.Permendagri No.19 Tahun 2018. Termanfaatkannya Database Kependudukan Kabupaten/Kota oleh OPD lain.
1.Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan (MoU dan PKS).
2.Konfigurasi jaringan dan database Kependudukan dalam rangka pemanfaatan data tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3.Dinas Dukcapil Provinsi dan Kab/Kota memberikan elemen data kepada Lembaga Pengguna dengan cara melihat pada relevansi kebutuhan pemanfaatan data yang akan di akses oleh Lembaga Pengguna (tidak semua elemen data dapat diberikan). Jumlah kebutuhan elemen data harus dimasukkan dalam Perjanjian Kerja Sama. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Penanganan Stunting Pemberian Dokumen Kependudukan bagi anak usia 0 s.d 24 Bulan. Meningkatnya kepemilikan Akte Kelahiran Anak Usia 0 s.d 24 Bulan.

1.UU No. 24 Tahun 2013.
2.Permendagri No.19 Tahun 2018. Terjaminnya Hak-Hak Sipil Penduduk melalui pemberian Akta Kelahiran Anak.
1.Peningkatan kualitas pelayanan dan penerbitan Dokumen Akta Kelahiran Anak Usia 0 s.d 24 Bulan.
2.Melakukan Kerjasama dengan OPD terkait untuk meningkatkan cakupan Akta Kelahiran. Fasilitasi pemberian NIK bagi setiap penduduk. Meningkatnya Kulaitas Database Kependudukan
1.UU No. 24 Tahun 2013.
2.Permendagri No. 19 Tahun 2018. Terwujudnya NIK Tunggal Penduduk yang berlaku seumur hidup.
1.Peningkatan kualitas pelayanan dan penerbitan NIK bagi penduduk.
2.Jemput Bola di berbagai kantong pemukiman penduduk yang masih banyak belum melakukan perekaman termasuk membuka pelayanan perekaman KTPel di berbagai event tingkat nasional maupun regional.
13.URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Mendorong peningkatan kualitas penataan dan administrasi Desa guna meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Desa. Mengarustamakan peningkatan kualitas penataan dan administrasi pemerintahan Desa.
1.UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2.PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3.PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
1.Pemda segera menindaklanjuti amanat Peruuan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah terkait dengan Desa, baik dalam bentuk Perda, Perkada, Kep. Bupati/Wali kota dengan mengacu pada ketentuan Peraturan perundang- undangan.
2.Pemda memfasilitasi pemerintah Desa untuk dapat menata Desanya dan secara terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan dan administrasi Desa. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

2.Peningkatan kapasitas aparatur Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mengarustamakan peningkatan kapasitas aparatur Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.
1.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2.PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3.PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Meningkatnya kapasitas aparatur Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik.
1.Mengidentifkasi kebutuhan pemerintah Desa dalam penimgkatan kapasitas.
2.Memfasilitasi pemerintah Desa dalam peningkatan kapasitas.
3.Memberdayakan pelatih yang telah ada didaerah dan yang telah dilatih oleh pemerintah pusat. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

3.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset Desa. Berperan aktif membina Desa dalam pengelolaan keuangan dan aset Desa.
1.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2.PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3.PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4.PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN. Meningkatnya kapasitas aparat pemerintah Desa dalam tata kelola keuangan dan aset Desa yang efektif, transparan dan akuntabel
1.Mengidentifkasi sumber sumber pendapatan Desa ditingkat daerah dan melakukan pembinaan dalam pengelolaannya.
2.Memfasilitasi Desa dalam pengelolaan keuangan dan aset Desa dan pemanfaatan aset Desa.
3.Pemda mendorong peningkatan pendapatan asli Desa dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.
4.Daerah dapat mengambil peran yang lebih besar dalam menyelesaikan persoalan- persoalan Desa yang berada di wilayahnya dan secara terus menerus melakukan evaluasi dan pembinaan. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

5.PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
4.Penguatan fungsi kelembagaan Desa dan meningkatan kerjasama Desa. Penguatan fungsi kelembagaan Desa sebagai mitra pemerintah Desa dan penerapan kerjasama antar Desa.
1.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2.PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
3.PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Meningkatnya fungsi Kelembagaan yang ada di Desa dan meningkatnya Kerja sama Desa antar Desa.
1.Mengidentifkasi sumber sumber yang dapat dikerjasamakan Desa, menyusun pedoman dan memberikan pembinaan dan pendampingan.
2.Mermbina Desa dalam penguatan fungsi kelembagaan, penerapan perencanaan pembangunan dengan paretisipatif. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

5.Perekonomian Masyarakat Desa Mendayaguna kan potensi dan aset Desa (alam dan buatan) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Mengembangkan sumberdaya alam dan buatan berkelanjutan berbasis masyarakat.
1.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
1.Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
2.Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
3.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Program dan kegiatan dilak sanakan melalui:
1.Mengidentifikasi potensi dan aset Desa.
2.Melakukan perencanaan dan penganggaran partisipatif masyarakat Desa.
3.Memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas perencanaan dan penganggaran partisipatif.
6.Perekonomian Masyarakat Desa Memperkuat pengarusuta maan pemberda yaan ekonomi masyarakat miskin yang berkesinambu ngan. Mengarusutama kan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang berkesinambungan
1.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
1.Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
2.Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa. Program dan kegiatan dilaksanakan melalui:
1.Mengidentifikasi potensi.
2.Ekonomi masyarakat Desa.
3.Melakukan perencanaan dan penganggaran partisipatif masyarakat Desa dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

4.Memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.
5.Memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan (usaha) ekonomi masyarakat Desa.
7.Perekonomian Masyarakat Desa Memperkuat kelembagaan BUMDes sebagai wadah kreativitas Desa. Memantapkan kelembagaan BUMDes sebagai wadah kreativitas Desa.
1.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
1.Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
2.Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa. Program dan kegiatan dilaksanakan melalui:
1.Mengidentifikasi potensi ekonomi masyarakat Desa.
2.Melakukan perencanaan dan penganggaran partisipatif masyarakat Desa dalam rangka menjadikan BUMDes sebagai lembaga ekonomi pendayagunaan potensi dan aset Desa.
3.Memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka pendayagunaan dan NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) pengembangan BUMDes;

4.Memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas.
8.Perekonomian Masyarakat Desa Memperkuat keterkaitan dan kemitraan BUMDes dengan ekonomi lokal dan regional. Membangun kemitraan untuk mengembangkan kelembagaan BUMDes mengacu pada ekonomi lokal dan regional.
1.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
1.Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
2.Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
3.Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa. Program dan kegiatan dilaksanakan melalui:
1.Mengidentifikasi kebutuhan pasar komoditas lokal dan regional.
2.Memberikan fasilitasi pengembangan (unit usaha) BUMDes untuk mengakomodasi kebutuhan komoditas lokal dan regional.
3.Memberikan fasilitasi kemitraan model bisnis B to B antara pasar dan (unit usaha) BUMDes.
4.Mendayagunakan teknologi digital untuk mendukung pengembangan BUMDes. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

9.Perekonomian Masyarakat Desa Memantapkan dukungan terhadap produk unggulan Desa yang berorientasi pada ekonomi hijau agar memiliki daya saing ekonomi. Mengembangkan produk unggulan Desa yang berorientasi pada ekonomi hijau.
1.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
1.Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
2.Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
3.Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa. Program dan kegiatan dilaksanakan melalui:
1.Mengidentifikasi produk unggulan Desa yang berorientasi pada ekonomi hijau.
2.Melakukan perencanaan dan penganggaran partisipatif masyarakat Desa dalam rangka mendayagunakan produk unggulan Desa yang berorientasi pada ekonomi hijau.
3.Memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka mendayagunakan produk unggulan Desa yang berorientasi pada ekonomi hijau.
4.Memberikan fasilitasi pengembangan pemasaran untuk memantapkan pendayagunaan produk unggulan Desa. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

5.Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna.
6.Mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif.
7.Mendayagunakan teknologi digital untuk mendukung.
10.Aksesibilitas dan Infrastruktur Mempertegas status wilayah dan kewenangan Desa di dalam kawasan hutan dan perkebunan. Menetapkan status wilayah dan kewenangan Desa di dalam kawasan hutan dan perkebunan.
1.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
1.Menaati dan menegakkan peraturan perundang- undangan.
2.Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
3.Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Program dan kegiatan dilaksanakan melalui menetapan status wilayah dan kewenangan Desa di dalam kawasan hutan dan perkebunan. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

11.Aksesibilitas dan Infrastruktur Menetapkan pedoman pembangunan dan belanja infrastruktur Desa berbasis pelayanan dan komoditi sebagai rujukan di tingkat Kabupaten dan Desa, Menetapkan pedoman pembangunan dan belanja infrastruktur Desa berbasis pelayanan dan komoditi sebagai rujukan di tingkat Kabupaten dan Desa,
1.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
1.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
2.Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
3.Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
4.Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa. Program dan kegiatan dilaksanakan melalui:
1.Mengidentikasi layanan yang dibutuhkan dan komoditas Desa.
2.Mengidentifikasi kebutuhan pembangunan dan belanja infrastruktur Desa.
3.Menetapkan pedoman kebutuhan pembangunan dan belanja infrastruktur Desa berdasarkan layanan yang dibutuhkan dan komoditas Desa.
4.Memberikan fasilitasi perencanaan dan penganggaran partisipatif masyarakat Desa dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan dan belanja infrastruktur Desa berdasarkan layanan yang dibutuhkan dan komoditas Desa. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

12.Aksesibilitas dan Infrastruktur Meningkatkan kapasitas Desa dalam mengambil keputusan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Melakukan peningkatan kapasitas Desa dalam mengambil keputusan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
1.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
1.Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
2.Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
3.Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
4.Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa. Program dan kegiatan dilaksanakan melalui perencanaan dan penganggaran daerah untuk meningkatkan kapasitas Desa dalam mengambil keputusan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia. Sumber Daya Manusia Menetapkan formula dan belanja Desa agar Dana Desa dan ADD berkontribusi Mengarusutama kan penggunaan dana Desa, dan ADD untuk meningkatkan kualitas hidup di Desa.
1.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
1.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
2.Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa. Program dan kegiatan dilaksanakan melalui penetapan pengarusutamaan penggunaan dana Desa dan ADD untuk layanan sosial dasar Desa dan peningkatan kapasitas masyarakat Desa. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) meningkatkan kualitas hidup (sesuai kriteria SDGs) di Desa.

