DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2017

Nomor: 32
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional, diperlukan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang SALINAN Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
4.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
5.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
8.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018

Pasal 2

(1)RKPD Tahun 2018 merupakan penjabaran dari RPJMD.
(2)RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.rancangan kerangka ekonomi daerah;
2. b.prioritas pembangunan daerah; dan
3. c.rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 3

(1)Dalam hal RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)belum ditetapkan, penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2018 yang dimuat dalam rancangan RKP Tahun 2018.
(2)Arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Tahun 2018 dan perubahan RKPD Tahun 2018 mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

(1)Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur mengenai RKPD provinsi Tahun 2018 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
(2)Penyampaian RKPD provinsi Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 6

(1)Bupati/Wali Kota menyampaikan Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai RKPD kabupaten/kota Tahun 2018 kepada gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
(2)Penyampaian RKPD kabupaten/kota Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 7

Penyampaian Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dengan melampirkan:

a.hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RKPD Tahun 2018;
b.berita acara kesepakatan hasil musyawarah rencana pembangunan RKPD Tahun 2018; dan
c.laporan hasil review APIP terhadap RKPD Tahun 2018.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

(1)Dalam hal daerah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 dan/atau dokumen RPJMD berakhir, penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada:
1. a.arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan memperhatikan visi, misi, serta program kepala daerah terpilih; dan
2. b.Peraturan Daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah.
(2)Dalam hal Peraturan Daerah mengenai RPJMD telah ditetapkan, tetapi belum menyesuaikan dengan Peraturan Daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah, penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada RPJMD berkenaan, RKP, program strategis nasional, dan Peraturan Daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah.
(3)Dalam hal daerah sedang menyusun Peraturan Daerah mengenai RPJMD yang sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah, penyusunan RKPD Tahun 2018 memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang disusun dalam Rancangan RPJMD.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2017 MENTERI DALAM NEGERI ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2017. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 718. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd W. SIGIT PUDJIANTO NIP. 19590203 198903 1 001. FORMAT I.A REKAPITULASI PENYELESAIAN PENYUSUNAN/PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH SE-PROVINSI ……………………………. No Provinsi/ Kabupaten/ Kota JENIS DOKUMEN YANG SUDAH/BELUM DITETAPKAN Keterangan RPJPD RPJMD RENSTRA SKPD PERUBAHAN RKPD 2017 RKPD 2018 PERUBAHAN KUA-PPAS 2017 KUA-PPAS 2018 PERUBAHAN RENJA SKPD 2017 RENJA SKPD 2018 Sudah/ Belum Ditetapkan Dasar Hukum Perda Nomor & Tanggal Sudah/ Belum Ditetapkan Dasar Hukum Perda Nomor & Tanggal Jumlah SKPD Jumlah Yang Sudah Ditetapkan Jumlah Yang Belum Sudah/ Belum Ditetapkan Dasar Hukum Perkada Nomor & Tanggal Sudah/ Belum Ditetapkan Dasar Hukum Perkada Nomor & Tanggal Sudah/ Belum Ditetapkan Nomor dan Tanggal Kesepakatan Sudah/ Belum Ditetapkan Nomor dan Tanggal Kesepakatan Jumlah Yang Sudah Ditetapkan Jumlah Yang Belum Ditetapkan Jumlah yg Sudah Ditetapkan Jumlah Yang Belum Ditetapkan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(7)-(8) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)=(7)-(18) (20) (21)=(7)-(20) (22) 1 Provinsi ........... 2 Kabupaten/Kota .......... 3 Kabupaten/Kota ........ 