Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2007
- Nomor
- 35
- Tahun
- 2007
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 51
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN UMUM: PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
BAB I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
Laporan Pertanggungjawaban dalam Peraturan ini, meliputi:
Bagian Kesatu Laporan Kepala Desa
Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :
LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimasud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
Laporan Pertanggungjawaban SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Laporan Administrasi Keuangan SPD kepada Kepala Desa.
Laporan Administrasi Keuangan SPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah pertanggung jawaban tentang penggunaan keuangan desa kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. BAB II LPPD KEPALA DESA Bagian Kesatu Ruang Lingkup
BAB II
Ruang Lingkup LPPD, meliputi:
Sie Infokum – Ditama Binbangkum Bagian Kedua Muatan Laporan Paragraf Kesatu Urusan berdasarkan hak asal usul Desa
Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Paragraf Kedua Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupatenl Kota
Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
I. bidang pemukiman/perumahan;
aa. bidang keluarga berencana dan keluarga Sejahtera; bb. bidang Pemuda dan olah raga; cc. bidang bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dd. bidang statistik, dan ee. bidang arsip dan perpustakaan. Paragraf Ketiga Tugas Pembantuan
Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)