14.Sumber Daya Manusia Memperkuat pengarusuta maan belanja Desa untuk pengentasan kemiskinan. Mengarusutama kan belanja Desa untuk pengentasan kemiskinan. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
1.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
2.Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa. Program dan kegiatan dilaksanakan melalui penggunaan belanja Desa untuk mendayagunakan potensi ekonomi Desa melalui perencanaan partisipatif masyarakat Desa.
15.Sumber Daya Manusia Memperkuat pengarusuta maan belanja Desa untuk pendidikan dan kesehatan. Mengarusutama kan belanja Desa untuk pendidikan dan kesehatan. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
1.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
2.Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa. Program dan kegiatan dilaksanakan melalui pengarusutamaan penggunaan belanja Desa untuk meningkatkan tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan masyarakat Desa berbasis perencanaan partisipatif masyarakat Desa. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

16.Sumber Daya Manusia Meningkatkan alokasi APBDesa untuk mendukung sumber daya pendidikan dan kesehatan di Desa. Melakukan penetapan prioritas penggunaan alokasi APBDesa untuk mendukung sumber daya pendidikan dan kesehatan di Desa.
1.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
1.Kesejahteraan masyarakat Desa.
2.Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa. Program dan kegiatan dilaksanakan melalui penetapan prioritas penggunaan alokasi APBDesa untuk mendukung sumber daya pendidikan dan kesehatan di Desa.
17.Kelembagaan Memantapkan sinkronisasi kebijakan di tingkat pusat. Memantapkan sinkronisasi kebijakan di tingkat daerah.
1.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Program dan kegiatan dilaksanakan melalui kebijakan yang searah dengan kebijakan.
18.Kelembagaan Meningkatan sinergi dan integrasi dukungan pusat terhadap daerah. Meningkatan sinergi dan integrasi dukungan pusat terhadap daerah.
1.UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2.UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Program dan kegiatan dilaksanakan perencanaan dan penganggaran untuk melengkapi dukungan pusat terhadap daerah. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Daerah.

19.Kelembagaan Meningkatkan kapasitas pendamping baik fungsional, struktural maupun organik. Meningkatkan kapasitas pendamping baik fungsional, struktural maupun organik.
1.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa. Program dan kegiatan dilaksanakan melalui perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan kapasitas pendamping baik fungsional, struktural maupun organik (konsolidasi pendampingan).
20.Kelembagaan Meningkatkan peran Provinsi dalam menjalankan fungsi Binwas Desa ke Kabupaten. Meningkatkan peran Provinsi dalam menjalankan fungsi Binwas Desa ke Kabupaten.
1.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
1.Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
2.Melakukan pembinaan Desa dalam menyelenggarakan administrasi Program dan kegiatan dilaksanakan melalui perencanaan dan penganggaran untuk melaksanakan peran Provinsi dalam menjalankan fungsi Binwas Desa ke Kabupaten. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) pemerintahan Desa yang baik. Membina dan melakukan pengawasan terhadap Desa.

21.Kelembagaan Meningkatkan kapasitas kabupaten dalam Binwas. Meningkatkan kapasitas kabupaten dalam Binwas.
1.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
1.Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
2.Melakukan pembinaan Desa dalam menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
4.Program dan kegiatan dilaksanakan melalui perencanaan dan penganggaran untuk melaksanakan peningkatan kapasitas kabupaten dalam Binwas. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

3.Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam mengelola keuangan dan aset Desa.
22.Kelembagaan Meningkatkan kapasitas Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan. Meningkatkan kapasitas Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan
1.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
1.Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
2.Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam mengelola. Program dan kegiatan dilaksanakan melalui perencanaan dan penganggaran untuk melaksanakan peningkatan kapasitas Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan.
23.Kelembagaan Meningkatkan kerja sama antar Desa dalam Mengarusutama kan kerja sama antar Desa dalam pembangunan
1.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2.UU No. 23
1.Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku Program dan kegiatan dilaksanakan melalui mengarusutamakan kerja sama antar Desa untuk pembangunan NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) pembangunan kawasan. kawasan. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. kepentingan di Desa.

2.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
3.Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa. Desa (berdasarkan perencanaan partisipatif masyarakat Desa).
24.Kelembagaan Memperkuat akuntabilitas sosial di Desa. Meningkatkan akuntabilitas sosial di Desa.
1.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
1.Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
2.Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa. Program dan kegiatan dilaksanakan melalui:
1.Perencanaan dan penganggaran daerah untuk melaksanakan peningkatan akuntabilitas sosial di Desa.
2.Memberikan fasilitasi perencanaan partisipatif masyarakat Desa dalam pembangunan Desa untuk menciptakan dan mengembangkan akuntabilitas sosial di Desa. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

3.Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
4.Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
25.Karakteristik Mendayaguna kan tradisi- tradisi lokal sebagai modal dasar pembangunan Desa. Menggunakan tradisi- tradisi lokal sebagai modal dasar pembangunan Desa.
1.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
1.Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
2.Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa. Program dan kegiatan dilaksanakan melalui:
1.Mengidentifikasi tradisi lokal menjadi modal dasar pembangunan Desa.
2.Mengarusutamakan penggunaan tradisi lokal menjadi modal dasar pembangunan Desa dalam perencanaan partisipatif masyarakat Desa.
26.Karakteristik Meningkatkan daya tanggap, Menggunakan daya tanggap, daya tahan, dan daya
1.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
1.Membina dan melestarikan nilai sosial budaya Program dan kegiatan dilaksanakan melalui:
1.Mengidentifikasi daya tanggap, NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) daya tahan, dan daya lenting dalam menghadapi situasi rawan. lenting dalam menghadapi situasi rawan.

2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. masyarakat Desa.
2.Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa. daya tahan, dan daya lenting dalam menghadapi situasi rawan.
2.Mengarusutamakan penggunaan daya tanggap, daya tahan, dan daya lenting dalam menghadapi situasi rawan.
27.Karakteristik Membuka kesempatan bagi Desa untuk melakukan evaluasi diri terhadap capaian pembangunan. Memberikan fasilitasi masyarakat Desa untuk melakukan evaluasi diri terhadap capaian pembangunan.
1.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
1.Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
2.Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Program dan kegiatan dilaksanakan melalui pemberian fasilitas perencanaan partisipatif masyarakat Desa. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik.

28.Pengembangan Ekonomi PerDesaan. Pengembangan potensi sumberdaya alam dan buatan berkelanjutan berbasis masyarakat.
1.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peningkatan pendapatan Desa melalui pengmbangan potensi sumberdaya alam dan aset Desa.
1.Desa melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi dan asset Desa.
2.Desa melakukan perencanaan dan penganggaran mengenai pengembangan ekonomi perDesaan berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi potensi dan asset Desa berbasis partisipasi masyarakat.
3.Memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas aparat Desa dalam hal penyusunan perencanaan dan penganggaran partisipatif.
4.Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) guna. Penguatan Pengarusutamaan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang berkesinambungan .

1.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berkurangnya jumlah masyarakat miskin di pedesaan.
1.Desa melakukan inventarisasi jumlah penduduk miskin di perDesaan.
2.Memberikan fasilitasi peningkatan keahlian kepada masyarakat miskin dalam pengelolaan usaha.
3.Memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat Desa. Penguatan Kelembagaan BUMDes sebagai wadah pengembangan ekonomi masyarakat Desa.
1.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
1.Meningkatnya jumlah kelembagaan BUMDes yang mandiri.
2.Meningkatnya jumlah BUMDes yang dapat membangun kemitraaan dengan pihak terkait baik institusi pemerintah dan swasta.
1.Desa melakukan perencanaan dan penganggaran partisipatif masyarakat Desa menjadikan BUMDES sebagai lembaga ekonomi berbasis produk lokal, regional dan potensi yang dimiliki.
2.Aparat Desa melakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan pasar berbasis produk lokal dan regional. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

3.Meningkatnya kapasitas BUMDes dalam pengembangan ekonomi masyarakat Desa berbasis komoditas lokal dan regional.
3.Memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan dan pengembangan BUMDes dan unit usahanya (mencakup kerjasama dengan pihak terkait baik institusi pemerintah dan swasta, penggunaan teknologi digital dsb).
4.Memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada BUMDes dalam pendayagunaan dan pengembangan BUMDes. Mengembangkan produk unggulan Desa yang berorientasi pada ekonomi hijau dan berdaya saing ekonomi.
1.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Meningkatnya jumlah produk unggulan Desa yang berorientasi pada ekonomi hijau dan berdaya saing ekonomi.
1.Desa melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap produk unggulan Desa yang berorientasi pada ekonomi hijau dan berdaya saing ekonomi.
2.Melakukan perencanaan program dan kegiatan beserta NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) anggarannya dalam rangka pengembangan produk unggulan Desa yang berorientasi pada ekonomi hijau yang berdaya saing (pengembangan, pengolahan, pemasaran dsb).

3.Memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan produk unggulan Desa yang berorientasi pada ekonomi hijau yang berdaya saing (pemberian pelatihan/pendampinga, sarana dan prasarana, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dsb).
29.Status wilayah dan kewenangan Desa di dalam kawasan hutan dan perkebunan. Penguatan status wilayah dan kewenangan desa di dalam kawasan hutan dan
1.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
2.UU No. 23 Tahun 2014
1.Penegakan peraturan perundangan- undangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Penegakan terhadap peraturan perUUan mengenai status wilayah dan kewenangan Desa di dalam kawasan hutan dan perkebunan. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) perkebunan. tentang Pemerintahan Daerah Desa;

2.Terlestarikannya potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup
30.Pemenuhan Pelayanan Dasar Pemenuhan Pelayanan Dasar di Tingkat Desa
1.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3.Permendagri No 2 tahun 2017 ttg SPM Desa Terlaksananya pemenuhan pelayanan dasar di tingkat Desa
1.Desa mengindetifikasi kebutuhan layanan dan kualitasnya yang diperoleh setiap WN secara minimal;
2.Melakukan perencanaan dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar
3.Pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pemenuhan pelayanan dasar, termasuk pedoman pelaksanaannya.
31.Infrastruktur dan Aksesibilitas. Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Desa.
1.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Terbangunnya konektivitas antar Desa melalui pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
1.Melakukan penyusunan kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
2.Melakukan pengintegrasian NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Daerah. rencana kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Desa.

3.Melaksanakan pembangunan infrastruktur berdasarkan rencana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang dibuat.
4.Melakukan peningkatan kapasitas Desa (masyarakat dan aparat) dalam melakukan identifikasi, inventarisasi dan penyusunan kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, mengintegrasikan rencana kebutuhan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Desa.
32.Peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
1.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
2.UU No. 23 Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia di Desa. Melakukan fasilitasi peningkatan kualitas sumberdaya manusia Desa di bidang perencanaan dan penganggaran, pengembangan NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ekonomi Desa, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, dan pembangunan dan pemeliharan infrastruktur Desa.

