DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2007

Nomor: 35
Tahun: 2007
Ditetapkan: 24 Juli 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4503);
5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN UMUM: PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa adalah pengertian-pengertian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat Sie Infokum – Ditama Binbangkum yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten/Kota;
3.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
4.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
5.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota selama satu tahun anggaran.
6.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6(enam) tahun.
7.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja.
8.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
9.Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Informasi LPPD kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokokpokok kegiatan.
10.Laporan keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap Tahun yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemengang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
11.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13.Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
14.Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Pemerintah Desa sesuai wewenang dan haknya.
15.Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat. Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Pasal 2

Laporan Pertanggungjawaban dalam Peraturan ini, meliputi:

a.Laporan Kepala Desa.
b.Laporan Keuangan SPD.

Pasal 3

Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

a.LPPD Kepala Desa
b.LKPJ Kepala Desa
c.Penginformasian LPPD kepada masyarakat

Pasal 4

LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

a.LPPD Akhir Tahun Anggaran;
b.LPPD Akhir Masa Jabatan

Pasal 5

LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimasud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

a.LKPJ Akhir Tahun Anggaran
b.LKPJ Akhir Masa Jabatan

Pasal 6

Laporan Pertanggungjawaban SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Laporan Administrasi Keuangan SPD kepada Kepala Desa.

Pasal 7

Laporan Administrasi Keuangan SPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah pertanggung jawaban tentang penggunaan keuangan desa kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

BAB II

LPPD KEPALA DESA

Pasal 8

Ruang Lingkup LPPD, meliputi:

a.Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
b.Urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota;
c.Tugas pembantuan;
d.Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Pasal 9

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Paragraf Kedua Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupatenl Kota

Pasal 10

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

a.bidang pertanian dan ketahanan pangan;
b.bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
c.bidang kehutanan dan perkebunan;
d.bidang perindustrian dan perdagangan;
e.bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
f.bidang penanaman modal;
g.bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
h.bidang kesehatan;
i.bidang pendidikan dan kebudayaan;
j.bidang sosial;
k.bidang penataan ruang; I. bidang pemukiman/perumahan;
m.bidang pekerjaan umum;
n.bidang perhubungan;
o.bidang lingkungan hidup;
p.bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
q.bidang otonomi desa;
r.bidang perimbangan keuangan;
s.bidang tugas pembantuan;
t.bidang pariwisata;
u.bidang pertanahan;
v.bidang kependudukan dan catatan sipil;
w.bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum;
x.bidang perencanaan;
y.bidang penerangan/informasi dan komunikasi;
z.bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; aa. bidang keluarga berencana dan keluarga Sejahtera; bb. bidang Pemuda dan olah raga; cc. bidang bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dd. bidang statistik, dan ee. bidang arsip dan perpustakaan. Paragraf Ketiga Tugas Pembantuan

Pasal 11

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:

a.tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah
b.tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah provinsi c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten/Kota Sie Infokum – Ditama Binbangkum Paragraf Keempat Urusan Pemerintahan Lainnya

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4503);
5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN UMUM: PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa adalah pengertian-pengertian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat Sie Infokum – Ditama Binbangkum yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten/Kota;
3.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
4.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
5.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota selama satu tahun anggaran.
6.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6(enam) tahun.
7.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja.
8.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
9.Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Informasi LPPD kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokokpokok kegiatan.
10.Laporan keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap Tahun yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemengang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
11.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13.Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
14.Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Pemerintah Desa sesuai wewenang dan haknya.
15.Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat. Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Pasal 2

Laporan Pertanggungjawaban dalam Peraturan ini, meliputi:

a.Laporan Kepala Desa.
b.Laporan Keuangan SPD.

Pasal 3

Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

a.LPPD Kepala Desa
b.LKPJ Kepala Desa
c.Penginformasian LPPD kepada masyarakat

Pasal 4

LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

a.LPPD Akhir Tahun Anggaran;
b.LPPD Akhir Masa Jabatan

Pasal 5

LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimasud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

a.LKPJ Akhir Tahun Anggaran
b.LKPJ Akhir Masa Jabatan

Pasal 6

Laporan Pertanggungjawaban SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Laporan Administrasi Keuangan SPD kepada Kepala Desa.

Pasal 7

BAB II

LPPD KEPALA DESA

Pasal 8

Ruang Lingkup LPPD, meliputi:

a.Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
b.Urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota;
c.Tugas pembantuan;
d.Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Pasal 9

Pasal 10

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

a.bidang pertanian dan ketahanan pangan;
b.bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
c.bidang kehutanan dan perkebunan;
d.bidang perindustrian dan perdagangan;
e.bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
f.bidang penanaman modal;
g.bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
h.bidang kesehatan;
i.bidang pendidikan dan kebudayaan;
j.bidang sosial;
k.bidang penataan ruang; I. bidang pemukiman/perumahan;
m.bidang pekerjaan umum;
n.bidang perhubungan;
o.bidang lingkungan hidup;
p.bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
q.bidang otonomi desa;
r.bidang perimbangan keuangan;
s.bidang tugas pembantuan;
t.bidang pariwisata;
u.bidang pertanahan;
v.bidang kependudukan dan catatan sipil;
w.bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum;
x.bidang perencanaan;
y.bidang penerangan/informasi dan komunikasi;
z.bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; aa. bidang keluarga berencana dan keluarga Sejahtera; bb. bidang Pemuda dan olah raga; cc. bidang bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dd. bidang statistik, dan ee. bidang arsip dan perpustakaan. Paragraf Ketiga Tugas Pembantuan

Pasal 11

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:

a.tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah
b.tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah provinsi c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten/Kota Sie Infokum – Ditama Binbangkum Paragraf Keempat Urusan Pemerintahan Lainnya

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2007

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

LPPD KEPALA DESA

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

LPPD KEPALA DESA

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2018