4 dst......... …………. Tanggal …., ……, …… Stempel ( GUBERNUR ) Petunjuk Pengisian: Format Rekapitulasi Penyelesaian Penyusunan/Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Kolom (1) diisi dengan nomor urut. Kolom (2) diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota. Kolom (3) diisi dengan keterangan sudah atau belum ditetapkannya RPJPD provinsi/kabupaten/kota. Kolom (4) diisi dengan nomor Peraturan Daerah tentang RPJPD dan tanggal penetapannya untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota. Kolom (5) diisi dengan keterangan sudah atau belum ditetapkannya RPJMD untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota. Kolom (6) diisi dengan nomor Peraturan Daerah tentang RPJMD dan tanggal penetapannya untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota. Kolom (7) diisi dengan jumlah seluruh perangkat daerah di provinsi dan masing-masing kabupaten/kota. Kolom (8) diisi dengan jumlah Renstra perangkat daerah yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota. Kolom (9) diisi dengan jumlah Renstra perangkat daerah yang belum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota, dengan mengisi angka hasil pengurangan dari jumlah perangkat daerah yang dicantumkan dalam kolom (7) dengan jumlah angka Renstra perangkat daerah yang sudah ditetapkan yang diisi dalam kolom (8). Kolom (10) diisi dengan keterangan sudah atau belum ditetapkannya Perubahan RKPD 2017 untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota. Kolom (11) diisi dengan nomor Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD 2017 dan tanggal penetapannya untuk provinsi dan masing- masing kabupaten/kota. Kolom (12) diisi dengan keterangan sudah atau belum ditetapkannya RKPD 2018 untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota. Kolom (13) diisi dengan nomor Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD 2018 dan tanggal penetapannya untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota. Kolom (14) diisi dengan keterangan sudah atau belum ditetapkannya Perubahan KUA PPAS 2017 untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota. Kolom (15) diisi dengan nomor Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan KUA PPAS 2017 dan tanggal kesepakatannya untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota. Kolom (16) diisi dengan keterangan sudah atau belum ditetapkannya KUA PPAS 2018 untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota. Kolom (17) diisi dengan nomor Peraturan Kepala Daerah tentang KUA PPAS 2018 dan tanggal kesepakatannya untuk provinsi dan masing- masing kabupaten/kota. Kolom (18) diisi dengan jumlah Perubahan Renja perangkat daerah 2018 yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota. Kolom (19) diisi dengan jumlah Perubahan Renja perangkat daerah 2017 yang belum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota, dengan mengisi angka hasil pengurangan dari jumlah perangkat daerah yang dicantumkan dalam kolom (7) dengan jumlah angka Perubahan Renja perangkat daerah yang sudah ditetapkan yang diisi dalam kolom (18). Kolom (20) diisi dengan jumlah Renja perangkat daerah 2018 yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota. Kolom (21) diisi dengan jumlah Renja perangkat daerah 2018 yang belum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota, dengan mengisi angka hasil pengurangan dari jumlah perangkat daerah yang dicantumkan dalam kolom (7) dengan jumlah angka Renja perangkat daerah yang sudah ditetapkan yang diisi dalam kolom (20). Kolom (22) diisi dengan keterangan sesuai kebutuhan. FORMAT I.B PENYELESAIAN PENYUSUNAN/PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*) ……………………………. NO DOKUMEN DASAR HUKUM NOMOR TANGGAL KETERANGAN
(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.RPJPD
2.RPJMD
3.PERUBAHAN RKPD 2017
4.PERUBAHAN KUA DAN PPAS 2017
5.RKPD 2018
6.KUA PPAS 2018 *) Diisi dengan nama kabupaten/kota …………. Tanggal …., ……, …… Stempel ( Bupati/Wali Kota ) Petunjuk Pengisian: Format Penyelesaian Penyusunan/Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Kolom (1) diisi dengan nomor urut dokumen rencana pembangunan daerah. Kolom (2) diisi dengan dokumen rencana pembangunan daerah. Kolom (3) diisi dengan jenis dasar hukum penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (peraturan daerah/keputusan kepala daerah/nota kesepakatan). Kolom (4) diisi dengan nomor dasar hukum penetapan dokumen rencana pembangunan daerah. Kolom (5) diisi dengan tanggal penetapan dasar hukum dokumen rencana pembangunan daerah Kolom (6) diisi keterangan FORMAT I.C PENYELESAIAN PENYUSUNAN/PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA*) ……………………………. NO PERANGKAT DAERAH RENSTRA PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2017 RENJA PERANGKAT DAERAH 2018 KeteranganStatus Penetapan Status Penetapan Status Penetapan Dasar Hukum Nomor Tanggal Dasar Hukum Nomor Tanggal Dasar Hukum Nomor Tanggal Sudah Belum Sudah Belum Sudah Belum