33.Peningkatan akuntabilitas sosial di Desa. Peningkatan akuntabilitas sosial di Desa.
1.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meningkatnya akuntabilitas Kelembagaan Desa sesuai dengan Prinsip Good Governance.
1.Melakukan perencanaan dan penganggaran daerah untuk melaksanakan peningkatan akuntabilitas sosial di Desa.
2.Melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat Desa (masyarakat, aparatur, pendamping) dalam pembangunan Desa untuk menciptakan dan mengembangkan akuntabilitas sosial di Desa.
34.Peningkatan daya tanggap, daya tahan, dan daya lenting dalam menghadapi situasi rawan. Peningkatan daya tanggap, daya tahan, dan daya lenting dalam menghadapi situasi rawan.
1.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa. Melakukan perencanaan dan penganggaran daerah untuk melaksanakan pengarusutamaan nilai-nilai sosial Desa yang meliputi: daya tanggap, daya tahan dan daya lenting dalam menghadapi situasi rawan.
14.URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Pengendalian Penduduk.
1.Meningkatkan sinergitas, partisipasi dan kesinambun gan dalam penyelenggaraa n pengendalian penduduk.
2.Memperkuat kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Provinsi serta Kab/Kota dalam Bidang Pengendalian Penduduk.
3.Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi kependudukan dalam
1.UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga;
3.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4.PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Tujuan Pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara umum adalah untuk “mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) menjadi 1,11% pada Tahun 2020 serta mewujudkan Keluarga Berkualitas”, dengan sasaran:
1.Menurunkan Angka Kelahiran Total (TFR) Per Perempuan usia reproduktif 15-49 Tahun menjadi 2,26;
2.Meningkatkan persentase Angka prevalensi kontrasepsi modern
1.Pengendalian pertumbuhan penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk secara nasional ditandai dengan penurunan Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,1 pada Tahun 2025. Kondisi ini diharapkan dapat dipertahankan sampai Tahun 2035.
2.Hal ini mempertimbangkan bahwa PTS merupakan kondisi dimana Struktur Umur Penduduk (SUP) sangat ideal untuk dimanfaatkan guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Upaya mempertahankan PTS dalam periode yang lama dimaksudkan untuk memperpanjang periode Bonus NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) pengembangan kebijakan pengendalian penduduk di tingkat Provinsi serta Kab/Kota.

5.PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sikronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6.Perpres No. 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
7.Perpres No. 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK);
8.Peraturan Kepala Badan (mCPR) perempuan kawin usia 15-49 Tahun menjadi 61,78%;
3.Menurunkan Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi menjadi 24,2%
4.Meningkatkan Persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang/MKJP menjadi 23,5 %
5.Menurunkan Angka kebutuhan ber-KB tidak terlayani/unmet need manjadi 8,6 % (14,6% termasuk tradisional) Demografi.
3.Diharapkan arah kebijakan pembangunan diseluruh tingkatan wilayah dapat mempehatikan hal ini serta menjadikannya sebagai salah satu acuan dalam pengembangan strategi penyelenggaraan kegiatan diseluruh sektor/bidang pembangunan yang tersegmentasi dalam memanfaatkan era Bonus Demografi.
4.Remaja yang ramah remaja, berbasis pada keluarga, mempertimbangkan responsif gender, serta dapat terkoordinasi lintas sektor. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No. 72/PER/B5/201 1 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional;

9.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No. 273/PER/B4/20 14 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) dan Keluarga Berencana Nasional No. 72/PER/B5/201 1 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional;

10.Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan RKPD, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jagka Menengah Daerah, Dan RKPD. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
(1)(2) (3) (4) (5) (6)

2.Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
1.Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, organisasi profesi dan mitra kerja dalam penyelenggaraa n Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
2.Optimalisasi peran sektor swasta dalam penguatan jejaring pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
3.Meningkatkan sinergitas dan kemitraan antara
1.Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dengan memperhatikan karakteristik kewilayahan serta melalui penguatan kemitraan, baik dengan Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan (stakeholders), mitra kerja serta jejaringnya, termasuk peningkatan peran sektor swasta (seperti bidan praktek mandiri, dokter praktek swasta) serta organisasi profesi yang terkait dengan pelayanan KB dan KR.
2.Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dimaksud termasuk pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi pasangan usia subur (PUS), manajemen rantai pasok (untuk menjamin tidak ada stock out), NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Pemerintah Daerah dengan Mitra Kerja dalam melaksanakan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi, termasuk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, kepulauan, miskin perkotaan dan wilayah bencana;

4.Memfasilitasi Peningkatan Kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana dalam rangka pemberian konseling intrerpersonal, serta meningkatkan sinergitas pembiayaan pelayanan KB dan KR.
3.Kemudian terkait dengan segmentasi sasaran, pengembangan kebijakan KB dan KR mempertimbangkan sasaran remaja melalui peningkatan pengetahuan dan akses layanan (informasi) Kesehatan Reproduksi Remaja yang ramah remaja, berbasis pada keluarga, mempertimbangkan responsif gender, serta dapat terkoordinasi lintas sektor. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) sosialisasi/ penyuluhan dan komunikasi interpersonal terkait KB dan kesehatan reproduksi berdasarkan siklus kehidupan kepada berbagai lapisan masyarakat, termasuk sasaran pria melalui institusi masyarakat, kelompok kegiatan dan fasilitas kesehatan. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
(1)(2) (3) (4) (5) (6)

3.Pembangunan Keluarga
1.Meningkatkan pemahaman dan kesadaran orangtua dan anggota keluarga (termasuk remaja) Tentang fungsi keluarga;
2.Pelembagaan nilai-nilai dan norma keluarga melalui peningkatan pengetahuan dan penerapan 8 (delapan) Fungsi Keluarga secara optimal pada keluarga balita dan anak (pengasuhan dan pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga yang holistik integratif dan menyeluruh (terintegrasi lintas sektor dan lintas bidang) guna meningkatkan kualitas keluarga, meningkatkan pemahaman dan kesadaran orangtua dan anggota keluarga Tentang fungsi keluarga, serta pemberdayaan keluarga dan anggota keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dari sisi dukungan terhadap Prioritas Nasional (Pro PN) Program KKBPK, khususnya dalam lingkup Pembangunan Keluarga, berkontribusi pada upaya penurunan stunting, melalui peningkatan Promosi pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan, serta Penyiapan Perencanaan kehidupan keluarga bagi remaja. Dari sisi regulasi, perlu NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) tumbuh kembang anak), remaja, dan lansia.

3.Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui upaya penurunan jumlah keluarga Pra-S dan KS-1;
4.Meningkatkan kualitas keluarga melalui Pendewasaan Usia Perkawinan. memperhatikan UU 52 Tahun 2009, UU 23 Tahun 2014 dan PP 87 Tahun 2014, serta Permendagri 86 Tahun 2017, yang mengatur azas konkuren bagi penyelenggaraan Pembangunan Keluarga tetapi dalam implementasinya belum tersusun Desain Pembangunan Keluarga dalam kebijakan pembangunan, termasuk salah satunya intervensi upaya peningkatan kesejahteraan keluarga yang bertujuan untuk menurunkan persentase keluarga Pra Sejahtera (Pra-S) dan Keluarga Sejahtera tahap 1 (KS-1). NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

4.Advokasi, Penggerakan dan Informasi
1.Memperkuat Advokasi, Informasi, edukasi (KIE) guna peningkatan kepedulian dan peran serta aktif pemangku kepentingan (stakeholders), mitra kerja dan masyarakat terhadap Pengendalian Penduduk, KB, Kesehatan Reproduksi dan Pembangunan Keluarga;
2.Memperkuat dukungan regulasi, kelembagaan dan tata kelola Penguatan advokasi dan edukasi (KIE) Tentang Pengendalian Penduduk, KB, Kesehatan Reproduksi, dan Pembangunan Keluarga dengan memperhatikan: segmentasi sasaran penggunaan media yang tepat agar lebih efektif, serta optimalisasi peran dan fungsi tenaga lini lapangan (PKB/PLKB), dan memperhatikan sinergitas kemitraan lintas sektor/bidang. Salah satu wujud keterpaduan Program KKBPK lintas sektor/bidang yang membutuhkan sinergitas dengan mitra kerja dan stakeholders adalah Kampung KB. Pemerintah Daerah (Kab/Kota) agar dapat memanfaatkan Center of Excelent (CoE) Kampung KB yang telah dibentuk pada Tahun 2019 di setiap Kab/Kota sebagai lokasi percontohan pengembangan Program KKBPK di lini lapangan dengan mengutamakan peran serta aktif masyarakat. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Pengendalian Penduduk KB, Kesehatan Reproduksi dan Pembangunan Keluarga;

3.Memfasilitasi pengelolaan dan meningkatkan pendayagunaan SDM Lini Lapangan Program KKBPK dalam memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat (termasuk melalui Kampung KB); Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas data dan informasi Program KKBPK yang berbasis teknologi dan informasi yang dapat mendukung upaya pengembangan strategi implementasi program dan kegiatan KKBPK diseluruh tingkatan wilayah. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

4.Meningkatkan kualitas data dan informasi dalam Sistem Informasi Keluarga program KKBPK berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan Wilayah.
15.URUSAN PERHUBUNGAN NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Keterkaitan antara pusat pertumbuhan wilayah dan daerah sekitarnya, perlu difasilitasi dengan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terhubung dengan baik dan terpadu, khususnya infrastruktur jalan dan perhubungan, baik perhubungan laut maupun udara, termasuk

1.Provinsi:

a.Pengelolaan terminal penumpang tipe B.
b.Pembangunan , penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional
c.Penetapan rencana induk perkeretaapia n Provinsi
d.Penyediaan perlengkapan jalan di jalan
1. 1.UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. 2.Perpres Nomor 55 Tahun 2018 tentang RITJ
3. 1.Terwujudnya Percepatan Pembangunan Konektivitas
4. 2.Sinkronisasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah
5. 1.Persiapan Pengalihan Personel, Peralatan, Pendanaan dan Dokumen (P3D) Pelabuhan Pengumpan Regional dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi dan Pelabuhan Pengumpan Lokal dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kab/Kota
6. 2.Penguatan asksesibilitas daerah tertinggal
7. 3.Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda yang mendukung pertumbuhan ekonomi
8. 4.Memperhatikan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan bagi perencanaan transportasi
9. 5.Dalam penyusunan program/kegiatan khusus untuk Pemerintah Provinsi NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) jaringan Informasi dan komunikasi, serta pasokan energi, sehingga tercipta konektivitas nasional, baik secara domestik maupun secara internasional (locally integrated, internationally connected). Prioritas khusus akan diberikan pada peningkatan fungsi dan peran perhubungan laut sebagai pengembangan Provinsi (co. Perlintasan Sebidang)
1. e.Andalalin (analisis dampak lalulintas untuk jalan Provinsi)
  1. 2.Kab/Kota:
2. b.Pengelolaan terminal penumpang tipe C
3. c.Pembanguna n, penerbitan izin pembanguna n dan pengoperasia n pelabuhan pengumpan dan Kabupaten dukun/Kota berada di wilayah JaBoDeTaBek, mengacu pula pada Perpres 55 tahun 2018 tentang RITJ
  1. 6.Sehubungan keberadaan Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di 33 Provinsi, maka dalam rangka penyusunan program perlu dilakukan sinkronisasi dengan unit pengelola transportasi darat dimaksud NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
(1)(2) (3) (4) (5) (6) poros maritim. lokal
1. d.Pengelolaan fasilitas parkir
2. e.Pengujian berkala kendaraan bermotor
3. f.Penetapan rencana induk perkeretaapi an Kab/Kota
4. g.Penyediaan perlengkapa n jalan di jalan Kab/Kota, (co. Perlintasan Sebidang)
5. h.Andalalin (analisis dampak NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
(1)(2) (3) (4) (5) (6) lalulintas untuk jalan Kab/Kota) Keselamatan Transportasi

