1.Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat IPDN adalah unit organisasi setara jabatan pimpinan tinggi madya yang berada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri merupakan perguruan tinggi kedinasan dipimpin oleh rektor sebagai lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan yang menyiapkan kader pemerintahan dalam negeri di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2.Seleksi Penerimaan Calon Praja yang selanjutnya disingkat SPCP adalah serangkaian kegiatan pelaksanaan penerimaan calon praja IPDN.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4.Rektor adalah dosen yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin penyelenggaraan IPDN.
5.Calon Peserta adalah warga negara Indonesia yang mendaftar untuk mengikuti proses SPCP IPDN.
6.Peserta adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti proses SPCP IPDN.
7.Calon Praja adalah warga negara Indonesia yang telah lulus tahap akhir seleksi.
8.Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah tahapan seleksi dengan sistem computer assisted test (CAT) yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
9.Tes Kesehatan Tahap I adalah tes yang dilakukan untuk memeriksa kondisi tubuh dan jiwa seseorang.
10.Tes Psikologi, Integritas, dan Kejujuran adalah tes yang dilakukan untuk mengukur kepribadian dan perilaku seseorang.
11.Penentuan Akhir yang selanjutnya disebut Pantukhir adalah serangkaian seleksi tahap akhir SPCP IPDN.
12.Verifikasi Faktual Dokumen Administrasi Pendaftaran adalah pemeriksaan keabsahan dokumen administrasi persyaratan pendaftaran yang diunggah Peserta seleksi dengan dokumen asli.
13.Tes Kesehatan Tahap II adalah tes yang dilakukan untuk memeriksa kondisi tubuh dan jiwa seseorang yang lebih spesifik.
14.Tes Kesamaptaan dan Pemeriksaan Penampilan adalah tes yang dilakukan untuk mengukur kesiapan fisik dan penampilan seseorang.
15.Status Present adalah kondisi pemeriksaan peserta seleksi pada saat pelaksanaan tes dilakukan yang dibuktikan dengan nilai tes.
16.Afirmasi adalah kebijakan pengecualian nilai dari standar umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
18.Peringkat Nasional adalah penilaian hasil tes yang disusun berdasarkan urutan nilai tes yang dicapai peserta tes dari provinsi yang kelulusan peserta nya melebihi kuota.
19.Peringkat Provinsi adalah penilaian hasil tes yang disusun berdasarkan urutan nilai tes yang dicapai peserta tes di tingkat provinsi.
20.Peringkat Provinsi Orang Asli Papua adalah penilaian hasil tes yang disusun berdasarkan urutan nilai tes yang dicapai peserta tes dari kabupaten/kota yang kelulusan pesertanya melebihi kuota.
21.Peringkat Kabupaten/Kota Orang Asli Papua adalah penilaian hasil tes yang disusun berdasarkan urutan nilai tes yang dicapai peserta tes Orang Asli Papua di tingkat kabupaten/kota.
22.Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan manusia namun tidak terbatas pada huru hara, perang, pemberontakan, sabotase, kebakaran, bencana nonalam dan bencana alam.
23.Hari adalah hari kerja.