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1.Sekretariat Daerah
2.Sekretariat DPRD
3.Dinas …
4.Dst……
5.Badan ….
6.Dst……
7.Kantor….
8.Dst…
9.RSUD…
10.Dst…
11.Kecamatan…
12.Dst… JUMLAH *) Diisi dengan nama kabupaten/kota …………. Tanggal …., ……, …… Stempel (Bupati/Wali Kota) Petunjuk Pengisian : Format Penyelesaian Penyusunan/Penetapan Dokumen Rencana Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Kolom (1) diisi dengan nomor urut. Kolom (2) diisi dengan nama perangkat daerah. Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika Renstra perangkat daerah sudah ditetapkan. Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika Renstra perangkat daerah belum ditetapkan. Kolom (5) diisi dengan jenis dasar hukum (keputusan kepala daerah) penetapan Renstra perangkat daerah. Kolom (6) diisi dengan nomor dasar hukum (keputusan kepala daerah) penetapan Renstra perangkat daerah. Kolom (7) diisi dengan tanggal penetapan dasar hukum (keputusan kepala daerah) Renstra perangkat daerah. Kolom (8) diisi dengan tanda cek (√) jika Perubahan Renja perangkat daerah 2017 sudah ditetapkan. Kolom (9) diisi dengan tanda cek (√) jika Perubahan Renja perangkat daerah 2017 belum ditetapkan. Kolom (10) diisi dengan jenis dasar hukum (keputusan kepala daerah) penetapan Perubahan Renja perangkat daerah 2017. Kolom (11) diisi dengan nomor dasar hukum (keputusan kepala daerah) penetapan Perubahan Renja perangkat daerah 2017. Kolom (12) diisi dengan tanggal dasar hukum (keputusan kepala daerah) penetapan Perubahan Renja perangkat daerah 2017. Kolom (13) diisi dengan tanda cek (√) jika Renja perangkat daerah 2018 sudah ditetapkan. Kolom (14) diisi dengan tanda cek (√) jika Renja perangkat daerah 2018 belum ditetapkan. Kolom (15) diisi dengan jenis dasar hukum (keputusan kepala daerah) penetapan Renja perangkat daerah 2018. Kolom (16) diisi dengan nomor dasar hukum (keputusan kepala daerah) penetapan Renja perangkat daerah 2018. Kolom (17) diisi dengan tanggal dasar hukum (keputusan kepala daerah) penetapan Renja perangkat daerah 2018. Kolom (18) diisi dengan keterangan sesuai kebutuhan. MENTERI DALAM NEGERI ttd TJAHJO KUMOLO Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd W. SIGIT PUDJIANTO NIP. 19590203 198903 1 001.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional, diperlukan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang SALINAN Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
4.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
5.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
8.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018

Pasal 2

(1)RKPD Tahun 2018 merupakan penjabaran dari RPJMD.
(2)RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.rancangan kerangka ekonomi daerah;
2. b.prioritas pembangunan daerah; dan
3. c.rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 3

(1)Dalam hal RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)belum ditetapkan, penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2018 yang dimuat dalam rancangan RKP Tahun 2018.
(2)Arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Tahun 2018 dan perubahan RKPD Tahun 2018 mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

(1)Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur mengenai RKPD provinsi Tahun 2018 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
(2)Penyampaian RKPD provinsi Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 6

(1)Bupati/Wali Kota menyampaikan Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai RKPD kabupaten/kota Tahun 2018 kepada gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
(2)Penyampaian RKPD kabupaten/kota Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 7

Penyampaian Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dengan melampirkan:

a.hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RKPD Tahun 2018;
b.berita acara kesepakatan hasil musyawarah rencana pembangunan RKPD Tahun 2018; dan
c.laporan hasil review APIP terhadap RKPD Tahun 2018.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

(1)Dalam hal daerah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 dan/atau dokumen RPJMD berakhir, penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada:
1. a.arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan memperhatikan visi, misi, serta program kepala daerah terpilih; dan
2. b.Peraturan Daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah.
(2)Dalam hal Peraturan Daerah mengenai RPJMD telah ditetapkan, tetapi belum menyesuaikan dengan Peraturan Daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah, penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada RPJMD berkenaan, RKP, program strategis nasional, dan Peraturan Daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah.
(3)Dalam hal daerah sedang menyusun Peraturan Daerah mengenai RPJMD yang sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah, penyusunan RKPD Tahun 2018 memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang disusun dalam Rancangan RPJMD.