1.Provinsi:

a.Penyusuna n dan Penerapan Rencana Aksi Keselamata n Lalu Lintas Angkutan Jalan (RAK LLAJ) Provinsi.
b.Penyediaan perlengkapa n jalan di jalan provinsi Pasal 203 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan PP No. 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Penurunan tingkat kecelakaan transportasi Keamanan dan keselamatan transportasi NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

2.Kab/Kota:

a.Penyusunan dan Penerapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (RAK LLAJ) Kab/Kota
b.Pengujian berkala kendaraan bermotor (Uji KIR)
c.Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kab/kota
1. 16.URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi (TIK) dan penyiaran melalui transformasi digital.
2.Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik dengan strategi:

a.Penguatan integrasi tata kelola informasi dan
1. 1.Pengembangan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah.
2. 2.Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Daerah.
3. 3.Pengelolaan dan Penyediaan Informasi melalui media publik dan kemitraan lembaga komunikasi di daerah.
4. 1.UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. 2.UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. 3.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. 4.PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
8. 5.PP No. 18 Tahun 2016.
9. 1.Kualitas akses TIK yang merata dengan pemanfaatan yang optimal.
10. 2.Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif dan partisipatif.
11. 1.Dalam mendukung prioritas nasional kelima yaitu stabilitas keamanan nasional guna meningkatkan akses dan kualitas informasi publik, perlu adanya upaya penatakelolaan bidang komunikasi publik, penyediaan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, maritim, pembangunan manusia dan kebudayaan, serta pengelolaan informasi publik melalui media Pemerintah.
12. 2.Dalam rangka pencapaian pembangunan nasional tersebut, arah dan kebijakan pembangunan daerah dilakukan melalui peningkatan NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) komunika si publik sesuai dengan asas-asas keterbuka an informasi publik.
1. b.Penguatan media- media lokal dan alternatif sebagai sumber informasi utama masyara kat,
2. c.Penyedi aan konten informasi
  1. 6.Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
  2. 7.Inpres No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. kapasitas dan kualitas SDM bidang Komunikasi di Pemerintah Daerah, peningkatan penyebaran informasi publik yang berkualitas melalui media cetak, media elektronik, media luar ruang, media tatap muka, pertunjukan rakyat, internet, kemitraan dengan komunitas informasi dan komunikasi publik serta media yang dimiliki Pemerintah Daerah. Dengan ini maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2020 Pemerintah Daerah perlu memperhatikan isu-isu sebagai berikut:
3. a.Penyebaran informasi pencegahan stunting. Jaminan Kesehatan Nasional.
4. b.Mendukung penyebaran informasi PON 2020 di NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
(1)(2) (3) (4) (5) (6) publik yang berkuali tas dan merata, terutama bagi masyara kat di wilayah 3T,
1. d.Peningka tan kualitas SDM bidang komunika si dan informasi,
2. e.Peningka tan akses partisipasi masyara kat dalam Provinsi Papua.
3. c.Penguatan karakter kebangsaaan;
4. d.Deradikalisasi.
  1. 3.Dalam melaksanakan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Pemerintah Daerah agar memperhatikan:
5. a.Seluruh anggaran belanja TIK di lingkungan Pemda agar berada di satu rekening dinas yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika.
6. b.Infrastruktur TIK yang terintegrasi, seperti server pengolah data dan jaringan komunikasi data.
7. c.Selama belum ada kebijakan yang mengatur, pembangunan aplikasi umum di Pemda agar NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
(1)(2) (3) (4) (5) (6) penentuan kebijakan publik secara langsung dan digital,
1. f.Peningka tan literasi media masyara kat melalui pendidi kan dan pendeka tan sosial budaya,
2. g.Penyusu nan standardis asi lembaga pers dan menggunakan atau mengadopsi aplikasi serupa yang sudah digunakan di pusat atau daerah lain.
3. d.Integrasi data di lingkungan Pemda di bawah koordinasi dinas yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika untuk dapat diakses secara berbagi pakai oleh seluruh SKPD; dan
4. e.Peningkatan dan pengembangan SDM bidang TIK di lingkungan Pemda baik dari segi kualitas maupun kuantitas. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
(1)(2) (3) (4) (5) (6) jurnalis,
1. h.Peningka tan kualitas isi siaran TV melalui pembentu kan rating nasional serta penguatan peran KPI;
  1. 17.URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Prioritas Nasional (PN) 3. Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Kementerian ATR/BPN. Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi UKM, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan Perikanan Tentang Pemberdayaan Hak Atas Tanah Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan
1.Koordinasi penyiapan sertifikasi hak atas tanah masyarakat bagi pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan dan pembudi daya ikan.
2.Sosialisasi pelaksanaan program pemberdayaan sertifikasi hak atas tanah bagi pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan dan pembudi daya ikan.
3.Kegiatan Pemberdayaan sertifikasi hak atas tanah masyarakat yang meliputi pra sertifikasi berupa Diharapkan kepada pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) perencanaan penganggaran dan pasca sertifikasi berupa Pembinaan dan Pendampingan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat bagi pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan dan pembudi daya ikan.

4.Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat bagi pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan dan pembudi daya ikan.
18.URUSAN PENANAMAN MODAL NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Prioritas Nasional (PN) 3. Online Single Submission.
1.Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Perizinan.
2.PP No. 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pengembangan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana untuk mereformasi percepatan perizinan investasi di indonesia guna terpenuhinya pembangunan yang merata, terbukanya lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Kepada pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran.
19.URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Pembangunan manusia berkualitas dan berdaya saing. Penguatan pelaksanaan Germas. Inpres No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Mengembangkan budaya olahraga dalam rangka mendukung gerakan masyarakat hidup sehat di keluarga, satuan Pendidikan dan masyarakat melalui:
1.Pengembangan olahraga pendidikan
2.Pengembangan olahraga rekreasi
3.Pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus
1.Penyusunan Raperda yang mengatur mengenai Pendidikan jasmani, pengembangan olahraga tradisional.
2.Sinergisitas dalam pengelolaan pariwisata yang dikaitkan dengan event olahraga.
3.Dukungan pendanaan swasta/BUMD dalam pengembangan olahraga daerah.
2.Pembangunan manusia berkualitas dan berdaya saing Kualitas pemuda. 1. UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
2.UU No. 12 Tahun 2010
1.Menguatkan kapasitas kelembagaan dan sistem koordinasi strategis lintas pemangku
1.Peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan di tingkat daerah.
2.Pengembangan sentra pemberdayaan pemuda.
3.Pengembangan wawasan, NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Tentang Gerakan Pramuka.

3.Perpres No 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
4.UU No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.
5.PP No 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi dan peningkatan indeks pembangunan pemuda. kapasitas, kepedulian, kesukarelawanan dan kreativitas pemuda.
4.Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepemimpinan, dan kepeloporan.
5.Pengembangan Pendidikan kepramukaan. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

20.URUSAN STATISTIK NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Pembangunan Manusia. Guna Mendukung Dimensi Pembangunan Manusia, BPS akan UU No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik Menyediakan data penduduk dan perumahan yang mencakup jumlah, distribusi, komposisi, dan karakteristiknya, serta menjadi landasan menuju satu data kependudukan Indonesia
1.Dukungan Pemerintah Daerah dalam Sosialisasi Sensus Penduduk 2020, guna suksesnya pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) melaksanakan Sensus Penduduk 2020 dengan fokus pembangunan: Satu data kependudukan Indonesia

21.URUSAN PERSANDIAN NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan keamanan. Dimensi Pertahanan dan Keamanan yang diacu BSSN adalah memperkuat Pengamanan Siber dengan fokus pembangunan:
1.Struktur perekonom ian yang kokoh.
2.Keunggulan kompetitif wilayah.
3.SDM Menjaga Keamanan Dalam Negeri dengan indikator sebagai berikut:
1.Penguatan tata kelola keamanan siber.
2.Penyusunan roadmap keamanan siber bagi sektor pemerintah, IIKN, dan ekonomi digital.
3.Penguatan Incident Response Team pada sektor
1.Logical Framework Background Study RPJMN 2020-2024.
2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3.Perpres No. 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara.
4.Perpres No. 133 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 53 Tahun 2017.
5.Perpres No. 95
1.Penyelenggaraan SPBE pada pemerintah daerah melalui peningkatan kapabilitas dan kompetensi SDM pemerintah daerah dalam pengelolaan SPBE (infrastruktur, aplikasi, data dan informasi) melalui pelatihan Certified Secure Computer User (CSCU).
2.Meningkatkan kompetensi SDM daerah yang memiliki kompetensi di bidang persandian dan keamanan siber dalam rangka melaksanakan
1.Dukungan BSSN pada Pelatihan CSCU meliputi akomodasi pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari: tempat penginapan dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi. dukungan APBD untuk mengikuti Pelatihan CSCU adalah komponen perjalanan dinas selain tempat penginapan, persyaratan lainnya yang perlu dipersiapkan daerah untuk calon peserta berasal dari dinas komunikasi dan informatika dengan kualifikasi persyaratan memiliki ijazah minimal D3 komputer/sistem informasi dan/atau berpengalaman dalam mengelola jaringan Teknologi NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) berkualitas. pemerintah, IIKN, dan ekonomi digital. Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. urusan wajib sesuai UU No. 23 Tahun 2014.

3.Meningkatnya pelayanan, kecepatan, dan kualitas penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber pada pelayanan publik. Informasi di unit kerjanya.
2.Dukungan APBD untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan persandian dan keamanan siber.
3.Dukungan pemerintah daerah dalam kegiatan penguatan incident response team sektor pemerintah adalah sebagai berikut:

a.Dukungan Formasi SDM yang akan ditunjuk bertugas dalam CSIRT: khusus menjalankan fungsi CSIRT (dedicated); atau mendelegasikan staf yang menjadi admin TI.
b.Dukungan APBD untuk Jaldis mengikuti pelatihan, FGD, asistensi pembentukan CSIRT, dan/atau Drill Test di pusat.
c.Dukungan dokumen, NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) waktu, dan tempat untuk asistensi pembentukan CSIRT sektoral di lingkungan pemerintah daerah.
1. d.Dukungan ketetapan dalam Peraturan Gubernur tentang kebijakan tata kelola CSIRT, SOP operasional CSIRT, susunan tim CSIRT, dan layanan CSIRT yang dinyatakan dalam RFC 2350, berikut dukungan anggaran operasional CSIRT dan honorarium Tim CSIRT.
2. e.Kebutuhan awal minimum untuk koordinasi antar CSIRT: 1) Sub domain untuk website CSIRT. 2) Line telepon eksternal. 3) PC 1 set untuk NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
(1)(2) (3) (4) (5) (6) koordinasi dan administrasi CSIRT. 4) Koneksi dan akses jaringan dan sistem informasi internal instansi. 5) Alamat email khusus CSIRT. 6) Proteksi terhadap virus 7) Network security scanner. 8) Intrusion detection and prevention systems (IDS/IPS) untuk proteksi sub domain website CSIRT
1. f.Pemeriksaan kesiapan respon insiden.
  1. 22.URUSAN KEBUDAYAAN NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Pemajuan Kebudayaan Melestarikan warisan budaya Penyusunan pokok-pokok pikiran kebudayaan Mengembangkan promosi dan diplomasi budaya
1.UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
2.Perpres Pokir No. 65 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan Agar warisan budaya baik yang bersifat benda (tangible) maupun tak benda (in tangible) tetap lestari. Agar budaya antar Provinsi dan budaya Indonesia ke Luar Negeri dapat diperkenalkan.
23.URUSAN PERPUSTAKAAN NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Pembangunan Manusia dan Penurunan Kemiskinan Peningkatan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan untuk meningkatkan akses terhadap informasi dan ilmu pengetahuan dalam mendukung pembelajaran sepanjang hayat untuk peningkatan kualitas hidup
1.UU No. 43/2007 Tentang Perpustakaan
2.UU No. 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam rangka penguatan literasi masyarakat
1.Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi baik konvensional dan berbasis TIK.
2.Pengembangan koleksi perpustakaan baik dalam bentuk cetak, dan digital
3.Pengembangan tenaga perpustakaan baik tenaga teknis dan fungsional pustakawan.
4.Pengembangan sarana dan prasarana layanan perpustakaan
2.Pembangunan Manusia dan Penurunan Kemiskinan Peningkatan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat UU No. 43/2007 Tentang Perpustakaan . Meningkatnya budaya gemar membaca baik pada satuan keluarga, pendidikan, dan masyarakat
1.Peningkatan peran keluarga, komunitas dan kader literasi
2.Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan
3.Peningkatan kampanye budaya kegemaran membaca di masyarakat
24.URUSAN KEARSIPAN NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Penerapan SIKD- TIK. Menerapkan SIKD- TIK di tiap Pemda dan BUMD.
1.Perpres No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015- 2019.
2.UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
3.UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
4.PP No. 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009. Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien.
1.Mengidentifikasi OPD yang belum menerapkan SIKD-TIK.
2.Memastikan seluruh perangkat yang diperlukan tersedia, misalnya: arsiparis, Pergub tentang tata naskan dinas, klarifikasi arsip, jadwal retensi arsip serta klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, infrastruktur dll.
3.Mendoring seluruh pemda dan BUMD menerapkan SIKD-TIK. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

2.Penglolaan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional. Mengelola simpul jaringan melalui jaringan informasi kearsipan nasional pada tingkat Pemda.
1.UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
2.UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien.
1.Mengidentifikasi Pemda yang belum menjadi simpul jaringan pada JIKN.
2.Memastikan daftar arsip statis dan perangkat yang diperlukan tersedia.
3.Mendorong Pemda yang belum menjadi simpul jaringan untuk menjadi simpul jaringan dan mendorong Pemda yang telah menjadi simpul jaringan untuk mengelola data pada simpul jaringan dengan menerbitkan suatu kebijakan
25.URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Fasilitasi/asistensi penyelenggaraan pengelolaan ruang laut 12 mil dalam pelaksanaan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).
1.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2.UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Meningkatkan efektivitas pengelolaan ruang laut di 0-12 mil yang dilaksanakan berdasarkan Perda RZWP-3-K dan peraturan pelaksanaan Perda.
1.Penetapan Perda RZWP-3-K;
2.Sosialisasi Perda RZWP-3-K;
3.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan WP-3-K.
2.Fasilitasi/konsulta si pengendalian pemanfaatan zonasi wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Mewujudkan tertib tata ruang dan menjaga agar penyelenggaraan tata ruang laut di 0-12 mil berjalan sesuai dengan Perda RZWP-3-K
1.Penegakan dan penataan hukum sesuai dengan RZWP-3- K dan aturan terkait WP-3K;
2.Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang di WP-3-K. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

3.Fasilitasi/asistensi sinkronisasi pusat dan daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan melalui pembangunan berkelanjutan pengelolaan kawasan konservasi perairan dalam perencanaan pembangunan daera.
1.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2.UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
3.Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Mewujudkan perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
1.Pengalokasian ruang untuk kawasan konservasi dalam RZWP-3-K;
2.Perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati melalui penetapaan dan pengelolaan kawasan konservasi;
3.Pengembangan model konservasi berbasis masyarakat;
4.Peningkatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
5.Peningkatan dan pengembangan perlindungan biota laut. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

4.Operasional Pengawasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)
6.PermenKP No. 37 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing). Mewujudkan pengelolaan dan pembangunan perikanan yang tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
1.Pelibatan Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
2.Operasi penegakan hukum;
3.Perlindungan sumber daya alam dan konservasi sumber daya ikan;.
4.Pendekatan terpadu dalam penanggulangan permasalahan perikanan;
5.Pengelolaan perikanan tangkap berbasis masyarakat.
26.URUSAN PARIWISATA NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif.
1.Destinasi pariwisata.
2.Pemasaran pariwisata.
3.Industri pariwisata.
4.Kelembagaan.
1.UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
2.PP No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatan Nasional Tahun 2010-2025.
1.Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDB (%) = 5,5
2.Devisa (Milliar US$) = 21
3.Tenaga Kerja Pariwisata (juta orang) = 13,4
4.Wisman (juta kunjungan) = 21
5.Wisnus (juta perjalanan) = 280
1.RKPD harus sejalan dengan arah kebijakan Nasional (RPJPN, RPJMN dan RKP) serta Renstra Kemenpar dimana di dalam RKP terdapat Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas Nasional.
2.Adanya koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam membangun pariwisata daerah
3.Deregulasi kebijakan pariwisata.
27.URUSAN PERTANIAN NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Pembangunan Ekonomi.
1.Memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri.
2.Meningkatkan keterjangkauan dan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.
3.Optimalisasi fungsi waduk terbangun untuk keperluan irigasi, air baku dan energi.
4.Penerapan modernisasi secara bertahap dalam rangka efisiensi air irigasi.
1.UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2.UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
3.UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
4.UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petanian. Peningkatan daya saing daerah pemerataan akses pelayanan publik masyarakat.
1.Penyusunan dan penetapan peraturan daerah Tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
2.Penyusunan program/ kegiatan promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita per Tahun.
3.Penyusunan data cadangan pangan Provinsi dan Kab/Kota.
4.Penyusunan Peta ketahanan dan kerentanan Pangan.
5.Penyusunan Program/Kegiatan dukungan untuk pelaksanaan Program FMSRB bagi daerah- daerah yang menjadi lokasi sasaran program.
6.Penyusun Master Plan Kawasan Pertanian Provinsi.
7.Penyusun action plan untuk Kab/Kota dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan pertanian daerah NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

5.UU No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.
6.UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petanian.
7.Pementan No. 18/Permentan/ RC.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petanian. Kab/Kota.
8.Fasilitasi pembentukan korporasi petani di Kawasan Pertanian. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

2.Pembangunan Kewilayahan
1.Meningkatkan ketersediaan dan kualitas input, sarana prasana dan IPTEK pertanian dan perikanan.
2.Mengembangk an nilai tambah dan keterpaduan aktifitas hulu- hilir pangan, pertanian dan perikanan.
3.Meningkatkan kualitas SDM pertanian, perikanan, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, & pembudidaya
1.UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2.UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
3.UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
4.UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petanian
5.UU No. 11 Tahun 1974 Tentang Peningkatan daya saing daerah pemerataan akses pelayanan publik masyarakat.
1.Penyusunan dan penetapan peraturan daerah Tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
2.Penyusunan program/ kegiatan promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita per Tahun.
3.Penyusunan data cadangan pangan Provinsi dan Kab/Kota.
4.Penyusunan Peta ketahanan dan kerentanan Pangan.
5.Penyusunan Program/Kegiatan dukungan untuk pelaksanaan Program FMSRB bagi daerah-daerah yang menjadi lokasi sasaran program.
6.Penyusun Master Plan Kawasan Pertanian Provinsi.
7.Penyusun action plan untuk Kab/Kota dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan pertanian daerah NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) ikan.

4.Penguatan logistik distribusi dari sentra produksi ke industri pengolahan/ko nsumen.
5.Pemantapan infrastruktur pada sentra produksi tanaman pangan; dan meningkatkan dukungan infrastruktur untuk sentra produksi perkebunan, hortikultura, peternakan, termasuk optimalisasi Pengairan
6.UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petanian Pementan No.18/ Permentan /RC.040/4/ 2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petanian. Kab/Kota.
8.Fasilitasi pembentukan korporasi petani di Kawasan Pertanian. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) pemanfaatan waduk yang terbangun.

28.URUSAN KEHUTANAN No ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Pengelolaan Hutan Pengelolaan Hutan pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
1.UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
2.UU No. 41 Tahun 1999 ttg Kehutanan
3.UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi sumber daya Penanganan kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi bagi kemanfaatan ekonomi, ekologi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dan perlindungan tingkat tapak
1.Penguatan kelembagaan dan operasionalisasi KPH
2.Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Unit Wilayah KPH yang menjadi landasan pengelolaan UPTD KPH yang berada di bawah Dinas Provinsi yang menangani Bidang Kehutanan
3.Prioritas Pembangunan Kehutanan Tingkat Nasional No ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) alam hayati dan ekosistem

4.PP 6 Tahun 2007 jo. PP. 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
5.PP 44 Tahun 2004 ttg Perencanaan Hutan
6.PermenLHK No. P.49/2017 ttg Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada KPH
7.PermenLHK No. P.20/2015 ttg Fasilitasi dan Tingkat Provinsi. No ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Biaya Operasional KPH

8.Permenhut No.P.6/2010 ttg NSPK Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk kepentingan religi UU No. 41 Tahun 1999 ttg Kehutanan Pasal 8 dan 34 Penanganan dan perlindungan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) bagi kemanfaatan kepentingan religi dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar hutan Rencana pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi. Update data-data pemanfaatan hutan yang akan dituangkan dalam peta-peta arahan pemanfaatan hutan merupakan peta arahan pemanfaatan hutan yang up to date Peningkatan hasil kehutanan, pengembangan Industri Pengolahan Hasil
1.UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
1.Pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan
1.Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) unit wilayah KPH
2.Regulasi peredaran dan ekspor HHK dan HHBK No ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Kehutanan, Penguatan Usaha Kehutanan

2.UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
3.PermenLHK No. P.30/2016 ttg Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
4.PermenLHK No. P.13/MenLHK- II/2015 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan bukan kayu (HHBK)
2.Peningkatan usaha industri primer hasil hutan kayu kapasitas < 6.000 m3
3.Sertifikasi dan standardisasi produk kehutanan HHK dan HHBK
3.Pendampingan UMKM dalam rangka pemberdayaan (kualitas produksi, kemasan dan pemasaran)
4.Pembinaan dan monitoring setelah UMKM mendapatkan sertifikat legalitas hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu Pengamanan dan Perlindungan Hutan
1.UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
2.UU No. 5 Kepastian penegakan hukum bidang sumber daya alam (kawasan hutan lindung dan hutan produksi)
1.Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) unit wilayah KPH yang menjadi landasan pengelolaan UPTD KPH yang berada dibawah No ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Tahun 1990 Tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem

3.UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
4.PP 45 Tahun 2004 ttg Perlindungan Hutan
5.PermenLHK P.32 Tahun 2016 ttg Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Provinsi
2.Prioritas pembangunan kehutanan tingkat nasional dan tingkat Provinsi No ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

