Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2019
- Nomor
- 53
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 23
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana www.peraturan.go.id 2019, No.968 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6354);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELAPORAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. www.peraturan.go.id 2019, No.968 BAB 1 KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Tujuan Pelaporan, meliputi:
Sasaran Pelaporan, meliputi:
www.peraturan.go.id 2019, No.968 BAB II JENIS DAN SUBSTANSI PELAPORAN
BAB II
Jenis Pelaporan, meliputi:
Substansi Pelaporan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit memuat:
www.peraturan.go.id 2019, No.968
Substansi Pelaporan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, paling sedikit memuat:
www.peraturan.go.id 2019, No.968
aa. jumlah Pelaporan akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; ab. jumlah penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil; ac. jumlah ketersediaan blangko, formulir dan buku; ad. jumlah petugas registrasi; dan ae. jumlah UPT Disdukcapil.
Substansi Pelaporan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, paling sedikit memuat:
www.peraturan.go.id 2019, No.968
Substansi Pelaporan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, paling sedikit memuat:
Substansi Pelaporan pembinaan aparatur Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, paling sedikit memuat:
www.peraturan.go.id 2019, No.968
dan
Substansi Pelaporan dukungan sarana, prasarana dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, paling sedikit memuat:
BAB III MEKANISME PELAPORAN
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)