Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2019
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 25
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebutuhan, Persyaratan dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana www.peraturan.go.id 2019, No.150 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5258);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KEBUTUHAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING SERTA PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ADB KEPENDUDUKAN
BAB II
dan
www.peraturan.go.id 2019, No.150
www.peraturan.go.id 2019, No.150
www.peraturan.go.id 2019, No.150
Kebutuhan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara bersamaan dengan penetapan kebutuhan untuk masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING
BAB III
dan
PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, memenuhi syarat:
www.peraturan.go.id 2019, No.150
1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk ADB Kependudukan Ahli Pertama dan ADB Kependudukan Ahli Muda; dan 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk ADB Kependudukan Ahli Madya;
1) surat pernyataan telah dan masih menjalankan tugas sebagai ADB paling sedikit 2 (dua) tahun; 2) surat pernyataan diangkat dalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan; dan 3) surat pernyataan tidak rangkap jabatan dalam Jabatan Fungsional lainnya.
Tata cara penyesuaian/inpassing ADB Kependudukan meliputi:
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)