2.Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui 5 skema Program Perhutanan Sosial (Hutan Desa/HD, Hutan Kemasyarakatan/ HKm, Hutan Tanaman Rakyat/HTR, Kemitraan, dan Hutan Adat)
1.UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2.UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
3.Permen LHK P. 83/2016 Tentang Perhutanan Sosial
4.Permen LHK P. 39/2017 Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Perum Perhutani Peningkatan akses pemanfaatan kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan.
1.Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi ke-II sesuai SK MenLHK No. 3511/2018
2.Operasionalisasi Pokja PPS di Provinsi
3.Fasilitasi dan Verifikasi usulan ditingkat Provinsi
3.Pengendalian Daerah Aliran Sungai Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan, perencanaan
1.UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2.UU No. 37
1.Memulihkan daya dukung lahan sebagai penyangga sIstem kehidupan termasuk ekosistem
2.Menurunkan resiko
1.SK MenLHK No. 306/2018 ttg Penetapan Lahan Kritis Nasional
2.Penghijauan pada lahan kritis di kawasan lindung/daerah imbuhan No ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Daerah Aliran Sungai (DAS), serta pengendalian kerusakan perairan darat Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air

3.UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
4.PP 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan DAS
5.PP No. 76 Tahun 2008 Tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan
6.PermenLHK No. P.89/2016 ttg Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam kejadian hilangnya atau menurunnya kualitas mata air
3.Meningkatkan produktifitas lahan dan kesejahteraan masyarakat mata air.
3.Rencana Pengelolaan DAS Terpadu
4.Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
5.Pengendalian erosi dan sedimentasi
6.Pengembangan sumberdaya air No ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) rangka Rehabilitasi DAS

7.Permenhut No. P.1/2009 jo P.72/ 2009 ttg Penyelenggaraa n Perbenihan Tanaman Hutan
8.Permenhut No. P. 32/2009 ttg Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RtkRHL-DAS).
9.Permenhut No. P.71/2009 ttg Pedoman Penyelenggaraa n Hutan Kota No ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

4.Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA)
1.UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2.UU No. 23 Tahun 2014, Tentang kewenangan daerah
1.Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura
2.Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga
3.Pemulihan ekosistem pada Tahura
4.Menurunnya gangguan kawasan TAHURA
1.Menyediakan dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA
2.Melaksanakan Pemberdayaan masyarakat didaerah penyangga kawasan TAHURA
3.Melaksanakan pemulihan ekosistem pada Tahura
4.Melaksanakan perlindungan dan pengamanan di kawasan TAHURA Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
1.UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2.UU No. 23 Tahun 2014, Tentang kewenangan
1.Jumlah area penting untuk konservasi keanekaragaman hayati diluar kawasan konservasi dan kawasan hutan yang ditetapkan dan didukung dengan kelembagaan
2.Jumlah daerah Menjalankan fungsi area penting untuk konservasi kehati di luar kawasan konsevasi dan kawasan hutan Menjalankan fungsi daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam Melakukan Tindakan Preventif dan Represif dalam rangka penyelamatan ekosistem penting No ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) daerah

3.PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam penyangga yang ditetapkan dan dikelola Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES.
1.UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2.UU No. 23 Tahun 2014, tentang kewenangan daerah
3.PP no. 7 Tahun 1999 tentang Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES
1.Menyediakan informasi mengenai keaneragaman hayati untuk tujuan konservasi, pendidikan dan ilmu pengetahuan
2.Melakukan Tindakan Preventif dan Represif dalam rangka penyelamatan satwa liar yang tidak masuk dalam Appendix I CITES No ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

29.URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Pemantapan Ketahanan Energi Optimalisasi pengawasan pengelolaan mineral dan batubara melalui dukungan operasionalisasi untuk Inspektur Tambang dan
1.UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Terselenggaranya pertambangan sesuai dengan kaidah yang baik Optimalisasi penempatan dan penganggaran operasional Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan di daerah Agar Pemerintah Daerah Provinsi mengalokasikan anggaran operasionalisasi untuk pengawasan pertambangan, yang NO ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Pejabat Pengawas Pertambangan Daerah (Lampiran CC);

3.PP 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Pasal 119)
4.Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Minerba dilaksanakan oleh Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan NO ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

2.Pemantapan Ketahanan Energi Penyusunan dan penetapan dokumen rencana pengelolaan energi di daerah (Rencana Umum Energi Daerah Provinsi/RUED-P)
1.UU No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi;
2.UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrika n
3.UU No. 23 Tahun 2014 (Lampiran CC);
4.PP 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional;
5.Perpres No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan RUEN;
6.Peraturan Presiden No. 22 Dalam rangka mencapai Kedaulatan Energi sampai dengan Tahun 2050 dibutuhkan perencanaan Umum Energi Daerah dan Sinkronisasinya dalam dokumen perencanaan daerah di 34 Provinsi Agar adanya dukungan dari aspek penganggaran dan perencanaan serta koordinasi lintas sektor dalam penyusunan produk hukum daerah NO ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

3.Pemantapan Ketahanan Energi Penyusunan dan penetapan dokumen rencana pengelolaan ketenagalistrikan di daerah (Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi /RUKD Provinsi) Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional Dalam rangka mencapai Kedaulatan Energi dibutuhkan perencanaan Umum Ketenagalistrikan Daerah (kurun waktu 20 Tahun) dan Sinkronisasinya dalam dokumen perencanaan daerah di 34 Provinsi
4.Pemantapan Ketahanan Energi Pemanfaatan potensi energi setempat, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan percepatan peningkatan rasio elektrifikasi serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan
1.UU No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi;
2.UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrika n;
3.PP 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional; Mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi dan pencapaian target EBT dalam bauran energi Optimalisasi perencanaan, penganggaran terkait pemanfataan potensi energi setempat, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan percepatan peningkatan rasio elektrifikasi serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Energi Baru Terbaharukan (EBT) NO ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Energi Baru Terbaharukan (EBT)

4.Perpres No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019 Kerjasama dalam rangka pencapaian target EBT dalam bauran energi
1.UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2.PP 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah Terselenggaranya kerjasama untuk pencapaian target EBT dalam bauran energi Mengembangkan teknis dan mekanisme kerjasama pada pencapaian target EBT dalam bauran energi sesuai peraturan perUUan
5.Pemantapan Ketahanan Energi Dukungan pelaksanaan kebijakan subsidi listrik UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terpenuhinya kebutuhan atas pelayanan sektor ketenagalistrikanbagi masyarakat tidak mampu Agar direncanakan dan dianggarkan kegiatan dukungan kebijakan subsidi listrik
6.Pemantapan Ketahanan Energi Penyediaan database perizinan di bidang ESDM
1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Tersedianya database perizinan di Bidang ESDM Memastikan tersedianya database perizinan di bidang ESDM yang berkualitas NO ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terkait Mineral dan Batubara;
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
30.URUSAN PERDAGANGAN NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Mendorong perdagangan dalam negeri dan luar negeri (berdasarkan Buku II RPJMN Tahun 2015-2019) Terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi melalui usaha perdagangan yang dilakukan secara optimal dan efisien.
1.UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
2.UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3.Peraturan Menteri Perdagangan No. 83 Tahun 2017 Tentang Pembinaan terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor.
4.Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M- DAG/PER/7/201 7 Tentang
1.Meningkatkan iklim usaha perdagangan konvensional dan non konvensional.
2.Terlaksananya kegiatan fasilitasi /asistensi terhadap pengawasan pasca penerbitan izin dan pendaftaran perusahaan yang dilaksanakan oleh kab/kota.
1.Penerbitan surat izin usaha perdagangan yang menjadi kewenangan masing-masing Provinsi, kab/kota melalui pengendalian kegiatan usaha perdagangan.
2.Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.
3.Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan pengawasn distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Provinsi.
4.Penerbitan surat tanda daftar waralaba di tingkat Kab/Kota. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Perusahaan Perantara Perdagangan Properti.

5.Penerbitan surat keterangan asal (certificate of origin) bagi daerah Provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal meliputi pengendalian penerbitan surat keterangan asal dari instansi penerbit.
6.Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung minum di tempat
7.Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah Kabupaten/ kota.
8.Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

9.Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) (bagi daerah) Kab/Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal.
10.Penerbitan SIUP B2 bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) dan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bagi Pemohon SIUP Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2)
11.Penyusunan BAP bagi pemohon PT B-2
2.Mendorong perdagangan dalam negeri (berdasarkan Buku II RPJMN Tahun 2015-2019) Terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi melalui usaha perdagangan yang dilakukan secara optimal dan
1.UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
2.UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
1.Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi perdagangan dan kapasitas logistik perdagangan terutama di wilayah
1.Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi.
2.Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di tingkat Kab/Kota. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) efisien. Daerah

3.Peraturan Menteri Perdagangan No. 48/M- DAG/PER/8/2 013 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan. perbatasan dan daerah tertinggal.
2.Meningkatkan kualitas dan pengelolaan pusat distribusi perdagangan Provinsi.
3.Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerja Kab/Kota.
3.Mendorong perdagangan dalam negeri (berdasarkan Buku II RPJMN Tahun 2015-2019) Terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi melalui usaha perdagangan yang dilakukan secara optimal dan efisien.
1.UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
2.UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3.Keputusan Presiden No. 23
1.Memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan pokok
2.Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
3.Meningkatnya pengawasan barang
1.Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
2.Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting.
3.Dukungan pelaksanaan kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Tahun 2017 Tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional. beredar di wilayah perbatasan

4.Meningkatnya pemanfaatan pasar berjangka komoditi, Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang
4.Kerjasama Antar Daerah dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan.
5.Cadangan Pangan Daerah
6.Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
7.Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah Kabupaten/ kota.
8.Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah Provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
9.Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Kab/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.

10.Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan dan melindungi konsumen guna meningkatkan daya saing produk daerah.
4.Mendorong perdagangan luar negeri (berdasarkan Buku II RPJMN Tahun 2015-2019) Terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi melalui usaha perdagangan yang dilakukan secara optimal dan efisien.
1.UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
2.UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peningkatan kemudahan layanan fasilitas ekspor dan import dibidang perdagangan luar negeri. Peningkatan kualitas promosi dan kelembagaan eksport.
1.Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
2.Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) dagang nasional dan pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kab/Kota.