Pasal 9

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(7)-(8) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)=(7)-(18) (20) (21)=(7)-(20) (22) 1 Provinsi ........... 2 Kabupaten/Kota .......... 3 Kabupaten/Kota ........ 4 dst......... …………. Tanggal …., ……, …… Stempel ( GUBERNUR ) Petunjuk Pengisian: Format Rekapitulasi Penyelesaian Penyusunan/Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Kolom (1) diisi dengan nomor urut. Kolom (2) diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota. Kolom (3) diisi dengan keterangan sudah atau belum ditetapkannya RPJPD provinsi/kabupaten/kota. Kolom (4) diisi dengan nomor Peraturan Daerah tentang RPJPD dan tanggal penetapannya untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota. Kolom (5) diisi dengan keterangan sudah atau belum ditetapkannya RPJMD untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota. Kolom (6) diisi dengan nomor Peraturan Daerah tentang RPJMD dan tanggal penetapannya untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota. Kolom (7) diisi dengan jumlah seluruh perangkat daerah di provinsi dan masing-masing kabupaten/kota. Kolom (8) diisi dengan jumlah Renstra perangkat daerah yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota. Kolom (9) diisi dengan jumlah Renstra perangkat daerah yang belum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota, dengan mengisi angka hasil pengurangan dari jumlah perangkat daerah yang dicantumkan dalam kolom (7) dengan jumlah angka Renstra perangkat daerah yang sudah ditetapkan yang diisi dalam kolom (8). Kolom (10) diisi dengan keterangan sudah atau belum ditetapkannya Perubahan RKPD 2017 untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota. Kolom (11) diisi dengan nomor Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD 2017 dan tanggal penetapannya untuk provinsi dan masing- masing kabupaten/kota. Kolom (12) diisi dengan keterangan sudah atau belum ditetapkannya RKPD 2018 untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota. Kolom (13) diisi dengan nomor Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD 2018 dan tanggal penetapannya untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota. Kolom (14) diisi dengan keterangan sudah atau belum ditetapkannya Perubahan KUA PPAS 2017 untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota. Kolom (15) diisi dengan nomor Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan KUA PPAS 2017 dan tanggal kesepakatannya untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota. Kolom (16) diisi dengan keterangan sudah atau belum ditetapkannya KUA PPAS 2018 untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota. Kolom (17) diisi dengan nomor Peraturan Kepala Daerah tentang KUA PPAS 2018 dan tanggal kesepakatannya untuk provinsi dan masing- masing kabupaten/kota. Kolom (18) diisi dengan jumlah Perubahan Renja perangkat daerah 2018 yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota. Kolom (19) diisi dengan jumlah Perubahan Renja perangkat daerah 2017 yang belum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota, dengan mengisi angka hasil pengurangan dari jumlah perangkat daerah yang dicantumkan dalam kolom (7) dengan jumlah angka Perubahan Renja perangkat daerah yang sudah ditetapkan yang diisi dalam kolom (18). Kolom (20) diisi dengan jumlah Renja perangkat daerah 2018 yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota. Kolom (21) diisi dengan jumlah Renja perangkat daerah 2018 yang belum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota, dengan mengisi angka hasil pengurangan dari jumlah perangkat daerah yang dicantumkan dalam kolom (7) dengan jumlah angka Renja perangkat daerah yang sudah ditetapkan yang diisi dalam kolom (20). Kolom (22) diisi dengan keterangan sesuai kebutuhan. FORMAT I.B PENYELESAIAN PENYUSUNAN/PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*) ……………………………. NO DOKUMEN DASAR HUKUM NOMOR TANGGAL KETERANGAN
(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.RPJPD
2.RPJMD
3.PERUBAHAN RKPD 2017
4.PERUBAHAN KUA DAN PPAS 2017
5.RKPD 2018
6.KUA PPAS 2018 *) Diisi dengan nama kabupaten/kota …………. Tanggal …., ……, …… Stempel ( Bupati/Wali Kota ) Petunjuk Pengisian: Format Penyelesaian Penyusunan/Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Kolom (1) diisi dengan nomor urut dokumen rencana pembangunan daerah. Kolom (2) diisi dengan dokumen rencana pembangunan daerah. Kolom (3) diisi dengan jenis dasar hukum penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (peraturan daerah/keputusan kepala daerah/nota kesepakatan). Kolom (4) diisi dengan nomor dasar hukum penetapan dokumen rencana pembangunan daerah. Kolom (5) diisi dengan tanggal penetapan dasar hukum dokumen rencana pembangunan daerah Kolom (6) diisi keterangan FORMAT I.C PENYELESAIAN PENYUSUNAN/PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA*) ……………………………. NO PERANGKAT DAERAH RENSTRA PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2017 RENJA PERANGKAT DAERAH 2018 KeteranganStatus Penetapan Status Penetapan Status Penetapan Dasar Hukum Nomor Tanggal Dasar Hukum Nomor Tanggal Dasar Hukum Nomor Tanggal Sudah Belum Sudah Belum Sudah Belum