3.Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional (lintas daerah Provinsi).
4.Penyelenggaraaan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah Provinsi (lintas daerah Kabupaten/ kota).
5.Mendorong perdagangan dalam negeri (berdasarkan Buku II RPJMN Tahun 2015-2019) Terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi melalui usaha perdagangan yang dilakukan secara optimal dan efisien.
1.UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (sedang direvisi sesuai UU 23 Tahun 2014)
2.UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
1.Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan konsumen, standardisasi, pengendalian mutu, tertib ukur dan pengawasan barang/jasa.
2.Meningkatnya
1.Pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah Kab/Kota.
2.Pengelolaan kelembagaan perlindungan konsumen, pemberdayaan konsumen, penanganan dan NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

3.UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
4.Permendagri No. 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Di Daerah kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen
3.Meningkatnya tertib ukur dan mutu barang
4.Meningkatnya kelembagaan perlindungan konsumen di daerah penyelesaiian sengketa konsumen serta penguatan jejaring perlindungan konsumen di seluruh daerah kab/kota.
3.Pembentukan dan pengelolaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) serta Rekapitulasi data kasus dan tindak lanjut pengaduan konsumen.
4.Pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan tanda daftar lembaga perlindungan konsumen.
5.Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan pada masing- masing daerah kab/kota, melalui pembentukan unit pelayanan metrologi legal di kab/kota. NO. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

6.Pengadaan dan pengembangan SDM, sarana dan prasarana kemetrologian dalam rangka optimalisasi Unit Pelayanan Metrologi Legal Kab/Kota.
7.Dukungan pelaksanaan kegiatan Tim Pengawas Obat dan Makanan di Daerah
31.URUSAN PERINDUSTRIAN NO ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Pembangunan Industri (Renstra Kemenperin 2015-2019) Terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi melalui pembangunan dan pengelolaan usaha industri yang dilakukan secara optimal dan efisien.
1.UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
2.PP No. 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri nasional Tahun 2015-2035
1.Mempercepat pengembangan dan pembangunan Kawasan Industri (KI)
2.Meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Provinsi.
3.Meningkatkan daya saing dan peningkatan industri andalan.
4.Tersedianya sarana prasarana pendukung kegiatan industri
1.Penyusunan rencana pembangunan industri Provinsi dan rencana pembangunan industry Kab/Kota.
2.Penerapan rencana pembangunan industri Provinsi, kab/kota. Penerbitan izin perluasan usaha industri (IPUI) bagi industri besar.
3.Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri Provinsi, kab/kota.
2.Meningkatnya Penyebaran dan pemerataan Industri (Renstra Kemenperin Terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi melalui
1.UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Terlaksananya pelayanan perizinan dan penerbitan izin usaha industri di daerah.
1.Fasilitasi perolehan izin usaha industri, izin perluasan usaha industri, izin usaha kawasan industri NO ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 2015-2019) pembangunan dan pengelolaan usaha industri yang dilakukan secara optimal dan efisien.

2.PP No. 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri Sebagai sarana untuk menggerakan perkembangan dunia usaha kebidang yang mendukung pembangunan industri. dan izin perluasan kawasan industri Provinsi, kab/kota.
2.Pemantauan dan pengawasan keptuhan usaha industri dan kawasan industry dalam memenuhi ketentuan perizinan industri dan kawasan industri Provinsi, kab/kota.
3.Pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran IUI besar di Provinsi dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran IUI kecil dan IUI mengegah di kab/kota.
3.Sistem Informasi Industri Nasional (Renstra Kemenperin 2015-2019) Terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi melalui pembangunan dan pengelolaan usaha industri yang dilakukan secara UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Rancangan PP Tentang Sistem Informasi Industri Nasional Meningkatnya ketersediaan data sektor industri melalui peyelenggaraan sistem informasi industri nasional. Tersedianya sistem informasi yang sesuai
1.Fasilitasi penyampaian data industri dan data kawasan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
2.Penyampaian hasil pengolahan data industri dan data kawasan industri Provinsi, dan kab/kota NO ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2019 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)(2) (3) (4) (5) (6) optimal dan efisien. dengan kebutuhan stakeholder. sebagai informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

3.Pemantauan dan pengawasan kepatuhan penyampaian data Provinsi dan kab/kota ke Sistem Informasi Industri Nasional.
32.URUSAN TRANSMIGRASI NO. PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Perekonomian Masyarakat Menempatkan pembangunan & pengembangan kawasan transmigrasi sebagai program PN/daerah; Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa transmigrasi merupakan urusan pilihan
1.UU No. 29 Tahun 2009
2.PP No. 3 Tahun 2014
3.Perpres No. 50 Tahun 2018 Pengembangan kawasan transmigrasi sebagai alternatif pengembangan wilayah bagi Pemda
1.Tusi masing-masing OPD dalam pembangunan transmigrasi
2.Koordinasi dan sinergisme antar OPD
2.Perekonomian Masyarakat Mendorong peningkatan kemandirian ekonomi dikawasan transmigrasi sesuai prinsip ekonomi hijau; Mendorong peran serta daerah dalam produk unggulan di kawasan transmigrasi untuk peningkatan kesejahteraan warga transmigrasi dan masyarakat sekitar melalui kebijakan/regulasi yang diperlukan dan saling menguatkan antar regulasi Peningkatan kesejahteraan warga transmigrasi dan warga sekitar melalui peningkatan pendapatan per kapita dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup layak
1.Pemetaan potensi ekonomi wilayah, permasalahan serta alternatif solusi yang tepat, cepat dan terukur;
2.Kajian lingkungan di kawasan transmigrasi.
3.Perekonomian Masyarakat Mengembangkan Menumbuhkan alternatif baru kewirausahaan masyarakat
1.Piloting program dan lokasi;
2.Duplikasi dan modifikasi disesuaikan karakteristik NO. PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) mekanisme (model) introduksi kegiatan ekonomi baru di kawasan transmigrasi. wilayah dan sosial ekonomi.

4.Perekonomian Masyarakat Meningkatkan kontribusi perekonomian kawasan transmigrasi terhadap Kab/Provinsi. Meningkatkan perekonomian wilayah bagi kemajuan masyarakat Sinergisme antara lokasi permukiman transmigrasi untuk menggerakkan ekonomi kawasan
1.Aksebilitasi dan Infrastruktur Mempertegas pembagian peran pemerintah/ pemda dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan Mendorong peran serta daerah dalam melaksanakan pengembangan kawasan transmigrasi melalui sharing APBD dan kebijakan daerah untuk peningkatan,
1.UU No. 29 Tahun 2009
2.PP No. 3 Tahun 2014
3.Perpres No 50 Tahun 2018
4.PermenDesa, PDT, dan Transmigrasi No. 25 Tahun 2016. Meningkatkan sinergisme OPD untuk pengembangan daerah.
1.Pemetaan kewenangan OPD dalam pembangunan infrastruktur;
2.Komitmen OPD untuk berfokus pada lokus yang sama NO. PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) transmigrasi. rehabilitasi dan perbaikan yang mendukung peningkatan perekonomian kawasan dan tercapainya standar pelayanan minimum sarana prasarana di kawasan transmigrasi sesuai dengan regulasi.

2.Aksebilitasi dan Infrastruktur Meningkatkan konektivitas internal kawasan transmigrasi. Mempermudah aksebilitas masyarakat yang ada dalam kawasan transmigrasi.
1.Tersedianya data dasar kewilayahan bagi pengembangan konektivitas internal.
2.Dukungan OPD bagi pembangunan konektivitas internal.
3.Aksebilitasi dan Infrastruktur Meningkatkan konektivitas antara kawasan transmigrasi dan Mendukung efisiensi transportasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
1.Sinergisme pusat pelayanan dalam struktur ruang Kab/Kota;
2.OPD sinergi dalam pengembangan konektivitas NO. PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) pusat-pusat pelayanan di sekitarnya.

4.Aksebilitasi dan Infrastruktur Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur serta aksebilitasi di kawasan transmigrasi. Memenuhi standar pelayanan minimum dalam pelayanan infrastuktur.
1.Identifikasi kebutuhan pelayanan infrastruktur
2.Dukungan pendanaan dan kelembagaan daerah
1.Sumber Daya Manusia Memantapkan basis data calon transmigran minimal hingga tingkat Kabupaten. Sesuai UU No 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa transmigrasi merupakan urusan pilihan
1.UU No. 29 Tahun 2009
2.PP No. 3 Tahun 2014
3.Perpres No. 50 Tahun 2018 Meningkatkan kompetensi transmigran dalam perekonomian wilayah Pengkinian data calon transmigran secara berkala
2.Sumber Daya Manusia Memantapkan Mendorong terjadinya reformasi birokrasi dalam konteks seleksi calon Evaluasi terhadap criteria, target, dan proses seleksi calon transmigran. NO. PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) kriteria, target, dan proses seleksi calon transmigran. transmigran.

3.Sumber Daya Manusia Meningkatkan penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan di kawasan transmigran. Mendorong daerah agar memberdayakan kearifan lokal sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dalam pengembangan sosial budaya dan meningkatkan mental sprititual warga transmigrasi dan warga sekitar di kawasan transmigrasi Memenuhi standar pelayanan minimum dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan.
1.Identifikasi fasilitas dan dukungan bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan;
2.Komitmen dan kolaborasi OPD
4.Sumber Daya Manusia Mendorong proses integrasi sosial budaya baik antar sesama transmigran Meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dari daerah asal dan daerah setempat
1.Pelibatan masyarakat I daerah tujuan mulai dari proses perencanaan;
2.Sosialisasi aktif dan berkelanjutan terhadap masyarakat setempat NO. PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) maupun antara transmigran dengan penduduk setempat.

1.Kelembagaan Meningkatkan sinergi pusat dengan pemerintah daerah dalam pembangunan kawasan transmigrasi. UU No 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa transmigrasi merupakan urusan pilihan
1.UU 29/2009
2.PP No 3 / 2014
3.Perpres No 50/2018 Mendorong terjadinya kolaborasi antar pemda dan K/L bidang ketransmigrasian Koordinasi dan komunikasi aktif daerah dan pusat
2.Kelembagaan Membangun kerjasama antara daerah (terutama antar Provinsi) yang efisien dan efektif dalam mengembangkan kawasan transmigrasi. Mendorong terjadinya pengembangan wilayah yang berbasis komptensi dan sinergisme antar pemerintah daerah Pola kemitraan KSAD yang berbasis data lokasi dan kawasan transmigrasi yang selalu diperbarui NO. PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

3.Kelembagaan Mengembangkan program intensif bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembinaan berkelanjutan untuk membangun kawasan transmigrasi. Mendorong daerah untuk mengoptimalisasik an kelembagaan yang ada dalam rangka menunjang interaksi sosial warga transmigrasi dan warga sekitar untuk mencapai tujuan bersama. Meningkatkan kompetensi Pemda dalam upaya pembangunan kawasan transmigrasi. Dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Kemitraan dengan pihak swasta.
4.Kelembagaan Meningkatkan efektivitas delivery program untuk pembangunan kawasan transmigrasi dengan merujuk pada skema desentralisasi. Mendorong Pemda untuk berkontribusi positif dan akfit dalam upaya pengembangan kawasan transmigrasi. Sosialisasi dan Bimtek kepada pelaksana kegiatan di daerah. NO. PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DASAR HUKUM TUJUAN/SASARAN HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Karakteristik Daerah Mengembangkan model promosi yang efektif dan efisien untuk kawasan transmigrasi prioritas dan kawasan transmigrasi baru. Mendorong daerah untuk mendukung kebijakan bidang ketransmigrasian melalui promosi, investasi dan kemitraan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat transmigrasi dan warga sekitar di daerah tujuan transmigrasi.
1.UU No. 29 Tahun 2014.
2.PP No. 3 Tahun 2014.
3.Perpres No 50 Tahun 2018. Mengembangkan nilai positif kawasan transmigrasi kepada pihak eksternal termasuk swasta.
1.Penyusunan branding kawasan transmigrasi;
2.Penyusunan stratgi pengembangan yang disesuaikan karakteristik wilayah
2.Karakteristik Daerah Memantapkan mekanisme penyediaan lahan untuk kawasan transmigrasi terutama pada wilayah dengan sistem tenurial yang khas. Mendukung ketersediaan lahan yang 2C dengan melibatkan partisipasi masyarakat lokal.
1.Pelibatan masyarakat lokal dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan penempatan
2.Sosialisasi kepada masyarakat lokal secara berkala V. KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan dalam penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
1.Pasal 17 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
2.Pasal 18 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan KUA Tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni Tahun berjalan.
3.Pasal 25 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. Penjadwalan Proses Perencanaan Daerah Tahun 2020 NO. URAIAN WAKTU LAMA