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1.Sekretariat Daerah
2.Sekretariat DPRD
3.Dinas …
4.Dst……
5.Badan ….
6.Dst……
7.Kantor….
8.Dst…
9.RSUD…
10.Dst…
11.Kecamatan…
12.Dst… JUMLAH *) Diisi dengan nama kabupaten/kota …………. Tanggal …., ……, …… Stempel (Bupati/Wali Kota) Petunjuk Pengisian : Format Penyelesaian Penyusunan/Penetapan Dokumen Rencana Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Kolom (1) diisi dengan nomor urut. Kolom (2) diisi dengan nama perangkat daerah. Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika Renstra perangkat daerah sudah ditetapkan. Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika Renstra perangkat daerah belum ditetapkan. Kolom (5) diisi dengan jenis dasar hukum (keputusan kepala daerah) penetapan Renstra perangkat daerah. Kolom (6) diisi dengan nomor dasar hukum (keputusan kepala daerah) penetapan Renstra perangkat daerah. Kolom (7) diisi dengan tanggal penetapan dasar hukum (keputusan kepala daerah) Renstra perangkat daerah. Kolom (8) diisi dengan tanda cek (√) jika Perubahan Renja perangkat daerah 2017 sudah ditetapkan. Kolom (9) diisi dengan tanda cek (√) jika Perubahan Renja perangkat daerah 2017 belum ditetapkan. Kolom (10) diisi dengan jenis dasar hukum (keputusan kepala daerah) penetapan Perubahan Renja perangkat daerah 2017. Kolom (11) diisi dengan nomor dasar hukum (keputusan kepala daerah) penetapan Perubahan Renja perangkat daerah 2017. Kolom (12) diisi dengan tanggal dasar hukum (keputusan kepala daerah) penetapan Perubahan Renja perangkat daerah 2017. Kolom (13) diisi dengan tanda cek (√) jika Renja perangkat daerah 2018 sudah ditetapkan. Kolom (14) diisi dengan tanda cek (√) jika Renja perangkat daerah 2018 belum ditetapkan. Kolom (15) diisi dengan jenis dasar hukum (keputusan kepala daerah) penetapan Renja perangkat daerah 2018. Kolom (16) diisi dengan nomor dasar hukum (keputusan kepala daerah) penetapan Renja perangkat daerah 2018. Kolom (17) diisi dengan tanggal dasar hukum (keputusan kepala daerah) penetapan Renja perangkat daerah 2018. Kolom (18) diisi dengan keterangan sesuai kebutuhan. MENTERI DALAM NEGERI ttd TJAHJO KUMOLO Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd W. SIGIT PUDJIANTO NIP. 19590203 198903 1 001.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2017