(1)(2) (3) (4)

1.Penyusunan Rancangan Awal RKPD Minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana 3 bulan
2.Penyusunan Rancangan Awal Renja PD Minggu pertama bulan Desember
3.Penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah tentang Penyusunan Renja PD Minggu ke 2 (dua) bulan Februari
4.Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Bappeda Paling lambat minggu ke 3 (tiga) bulan Maret
5.Verifikasi kesesuaian Renja PD dengan Rancangan Awal RKPD 2 (dua) minggu setelah penyampaian Rancangan Renja PD ke Bappeda
6.Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah 2 (dua) minggu setelah Surat Edaran Kepala Daerah tentang Renja PD NO. URAIAN WAKTU LAMA

(1)(2) (3) (4)

7.Penyusunan Rancangan RKPD Paling lambat minggu ke 2 (dua) bulan Maret (Provinsi) 1 bulan Paling lambat Minggu ke empat bulan maret (kabupaten/kota) 1 Minggu
8.Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang
9.Penyampainan Surat Edaran Gubernur tentang Rancangan RKPD Provinsi kepada Bupati/Walikota Paling lambat minggu ke 3 (tiga) bulan Maret
10.Pelaksanaan Musrenbang Paling lambat minggu ke 2 (dua) bulan April (Provinsi) 1 Hari Paling lambat minggu pertama bulan April (Kabupaten/Kota) 1 Hari
11.Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Paling lambat akhir bulan Mei
12.Fasilitasi Rancangan Perkada tentang RKPD oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur 15 Hari sejak dokumen diterima secara lengkap 13 Penetapan RKPD Paling lambat bulan Juni (Provinsi) 1 minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan paling lambat bulan Juni (Kabupaten/Kota)
14.Penyampaian Perkada tentang RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan
15.Penyampaian Rancangan Akhir Renja PD kepada Bappeda untuk diverisikasi kesesuaian Rancangan Akhir Renja PD dengan Perkada RKPD Paling lambat 1 (satu) mingu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan
16.Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD dengan Perkada tentang RKPD Paling lama 2 (dua) minggu setelah penyampaian Rancangan Akhir Renja PD
17.Penetapan Renja PD Paling lambat 1 (satu) bulan setalah Perkada tentang RKPD ditetapkan VI. FORMAT FASILITASI RANCANGAN PERKADA TENTANG RKPD TAHUN 2020 FORM 1 KONSISTENSI JUMLAH DAN NOMENKLATUR PROGRAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2020 DAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA: NO. URUSAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB JUMLAH PROGRAM RPJMD JUMLAH PROGRAM RKPD JUMLAH NAMA PROGRAM/ OUTCOME YANG KONSISTEN JUMLAH NAMA PROGRAM/ OUTCOME YANG INKONSISTEN PENJELASAN INKONSISTEN

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. 2. 3. Dst. Jml. ................., ....................2019 Kepala Bappeda Provinsi/ Kabupaten/Kota XXX (............................................) Keterangan :

1.Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2.Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah;
3.Kolom ini memuat nama perangkat daerah penanggung jawab;
4.Kolom ini memuat jumlah Program yang terdapat pada BAB VIII RPJMD tahun pelaksanaan pada setiap urusan;
5.Kolom ini memuat jumlah Program yang terdapat pada BAB V RKPD 2020 pada setiap urusan (kolom 6 + kolom 7);
6.Kolom ini memuat jumlah nama program/outcome RKPD 2020 yang konsisten dengan nama program RPJMD tahun pelaksanaan;
7.Kolom ini memuat jumlah nama program/outcome RKPD 2020 yang inkonsisten dengan nama program RPJMD tahun pelaksanaan; dan
8.Kolom ini memuat keterangan alasan ketidaksesuaian program antara RPJMD tahun pelaksanaan dan RKPD 2020. FORM 2 KONSISTENSI TARGET PROGRAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2020 DAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA: NO. URUSAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB PROGRAM RPJMD OUTCOME/ INDIKATOR TARGET/ SATUAN PROGRAM RKPD OUTCOME/ INDIKATOR TARGET/ SATUAN KETERANGAN

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1. 2. 3. Dst. Jml. ..................., .....................2019 Kepala Bappeda Provinsi/ Kabupaten/Kota XXX (.................................................) Keterangan :

1.Kolom ini memuat keterangan No. yang dicantumkan dengan angka;
2.Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah;
3.Kolom ini memuat nama perangkat daerah penanggung jawab;
4.Kolom ini memuat Program yang terdapat pada BAB VII RPJMD tahun pelaksanaan;
5.Kolom ini memuat target (outcome dalam indikator) pada tahun bersangkutan dalam BAB VII RPJMD tahun pelaksanaan;
6.Kolom ini memuat besaran target dan satuan outcome pada tahun bersangkutan dalam BAB VII RPJMD tahun pelaksanaan;
7.Kolom ini memuat program yang terdapat pada BAB V RKPD 2020;
8.Kolom ini memuat target (outcome dalam indikator) pada BAB V RKPD 2020;
9.Kolom ini memuat besaran target dan satuan outcome pada BAB V RKPD 2020;
10.Kolom ini memuat keterangan/penjelasan terhadap ketidakkonsistensinan target outcome antara RPJMD tahun pelaksanaan dan RKPD 2020 FORM 3 TARGET PROGRAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2020 YANG BUKAN BAGIAN PROGRAM RPJMD TAHUN PELAKSANAAN (PROGRAM-PROGRAM INKONSISTEN) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA: NO. URUSAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB PROGRAM INKONSISTEN RKPD OUTCOME/ INDIKATOR TARGET/SATUAN KETERANGAN

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. 2. 3. Dst. Jml. ..................., .....................2019 Kepala Bappeda Provinsi/ Kabupaten/Kota XXX (.................................................) Keterangan :

1.Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2.Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah;
3.Kolom ini memuat nama perangkat daerah pelaksana;
4.Kolom ini memuat Program yang bukan bagian dari program RPJMD (program inkonsisten) tahun pelaksanaan;
5.Kolom ini memuat target outcome yang bukan bagian dari program RPJMD (program inkonsisten);
6.Kolom ini memuat besaran target dan satuan outcome yang bukan bagian dari program RPJMD (program inkonsisten) tahun pelaksanaan; dan
7.Kolom ini memuat keterangan terhadap ketidakkonsistensinan. FORM 4 NAMA-NAMA PROGRAM RPJMD TAHUN PELAKSANAAN YANG TIDAK DIKERJAKAN PADA RKPD 2020 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA: NO. URUSAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB PROGRAM YANG TIDAK DIKERJAKAN OUTCOME/ INDIKATOR TARGET/ SATUAN KETERANGAN

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. 2. 3. Dst. Jml. ..................., .....................2019 Kepala Bappeda Provinsi/ Kabupaten/Kota XXX (.................................................) Keterangan :

1.Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2.Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah;
3.Kolom ini memuat nama perangkat daerah pelaksana;
4.Kolom ini memuat Program yang tidak dikerjakan;
5.Kolom ini memuat target outcome yang tidak dikerjakan;
6.Kolom ini memuat besaran target dan satuan outcome yang tidak dikerjakan; dan
7.Kolom ini memuat keterangan tidak dikerjakannya program bersangkutan pada RKPD 2020. FORM 5 REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN DAN PAGU RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2020 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA: NO. URUSAN JUMLAH PROGRAM JUMLAH KEGIATAN JUMLAH PAGU PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1. 2. 3. Dst. Jml. ..................., .....................2019 Kepala Bappeda Provinsi/ Kabupaten/Kota XXX (.................................................) Keterangan :

1.Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2.Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah;
3.Kolom ini memuat total jumlah Program yang terdapat pada BAB V RKPD 2020;
4.Kolom ini memuat total jumlah Kegiatan yang terdapat pada BAB V RKPD 2020;
5.Kolom ini memuat total jumlah Pagu yang terdapat pada BAB V RKPD 2020; dan
6.Kolom ini memuat Perangkat Daerah Penanggung Jawab. FORM 6 REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2020 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : PERANGKAT DAERAH : NO. URUSAN PROGRAM OUTCOME/ TARGET KEGIATAN OUTPUT/ TARGET PAGU KEGIATAN KET.

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.1. 1. 2. 3. Dst. 1. 2. 3. Dst. 1. 2. 3. Dst.
2.1. 2. 3. Dst. 1. 2. 3. Dst. 1. 2. 3. Dst. Dst. Jml. ..................., .....................2019 Kepala Bappeda Provinsi/ Kabupaten/Kota XXX (.................................................) Keterangan :
1.Kolom ini memuat keterangan No. yang dicantumkan dengan angka;
2.Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah;
3.Kolom ini memuat Program yang terdapat pada BAB V RKPD 2020;
4.Kolom ini diisi dengan Outcome/Target yang merupakan hasil program dari kolom 3 (tiga);
5.Kolom ini memuat Kegiatan berdasarkan prioritas output yang dihasilkan dalam mendukung pencapaian outcome yang terdapat pada BAB V RKPD 2020;
6.Kolom ini memuat Output/Target kegiatan yang terdapat pada BAB V RKPD 2020;
7.Kolom ini memuat Pagu Kegiatan yang terdapat pada BAB V RKPD 2020; dan
8.Kolom ini memuat keterangan mengenai program mendukung PN. FORM 7 REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2020 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : PERANGKAT DAERAH : NO. URUSAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU KET

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.1. 1. 2. 3. Dst. 1. 2. 3. Dst. 1. 2. 3. Dst.
2.1. 2. 3. Dst. 1. 2. 3. Dst. 1. 2. 3. Dst. Dst. Jml. ..................., .....................2019 Kepala Bappeda Provinsi/ Kabupaten/Kota XXX (.................................................) Keterangan :
1.Kolom ini memuat keterangan No. yang dicantumkan dengan angka;
2.Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah;
3.Kolom ini memuat Program yang terdapat pada BAB V RKPD 2020;
4.Kolom ini memuat Kegiatan yang terdapat pada BAB V RKPD 2020;
5.Kolom ini memuat Output kegiatan yang terdapat pada BAB V RKPD 2020;
6.Kolom ini memuat Pagu yang terdapat pada BAB V RKPD 2020; dan
7.Kolom ini memuat keterangan mengenai program mendukung PN. MENTERI DALAM NEGERI ttd TJAHJO KUMOLO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, ttd R. Gani Muhamad, SH, MAP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690818 199603 1001

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 31 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2022